To realize one of the visions of the International Maritime Organization (IMO), Indonesia and Australia have collaborated in this research. The close relationship between the two countries in the field of maritime security has encouraged maritime cooperation initiatives from Indonesia to Australia, which is based on awareness of its potential importance for Indonesia-Australia maritime security. This research uses qualitative methods, which aim to in-depth understanding of the problems discussed. Data collection was carried out through a literature study that examined various data sources relevant to the problem. This research is descriptive in nature, prioritizing analysis and in-depth understanding of the problems discussed. Bilateral cooperation between the two countries is directed towards their respective national interests, especially in the context of the International Maritime Organization (IMO). Through the "Joint Declaration on Maritime Cooperation Plan of Action" between Indonesia and Australia, comprehensive cooperation was built to address various maritime issues in the Indo-Pacific region, including the maritime borders of Indonesia and Australia as well as marine environmental problems. One of the important points in the Joint Declaration on Maritime Cooperation Plan of Action meeting was the commitment of the Indonesian and Australian Governments to develop an action plan to support the realization of goals, especially the issue of environmental pollution.

AbstractMicro, small and medium businesses are business sectors that are classified based on venture capital and also the acquisition of product sales per year. MSMEs become one of the sectors that sustain and provide the most reliable economic reserves even in a very unstable economic condition. In its development, of course business people need various kinds of efforts and innovation, and this can be achieved through the development of intellectual property rights. In the metro city umkm developed quite well it was seen from the distribution of the umkm metro city in 5 sub-districts. At the same time, the potential for IPR that can be developed also increases. However, this development has not been accompanied by an awareness of the importance of IPR in the field of business carried out by UMKM actors. The lack of awareness is due to the lack of understanding of business actors, and socialization from the government regarding IPR and its urgency. So it is very important for the government to provide more attention in this regard.  Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bidang usaha yang diklasifikasikan berdasarkan modal usaha dan juga perolehan penjualan produk per-tahunnya. UMKM menjadi salah satu sector penopang dan cadangan ekonomi yang paling bisa bertahan bahkan dalam kondisis perekonomian yang sangat tidak stabil. Dalam pengembangannya, tentu para pelaku usaha membutuhkan berbagai macam upaya dan inovasi, dan hal tersebut dapat dicapai melalui pengembangan hak atas kekayaan intelektual. Di kota metro umkm berkembang cukup baik hal itu terlihat dari sebaran umkm kota metro yang ada di 5 kecamatannya. Bersamaan dengan itu, potensi HKI yang dapat dikembangkan juga bertambah banyak. Akan tetapi perkembangan tersebut belum dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya HKI dalam bidang usaha yang dijalankan oleh pelaku umkm. Kurangnya kesadaran tersebut karena minimnya pemahaman pelaku usaha, dan sosialisasi dari pemerintah akan HKI dan urgensinya. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan atensi lebih dalam hal ini.

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisas penyelesaian sengketa hukum terhadap pemegang sertifikat   hak milik. Sertifikat ganda atau tumpang tindih atas satu bidang tanah yang sama, maka salah satu harus dibatalkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda, penyelesaian kasus sertifikat ganda yang terjadi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sertifikat ganda. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normativf. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya sertifikat ganda disebabkan beberapa faktor, yaitu adanya itikad tidak baik dari pemohon sertifikat, adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan yaitu dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis tanah, belum tersedianya peta pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan karena domisili pihak yang berkepentingan berada di luar kota. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak dan melalui peradilan. Pada sisi lain perlu adanya ketentuan hukum acara khusus baik melalui musyawarah atau mediasi di BPN dan pengadilan apabila terjadi penyelesaian sengketa melalui litigasi.