The widespread phenomenon of bad debts on PayLater has become a serious problem affecting the younger generation. This community service activity aims to educate the risks of PayLater as a form of early financial literacy prevention at the secondary school level. PayLater requires terms and conditions to be met. However, users often ignore these terms and conditions, resulting in legal consequences. The legal provisions regarding PayLater in e-commerce are regulated by Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services, and the Agreement under Article 1313 of the Civil Code (KUHPerdata). This agreement is considered a standard agreement because it contains terms and conditions made by one party and an electronic agreement made and documented in an electronic document. The community service activity was carried out by the Community Service Team in partnership with SMA Kesatrian 2 Semarang, targeting the school's eleventh-grade students. The community service location is at Jalan Gajah Raya No. 58, Gayamsari, Semarang City. The problem faced by partners is a lack of understanding regarding the legal aspects of using PayLater on e-commerce platforms. Therefore, the Community Service team conducted outreach to provide understanding regarding this matter. This community service activity utilized methods including lectures and question-and-answer sessions to address the partners' concerns. To gauge the students' level of understanding, a pre-test was conducted before the presentation. Following the Q&A session, the community service team provided an evaluation through a post-test.

Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 aims to realize the principle of fast, simple, and low-cost justice implementation. This article will discuss the effectiveness of the implementation of the Supreme Court Regulation in resolving divorce cases at the Class 1A Religious Court of Semarang, and the factors that influence the effectiveness of the implementation of the Supreme Court Regulation. This type of research is empirical juridical, with analytical descriptive research specifications. The sample is the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in resolving divorce cases at the Class 1A Religious Court of Semarang in 2023-2024. The data used are primary data and secondary data, which are collected through interviews, literature studies, and documentation studies. The data is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Implementation of Supreme Court Regulation Number. 7 of 2022 in resolving divorce cases at the Class 1A Religious Court of Semarang is quite effective, but not yet optimal. The factors that influence the effectiveness of the implementation of the Supreme Court Regulation are: (1) Internal factors: the availability of adequate facilities and infrastructure to support the implementation of E-Court, but there are still shortcomings in socialization, there are no pamphlets, guidebooks, brochures, visual media, and trial applications that can be accessed to practice using E-Court, (2) External factors: many people do not yet understand the procedures and benefits of E-Court, not all advocates have been able to adapt to the E-Court system, internet network access is uneven in various regions, and the background of human resources is diverse.
 
Abstrak
Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 7 Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan prinsip pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artikel ini akan membahas efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung  tersebut dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung  tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Sampelnya adalah pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 7 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang tahun 2023-2024. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi Pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor. 7 Tahun 2022 dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, cukup efektif, tetapi belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung  tersebut adalah : (1) Faktor internal : tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan E-Court, namun masih ada kekurangan dalam sosialisasi, tidak ada pamflet, buku panduan, brosur, media visual, dan aplikasi percobaan yang dapat diakses untuk berlatih menggunakan E-Court, (2) Faktor eksternal :  banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan keuntungan E-Court,  para advokat belum seluruhnya bisa beradaptasi dengan sistem E-Court, akses jaringan internet yang tidak merata di berbagai daerah,  dan  latar belakang SDM yang beragam.

The official residence owned by PT KAI (Persero) is a non-railway asset that functions as a residence for its employees. However, in fact, there are occupants of official houses who are not PT KAI employees, including occupants of PT KAI official houses on Jl. Veteran Semarang which then caused disputes. Based on this, this research will discuss the dispute resolution of PT KAI official house tenure on Jalan Veteran Semarang City, the obstacles faced in dispute resolution, and efforts to overcome them. This type of research is juridical sociological, the research specifications are descriptive analytical, the data used are primary and secondary data, which are taken by interview, literature study and documentation study. The data is then analyzed qualitatively. The results showed that the resolution of the dispute over the control of PT KAI's official house on Jalan Veteran Semarang City was carried out by non-litigation and litigation. Non-litigation resolution is divided into 3 stages, namely: socialization, negotiation, and binding through a lease agreement. Not all official house disputes in Jalan Veteran Semarang City were successfully resolved through non-litigation, so they had to be resolved through the litigation process. The process was carried out by filing a lawsuit to the Semarang District Court which ended up at the appeal and cassation levels. The verdicts were all won by the PT KAI, so the occupants who controlled the PT KAI official house had to leave it. The obstacles encountered were that the occupants were adamant about not moving, the occupants did not come during the negotiation process, and the occupants kept asking for time to think/discuss, causing the negotiation process to be repeated. These obstacles are overcome by conducting family deliberations, namely by visiting residents door to door, issuing warning letters to vacate company houses, and the last effort is mediation.AbstrakRumah dinas milik PT KAI (Persero) adalah aset non-railway yang berfungsi sebagai hunian bagi pegawainya. Namun faktanya, terdapat penghuni rumah dinas yang bukan pegawai PT KAI, antara lain penghuni rumah dinas PT KAI di Jl. Veteran Semarang yang kemudian menimbulkan sengketa. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan membahas mengenai penyelesaian sengketa penguasaan rumah dinas PT KAI di Jalan Veteran Kota Semarang, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa, serta upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, data yang dipakai adalah data primer dan sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa penguasaan rumah dinas PT KAI di Jalan Veteran Kota Semarang dilakukan dengan cara non litigasi dan litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu : sosialisasi, negosiasi, dan melakukan perikatan melalui perjanjian sewa-menyewa. Tidak semua sengketa rumah dinas di Jalan Veteran Kota Semarang berhasil diselesaikan secara non-litigasi, sehingga terpaksa diselesaikan melalui proses litigasi. Proses tersebut dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang yang berakhir di tingkat banding dan kasasi. Isi putusan tersebut semua dimenangkan oleh PT KAI, sehingga penghuni yang menguasai rumah dinas PT KAI harus meninggalkannya. Kendala yang dihadapi ialah penghuni rumah bersikukuh tidak pindah, penghuni rumah tidak datang saat proses negosiasi, serta penghuni rumah terus meminta waktu untuk berpikir/berdiskusi sehingga menyebabkan proses negosiasi dilakukan secara berulang. Kendala tersebut diatasi dengan melakukan musyawarah kekeluargaan yaitu dengan mendatangi penghuni secara door to door, mengeluarkan surat peringatan pengosongan rumah perusahaan, dan upaya terakhir adalah mediasi.

<p>Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui bantuan hukum secara cuma-cuma, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.</p>

<p>Transportasi sangat penting guna menunjang mobilitas manusia yang diharapkan dapat memberikan efisiensi dan efektifitas bagi penggunanya. Pengguna sarana transportasi sadar maupun tidak sadar sedang menuju marabahaya yang disebut kecelakaan. Kecelakaan selayaknya tsunami tersembunyi (<em>sylen tsunami</em>), dinama dampak terjadinya kecelakaan sangat besar dirasakan bagi korban maupun keluarga korban dengan menanggung beban berat seumur hidupnya, mulai kehilangan keluarga yang dicintai maupun tidak berfungsinya anggota tubuh manusia. Kecelakaan mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterill yang sangat tinggi bagi korban maupun keluarga korban maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman masyarakat Pedurungan Lor Kota Semarang mengenai dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan. Pengaturan mengenai dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunnan dan Iura Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum di Darat Laut dan Udara dan 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan dana pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 49,25%. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. </p>

Perjanjian waralaba/franchise merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Permasalahan yang diteliti mengenai pelaksanaan perjanjian franchise Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 72/Pdt.G/2013/PN. Kdi dan perlindungan hukumnya bagi para pihak. Jenis penelitian yang digunakan adalah doktrinal/normatif dengan pendekatan kasus, data yang digunakan adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi, metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba/franchise dalam studi putusan nomor 72/Pdt.G/2013/PN. Kdi menimbulkan permasalahan dimana pihak franchise merasa dirugikan akibat adanya surat keputusan nomor 075/DIRUT/01.B/I/2013 yang di dalamnya mempunyai arti untuk melarang mengoperasikan Merk Primagama untuk menerima siswa baru tahun pelajaran 2012/2013 dan seterusnya yang dikeluarkan oleh Tergugat I, karena Penggugat merasa dirugikan atas hal tersebut maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan keputusan tersebut bertentangan dengan akta perjanjian waralaba/franchise primagama untuk penerima waralaba/franchise lanjutan cabang Pare Kediri, atas hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Perlindungan hukum yang terdapat dalam Perjanjian Franchise Bimbingan Belajar Primagama ditentukan dari dua perlindungan hukum yaitu Perlindungan hukum secara eksternal dan internal. Perlindungan hukum secara eksternal dengan adanya aturan KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/8/2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Kemudian untuk perlindungan hukum secara internal yaitu pada SOP perusahan tersebut diatur mengenai larangan-larangan bagi franchise, serta Perlindungan Hukum bagi franchise adalah melalui klausula dalam perjanjian waralaba/franchise.

Kemajuan perekonomian yang sangat pesat ini membawa beberapa dampak yang negatif maupun positif bagi para pengusaha. Perkembangan perekonomian ini membuat para pengusaha berlomba-lomba dalam meningkatkan usahanya. Yang sering dilakukan untuk dapat meningkatkan usaha adalah salah satunya dengan cara penambahan modal. Penambahan modal tersebut biasanya dilakukan dengan cara meminjam sejumlah uang dari Bank maupun perorangan. Namun karena ketatnya persaingan dalam usaha, terlihat beberapa perusahaan yang gulung tikar karena tidak kuat menghadapi perkembangan perekonomian. Penyebab perusahaan tersebut gulung tikar salah satunya karena terlilit utang dan kemudian di pailitkan oleh kreditornya. Kepailitan ini tidak hanya berlaku bagi suatu perusahaan saja, namun juga bisa terjadi pada perseorangan. Ketika kepailitan tersebut jatuh pada perseorangan maka akan timbul permasalahan bagaimanakah dampaknya kepailitan tersebut bagi ahli waris serta harta warisan debitor pailit tersebut. Maka dari itu penulis disini melakukan suatu penelitian dengan metode normatif, dengan cara melakukan pengkajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan melalui KUH Perdata, terhadap akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris dan mengenai pertanggungjawaban ahli waris debitor pailit tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris tidak terlalu diatur secara detail di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, begitu pula dengan tanggung jawab ahli waris. Kesimpulannya secara normatif, sesuai dengan kasus bahwa akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris adalah dipisahkannya harta pailit dan harta pribadi dari ahli waris, dan ahli waris tidak wajib bertanggung jawab atas tindakan dari debitor pailit tersebut.

Putusnya perkawinan akibat suatu putusan pengadilan akan menimbulkan akibat   hukum tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami   istri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan. Adanya percampuran harta bersama dengan harta bawaan bisa terjadi selama perkawinan berlangsung. Percampuran harta bawaan dengan harta bersama pada saat perceraian seringkali menimbulkan masalah/sengketa. Hal ini terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg., oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis yuridis terhadap putusan tersebut dan melihat putusan tersebut dalam perspektif   keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual, data yang digunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya adalah    analisis kualitatif.

Di Indonesia banyak kasus mengenai perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tersandung permasalahan tentang harta benda dalam perkawinan. Salah satu kasus tersebut sudak diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian dalam jurnal ini akan membahas mengenai implikasi perjanjian perkawinan campuran sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda. Berdasarkan hal tersebut, maka jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi perjanjian perkawinan campuran sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda adalah harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Perkawinan.  implikasi perjanjian perkawinan campuran sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda adalah telah mengubah norma berlakunya pembuatan perjanjian perkawinan terhadap waktu pembuatan perjanjian kawin yaitu dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, pada saat perkawinan dilangsungkan dan setelah atau selama dalam masa perkawinan.

ABSTRACT               Homologation is the ratification of reconciliation by the judge on the agreement between the debtor and creditor to end bankruptcy. Bankruptcy is one way to resolve debt disputes that smother a debtor, where the debtor no longer has the ability to pay his debts to his creditors. One of the bankruptcy decisions that will be studied in this research is the Semarang District Court Decision Number 2/Pdt.sus-Pailit/2020/PN.Smg.  Regarding the request for cancellation of homologation, by discussing the problem of analyzing the judge's consideration in the decision of the Semarang District Court No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg regarding the Request for Cancellation of Homologation and its legal consequences. Based on this, the type of this research is normative juridical with a case approach, the research specification is descriptive and analytical. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study and documentation study. The data is then analyzed qualitatively. From the results of this study, it can be concluded that the consideration of the Panel of Judges to grant the Petitioner's request in the Decision of the Semarang District Court No.13/Pdt.Sus-PKPU/2018.PN.Smg is correct because the Respondent was proven negligent/default in fulfilling the contents of the Homologation agreement agreed between PT.BMI TBK and PT.TS in their arrangement there are achievements that must be fulfilled by PT.TS,  namely the payment of debt of 82% (eighty two percent) of the total principal debt of the Respondent to the Petitioner or the equivalent of Rp.106,604,576,766, - (one hundred six billion six hundred four million five hundred seventy six thousand seven hundred and sixty six Rupiah) no later than 6 (six months) from the date of the Homologation Decision This is in accordance with the contents of Article 170 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004. Legal consequences from the Semarang District Court Decision No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg PT.TS must be Bankrupt with all the legal consequences this is in accordance with Article 291 paragraph (2) of the Bankruptcy Law and PKPU.  Keywords : Decision, Court, Cancellation, Homologation.