This study aims to: (1) describe the implementation of mathematics learning using the LAPS (Logan Avenue Problem Solving) Heuristic learning model. (2) Describe the improvement of student learning outcomes after using the LAPS (Logan Avenue Problem Solving) Heuristic learning model. This study used a Classroom Action Research (PTK) approach which was carried out in two cycles. Each cycle includes four stages, namely planning, implementation, observation, and reflection. The research subjects were fourth grade students of SD IT Al Qonita with a total of 21 students. Research data were collected through learning outcome tests, observations of student and teacher activities, and interviews with teachers. Data analysis was carried out descriptively quantitatively to determine changes in learning outcomes and increased student activity during learning. The results showed that (1) The implementation of mathematics learning with the Logan Avenue Problem Solving (LAPS) Heuristic model showed improvement. In cycle I, the teacher's activity in managing the class reached 86.6% (very good category), and increased to 90% in cycle II. Student activities also increased, from 82.8% in cycle I to 91% in cycle II, both in the very good category (2) The use of the LAPS (Logan Avenue Problem Solving) Heuristic learning model can improve student learning outcomes.  The results of classical completeness in cycle I reached 57.1% while in cycle

This study focuses on the formation of a religious community through dynastic leadership in Campor Timur Village, Ambunten Sumenep. The researcher employs a qualitative method with an ethnographic approach. The data collection techniques used include interviews, observations, and documentation. In data processing, the researcher performs condensation, data presentation, and drawing conclusions. The research findings show that the leadership strategy in forming a religious community involves several steps. First, religious outreach is carried out through sermons, writings, actions, media, and regular study sessions to raise religious awareness. Second, the leader collaborates with the devout community and the government to establish harmonious relations. Third, the leader provides facilities such as roads, meeting halls, and prayer rooms to support socio-religious activities and improve the quality of life for the community, particularly in terms of better access to religious education. In conclusion, effective leadership successfully creates a religious community by strengthening religious values, fostering cooperation, and providing facilities that support ongoing social and religious activities.

The aim of this study is to find out the ability to analyze the implied meaning of the text structure of the saga "The Miskin" Muhammadiyah Makassar SMA students. The type of research used in this research is descriptive quantitative research. This research was conducted at SMA Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar. This research took the number of subjects as many as 27 students from class X IPA. Selected by using purposive sampling. The results of the analysis are based on the Ability to Analyze Implied Meanings in the Text Structure of the Hikayat "The Miskin" Class X SMA Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar. The research results showed that only 11 students achieved the KKM standard with a percentage of 40.74% and students who scored below the KKM still had 16 students with a percentage of 50.26% which was still very low. it is known that the average score in the abstraction analysis is 16.81, the orientation analysis is 15.51, the complication analysis is 14.92, the evaluation analysis is 9.88, the resolution analysis is 9.74, the coda analysis is 8, and the overall average in the assessment and final score 74,66. So the ability to analyze the implied meaning of the text structure is still very low.

Digitaslisasi pada zaman ini merupakan senjata paling utama dalam penyebarluasan informasi. Ketika masyarakat mengenal suatu hal erat kaitannya dengan icon sebagai identitas terhadap satu hal tersebut. Kita melihat Desa Panglungan mempunyai potensi wisata yang cukup baik untuk menjadi objek wisata yang akan disenangi masyarakat. Selain itu, kita juga menyayangkan atas pengelolaan yang kurang baik dalam aspek wisata. Adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu pengelolaan objek-objek wisata yang ada di desa Panglungan serta mendigitalisasi supaya dapat tersebar luas di banyak masyarakat dan mengetahui objek wisata apa saja yang ada di desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Namun, sebuah wisata yang baik adalah ketika elemen-elemen yang ada masyarakat saling terkait sehingga kita juga akan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling berkaitan dalam rangka memajukan wisata yang dimiliki desa Panglungan.

Permasalahan korupsi sudah bukan merupakan permasalahan suatu bangsa saja, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional, korupsi merupakan Transnational Crime  sejak tanggal 1 Oktober 2003 dimana 107 negara peserta Konferensi  Ad Hoc Committee for the Negotiationof the United Nations Conventions against Corruption, termasuk Indonesia telah menyetujui mengadopsi  Convention Against Corruption  yang diselenggarakan di Wina. Ekstradisi harus ada perjanjian ekstradisi, selama ini pelaku korupsi yang berhasil dikembalikan ke Indonesia tetapi assetnya tidak dapat dikembalikan karena ekstradisi hanya mengatur mengenai pelaku tindak pidana atau orangnya, pengembalian aset korupsi dilakukan apabila ada perjanjian bantuan timbal balik, sesuai United Nations Convention Against Corruption, 2003 yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 apabila tidak ada perjanjian ekstradisi antar negara akan menyulitkan suatu negara dalam mengadili pelaku kejahatan yang tinggal di negara lain, karena tiap negara mempunyai aturan tersendiri mengenai ekstradisi, dan Kendala pelaksanaan ekstradisi diantaranya, adanya negara memberikan perlindungan terhadap harta benda pelaku, keterbatasan wewenang sesuai dengan batas negara dan yuridiksi peradilan, perbedaan sistem hukum antarnegara, perjanjian antarnegara. Disaranakan Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan perjanjian ekstradisi ke berbagai negara agar para pelaku dan asetnya dapat dikembalikan di Indonesia untuk menjaga stabilitas perekonomian negara dan Pemerintah Indonesia harus aktif untuk menelusuri harta para koruptor di luar negeri dan melakukan kerjasama dengan negara lain untuk membekukan asset hasil, supaya dapat dikembalikan ke tanah air.

Substantive justice is an idea of justice that seeks to present it comprehensively and completely in society. Substantive justice in this case does not only interpret the law as limited to rules and procedures, but also interprets the law more holistically, including the value of justice in society. In the criminal justice system, the presence of restorative justice is one of the efforts to realize substantive justice. This study aims to explore aspects of restorative justice as an effort to realize substantive justice as a new development in the idea of a state of law and justice. The approach used in this research is a legislative approach, a conceptual approach, and a philosophical approach related to philosophical aspects. The results of the study confirm that the essence of restorative justice is a balanced relationship between the interests and harmonization of the community, perpetrators, and victims simultaneously. In addition, after the aspect of community harmonization is fulfilled, restorative justice seeks to implement a proportional relational relationship between the victim and the perpetrator. The application of substantive justice through restorative justice in the context of legal discovery, namely the presence of the inclusion of restorative justice in Book I of the Draft Criminal Code can be used as an orientation and legal method for legal apparatus in the criminal justice system through anticipatory interpretation and teleological interpretation. The recommendation offered in this study is the need for the application and practice of restorative justice through further regulation and implementation in each law enforcement institution to optimize the restorative justice-based criminal justice system.Keadilan substantif merupakan gagasan keadilan yang berupaya menghadirkan secara komprehensif dan paripurna di masyarakat. Keadilan substantif dalam hal ini tidak hanya memaknai hukum sebatas aturan dan prosedur, tetapi memaknai hukum secara lebih holistik termasuk nilai keadilan di masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana hadirnya restorative justice merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menggali aspek restorative justice sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif sebagai perkembangan baru dalam gagasan negara hukum dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian gagasan keadilan substantif dan konsep restorative justice. Hasil penelitian menegaskan esensi dari restorative justice adalah relasi yang seimbang antara kepentingan dan harmonisasi masyarakat, pelaku, dan korban secara simultan. Selain itu, setelah aspek harmonisasi masyarakat terpenuhi maka restorative justice berupaya menerapkan hubungan relasional yang proporsional antara korban dan pelaku. Penerapan keadilan susbtantif melalui restorative justice konteks penemuan hukum yaitu dengan hadirnya pencantuman restorative justice dalam Buku I Rancangan Undang-Undang KUHP dapat dijadikan sebagai orientasi serta cara berhukum bagi aparatur hukum dalam sistem peradilan pidana melalui interpretasi antisipatif dan interpretasi teleologis. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penerapan dan praktik restorative justice melalui adanya pengaturan dan pelaksanaan lebih lanjut di masing-masing institusi penegak hukum untuk mengoptimalkan sistem peradilan pidana berbasis restorative justice.