This research aims to examine the reasons the Panel of Judges granted divorce in the Rantau Prapat Religious Court Decision No.1473/PDT.G/2023/PA.RAP. SEMA (Supreme Court Circular Letter) is a circular from the leadership of the Supreme Court for the judiciary containing education on the implementation of justice in a more administrative manner. PP (Government Regulation) Number 9 of 1975 does not explain the time for a dispute before the court recognizes the reason for divorce.. In this case, the Plaintiff filed a lawsuit for divorce on the grounds that continuous disputes, (domestic violence) domestic violence and the defendant using drugs. The Plaintiff and Defendant have not lived apart for six months, but in SEMA Number 1 of 2022 there is a provision that divorce on the grounds of continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that the husband and wife have had continuous disputes and quarrels or have lived apart for at least six months. The panel of judges granted the lawsuit because they had not lived apart for six months, so further study was needed regarding the reasons for granting the lawsuit. The research uses normative juridical methods by exploring theories, concepts and legislation related to this research. The results of the research showed that the Panel of Judges granted divorce cases that had not reached the minimum requirement of being separated for six months if conditions in the household did not allow it to continue because it could be dangerous. In this case, considering the sake of justice and the aim of the law, namely maintaining the honor or safety of oneself and life, the provisions in SEMA Number 1 of 2022 can be set aside.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan Majelis Hakim mengabulkan perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat No.1473/PDT.G/2023/PA.RAP. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yaitu edaran pimpinan Mahkamah Agung untuk peradilan berisi edukasi pelaksanaan peradilan yang lebih administratif. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 9 Tahun 1975 tidak menjelaskan waktu perselisihan sebelum pengadilan mengakui alasan perceraian. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus, (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tergugat menggunakan Narkoba. Penggugat dan Tergugat belum enam bulan pisah tempat tinggal, namun dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terdapat ketentuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Majelis hakim mengabulkan gugatan dimana mereka belum sampai enam bulan pisah tempat tinggal sehingga perlu adanya kajian lebih jauh mengenai alasan dikabulkannya gugatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan cara mendalami teori, konsep, perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan perkara perceraian yang belum sampai unsur minimal pisah rumah selama enam bulan apabila kondisi dalam rumah tangga tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena dapat membahayakan. Dalam perkara ini, mengingat demi keadilan serta tujuan hukum yaitu memelihara kehormatan atau keselamatan diri maupun jiwa, sehingga ketentuan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut dapat dikesampingkan. 

This artikel discusses the absolute competence of the State Administrative Court in positive fictitious cases after the enactment of the Job Creation Law, and its impacts. The approach method used in this research is normative jurisdiction, analytical descriptive specifications. The data collection method used was literature study, the data was then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the author's research conclude that the absolute competence of the State Administrative Court in fictitious cases is positive after the enactment of the Job Creation Law, PTUN no longer has the authority to grant legal approval and will be further regulated in a presidential regulation, but to date a presidential regulation has not been issued. The event had an impact on legal uncertainty, because people did not submit positive fictitious requests which were legally granted. And legal certainty is one of the conditions for law enforcement. If the authority for positive fictitious applications is no longer under the authority of the PTUN, then there will be legal decline because it will eliminate the power of the judiciary, and will strengthen the executive's power to adjudicate a case and result in the executive power acting arbitrarily in adjudicating positive fictitious applications.AbstrakArtikel ilmiah ini membahas tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, beserta dampaknya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridsi normatif, spesifikasi deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, PTUN tidak lagi memiliki kewenangan mengabulkan secara hukum dan akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini peraturan presiden tidak dikeluarkan. Adanya peristiwa berdampak pada ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak mengajukan permohonan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Dan kepastian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penegakan hukum. Kewenangan permohonan fiktif positif jika tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, maka akan terjadinya kemunduran hukum karena telah menghilangkan kekuasaan yudikatif, dan akan memperkuat kekuasaan eksekutif untuk mengadili sebuah perkara dan mengakibatkan kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenangnya dalam mengadili permohonan fiktif positif.

The Village Head is a village government apparatus whose position was to organize the village government before the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Regulations regarding the Village Head's Term of Office are regulated through several regulations, namely Law Number 5 of 1979 concerning Village Government and Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government so that the Village Head's Term of Office in Indonesia has undergone several changes. The purpose of this research is to analyze changes in the term of office of village heads and to find out the implications of changes in the term of office of village heads in Indonesia. The method used is Normative Juridical research with data collection methods using secondary data while data analysis uses qualitative analysis. The results of the research show that the change in the Village Head's term of office, which was originally 8 years based on the Village Government Law, was changed to 5 years based on the Regional Government Law, then the Village Head's term of office is 6 years based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Village Head's term of office is to provide residents with the right to vote and be elected to create efficiency, increase accountability, prevent corruption, youth and regeneration. AbstrakKepala Desa merupakan perangkat pemerintahan desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tentang Masa Jabatan Kepala Desa diatur melalui beberapa peraturan yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sehingga Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa dan untuk mengetahui implikas atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian Yuridis Normatif dengan metode pengumpulan data mengdunakan data Sekunder sedangkan analisa datanya mengegunakan Analisis kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 8 Tahun berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Desa di ubah menjadi 5 Tahun berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah kemudian Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Adapun Implikasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa yaitu menberikan kesempatan kepada warga terhadap hak memilih dan dipilih untuk mewujudkan Efesiensi, peningkatan akuntabilitas, pencegahan KKN, pemuda dan regenerasi.

This study aims to understand the effects of marriage cancellation law due to the forgery of identity in the case of polygamy according to the Civil Code and constraints as well as solutions to the cancellation of the marriage. This study uses a normative juridical method with a case study approach and analytical descriptive specifications. This study relies on secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection methods use literature studies and documentary studies which are then analyzed by qualitative analysis and normative analysis methods. The results of the study are (1) the cancellation of marriage according to the Criminal Code results in legal consequences for the husband to pay compensation and interest for his wife or other parties who are disadvantaged while for children who are born are children outside of marriage. (2) Constraints in the cancellation of marriage due to the existence of identity forgery, namely the objection of one of the parties on the grounds that the existence of children born then the solution is to provide guidance for bride and groom candidates, increase the frequency of socialization and demand compensation. Constraints because the procedure for the request for cancellation to the court tends to be complicated and long, the solution is to make a request for marriage prevention to the official recording officer and the court as well as make peace efforts in the case of marriage cancellation. Constraints of differences in legal provisions to the status of children, the solution is legal renewal through the formulation in the draft of the Special Civil Procedure Code that regulates the cancellation of marriage due to the counterfeiting of the identity of the polygamy case.



Penelitian ini bertujuan untuk memahami akibat hukum pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam kasus poligami menurut KUHPerdata dan kendala serta solusi terhadap pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumenter yang kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dan analisis normatif. Hasil penelitian yaitu pembatalan perkawinan menurut KUHPerdata berakibat hukum bagi suami harus membayar ganti kerugian dan bunga bagi istrinya atau pihak lain yang dirugikan sedangkan bagi anak yang dilahirkannya berstatus sebagai anak luar kawin. Kendala dalam pembatalan perkawianan karena adanya pemalsuan identitas yaitu adanya keberatan dari salah satu pihak dengan alasan adanya anak yang dilahirkan maka solusinya yaitu memberikan bimbingan bagi calon pengantin dan keluarga keduanya, meningkatkan frekuensi sosialisasi serta menuntut ganti kerugian. Kendala karena prosedur permohonan pembatalan ke pengadilan yang cenderung rumit dan lama maka solusinya yaitu membuat permohonan pencegahan perkawinan ke petugas pencatat pekawinan dan pengadilan serta melakukan upaya perdamaian dalam perkara gugatan pembatalan perkawinan. Kendala perbedaan ketentuan hukum terhadap status anak maka solusinya yaitu pembaharuan hukum melalui perumusan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Khusus yang mengatur pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas kasus poligami.

This research aims to analyze the characteristics, legal protection, application of principles between copyright and trademarks, and the potential disputes that arise. The urgency of this research lies in the need for harmonization between the declarative principle in copyright and the first-to-file principle in trademarks to address the potential legal conflicts that often arise due to the overlapping protection of these two intellectual property rights. This research method uses a normative juridical type of research with secondary data as the main data. The research results indicate that differences in protection principles can trigger legal disputes, especially when elements of copyrighted works are used as trademarks without permission. The novelty of this research is the recommendation for the implementation of cross-database mechanisms and policies for the cancellation of trademark registrations that violate copyright to prevent conflicts. The novelty of this research is to examine the legal relationship between copyright and trademark more holistically, providing an approach based on the Economic Analysis of Law (EAL) to assess the effectiveness of legal protection. The recommendation of this research is that cross-database mechanisms and policies for the cancellation of trademark registrations that violate copyright should be implemented to prevent disputes. In conclusion, the harmonization of the declarative principle and the first-to-file principle can be achieved through enhanced synergy among relevant institutions, education for creators and entrepreneurs, and strengthened regulations to ensure fairness, legal certainty, and balanced protection of economic rights.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis karakterisitik, perlindungan hukum, penerapan prinsip antara hak cipta dan merek serta potensi sengketa yang terjadi. Urgensi penelitian terletak pada perlunya harmonisasi antara prinsip deklaratif dalam hak cipta dan asas first to file dalam hak merek untuk mengatasi potensi konflik hukum yang sering terjadi akibat tumpang tindih perlindungan kedua hak kekayaan intelektual ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatf dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan prinsip perlindungan dapat memicu sengketa hukum, terutama ketika elemen karya cipta digunakan sebagai merek tanpa izin. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji hubungan hukum antara hak cipta dan hak merek secara lebih holistik, memberikan pendekatan berbasis Economic Analysis of Law (EAL) untuk menilai efektivitas perlindungan hukum. Rekomendasi penelitian ini bahwa implementasi mekanisme lintas basis data dan kebijakan pembatalan pendaftaran merek yang melanggar hak cipta untuk mencegah sengketa. Kesimpulannya, harmonisasi prinsip deklaratif dan asas first to file dapat dicapai melalui peningkatan sinergi antara lembaga terkait, edukasi kepada para pencipta dan pelaku usaha, serta penguatan regulasi untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak ekonomi yang seimbang.

This study aims to analyze the impact of promotional mix and brand awareness on the purchase intention of snack products on TikTok, with creative content as a mediating variable. Using an associative quantitative approach, data were collected through a survey of 222 Management students at Universitas Negeri Malang. The findings indicate that both the promotional mix and brand awareness positively and significantly influence creative content and purchase intention. Creative content serves as a significant mediator between independent variables (promotional mix and brand awareness) and the dependent variable (purchase intention). Statistically, the research model fulfills validity and reliability criteria, with R-Square values indicating moderate to strong relationships. This study offers implications for social media marketing strategies, particularly in optimizing creative content to enhance purchase intention among younger generations.

This study aims to analyze the effect of education level on voter behavior in Pante Ceureumen District, West Aceh Regency, in the 2024 Legislative Election. Voter behavior is an important factor in determining election results and is influenced by various aspects, one of which is the level of education. The theory in this study is the theory of voter behavior using three approaches, namely the Sociological Approach, Psychological Approach, and rational choice. This research uses a quantitative approach with a survey method, where data is collected through questionnaires distributed to voters in Pante Ceureumen District. The population in the study were people who had the right to vote in the 2024 legislative elections in the pante ceureumen sub-district, which amounted to 8,444 people who were then sampled using the slovin formula with a 5% margin of error, then the results obtained were 382 samples, then the data obtained and analyzed using simple linear regression to determine the effect of education level variables on voter behavior. Based on the Hypothesis Test, the tcount value of the education level is 11.622 with a significance of 0.000. Judging from the tcount value of 11.622> t table 1.960 and a significance value of 0.000 <0.05. So the results showed that there was a significant influence between the level of education and voter behavior in Pante Ceureumen District.

WebGIS is a web-based Geographic Information System consisting of several interrelated components. WebGIS is a combination of graphic mapping design, digital maps with geographic analysis, computer programming, and a database that are interconnected into one part of web design and mapping web. WebGIS is a GIS application distributed in a computer network to integrate and disseminate geographic information visually on the world wide web. The objectives achieved in this study are to identify the types of tourism distribution on Sipora Island, Mentawai Islands Regency and to design and build a tourism object information system on Sipora Island, Mentawai Islands Regency based on webGIS. From the research conducted, it can be concluded that based on the survey results, there are 22 points. Waterfall tourism consists of 7 tours, cultural tourism consists of 2, beach tourism consists of 8 and marine tourism consists of 5. Where the tourism is spread across 2 sub-districts. Where in the North Sipora sub-district there are 15 points and South Sipora 7 points. Design and Build a tourism information system for Sipora Island, Mentawai Islands Regency using Quantum GIS as initial data processing. Then combined with a website that has been designed using the Visual Studio Code application.
 
 

Pada akreditasi Perguruan Tinggi, kelulusan mahasiswa memainkan peran penting sebagai salah satu kriteria penilaian. Prediksi kelulusan merupakan fokus utama untuk membantu institusi dalam menilai seorang mahasiswa lulus tepat waktu. Penelitian ini mengambil data historis dari mahasiswa yang telah lulus, yang diambil melalui kuesioner dari mahasiswa Program Studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika Universitas Semarang. Metode seleksi fitur digunakan untuk menyeleksi atribut yang paling relevan pada prediksi kelulusan. Hasil seleksi ini diujikan menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak seleksi fitur terhadap prediksi kelulusan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa SVM dengan seleksi fitur menggunakan weight by relief mencapai akurasi sebesar 82%, presisi 83,42%, dan recall 80,83%. Sebaliknya, SVM tanpa menggunakan weight by relief menunjukkan akurasi 69,23%, presisi 70,83%, dan recall 67,86%. Penggunaan seleksi fitur berhasil mengurangi fitur dari 27 menjadi empat fitur yang paling berpengaruh.

This research aims to analyze the potential for water sports tourism on the Cimanuk Parakan River, Sumedang Regency using kayak touring, kayak touring itself is a very interesting sport of course it also tests adrenaline in every activity, the method in this research uses qualitative with tourist participants, area managers local and touring kayak operators, the instrument used was MSPDM (Maketability, Sustainability, Participatory, and Disaster Mitigation) through interviews and data analysis documentation using the Nvivo12 software application. The results obtained from the Nvivo 12 software application are that kayak touring has the potential to be used as a water sports or recreational sports tourist attraction. conclusion from the research title Analysis of the potential for water sports tourism on the Cimanuk Parakan River, Sumedang Regency using kayak touring, it can be concluded that kayak touring is one of the water sports tourism which has the potential to become a sports tourism. because the water in the famous Cimanuk Parakan river will remain stable whether it is rainy or dry because it is accommodated by the Jati Gede Dam, this can raise the name of the Sumedang area and also improve the economy of the community in water sports tourist destinations like a tour.