This study aims to build a library system application that can be used in the library of the Faculty of Engineering UNTAG Semarang based on an RFID card. From the background of the problem, namely, the process of borrowing and returning books is quite long, because to search for borrowed books the librarian must go to the bookshelf and look for the title of the book to be borrowed. The difficulty in making reports, because it is done after the library activities are finished, does not automatically coincide with the process of borrowing and returning services. Starting from the problems above, and paying attention to the number of daily visitors in the library that must be served, the authors propose to create a library service application using an RFID tag that can help the process of searching for member data and library books quickly.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor finansial, faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor fisik terhadap kepuasan kerja PNS menghadapi masa pensiun di Pemerintah Kabupaten Batang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang yang akan pensiun pada tahun 2023 dengan BUP (Batas Usia Pensiun) 58 tahun, dengan jumlah sampel 125 orang, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis regresi linier dinyatakan bahwa faktor finansial, faktor sosial, dan faktor fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, sedangkan faktor psikologis berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,793, artinya faktor finansial, faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor fisik dapat menjelaskan variasi variabel kepuasan kerja sebesar 79,3%. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t menunjukkan (1) faktor keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja PNS menghadapi masa pensiun, (2) faktor psikologis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja PNS menghadapi masa pensiun. , (3) faktor sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja PNS menghadapi pensiun, dan (4) faktor fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja PNS menghadapi pensiun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Return On Asset, (2) Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Return On Asset, (3) Pengaruh Firm size Terhadap Return On Asset dan (4) Pengaruh Net Profit Margin Terhadap Return On Asset. Jenis pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan triwulan mulai dari kuartal 1 tahun 2014 – kuartal 1 tahun 2021. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber sekunder. Pada teknis analisis data penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini pada taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh signifikan secara parsial Non Performing Loan  Terhadap Return On Asset. Nilai ttabel 2,05183 > thitung 1,416. Nilai sig 0,168 > 0,05. (2) terdapat pengaruh signifikan secara parsial Kecukupan modal Terhadap Return On Asset. Nilai ttabel 2,05183 > thitung 0,726. Nilai sig 0,474 > 0,05. (3) terdapat pengaruh signifikan secara parsial Firm Size Terhadap Return On Asset. Nilai ttabel 2,05183 > thitung -0,872. Nilai sig 0,391 > 0,05. (4) terdapat pengaruh signifikan secara parsial Net Profit Margin Terhadap Return On Asset. Nilai ttabel 2,05183 > thitung 1,128. Nilai sig 0,269 > 0,05. (5) terdapat pengaruh signifikan secara simultan Non Performing Loan, Kecukupan Modal, Firm Size, Dan Net Profit Margin Terhadap Return On Asset Nilai Ftabel 2,73 > Fhitung 0,586. Nilai sig 0,676 > 0,05. Perhitungan analisis Regresi Linier berganda dengan menggunakan persamaan regresi diperoleh dengan nilai Y =  0,334 + 0,298X1 + 0,018X2  - 0.018 X3 + 0,12 X4 .

Services to residents in RW 10 Kayumanis, Matraman sub-district, if you want to make a cover letter for RT, the RW still experiences a manual system by coming directly to the RT secretariat's house. The problem is that it often happens that the RT is not at home. To overcome administrative problems, the author makes a web-based administration application in the Kayumanis village by changing the procedure from manual to computerized and to provide the best service for residents. The system development method used is SDLC starting from requirements making needs analysis of procedures in data services at the local RT, both designs making data service system designs using use case modeling, activity diagrams and proposal diagrams, the third stage of implementation is implementing from design to source. code according to the flow, the last stage of testing is testing the population administration service application accompanied by the head of the local RT.

Enigma pemberantasan korupsi di masa krisis sebagaimana pandemi Covid-19 menimbukan berbagai persoalan hukum. Kajian ini termasuk dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa enigma dan dinamika kejahatan korupsi di masa krisis; sekaligus mengkaji mengenai hubungan antara pemberantasan korupsi di masa pandemi Covid-19 dengan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi juga dapat menggunakan perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di sisi lain, kasus korupsi eks Menteri Sosial dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan dapat disangkakan telah merugikan perekonomian negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Sehingga, pada konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua eks menteri tersebut, tidak terdapat keraguan untuk menuntut mereka secara maksimal; oleh karena mereka telah melakukan hal-hal yang dapat memberatkan suatu bentuk pidana.

<p><em>The purpose of this study was to analyze the role of hedonic consumption and positive shopping emotions in increasing impulse buying. The population of this research is the consumers of H&amp;M DP Mall Semarang. The sample used is 100 respondents. The sampling technique is purposive sampling. The type of data used is primary data. The data collection method is a questionnaire. The analysis technique used is a structural equation model (SEM) with Smart PLS data processing tools. The results of the data analysis will later explain the causal relationship between the variables being developed in this research model. The results of this study are 1.) Shopping lifestyle has an effect on hedonic consumption, 2.) Shopping lifestyle has no effect on positive shopping emotions, 3.) Sales promotion affects positive shopping emotions, 4.) Hedonic consumption affects impulse buying, 5.) Positive shopping emotion has an effect on impulse buying.</em></p><p><em>Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran konsumsi hedonis dan emosi positif belanja dalam meningkatkan pembelian impulsif. Populasi penelitian ini adalah konsumen H&amp;M DP Mall Semarang. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel adalah <em>purposive sampling</em>. Jenis data yang digunakan yaitu data primer. Metode pengumpulan datanya kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah <em>structural equation model</em> (SEM) dengan alat pengolahan data Smart PLS. Hasil analisis data tersebut nantinya akan menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel   yang sedang dikembangkan dalam model penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah 1.) Gaya hidup berbelaja berpengaruh terhadap konsumsi hedonis, 2.) Gaya hidup berbelaja tidak berpengaruh terhadap emosi positif belanja, 3.) <em>Sales promotion</em> berpengaruh terhadap emosi positif belanja, 4.) Konsumsi hedonis berpengaruh terhadap pembelian impulsif, 5.) Emosi positif belanja berpengaruh terhadap pembelian impulsif.</em></p>

Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan hubungan antara para pihak dalam P2P Lending, tanggung jawab para pihak dan perlindungan konsumen dalam risiko gagal bayar, serta penjelasan mengenai P2P Lending ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yang menjadi bahan dari penelitian normatif adalah data sekunder atau bahan pustaka. Artikel ini juga menjelaskan skema P2P Lending secara umum, peraturan-peraturan P2P Lending di Indonesia, risiko gagal bayar dan perlindungan konsumen, serta P2P Lending ilegal. Berdasarkan penelitian ini didapati fakta terdapat hubungan kuasa, perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian kerjasama diantara para pihak dalam P2P Lending. Risiko gagal bayar dapat menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman maupun penyelenggara P2P Lending, tergantung dari alasan mengapa gagal bayar tersebut terjadi. Perusahaan penyelenggara P2P Lending yang legal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tunduk pada peraturan-peraturan OJK, sedangkan P2P Lending ilegal tidak tunduk pada peraturan OJK. Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan pada P2P Lending ilegal adalah melanggar syarat subjektif sehingga dapat dimintakan pembatalannya di pengadilan negeri.  This article aims to describe the legal relationship between the parties in P2P the responsibilities of the parties and consumer protection in the risk of default, and an explanation of illegal P2P Lending. This research uses normative legal research as the research method. The author will conduct research limited to library materials only. This article also describes P2P Lending schemes in general, P2P Lending regulations in Indonesia, risk of default and consumer protection, as well as illegal P2P Lending. Based on this research, it was found that there are the power of attorney relations, loan agreements, and cooperation agreements between parties of P2P Lending. The risk of default can be the responsibility of either the lender or P2P Lending provider, depending on the reason why the default has occurred. Legal P2P Lending companies are supervised by the Financial Services Authority (OJK) and shall comply with OJK regulations, while illegal P2P Lending is not subject to OJK regulations. The loan agreement that has been made on illegal P2P Lending violates subjective conditions of agreement so that a party could ask for the cancelation of the agreement at court.  

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wanprestasi atas perbuatan debitur dan kekuatan eksekutorial terhadapan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur. Lelang eksekusi hak tanggungan lahir karena debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian dan dalam hal ini pihak kreditur berhak melakukan lelang eksekusi sebagai pemegang jaminan untuk mendapatkan kembali haknya. Lelang merupakan cara penyelesaian hak tanggungan dan merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh kreditur, apabila cara-cara penyelesaian lainnya yang telah ditawarkan tidak ditanggapi oleh debitur. Sebelum melakukan lelang eksekusi, kreditur juga perlu melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan debitur untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang terbaik untuk kedua belah pihak. Apabila masih belum menemuikan kesepakatan baru dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan milik debitur. Penelitian ini   menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada artikel ini membahas terkait kedudukan hukum wanprestasi dalam UUHT dan kekuatan eksekutorial terhadap permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur atas debitur wanprestasi.  This paper aims to analyze the legal position of default on the actions of the debtor and the executive power of the application for the auction of mortgage execution by the creditor. A mortgage execution auction was born because the debtor defaulted on an agreement and in this case the creditor has the right to conduct an execution auction as a guarantee holder to get his rights back. Auction is a method of settlement of mortgage rights and is the last method carried out by the creditor if the other settlement methods that have been offered are not responded to by the debtor. Before conducting an execution auction, creditors also need to negotiate with the debtor to resolve the problem in the best way for both parties. If a new agreement is not found, an execution auction of the debtor's mortgage will be held. This research used normative juridical research methods. The difference between previous research with this research is that the following this article discusses the legal position of default in the UUHT and the executive power of the auction application for the execution of mortgage rights by the creditor on the defaulting debtor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan business judgment rule dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan doktrin business judgment rule dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan terjadi pada tingkat pemeriksaan di Mahkamah Agung (judex juris). Dalam pertimbangannya, apa yang dilakukan oleh Karen Agustiawan tidak keluar dari ranah business judgment rule, ditandai dengan tidak adanya kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja.  This study aims to examine and analyze the application of the business judgment rule in the corruption case of Karen Agustiawan. This research is descriptive with normative juridical type. The approach used is the approach laws and regulations (statute approach) and case approach using secondary data which was analyzed qualitatively. The results of this study show the application of the business judgment rule doctrine in the corruption case of Karen Agustiawan occurred at the examination level at the Supreme Court (judex juris). In her judgment, what Karen Agustiawan did was not outside the realm of the business judgment rule, marked by the absence of fraud, conflict of interest, unlawful acts, and intentional mistakes.  

This study aims to analyze the legal standing of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company and the legal liability of a notary whose deed of amendment to the company is not registered. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, in making a deed of establishment and changes to a limited liability company, the parties want to be protected and get legal certainty. This writing has urgency, namely whether or not the deed made by a Notary has been requested to change the deed to the Ministry of Law and Human Rights so that it cannot be approved by the Ministry of Law and Human Rights. This research method uses normative juridical research methods. This research has a new perspective because it analyzes the legal position of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company that is not registered with the Ministry of Law and Human Rights. The results of the study show that the Notary is responsible for compensating for losses by making a deed of the amendment, changing and correcting the registration data of a limited liability company when there is an error in data entry. The responsibility of a notary for a deed of change of a limited liability company that is not registered is that a notary can make a deed of confirmation or a deed of confirmation of the deed that is not requested, this is done if the shareholders feel they are not harmed due to negligence committed by the board of directors and carry out an inauguration or a deed of confirmation can be made and requested again.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum akta, perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan tanggung jawab hukum Notaris yang akta perubahan perseroan tidak terdaftar. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, pada proses pembuatan akta pendirian dan perubahan perseroan terbatas para penghadap ingin terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum. Penulisan ini memiliki urgensi yaitu keabsahan tidaknya akta yang dibuat Notaris tetapi tidak dimohonkan perubahan akta kepada Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak dapat persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mempunyai kebaruan pandangan sebab menganalisis kedudukan hukum akta perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris bertanggung jawab untuk mengganti kerugian melalui pembuatan akta perubahan, mengganti serta melakukan perbaikan pendaftaran perseroan terbatas jika terjadi kesalahan dalam penginputan data. Tanggung jawab Notaris atas akta perubahan Perseroan yang tidak didaftarkan ialah Notaris dapat membuat akta pengukuhan ataupun akta penegasan terhadap akta yang tidak dimohonkan, hal tersebut dilaksanakan jika pemegang saham merasa tidak dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan pihak direksi dan melakukan pengesahan atau akta penegasan yang dapat diolah dan dipermohonkan kembali.