The purpose of this research is to analyze the implementation of democracy and village autonomy in the process of village head elections. The election of a village head is one form of genuine and pure village autonomy and democracy. However, with the emergence of modern states, the independence and ability of rural communities to manage their affairs have diminished. This is closely related to the decentralization that occurs in unitary states such as Indonesia. In a unitary state, one of the central matters is legal affairs. Legal matters include regulating the election of village heads, as stipulated in Minister of Home Affairs Regulation No. 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads. This research uses a normative juridical method. The research results explain that village head elections, based on rules from the central government cascaded down to the village level, become procedural in the implementation of village head elections. In fact, these rules lead to the phenomenon of husband and wife pairs running as village head candidates in the same village to avoid having a single candidate, thereby enabling the village head election to take place. Furthermore, violations of rules regarding village head elections are common, such as instances of money politics and the lack of neutrality among village officials, but there is no legal follow-up related to these violations. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan demokrasi dan otonomi desa dalam proses pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk dari otonomi dan demokrasi desa yang asli dan murni. Namun dengan munculnya negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa untuk mengatur urusan desanya mulai berkurang. Hal tersebut tidak lepas dengan adanya desentralisasi yang terjadi di negara kesatuan seperti Indonesia. Dalam negara kesatuan salah satu urusan yang menjadi urusan pusat adalah soal hukum. Urusan hukum tersebut tidak lepas dari urusan untuk mengatur pemilihan kepala desa sebagaimana terdapat pada Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa yang berdasarkan aturan-aturan dari pemerintah pusat yang diturunkan hingga tingkat desa menjadi prosedural dalam pelaksaan pemilihan kepala desa. Bahkan aturan tersebut menimbulkan adanya fenomena pasangan suami istri yang maju sebagai calon kepala desa di desa yang sama untuk menghindari calon tunggal sehingga pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan. Selain itu ternyata aturan mengenai pemilihan kepala desa juga banyak terjadi pelanggaran namun tidak ada tindak lanjut hukum terkait pelanggaran tersebut. Pelanggaran tersebut antara lain adalah adanya money politics dan ketidaknetralan perangkat desa.      

Analisis sentimen digunakan untuk memahami pandangan dan pendapat masyarakat terhadap suatu hal, serta untuk mengidentifikasi tren topik pembicaraan. Dalam upaya merespon keluhan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pariwisata kota Solo aktif memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, web ULAS, dan Halo Mas Wali sebagai sarana komunikasi interaktif dengan masyarakat. Melalui media sosial ini, dapat mempermudah pegawai dalam proses pengumpulan sentimen masyarakat, yang nantinya akan menjadi dasar untuk menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi analisis sentimen yang mampu mengklasifikasikan setiap tweet menjadi tiga kategori, yakni positif, netral dan negatif. Algoritma yang digunakan yaitu Naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi yang menggunakan probabilitas fitur untuk memprediksi label data, dengan asumsi fitur saling independen. Algoritma tersebut cocok untuk klasifikasi big data karena efisien pada data besar dan beragam. Hasil dari pembuatan aplikasi analisis sentimen ini adalah menunjukkan bahwa aplikasi dapat secara otomatis melabeli data menggunakan metode Naive Bayes berbasis PHP dan MySQL. Proses crawling data dari Twitter dilakukan melalui Google Colab menggunakan bahasa Python. Dalam implementasinya, aplikasi ini dapat membantu dalam melakukan klasifikasi opini masyarakat terhadap tempat wisata di kota Solo. Dilakukan pengujian validasi data untuk menguji kesamaan hasil perhitungan sistem dan manual menggunakan 3 data training dan 1 data testing yang didapatkan hasil klasifikasi data testing positif. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan 500 data menggunakan metode naive bayes didapatkan hasil klasifikasi netral berjumlah 122 data, positif 302 data dan negatif 76 data dengan akurasi sebesar 70,2%%, presisi 67% dan recall 100%  

Daya dukung lahan merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, agar mampu mendukung aktivitas pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui daya dukung lahan permukiman di Kecamatan Tapango. Penelitian ini berdasarkan permasalahan luas lahan permukiman yang apabila telah optimal digunakan dalam penggunalan lahan permukiman di Kecamatan Tapango. Manfaat penelitian adalah untuk membantu memastikan bahwa pembangunan di kawasan permukiman dilakukan dengan bijaksana, berkelanjutan, dan memperhatikan kepentingan jangka panjang masyarakat dan lingkungan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2023 di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei langsung. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan kebutuhan lahan permukiman yang tinggi. Jenis data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data diantaranya yaitu metode wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi dokumen. Metode penentuan sampel berupa metode proposional sampling. Analisis data pada penelitian ini berupa Analisis Daya Dukung Lahan (DDL). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai DDL Permukiman Kecamatan Tapango sebesar 78,84 jiwa. Kesimpulan dari penelitian yaitu daya dukung lahan permukiman Kecamatan Tapango rendah.

In the context of Islamic inheritance law, it is important to note that not all heirs are entitled to receive inheritance due to certain stipulations that exist within this legal framework. These stipulations serve as reasons that may prevent certain heirs from gaining their rightful share of inheritance. The objective of this study is to examine the influence of Islamic law on the equitable allocation of inheritance among heirs from diverse religious backgrounds in the Batang Serangan District. Additionally, it seeks to ascertain the societal perception of heirs from different religions within the Batang Serangan District. The research in question holds significant academic importance as a valuable resource for investigating the reflection of Islamic law on the equitable distribution of inheritance among heirs belonging to diverse religious backgrounds. Qualitative research approaches encompass the utilisation of observation, interviews, and document studies. The results obtained in the study are as follows: There exist religious disparities between the adherents of muwarrit and those who espouse cessation. According to Islamic principles, individuals who are not adherents of the Islamic faith cannot convert Muslims, nor can Muslims convert individuals who do not follow Islam, either through familial ties or marital relationships. The equitable distribution of inheritance is not in alignment with the stipulations of the Shari'a. The perceptions of the community in Batang Serangan District Regarding the inheritance rights of individuals from diverse religious backgrounds during the process of dividing the legacy in Batang Serangan District, it was unanimously determined that an equal distribution was the only viable option. No issues arose during the distribution process, regardless of whether the sons requested a larger portion or we insisted on an equal share. Consequently, the bequest was promptly divided evenly among the beneficiaries. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh hukum Islam terhadap pemerataan pembagian warisan di antara ahli waris dari latar belakang agama yang berbeda di Kecamatan Batang Serangan. Selain itu, juga untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap ahli waris yang berbeda agama di Kecamatan Batang Serangan. Dalam konteks hukum waris Islam, penting untuk dicatat bahwa tidak semua ahli waris berhak menerima warisan karena ketentuan-ketentuan tertentu yang ada dalam kerangka hukum ini. Ketentuan ini menjadi alasan yang dapat mencegah ahli waris tertentu untuk mendapatkan bagian yang sah dari warisan. Penelitian tersebut memegang kepentingan akademik yang signifikan sebagai sumber berharga untuk menyelidiki refleksi hukum Islam tentang pemerataan warisan di antara ahli waris yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Pendekatan penelitian kualitatif meliputi penggunaan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat perbedaan agama antara penganut muwarrit dan penganut penghentian. Menurut prinsip-prinsip Islam, orang yang bukan pemeluk agama Islam tidak dapat berpindah agama Islam, begitu pula orang Islam tidak dapat berpindah agama kepada orang yang tidak mengikuti Islam, baik melalui ikatan keluarga atau hubungan perkawinan. Pembagian warisan yang adil tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Persepsi masyarakat kecamatan batang serangan tentang hak waris individu dari beragam latar belakang agama selama proses pembagian warisan di Kecamatan Batang Serangan, disepakati dengan suara bulat bahwa satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan adalah pemerataan. Tidak ada masalah yang muncul selama proses pembagian, terlepas dari apakah anak laki-laki tersebut meminta porsi yang lebih besar atau kami menuntut bagian yang sama. Akibatnya, wasiat segera dibagi rata di antara penerima manfaat.   

This study have a purpose to review the validity of HGB as an object of mortgage rights and consequences of HGB as an object of mortgage rights without consent of holder of management rights. HGB is another type of land right, on top of the land management rights with the approval of the management rights holder, may be imposed with a mortgage. However, it is often found that HGB holders impose mortgage rights without the consent of management rights holders, so the legitimacy and legal consequences need to be questioned. Against this background it is important to carry out more analysis for the legality and legal consequences of HGB as an object of mortgage rights without the approval of holder of management rights. The applied research strategy uses a normative juridical with qualitative descriptive data analysis techniques and statute approach. The newness of this study is not only discuss how to imposition mortgage rights on HGB, but will also  discussion focused on validity and consequences if HGB as an object of mortgage rights is implemented out without consent of holder of management rights. The conclusion that can be cited from this discussion is that HGB as object of mortgage without consent of holder management rights does not have legal validity and as a result the imposition of mortgage rights can be requested for cancellation and can be null and void by law with a ruling from a court. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk menelaah mengenai keabsahan HGB sebagai objek hak tanggungan dan akibat hukum dari HGB sebagai objek hak tanggungan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pemegang hak pengelolaan. HGB merupakan salah satu hak atas tanah yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan dan dapat dibebani hak tanggungan dengan persyaratan harus disetujui oleh pemegang hak pengelolaan. Namun, seringkali ditemukan pemegang HGB membebankan hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan, sehingga keabsahan serta akibat hukumnya perlu dipertanyakan. Dengan latar belakang tersebut, penting adanya penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan dan akibat hukum HGB sebagai objek hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan. Metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan teknik pendekatan yang menggunakan undang-undang dan metode analisa berupa deskriptif kualitatif. Kebaruan dari penelitian ini adalah pembahasan tidak hanya membahas mengenai bagaimana membebankan hak tanggungan terhadap HGB, namun akan difokuskan juga kepada keabsahan dan akibat hukum HGB sebagai objek hak tanggungan dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan. Kesimpulan yang dapat dikutip dari pembahasan ini adalah HGB sebagai objek hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan tidak memiliki keabsahan secara hukum dan akibatnya, pembebanan hak tanggungan tersebut dapat dimintakan pembatalan dan dapat batal demi hukum dengan putusan pengadilan.

This paper was created with the aim of providing insight into strengthening national identity. National identity is an understanding of the identity of a nation and state, besides that the formation of national identity itself has become a provision that has been mutually agreed upon. Upholding and maintaining what already exists and trying to correct all mistakes within a nation and state. National identity consists of a collection of cultural values that develop and grow in various aspects of life. However, at this time the interaction between individuals was reduced due to the busyness of each community and the influence of globalization so as to create a society that does not care about other people and forgets about identity as a society with a nation and state. This task aims to provide efforts to strengthen national identity through civic education. We hope that this assignment can regenerate our awareness of national identity.

Along with the development of the era of globalization, the education system around the world has also undergone changes, especially regarding the learning of students. Recently, developments have started from the online learning system or E-Learning. Or have begun to change because of the increasingly growing digital platforms. Meanwhile, the e-learning industry in Indonesia has not been able to develop better. The main objective of this study is to understand the barriers to implementing e-learning in Indonesia apart from the benefits of online education, such as lower costs and pedagogical benefits. The researcher proposes an initial conceptual framework that explains the steps and intentions of students to switch to utilizing e-learning. In our future research, researchers will refine and test conceptual frameworks and provide guidelines for higher education institutions and policy makers on institutional change to support the use of e-learning.

Boarding schools are an example of Islamic education that combines two social systems, namely Islamic boarding schools and school institutions. Islamic boarding schools and school education have their own social systems and priorities. Boarding school aim to create human resources who have faith and piety as well as fully master science and technology. Education is structured as well as possible so that students are able to understand and live the values taught in an education. For this reason, Islamic religious education must be able to build the character of students better, reflecting an Islamic character that upholds moral values, tolerance, social integrity and responsibility. Many of the problems that arise in this country, among others, are caused by the depletion of moral values. Therefore, ensuring that society adheres to these values is not an easy task, but it needs to be done. Without understanding these values, it is impossible for someone to practice them in life. It is known that the most effective method is through education. Therefore, the purpose of this study was to find out how Islamic religious education in boarding school, namely in Mts-Alfatah 

The high demand of food and beverage products make competitors so tight; consequently, companies are encouraged to be more creative in creating a brand association in the minds of consumers. By using celebrity endorsers in promotional activities, the company can form a brand image of its products. The purpose of this study was to determine the extent of the influence of celebrity endorser on brand image in tea product advertisements around Dramaga-Bogor. Data collection used purposive sampling techniques and questionnaire for 100 respondents. The study was tested using a linear regression analysis method through partial t-test by using SPSS 15.0. The results showed that the public perception around Dramaga Bogor District towards celebrity endorser in advertisement was very good, therefore it has a positive effect on brand image of the tea product.

<p><em>Kelurahan Lakarsantri merupakan salah satu wilayah dengan risiko dan kerentanan sedang saat terjadi gempa bumi karena kedekatan dengan patahan Surabaya yang masih aktif. Sebagai langkah mitigasi penentuan titik kumpul sementara diperlukan untuk meminimalisisr dampak pada saat bencana. Bangunan publik dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dlaam menjadi titik kumpul sementara. Dari hasil weighted overlay yang dilakukan, mendapatkan hasil bahwa bangunan publik yang dapat digunakan sebagai titik kumpul sementara di Kelurahan Lakarsantri adalah Posko Dinas Kebakaran Kota Surabaya, Kantor Kecamatan Lakarsantri, Kantor Kelurahan Lakarsantri, SD Negeri Lakarsantri 3 dan Masjid At-Taufiq.</em></p>