Land grabbing is the act of taking rights or property arbitrarily or without paying attention to laws and regulations, such as occupying someone else's land or house to which they do not have rights. The act of illegally grabbing land is an act that is against the law, which can be classified as a criminal act. In connection with this case, this is the reason for the author to discuss the factors causing the crime of land grabbing in the Tulang Bawang area as well as efforts to overcome the crime of land grabbing. in the Tulang Bawang area. This research uses a normative juridical approach and is supported by an empirical juridical approach. Data collection was carried out using literature studies and field studies by conducting interviews with Tulang Bawang Sector Police officers, perpetrators and lecturers in the criminal law department at Lampung University, then the data was analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that the causes of land grabbing crimes in Tulang Bawang include environmental factors, weak self-control factors, family factors, and economic factors. Apart from that, efforts to overcome group fights are carried out through 2 (two) means, namely penal and non-penal. Penal measures are carried out only up to the point of reporting to the authorities. Meanwhile, non-penal efforts are carried out through mediation.
 
 

<em>This study aims to empirically examine the relationship between parenting perception and emotional regulation in regional students of the Faculty of Psychology class of 2020, Semarang University. In this study, the hypothesis is that there is a positive relationship between the relationship between parenting perception and emotional regulation in regional students of the Faculty of Psychology, class of 2020, Semarang University. The more positive the perception of parenting in regional students, the higher the emotional regulation in regional students. This research involved regional students of the Faculty of Psychology class of 2020 as research subjects. The data analysis used in this study used the Product Moment Correlation Technique. This research data was collected using two scales, namely the emotion regulation scale and the parenting perception scale. Data analysis was carried out using the person correlation test obtained using the SPSS (Statistical Package for Social Science) program version 20. The results showed that there was a significant relationship between parenting and emotional regulation in regional students of the Faculty of Psychology batch 20. With a correlation person = 0.001 with a correlation value of 0.336. Thus, the hypothesis in this study is accepted</em>.

This research aims to explore the significant role of sexual education in preventing divorce within the context of Islamic marriages. Through the analysis of Syaikh Abu Muhammad At-Tihami's primary source, "Qurrah al-‘uy?n," and relevant secondary references, this study identifies various guidelines and regulations relevant to sexual relations within Islam. The research findings highlight that appropriate sexual education has substantial potential in maintaining marital stability, given the importance of adhering to prescribed guidelines and prohibitions regarding sexual practices.The research underscores the importance of selecting the right timing for sexual intercourse, choosing a private and secure location to safeguard privacy, following proper etiquettes, and adopting recommended positions during sexual practices. Additionally, the study emphasizes the significance of mutual satisfaction between spouses as a crucial aspect of marital harmony.The research also reveals specific prohibitions, such as refraining from sexual relations during the wife's menstruation and postpartum period, avoiding anal intercourse, and abstaining from sexual activities during discouraged times, such as the night of Eid al-Adha, the first night of marriage, mid-month, and the end of each lunar month. This research contributes significantly to a deeper understanding of sexual practices within Islam and underscores the necessity of accurate sexual education in preventing conflicts and divorce within marital relationships. The novelty of this study lies in the in-depth exploration of Syaikh Abu Muhammad At-Tihami's perspectives on sexual practices within Islamic marriages, providing valuable insights within the context of Islamic matrimony.Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi peran krusial pendidikan seksual dalam mencegah perceraian dalam konteks pernikahan Islami. Ditenagai oleh urgensi memahami dan menerapkan panduan serta regulasi terkait hubungan seksual dalam Islam, metode penelitian melibatkan analisis mendalam terhadap "Qurrah al-‘uy?n" karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami dan referensi sekunder relevan. Keunikannya terletak pada pengungkapan pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami mengenai praktik seksual dalam pernikahan Islami. Hasil penelitian menyoroti bahwa pendidikan seksual yang tepat menjadi kunci stabilitas pernikahan, mempertimbangkan waktu, lokasi, etiket, dan pemilihan posisi yang dianjurkan. Keutamaan kepuasan bersama antara suami dan istri diidentifikasi sebagai elemen kunci dari harmoni pernikahan. Larangan khusus, seperti menahan diri selama menstruasi istri dan masa nifas, menghindari hubungan seks anal, dan menjauhi aktivitas seksual selama waktu-waktu yang tidak disarankan, juga diungkapkan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan untuk memahami praktik seksual dalam Islam dan menyoroti peran penting pendidikan seksual yang akurat dalam mencegah konflik serta perceraian dalam hubungan pernikahan. Keunikan penelitian ini terletak pada penggabungan pendekatan analitis yang mendalam dengan perspektif Islam, khususnya pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami, sehingga memberikan wawasan berharga dalam konteks pernikahan Islami.

Pembangunan Infrastruktur mempunyai peranan penting dalam menunjang kemajuan suatu daerah. Salah satu infrastruktur yang dapat menunjang kemajuan sosial dan ekonomi suatu daerah adalah infrastruktur pelabuhan. Dalam upaya pembangunan pelabuhan di suatu daerah tidak lepas dari berbagai permasalahan yang menyertai pembangunan. Beberapa permasalahan yang ada berupa konflik sosial dengan tergusurnya masyarakat dari tempat tinggalnya dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Isu mengenai permasalahan pembangunan juga terdapat di dalam novel Si Anak Badai karya Tere Liye. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses terjadinya beberapa konflik selama pembangunan pelabuhan di Kampung Manowa pada novel Si Anak Badai. Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi adalah teknis analisis dengan pendekatan secara Heurmeneutika melalui pemahaman makna yang tersembunyi dari setiap kutipan teks. Hasil yang diperoleh menujukkan bahwa permasalahan konflik terjadi karena upaya pembangunan tidak berlandaskan kepada perencanaan partisipatif dan terindikasi terjadi persengkongkolan yang beroritentasi kepada keutungan finansial semata beberapa pihak sehingga terjadi konflik sosial antara masyarakat dan pemerintah.

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of combating online gambling crimes in the jurisdiction of the Central Java Regional Police (Polda Jawa Tengah). This research is important because of the increasing prevalence of online gambling, or what is more commonly known as illegal lottery gambling (togel), which has become a significant issue across all layers of Indonesian society. The research methodology used is socio-legal. The novelty of this research lies in examining the effectiveness of combating online gambling within the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The findings of this study explain that the factors influencing individuals getting involved in online gambling can be divided into two categories: internal and external factors. The application of Article 303 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) for conventional gambling and Article 45 jo. Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) is discussed. Various methods can be employed for the prevention of online gambling, including pre-emptive, preventive, and repressive methods. The prevention of online gambling is an effective means of combating online gambling crimes.


Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Penelitian ini penting karena semakin maraknya judi online atau yang lebih dikenal perjudian togel gelap (togel) yang saat ini marak menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan disoroti di semua lapisan masyarakat Indonesia. Metode penlitian menggunakan yuridis sosiologis. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji efektifitas pemberantasan judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat terjerat judi online antara lain terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk judi konvensional maupun Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Upaya pencegahan judi online dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan metode pre-emptive, metode preventif dan metode represif. Metode pencegahan perjudian online merupakan sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana judi online.

Technological developments and changes in the curriculum are challenges for teachers to overcome. Presenting digitalized learning and digitalized learning tools is a necessity that needs to be prepared well. A training program that focuses on strengthening teacher literacy and competency in developing digitalized Modul Ajar in Kurikulum Merdeka is the aim of this community service activity. Modul Ajar in Kurikulum Merdeka itself is one of the key learning tools in the learning process, so it needs to be developed well. Systematically, teachers have been given training ranging from socialization activities, demonstrations, mentoring, to evaluation design so that teacher literacy and competence develops. With this activity, not only does teacher literacy and competence develop, but the learning process becomes better quality so that students' learning outcomes can increase.

The abstract contains a brief description of the research problem and objectives, methods used, and research results. The pressure for writing abstracts is mainly on research results. Abstracts are written in Indonesian and English. Abstract typing is done single-spaced with narrower margins than the right and left margins of the main text. Key words need to be included to describe the problem domain being researched and the main terms that underlie the implementation of the research. Key words can be single words or combinations of words. Number of key words 3-5 words. These keywords are necessary for computerization. Searching for research titles and abstracts is made easier with these keywords.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan sampah plastik menjadi produk berupa paving block, serta sebagai prospek bisnis dikalangan menengah kebawah. Tujuan utama dalam kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Kota Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Lampung, dimana kegiatan ini dilakukan pada tanggal 24 januari 2023, yang dihadiri oleh 40 orang. Metode penyampaian yang dilakukan yaitu berupa penyuluhan mengenai sampah dan pendampingan cara pembuatan dengan memperlihatkan produk jadi dan melalui video sebagai media pembelajaran dalam pembuatan paving block dari sampah plastik. Selama pemaparan tentang proses pembuatan, respon masyarakat sangat antusias. Hal tersebut dilihat dari masyarakat yang banyak bertanya bahkan mencatat tentang cara pembuatan paving block dikarenakan proses pembuatan yang sangat mudah dan dapat mengurangi sampah yang ada disekitar untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai jual.

In the context of Islamic inheritance law, it is important to note that not all heirs are entitled to receive inheritance due to certain stipulations that exist within this legal framework. These stipulations serve as reasons that may prevent certain heirs from gaining their rightful share of inheritance. The objective of this study is to examine the influence of Islamic law on the equitable allocation of inheritance among heirs from diverse religious backgrounds in the Batang Serangan District. Additionally, it seeks to ascertain the societal perception of heirs from different religions within the Batang Serangan District. The research in question holds significant academic importance as a valuable resource for investigating the reflection of Islamic law on the equitable distribution of inheritance among heirs belonging to diverse religious backgrounds. Qualitative research approaches encompass the utilisation of observation, interviews, and document studies. The results obtained in the study are as follows: There exist religious disparities between the adherents of muwarrit and those who espouse cessation. According to Islamic principles, individuals who are not adherents of the Islamic faith cannot convert Muslims, nor can Muslims convert individuals who do not follow Islam, either through familial ties or marital relationships. The equitable distribution of inheritance is not in alignment with the stipulations of the Shari'a. The perceptions of the community in Batang Serangan District Regarding the inheritance rights of individuals from diverse religious backgrounds during the process of dividing the legacy in Batang Serangan District, it was unanimously determined that an equal distribution was the only viable option. No issues arose during the distribution process, regardless of whether the sons requested a larger portion or we insisted on an equal share. Consequently, the bequest was promptly divided evenly among the beneficiaries. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh hukum Islam terhadap pemerataan pembagian warisan di antara ahli waris dari latar belakang agama yang berbeda di Kecamatan Batang Serangan. Selain itu, juga untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap ahli waris yang berbeda agama di Kecamatan Batang Serangan. Dalam konteks hukum waris Islam, penting untuk dicatat bahwa tidak semua ahli waris berhak menerima warisan karena ketentuan-ketentuan tertentu yang ada dalam kerangka hukum ini. Ketentuan ini menjadi alasan yang dapat mencegah ahli waris tertentu untuk mendapatkan bagian yang sah dari warisan. Penelitian tersebut memegang kepentingan akademik yang signifikan sebagai sumber berharga untuk menyelidiki refleksi hukum Islam tentang pemerataan warisan di antara ahli waris yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Pendekatan penelitian kualitatif meliputi penggunaan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat perbedaan agama antara penganut muwarrit dan penganut penghentian. Menurut prinsip-prinsip Islam, orang yang bukan pemeluk agama Islam tidak dapat berpindah agama Islam, begitu pula orang Islam tidak dapat berpindah agama kepada orang yang tidak mengikuti Islam, baik melalui ikatan keluarga atau hubungan perkawinan. Pembagian warisan yang adil tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Persepsi masyarakat kecamatan batang serangan tentang hak waris individu dari beragam latar belakang agama selama proses pembagian warisan di Kecamatan Batang Serangan, disepakati dengan suara bulat bahwa satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan adalah pemerataan. Tidak ada masalah yang muncul selama proses pembagian, terlepas dari apakah anak laki-laki tersebut meminta porsi yang lebih besar atau kami menuntut bagian yang sama. Akibatnya, wasiat segera dibagi rata di antara penerima manfaat.   

This research aims to know the diversion concept related to recidivism system for a criminal that committed by underage person. This thing has been happened because there is differential meaning between recidivism concept in Juvenile Criminal Justice System and Criminal Law Code. Criminal Law Code interpreted recidivism as the crime that re-committed by person and that crime is legally binding. Whereas Juvenile Criminal Justice System  interpreted prohibition  of the application of diversion for a crime that has been committed by underage person. The urgent things about this research focused on the problem where a crime has been already committed by underage person and that crime has been finished by diversion system, does this can be categorized that it can not get diversion process again. This research is using juridical normative method which is studied prescriptively with a statutory approach and a conceptual approach. Criminalization of children as recidivist in the Juvenile Criminal Justice System currently has no provisions governing criminal sanctions against children who commit repeated crimes (recidivism), both contained in the Criminal Code and in the Law of The Juvenile Criminal Justice System. Diversion which is mandated by Law No. 11 of 2012 is implemented based on the foundation of restorative justice which is very concerned about children’s rights. Lastly this research expected can be considered in trying to determine recidivism concept in integrated criminal system. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diversi berkaitan dengan sistem residivisme pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan konsep residivisme di UU SPPA dan KUHP memiliki perbedaan makna. Di KUHP menafsirkan residivisme sebagai sebuah perbuatan tindak pidana yang dilakukan kembali oleh seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana dengan memiliki kekuatan hukum tetap (Inchracht). Sedangkan dalam UU SPPA mengenal konsep pelarangan penerapan diversi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana. Urgensi permasalahan ini dititikberatkan pada permasalahan dimana anak yang telah melakukan tindak pidana kemudian diselesaikan secara diversi apakah kemudian dikategorikan tidak dapat menerima proses diversi lagi. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dikaji secara preskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pemidanaan terhadap anak sebagai residivis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini masih belum terdapat pengaturan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive), baik yang terkandung di dalam KUHP maupun di dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diimplementasikan berdasarkan landasan restorative justice yang sangat memperhatikan hak-hak anak. Sehingga pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan konsep residivis di dalam sistem peradilan pidana yang terpadu.