Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan untuk anak yang orang tuanya utuh atau lengkap, tetapi anak yang orang tuanya telah berpisah atau tidak utuh pun tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dari orang tuanya. Perlindungan hukum tersebut berupa tanggung jawab untuk menanggung dan memenuhi semua biaya hidup anaknya. Tidak hanya berupa materi, tetapi perhatian, kepedulian, serta dukungan emosional juga harus tetap diberikan kepada anak. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara survei atau berdasarkan pengalaman orang lain. Kegiatan survei tersebut dilakukan melalui pengisian kuesioner berupa sebuah lembaran kertas yang berisikan beberapa pernyataan, yang kemudian disebarluaskan kepada responden atau subjek penelitian secara langsung. Seorang anak yang orang tuanya masih utuh dan lengkap memiliki pondasi diri yang cukup kuat, bersikap tenang, serta dapat mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh hal negatif dari orang lain. Sedangkan anak yang orang tuanya sudah berpisah (cerai hidup) atau tidak lengkap (cerai mati) memiliki sikap yang tidak tenang, cenderung emosional dan tidak dapat mengendalikan diri. Orang tua yang sudah berpisah atau bercerai harus tetap memberikan yang terbaik untuk anaknya. Hal tersebut dikarenakan yang dilakukan oleh orang tua merupakan usaha untuk memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh anak pasca perceraian orang tua.

This research aims to investigate the roles that Land Deed Making Officials (PPAT) play in the purchase and sale of land, particularly in cases where the legal owner is not present. Normative Legal Research is the research method employed to analyse the case of Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN. Tyres are used as case studies to show the legal implications of actions that violate the landowner's consent in a sale and purchase transaction. The results showed that Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN. Ban, PPAT has a big responsibility in ensuring legal land sale and purchase transactions. The sale and purchase deed was executed without the landowner's consent, so because PPAT neglected to carefully fulfil its obligations, it is void. PPAT responsibilities include civil, criminal, and administrative aspects. PPAT can be punished if you make a false deed, and can be subject to administrative sanctions. This ruling confirms the importance of PPAT compliance with legal procedures to maintain legal certainty in property transactions. The legal consequences of this ruling emphasize the importance of valid consent in property transactions to prevent unlawful acts.AbstrakStudi ini bertujuan untuk mempelajari tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses transaksi jual beli tanah, terutama dalam kasus di mana transaksi terjadi tanpa persetujuan pemilik yang sah. Fokus penelitian ini adalah kasus putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Ban. Metode penelitian hukum normatif digunakan. Ban yang digunakan sebagai studi kasus untuk menunjukkan implikasi hukum dari tindakan yang melanggar persetujuan pemilik tanah dalam transaksi jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Ban, PPAT memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan transaksi jual beli tanah legal. Tanggung jawab PPAT mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif; namun, jika PPAT tidak melakukan tugasnya dengan benar, akta jual beli tersebut menjadi batal secara hukum karena tidak adanya persetujuan dari pemilik tanah. Jika PPAT membuat akta palsu, mereka juga dapat dikenai sanksi pidana dan administratif. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan PPAT terhadap prosedur hukum untuk menjaga kepastian hukum dalam transaksi properti. Akibat hukum dari putusan ini menekankan pentingnya persetujuan sah dalam transaksi properti untuk mencegah perbuatan melawan hukum.

The claim formulation made by the plaintiff is used as a reference for a case or dispute in a court. A lawsuit that does not comply with the requirements of the procedural law will be declared that the lawsuit cannot be accepted or in other terms niet ontvankelijke verklaard (NO) in the final decision by the judge. There are various reasons for the dropping of the niet ontvankelijke verklaard, one of which is because the lawsuit that was made was not perfect, in the sense that the lawsuit was vague (obscuur libel). Obscuur libel means a claim whose contents are unclear so that it is said to be neither clear nor dark in the formulation of the claim. This research uses a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. This research contains an analysis of a decision which states that the lawsuit contains elements of obcur libel so it is declared unacceptable. Judges need to dig deeper into jurisprudence to analyze a lawsuit so that it produces the right decision.AbstrakFormulasi gugatan yang dibuat oleh penggugat digunakan sebagai acuan dari suatu perkara atau sengketa disebuah pengadilan. Gugatan yang tidak sesuai syarat dalam hukum acara akan dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima atau istilah lainnya niet ontvankelijke verklaard (NO) pada putusan akhir oleh hakim. Alasan dari penjatuhan niet ontvankelijke verklaard sendiri terdapat berbagai penyebab salah satunya dikarenakan gugatan yang dibuat tidak sempurna, dalam artian gugatan tersebut kabur (obscuur libel). Obscuur libel memiliki arti gugatan yang isinya tidak jelas sehingga dikatakan tidak terang atau gelap dalam formulasi gugatannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan penekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini berisi analisis suatu putusan yang menyatakan bahwa gugatan mengandung unsur obcuur libel sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim perlu menggali lebih dalam mengenai suatu yurisprudensi untuk menggali dapat menganalisis suatu gugatan sehingga menghasilkan putusan yang tepat.

The purpose of this paper is to determine public awareness of the evidence of ownership of land rights in Dukuh Sawahan and what factors hinder public awareness and how to solve them. This type of research is sociological juridical using primary data and supported by secondary data. The data analysis used is descriptive qualitative. The results of the discussion in this study, namely the community does not know about the types of land rights and the contents of the certificate as proof of ownership of land rights, there is an understanding that the certificate and SPPT are proof of ownership of land rights even though this is contrary to the provisions of the Jepara Regency Regional Regulation. Number 12 of 2012 concerning Rural and Urban Land and Building Taxes and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, the community accepts the existence of certificates as proof of ownership of strong land rights other than SPPT, and in terms of legal actions, people who have certificates can be said to be few. Meanwhile, there are three factors that hinder public awareness, namely the lack of socialization, the high cost of constructing and splitting land parcels that are in agreement, and the growing perception in the community. The solutions to these obstacles are massive socialization, opening savings in routine activities, and legal consultants.
Keywords: Land Rights; Proof Of Ownership; Public Awareness



Tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui kesadaran masyarakat terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah di Dukuh Sawahan dan faktor apa yang menghambat kesadaran masyarakat tersebut serta bagaimana solusinya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan didukung data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini, yaitu masyarakat belum mengetahui mengenai jenis-jenis hak atas tanah dan isi dari sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, adanya pemahaman bahwa sertipikat dan SPPT merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah padahal hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Perda Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, masyarakat menerima keberadaan sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat selain SPPT, serta dari segi tindakan hukum masyarakat yang memiliki sertipikat dapat dikatakan sedikit. Sementara itu, terdapat tiga faktor penghambat kesadaran masyarakat, yaitu tidak ada sosialisasi, mahalnya biaya pembuatan dan pemecahan bidang tanah yang bersetipikat, dan persepsi yang berkembang di masyarakat. Adapun solusi dari hambatan tersebut, yaitu sosialisasi secara masif, pembukaan tabungan dalam kegiatan rutinan, dan konsultan hukum.
Kata kunci: Bukti Kepemilikan; Hak Atas Tanah; Kesadaran Masyarakat

Styrofoam digunakan sebagai bahan utama pengganti agreagat kasar guna mendapatkan beton ringan dengan berat volume menjadi kurang dari 1900 kg/m3 dan juga memiliki kuat tekan beton minimum 100 kg/cm2 dengan cara membuat benda uji berbentuk silinder Ø15-30 cm dengan perbandingan volume komposisi 1 yaitu 1Pc : 2Pasir : 3Styrofoam,  perbandingan  volume  komposisi 2 yaitu 1Pc : 1.5Pasir : 2, 5Styrofoam dan perbandingan komposisi 3 yaitu 1Pc : 1,25Pasir : 2,75Styrofoam.  Dari hasil penelitian menunjukkan karakteristik styrofoam tersebut yang digunakan sebagai pengganti agregat kasar tidak memenuhi syarat untuk beton mutu tinggi karena berat volume styrofoam hanya diangka 0,095 kg/ltr, Berat volume yang diperoleh untuk komposisi 1Pc : 2Pasir : 3Styrofoam adalah 1278,89 kg/m3, komposisi 1Pc: 1,5 Pasir: 2,5 Styrofoam adalah 1242,56 kg/m3, dan komposisi 1Pc : 1,25Pasir : 2,75Styrofoam adalah 1097,88 kg/m3, jika dibandingkan dengan beton konvensional dengan komposisi 1Pc : 2Pasir : 3Kerikil adalah 2387,73 kg/m3 yang mempunyai selisih berat kurang lebih 46,43%, karakteristik kuat tekan beton untuk komposisi 1Pc : 1,5Pasir : 2,5Styrofoam 84,73 kg/cm2 dan komposisi 1Pc : 1,25Pasir : 2,75Styrofoam 71,93 kg/cm2 termasuk dalam klasifikasi beton mutu B0 (<100 kg/cm2), sedangkan kuat tekan karakteristik untuk komposisi 1 Pc: 2 Pasir: 3 Styrofoam adalah 107,13 kg/cm2 (>100 kg/cm2)

This research aims to analyze the characteristics, legal protection, application of principles between copyright and trademarks, and the potential disputes that arise. The urgency of this research lies in the need for harmonization between the declarative principle in copyright and the first-to-file principle in trademarks to address the potential legal conflicts that often arise due to the overlapping protection of these two intellectual property rights. This research method uses a normative juridical type of research with secondary data as the main data. The research results indicate that differences in protection principles can trigger legal disputes, especially when elements of copyrighted works are used as trademarks without permission. The novelty of this research is the recommendation for the implementation of cross-database mechanisms and policies for the cancellation of trademark registrations that violate copyright to prevent conflicts. The novelty of this research is to examine the legal relationship between copyright and trademark more holistically, providing an approach based on the Economic Analysis of Law (EAL) to assess the effectiveness of legal protection. The recommendation of this research is that cross-database mechanisms and policies for the cancellation of trademark registrations that violate copyright should be implemented to prevent disputes. In conclusion, the harmonization of the declarative principle and the first-to-file principle can be achieved through enhanced synergy among relevant institutions, education for creators and entrepreneurs, and strengthened regulations to ensure fairness, legal certainty, and balanced protection of economic rights.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis karakterisitik, perlindungan hukum, penerapan prinsip antara hak cipta dan merek serta potensi sengketa yang terjadi. Urgensi penelitian terletak pada perlunya harmonisasi antara prinsip deklaratif dalam hak cipta dan asas first to file dalam hak merek untuk mengatasi potensi konflik hukum yang sering terjadi akibat tumpang tindih perlindungan kedua hak kekayaan intelektual ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatf dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan prinsip perlindungan dapat memicu sengketa hukum, terutama ketika elemen karya cipta digunakan sebagai merek tanpa izin. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji hubungan hukum antara hak cipta dan hak merek secara lebih holistik, memberikan pendekatan berbasis Economic Analysis of Law (EAL) untuk menilai efektivitas perlindungan hukum. Rekomendasi penelitian ini bahwa implementasi mekanisme lintas basis data dan kebijakan pembatalan pendaftaran merek yang melanggar hak cipta untuk mencegah sengketa. Kesimpulannya, harmonisasi prinsip deklaratif dan asas first to file dapat dicapai melalui peningkatan sinergi antara lembaga terkait, edukasi kepada para pencipta dan pelaku usaha, serta penguatan regulasi untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak ekonomi yang seimbang.

The aim of this research is to analyze the implications of the implementation of police investigative authority in the criminal justice system and to determine the obstacles that occur as well as coercive efforts made in investigations and prosecutions by authorized institutions so that they can be controlled through the system pretrials. This research discusses the implications and authority of police investigators in the criminal justice system and the role of pre-trial as one of the legal measures for the protection and rights of suspects in examinations at the investigative level, as well as what factors can create obstacles to the protection of suspects' rights. Pre-trial arrangements are regulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code, namely examining the validity or not of coercive efforts to arrest and detain as well as checking whether or not the termination of investigation or prosecution, compensation, and rehabilitation is valid. The method used is normative empirical, which is the addition of data or empirical elements from field studies to obtain data by holding questions and answers with police institutions. The result of this study is to find out about the implications of investigator authority in criminal justice and the reasons for pretrial efforts made by suspects rejected or granted by the local district court.




Tujuan dari penelitian ini guna menganalisa implikasi terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui kendala yang terjadi serta upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh lembaga yang berwenang, sehingga dapat dikontrol melalui sistem praperadilan. Penelitian ini membahas bagaimana implikasi serta kewenangan penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana peranan praperadilan sebagai salah satu upaya hukum terhadap perlindungan dan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, serta faktor apa sajakah yang dapat menjadikan hambatan tentang perlindungan hak-hak tersangka. Pengaturan praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHAP yaitu memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa pada penangkapan dan penahanan serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi. Metode yang digunakan adalah normatif empiris , studi lapangan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab dengan institusi kepolisian. Hasil dari penelitian ini adalah dapat mengetahui implikasi kewenangan penyidik dalam peradilan pidana dan sebab upaya praperadilan yang dilakukan oleh tersangka ditolak atau dikabulkan oleh pengadilan negeri setempat.

This article discusses the review of Social Conflict Resolution Related to Bullying Cases Through the Deliberation System Based on the Perspective of Pancasila. Bullying can be physical, verbal, and mental. Bullying cases in Indonesia are increasing and need serious handling. Deliberation based on Pancasila values can be a solution to resolve bullying conflicts peacefully and constructively. A culture of deliberation needs to be promoted in schools and communities to create a safe environment and respect for human rights. This article discusses the importance of resolving bullying-related social conflicts through a deliberation system based on the perspective of Pancasila. Bullying conflicts create tension and hostility in society, and if not properly addressed can affect the school and workplace environment. This research uses a normative juridical research method by referring to literature and internet materials. Bullying is a form of physical and psychological violence that can be experienced by anyone, and has long existed in society. Bullying is increasingly widespread in educational institutions, influenced by family, environmental, peer group, and media factors. Victims of bullying experience psychological, physical, social and academic impacts. Perpetrators of bullying also experience psychological, social, academic and long-term impacts. The resolution of bullying conflicts can be done through deliberation based on the values of Pancasila, but if not, the conflict can be resolved through deliberation.

Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang memiliki pendeteksi kebakaran secara manual maupun otomatis. Sistem proteksi kebakaran aktif di Gedung F Universitas Pekalongan memberikan manfaat besar dalam manajemen kebakaran. Gedung F Universitas Pekalongan memiliki beberapa utilitas sistem proteksi kebakaran aktif yaitu sistem alarm kebakaran, sistem detektor kebakaran, sistem sprinkler, sistem hidran gedung, sistem pencahaayan darurat, sistem listrik darurat dan APAR (alat pemadam api ringan). Dari sinilah tujuan dari penelitian adalah mengevaluasi sistem proteksi kebakaran aktif pada Gedung F Universitas Pekalongan. Untuk kondisi dari sistem tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dengan tingkat keandalan dari baik, cukup atau sedang hingga kurang. Dari tingkat keandalan kondisi tersebut maka diperlukannya pemeliharaan yang tepat untuk menjaga sistem proteksi kebakaran aktif agar selalu berfungsi dengan semestinya. Pemeliharaan tersebut bersifat pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala hingga perbaikan atau pergantian sistem yang sudah mendekati kadaluarsa dan sudah tidak berfungsi dan kondisi alat pada sistem proteksi kebakaran Gedung F Universitas Pekalongan memiliki tingkat keandalan sebesar 80% yang berarti berfungsi dengan baik. 

The purpose is to find out the impact of the implementation of mediation and the factors that affect the success of mediation in divorce cases in Religious Courts. Mediation is a form of case settlement through Alternative Dispute Resolution. The urgency of research to resolve disputes in the divorce process in Religious Courts and help build better relationships after divorce. Using normative and empirical research types. The results of the study show that the impact of mediation on divorce is to reduce the accumulation of cases in Court, increase the satisfaction of the parties, increase time/cost efficiency, minimize conflicts, maintain privacy, encourage agreements, and build positive relationships after divorce. Factors that affect the success of divorce mediation in the Religious Court are the commitment of both parties, the competence of the mediator, support from the Court, emotional and psychological factors, and the involvement and support of third parties. In conclusion, mediation has a significant positive impact on the settlement of divorce cases in the Religious Court so mediation is an effective method and its implementation needs to be continuously improved in the Religious Court. The findings show that mediation reduces the divorce rate by increasing communication between husband and wife and resolving problems through dialogue.