Grant is an agreement that is in everyday life, especially in modern society, the covenant is a constantly found in everyday life. Classified in the grant agreement freely in word freely demonstrated their prestige from one side only, while the other woods do not have to provide counter prestisnya. In principle a grant can not be withdrawn, but for the reasons specified by law and given certain circumstances, a grant it is possible to be withdrawn by the giver.  The problems in this study are whether that is a consideration in the decision on the implementation of the cancellation judge grants of land by the grantor? And how the considerations of the judges are ideal to be applied in the cancellation of the grant of land by the grantor in Decision No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg? The purpose of this research is to determine and analyze the consideration of judges in the implementation of the decision of cancellation of grants of land by the grantor; and to identify and analyze the consideration ofjudges ideal to be applied in the cancellation of the grant of land by the grantor No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg. The method used in this research is normative juridical research.    Judge consideration by the Civil Code, Compilation of Islamic Law, Customary Law and Agrarian Law. The judge gives a decision that the grant made under the hand not have the force of law or legal defects that do not have binding legal force. The grant deed null and void, meaning not only canceled aktanya alone but the legal act also canceled. In an effort to cancellation of the grant by the grantor ideally Judge must look at aspects of the norms written and unwritten. Consequently sought the response of legal certainty for the parties involved to donate land. The judges must pay attention to how the decision to have the values of local wisdom into consideration in the cancellation of the land grant that will be actualized for the parties involved in making the grant deed.

Penguasaan negara atas bumi, air dan ruang angkasa mengandung arti memberi wewenang negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Banyaknya permintaan pertambangan di Kabupaten Belitung di pesisir dan laut secara ilegal mendorong negara dengan kebijakannya mereklamasi hasil pertambangan dengan menjaga kondisi lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi di kawasan reklamasi dengan wawancara mendalam dengan responden pengelola lahan, dinas terkait, informan maupun pihak/tokoh kunci (key-persons) yang berkompeten. Data sekunder diperoleh melalui mengkaji kebijakan, kebiasaan masyarakat setempat sebagai kearifan lokal menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan di Kabupaten Belitung banyak areal pesisir dan laut yang digunakan untuk pertambangan yang merusak lingkungan, maka diadakan kebijakan pemerintah. Target kegiatan orientasi yaitu seluruh elemen masyarakat dan para pihak terkait diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Metode rehabilitasi dengan pola penanaman menggunakan bibit jenis Rhizophora dengan alasan bibit ini mudah didapatkan dan kuat menahan laju dari pasang surut air laut.

This study aims to understand the effects of marriage cancellation law due to the forgery of identity in the case of polygamy according to the Civil Code and constraints as well as solutions to the cancellation of the marriage. This study uses a normative juridical method with a case study approach and analytical descriptive specifications. This study relies on secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection methods use literature studies and documentary studies which are then analyzed by qualitative analysis and normative analysis methods. The results of the study are (1) the cancellation of marriage according to the Criminal Code results in legal consequences for the husband to pay compensation and interest for his wife or other parties who are disadvantaged while for children who are born are children outside of marriage. (2) Constraints in the cancellation of marriage due to the existence of identity forgery, namely the objection of one of the parties on the grounds that the existence of children born then the solution is to provide guidance for bride and groom candidates, increase the frequency of socialization and demand compensation. Constraints because the procedure for the request for cancellation to the court tends to be complicated and long, the solution is to make a request for marriage prevention to the official recording officer and the court as well as make peace efforts in the case of marriage cancellation. Constraints of differences in legal provisions to the status of children, the solution is legal renewal through the formulation in the draft of the Special Civil Procedure Code that regulates the cancellation of marriage due to the counterfeiting of the identity of the polygamy case.



Penelitian ini bertujuan untuk memahami akibat hukum pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam kasus poligami menurut KUHPerdata dan kendala serta solusi terhadap pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumenter yang kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dan analisis normatif. Hasil penelitian yaitu pembatalan perkawinan menurut KUHPerdata berakibat hukum bagi suami harus membayar ganti kerugian dan bunga bagi istrinya atau pihak lain yang dirugikan sedangkan bagi anak yang dilahirkannya berstatus sebagai anak luar kawin. Kendala dalam pembatalan perkawianan karena adanya pemalsuan identitas yaitu adanya keberatan dari salah satu pihak dengan alasan adanya anak yang dilahirkan maka solusinya yaitu memberikan bimbingan bagi calon pengantin dan keluarga keduanya, meningkatkan frekuensi sosialisasi serta menuntut ganti kerugian. Kendala karena prosedur permohonan pembatalan ke pengadilan yang cenderung rumit dan lama maka solusinya yaitu membuat permohonan pencegahan perkawinan ke petugas pencatat pekawinan dan pengadilan serta melakukan upaya perdamaian dalam perkara gugatan pembatalan perkawinan. Kendala perbedaan ketentuan hukum terhadap status anak maka solusinya yaitu pembaharuan hukum melalui perumusan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Khusus yang mengatur pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas kasus poligami.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan izin pemanfaatan pertambangan dan dampak pasca tambang akibat izin pemanfaatan pertambangan tersebut di provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan dua sumber data yakni primer dan sekunder ,data didapatkan melalui teknik pengumpulan data studi pustaka, dan metode pendekatan perundang-undangan, dengan analisis penelitian kualitatif, serta menarik kesimpulan dengan metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada menimbulkan adanya penyederhanaan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pertambangan yang baik serta menimbulkan dampak negatif pasca aktivitas pertambangan pada aspek lingkungan dan juga aspek sosial.

Bullying is an act of oppression that is carried out intentionally and repeatedly with the aim of hurting another person. Bullying can occur physically, verbally, or in subtle ways such as forcing or manipulating. Bullying can have a negative impact on victims, perpetrators and witnesses. Victims can experience psychological stress, behavioral changes and trauma. There are several reasons why someone does bullying, namely because they see their parents often fighting. Unhealthy parenting patterns, too liberated, too harsh, or lacking love and attention. This community service activity aims to provide education regarding the negative impacts of bullying and maintain the mental health of children in Mojowono village, Kemlagi subdistrict, Mojokerto regency. The target of this community service activity is 111 elementary school children from grades 1 to 6 using the hybrid learning method. The results of the evaluation of children's understanding of the material showed that 85% of children really understood the material presented

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah jenis penyakit baru yang menyerang sistem pernafasan dan belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Saat ini Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang memiliki kasus Covid-19 tertinggi dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya masyarakat yang tidak melakukan jarak fisik dan mengabaikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, pemesanan pesanan. Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 untuk membantu masyarakat pedesaan agar memiliki upaya untuk terhindar dari penularan Covid-19. Hal ini dipergunakan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dari surat edaran tersebut, terdapat beberapa protokol yang harus dijalankan di desa, yaitu membentuk Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi litelatur dari berbagai sumber artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah ini. Adapun hasil laporan menunjukkan bahwa Pemesanan Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 merupakan hal yang penting untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembentukan Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19, diharapkan dapat membantu masyarakat desa memahami praktik pencegahan penyebaran Covid-19, sehingga dapat meminimalisir penyebaran Covid-19.  Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) is a new type of disease that attacks the respiratory system and has never been previously identified in humans. Currently, Indonesia is the Southeast Asian country that has the highest Covid-19 cases compared to other Southeast Asian countries. This condition is exacerbated by many people who do not do physical distancing and ignore health protocols. Therefore, it is necessary to form a Covid-19 Response Village Volunteer Team to help rural communities to have efforts to avoid Covid-19 transmission. This is stated in a circular issued by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration. From this circular, there are several protocols that must be implemented in the village, namely forming a Covid-19 Village Volunteer Team. The method used in this paper is a qualitative approach using literature studies from various sources of scientific articles related to this issue. The results of the writing show that the formation of the Covid-19 Response Village Volunteer Team is important to prevent the spread of Covid-19. The formation of the Covid-19 Response Village Volunteer Team is expected to help village communities understand the practice of preventing the spread of Covid-19, so as to minimize the spread of Covid-19.

The purposes of this paper are to: (a) explore terminology of terrorism; (b) recognize the wave theory of terrorism; (c) describe the countermeasures of terror in Indonesia; (d) explore the effectiveness of diplomacy and strategic communication in the campaign against terrorism in Indonesia. The method used in this research is literature review with content analysis techniques. The findings of this study are (a) acts of terrorism can be carried out based on a logic of action or method of action; (b) Currently, Indonesia is in a religious wave so that in facing terrorism it uses a law enforcement approach; (c) In addition, Indonesia tends to use a soft approach, namely cooperation within UN organizations and the BNPT deradicalization program; and (d) Indonesian representatives in non-permanent members of the UN Security Council are a form of diplomacy and strategic communication which certainly plays a strategic role in dealing with terrorism, countermeasures against terrorism, and a commitment to reject the association of acts of terrorism with certain religions, ethnicities and/ or nations..

Barriers to international collaboration include cultural differences, language, and education systems, as well as administrative, and logistical challenges, and resistance to innovation. The purpose of this community service is to enhance the quality of education through curriculum development, international collaboration, teaching innovations, and global educational awareness. Implementation method: using a PAR approach, involving all parties, with supporting media such as laptops, office supplies, activity implementation, and evaluation. The results of the activities show very positive outcomes with a significant impact on participants. Evaluations of ICFASS24, FlexS, and Mandarin Language Classes indicate high satisfaction levels, with the majority of participants rating on a scale of 5. ICFASS24 successfully expanded academic insights and developed participants' managerial skills, while FlexS was effective in building excellent personality and self-development through an Islamic psychospiritual approach. The Mandarin Language Class provided significant benefits in improving language skills and participants' global perspectives, enhancing teaching competencies, and preparing them to face global challenges. Conclusion: This service successfully enhanced the quality of education, expanded academic insights, developed skills, and prepared participants to face global challenges. 

Sangkar burung merupakan kerajinan tangan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Sangkar burung sendiri yang berasal dari provinsi Jawa Tengah. Salah satunya yang terkenal industri sangkar burung di kecamatan Taman. Sangkar burung merupakan industri yang sangat berpotensi untuk memajukan perekonomian didaerah, dengan adanya industri tersebut banyak penyerapan tenaga kerja, menjadikan orang umtuk berwirausaha, dan memberikan daerah tersebut lebih dikenal di daerah lain dan bisa sampai kemancanegara. UMKM ini berada di desa Asemdoyong RT 013/RW 02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Kuliah Kerja Usaha menjadi salah satu bentuk pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan turut serta membantu memecahkan masalah berdasarkan kompetensi keilmuan sesuai dengan situasi, kondisi, masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat di lapangan dengan pendekatan interdisiplin ilmu dan bersifat ilmiah. Ada beberapa permasalahan yang ada antara lain, belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), belum memiliki banner, belum memiliki stempel usaha, belum memiliki profil usaha, belum terdaftar lokasi di google maps, belum memilki Harga Pokok Produksi (HPP) serta belum memilki catatan pembukuan sederhana, belum memilki akun instagram, youtube, serta marketpalce shopee, belum memilki video promosi dan proses produksi, belum memilki thanks card, katalog dan papan nama jalan, belum memilki profil usaha, visi misi dan struktur organisasi. Setelah menganalisis dan mengaplikasikan program KKU pada produk Sangkar Burung menghasilkan dampak positif bagi pemilik UMKM, seperti pembuatan NIB guna untuk melengkapi legalitas usaha, membuat banner guna untuk menandakan lokasi UMKM, membuat stempel guna untuk mengidentifikasi suatu berkas atau surat keterangan resmi, adanya profil company, struktur organisasi, visi misi sebagai acuan untuk mencapai suatu tujuan UMKM yang diinginkan.

Dalam menjalankan operasional perusahaannya perbankan perlu menjaga kinerjanya dalam memenuhi kewajibannya  terhadap  investor.  Dengan  adanya  kinerja  yang  baik  maka  dapat  memberikan  citra  yang  baik terhadap perusahaan untuk dapat memberikan ketertarikan bagiinvestor untuk tetap menanamkan modalnya dalam  perusahaan.  Hal  ini  juga  mampu  meningkatkan  tingkat  kepercayaan  investor  terhadap  perusahaan. Penilitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa terdapat pengaruh komponen Good Corporate Governance (GCG)yaitu   kepemilikan   institusional,   kepemilikan   manajerial,   dan   ukuran   dewan   direksi   terhadap profitabilitas  yang  diproksikan  melalui  dalam Return  on  Aset(ROA).  Dalam  kepemilikan  institusional  akan dapat menciptakan pengawasan yang lebih dalam memantau kinerja perusahaan karena dapat mewakili sumber kekuasaan. Kepemilikan  saham  oleh  manajer yang  disebut  kepemilikan  manajerial dapat  menjadi  alat  yang efektif  untuk  menyatukan  tujuan  antara  pemilik  dan  pengelola  perusahaan.  Ketika   manajer  memiliki kepemilikan saham yang signifikan, mereka akan termotivasi untukmembuat keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan ukuran dewan direksi, jumlah anggotadireksiyang semakin  besar  akanmemberikan  pengawasan  yang  efektif  tanpa  menghambat  proses  pengambilan keputusan.Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan perbankan di BEI pada tahun 2020-2023, sampel riset mengunakan metode purposive samplingdengan menggunakan alat analisis WarpPLS8.0. Dari hasil penelitian yang  dilakukan  menunjukkan  hasil  bahwa  kepemilikan  institusional  dan  ukuran  dewan  direksi  memiliki pengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dalam ROA dengan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,04 dan 0,01. Dalam variabel kepemilikan manajerial menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap profitabilitas.