This study analyzes the effect of motivation on employee performance, with work discipline as a mediating variable, among Civil Servants at RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Probolinggo Regency. Using a quantitative method with path analysis, data were collected through questionnaires from 100 respondents. The results indicate that motivation has a significant effect on work discipline (? = 0.532; p < 0.05) and employee performance (? = 0.468; p < 0.05). Work discipline also significantly influences employee performance (? = 0.412; p < 0.05). Furthermore, motivation has an indirect significant effect on performance through work discipline, with a mediation influence value of 0.219. The R² value of 0.635 indicates that 63.5% of the variability in employee performance can be explained by motivation and work discipline. The study concludes that increasing motivation and work discipline contributes to improving employee performance. Therefore, institutions should provide incentives to enhance motivation and implement clear discipline policies. Future research is recommended to consider other influencing factors, such as work environment and leadership style, for a more comprehensive understanding.

Dalam usaha menghadapi persaingan dan mempertahankan hidupnya, organisasi sebaiknya tidak hanya memenuhi tuntutan teknis dalam organisasi, tetapi juga harus merespon tekanan yang berbeda-beda dari beberapa lembaga dan memenuhi tuntutan dalam bentuk peraturan, norma, hokum, dan harapan social. Tuntutan ini berasal dari beberapa pihak, seperti: Negara, professional, public dan kelompok tertentu. Pilihan respon perusahaan terhadap beberapa tuntutan tersebut merupakan sebuah pilihan strategic yang dipengaruhi oleh tujuan organisasi, sehingga organisasi tidak menelan mentah-mentah tuntunan-tuntunan tersebut dan cenderung memilih kebijakan-kebijakan yang dapat di adaptasi dan dapat meningkatkan kinerja mereka

Kata     "budaya" atau   sering   juga   disebut     "kultur"     yang   merupakan   peng-Indonesiaan dari     kata   culture     dalam     bahasa     Inggris     atau     cultuur     dalam     bahasa     Belanda,     sesungguhnya berasal   dari   bahasa   Latin   "colere"   sebuah   kata   kerja   yang   berarti     mengolah   tanah,   berladang atau     bertani     (Poespowardojo,       1989).     Namun   ketika   istilah     ini   digunakan   para     anthropolog, pengertiannya menjadi     berubah.   Misalnya,   budaya   diartikan       sebagai   way of     life atau common way of life pandangan   hidup   yang     berlaku     bagi   sekelompok   masyarakat tertentu.   Perubahan pengertian       ini  terjadi     karena     para       anthropolog   dalam     memahami     kegiatan     pertanian       tidak ditujukan   pada     apa     yang     dikerjakan     para     petani     tetapi     lebih     pada     bagaimana   cara / pola mengerjakannya.       Lebih   dari itu,   para     anthropolog     menggunakan     istilah   budaya     tidak   terbatas pada       lingkup       kegiatan       pertanian       saja       tetapi       juga         melebar         sampai         pada       kegiatan kemasyarakatan   yang   lain yang   sifat   kegiatannya   ajeg, berulang-ulang   dan   bahkan     pola   yang sama   berulang   pada   generasi   berikutnya.   Akibatnya budaya     sering   secara   sederhana disebut sebagai   tradisi     yang   berfungsi     sebagai     hukum     (konvensi)   bagi sekelompok     masyarakat       untuk bertindak berperilaku   dan berpandangan.

Service in tennis is a very important thing to determine the course of a game, players who often make mistakes in this process tend to experience a lack of self-confidence. Then it results in loss of concentration and unbalanced coordination. Players with fast hand reaction and hand-eye coordination who have high performance in every game. This study aims to determine the effect of hand-eye coordination training on improving the service skills of tennis athletes. The method used in this study is the Experimental method with a Pre-test Post-test Control group design design. The population used was 15 Indonesia University of Education Tennis Student Activity Unit athletes. Sampling was carried out by Purposive Sampling, and the sample numbered 8 people, then divided into 2 groups, namely the experimental group with Hand-Eye Coordination Training and Service Drills and the control group with Service Drill Training. In measuring the skills or accuracy of athletes using instrumentsHewitt tennis achievement test.Service Drill Training with Eye Hand Coordination and Service Drill Training have a significant influence on improving service skills. However, Service Drill Training with Eye Hand Coordination shows better results in improving the service skills of athletes in the sport of Tennis.

This article discusses the maintenance of Family Medicinal Plants (TOGA) in Mata Wawatu Village as an effort to improve public health. The aim of this program is to provide information to the public regarding the benefits and cultivation techniques of medicinal plants. The methods employed include qualitative research with a descriptive approach, encompassing observations, interviews, and documentation collection. The findings of this study indicate that this initiative has successfully enhanced the community's understanding of TOGA and encouraged them to utilize medicinal plants in their daily lives. This program is expected to improve the health and well-being of the community and reduce dependence on chemical medications

Along with the development of the industrial sector, companies are competing to create quality and affordable products. To support production, automation tools have emerged that help the production process so that it is faster. One of the machines that is widely used by large factories is a 3-phase induction motor. 3-phase induction motors are often used in driving equipment in industry because they have a simple construction, are relatively cheap, lightweight, have high efficiency, and are easy to maintain. This study utilizes the A3114 hall effect sensor device, PZEM-PP4T Sensor, 20x4 LCD, ESP32 module, Relay, Mitsubishi D700, MCP 4725 Sensor. The tests carried out showed that the performance of the sensor for measuring speed, voltage, and current on 3-phase motors has a high level of accuracy. Testing of motor speed shows a difference in speed value (Rpm) between the hall effect sensor and the tachometer, with an average accuracy percentage of 4,12%, indicating that the hall effect sensor has a fairly good level of accuracy. For voltage measurement, the Pzem sensor compared to the Multitester produces an average accuracy percentage of 0,90%, indicating that the pzem sensor is very reliable. Meanwhile, current testing shows a difference in value between the pzem sensor and the multitester with an average accuracy percentage of 0,98%, indicating a fairly high level of accuracy. Overall, this system can be relied on for measuring operational parameters of 3-phase motors because it has consistent and good accuracy. With this research, the 3-phase induction motor monitoring system which was originally done manually has changed to automatic and has a fairly high level of work efficiency.

Upaya dalam meningkatkan mobilisasi masyarakat perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai sejalan dengan pertumbuhan teknologi dan industri. Masalah yang sering terjadi dalam pembangunan jalan raya terutama pembangunan jalan raya di Dukuh Ngesing RT 21 RW 04 dan Dukuh Telahap RT 09 RW 02 Desa Kecapi terhalangnya oleh rintangan berupa sungai sehingga perlu dibangun bangunan penghubung seperti jembatan. Tahapan perencanaan diawali dengan survey pendahuluan, Perencanaan struktur atas jembatan dan Perencanaan struktur bawah jembatan. Hasil yang diperoleh dari perencanaan struktur atas jembatan menggunakan pipa sandaran 3 inch. Sandaran pipa panjang 20 cm lebar 15 cm tinggi 100 cm dengan tulangan D10-100 mm dan D10-150. Lantai trotoar lebar 70 cm tebal 20 cm dengan tulangan D12-200 mm dan D12-200. Lantai kendaraan lebar 7,4 m tebal 20 cm dengan susunan tulangan atas bawah D22-250 mm  dan D16-450 mm. Gelagar Memanjang (Girder) dengan dimensi WF 850.300.39.19 dan Gelagar Melintang (Diafragma) dengan dimensi WF 250.125.9.6. Untuk struktur bawah jembatan menggunakan pier dengan dimensi panjang 7,5 m tinggi 7,5 m lebar 1,75 m susunan tulangan D32 – 120 mm, D25 – 170 mm, dan tulangan hoops D13-500 mm, pile cap dengan dimensi panjang 11 m tinggi 1,5 m lebar 7 m susunan tulangan atas bawah D32 – 300 mm, dan D28 – 150 mm. Pada mutu beton pier dan pile cap menggunakan kuat tekan pada f’c 30 MPa dan mutu besi tulangan pada fy 400 MPa. Tiang pancang dengan mutu beton f’c 30 MPa diameter 40 cm membutuhkan 8 tiang dengan kedalaman sesuai perhitungan dan hasil sondir.  

Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis keabsahan, pemberian ijin oleh hakim, kendala dan solusi terhadap pemeriksaan saksi sebagai alat bukti perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi. Pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi sebenarnya melanggar Pasal 159 ayat (1) KUHAP yang melarang saksi saling berhubungan, karena calon saksi dapat mengetahui proses pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kebaruan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori keadilan hukum, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai acuan. Pertama, pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi memiliki keabsahan dengan harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP, serta keterangannya memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Kedua, pemberian ijin oleh hakim terhadap proses pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi didasari asas persidangan terbuka untuk umum, dengan tujuan untuk menjamin supaya pemeriksaan berjalan secara objektif. Ketiga, kendala pemeriksaan alat bukti saksi yang disiarkan langsung melalui media televisi antara lain, belum adanya regulasi hukum yang mengatur, calon saksi akan dapat melihat pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi, saksi akan mendapatkan ancaman atau teror dari pihak tertentu setelah memberikan keterangan. Diperlukan pembaharuan hukum yang mengatur proses persidangan perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi guna kepastian hukumnya.

This research aims to analyze the forms of legal protection for land rights holders and legal actions in cases of double certificates. The urgency of this research is to analyze the forms of legal protection for land rights holders in cases of double certificates, which often threaten legal certainty and cause social conflicts due to administrative negligence and land mafia practices, thus requiring strict legal efforts and comprehensive solutions. The type of research used is normative juridical with qualitative data processing. The data sources used in the research are primary data in the form of interviews and secondary data. The results of this study explain that the PTUN decision on the double certificate dispute case Number: 35/G/2021/PTUN.SMG dated September 2, 2021, which has permanent legal force, is 1). The appellant's request was fully granted because, based on the judge's consideration and through the administrative examination mechanism, it was proven that the appellant is the actual landowner with the legal basis of Building Use Rights Certificate (SHGB) Number 1385/Village of Sambirejo in the name of Elisa Mariani Wijaya and Ownership Rights Certificate (SHM) Number 2709/Village of Sambirejo in the name of Hartono Widjaja, which were issued in 1995; 2). In that case, the legal action taken by the BPN was the mediation effort in accordance with Article 43 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases.




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dan tindakan hukum dalam sertifikat ganda. Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus sertifikat ganda, yang sering kali mengancam kepastian hukum dan menimbulkan konflik sosial akibat kelalaian administratif dan praktik mafia tanah, sehingga diperlukan upaya hukum yang tegas dan solusi yang komprehensif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengolahan data secara kualitatif, Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalaha data primer berupa wawancar dan data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa putusan PTUN sengketa kasus sertifikat ganda Nomor: 35/G/2021/PTUN.SMG tanggal 2 September 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap adalah 1). Permohonan Penggunggat dikabulkan seluruhnya dikarenakan dengan pertimbangan hakim dan melalui mekanisme uji administrasi membuktikan bahwa Penggunggat adalah pemilik tanah yang sebenarnya dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1385/Kelurahan Sambirejo atas nama Elisa Mariani Wijaya dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2709/Kelurahan Sambirejo atas nama Hartono Widjaja, yang diterbitkan pada Tahun 1995; 2). Pada kasus tersebut tindakan hukum yang dilakukan oleh BPN adalah dilakukannya upaya mediasi yang sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

This research aims to analyze the legal implications of providing severance pay to employees who are absent without valid reasons and are not regulated in the employment contract. After the 1998 reform, labor law in Indonesia underwent significant changes aimed at creating a harmonious and fair industrial relationship. One important aspect is the regulation of termination of employment (layoffs) and the provision of compensation to workers, including severance pay. However, not all conditions of layoffs and compensation are specifically regulated in collective labor agreements or company regulations. The research method used is normative juridical with a case approach. The research findings indicate that the ambiguity of regulations regarding severance pay can lead to disputes between workers and employers, as well as legal uncertainty. The novelty of this research lies in the analysis of court decisions and applicable regulations regarding compensation for absent workers, which have not been regulated in employment agreements. This research suggests the need for clearer regulations to avoid legal conflicts in the future.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pemberian uang pisah kepada pekerja yang mangkir tanpa keterangan yang sah dan tidak diatur dalam perjanjian kerja. Setelah reformasi tahun 1998, hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan adil. Salah satu aspek penting adalah pengaturan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemberian kompensasi kepada pekerja, termasuk uang pisah. Namun, tidak semua kondisi PHK dan pemberian kompensasi diatur secara spesifik dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan aturan mengenai uang pisah dapat menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, serta ketidakpastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis putusan pengadilan dan peraturan yang berlaku terkait kompensasi bagi pekerja mangkir, yang belum diatur dalam perjanjian kerja. Penelitian ini menyarankan adanya regulasi yang lebih jelas untuk menghindari konflik hukum di masa depan.