Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat dalam pengamanan tanah. Program PTSL mempunyai peran penting dalam membantu penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Jember. Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jember bertanggung jawab atas penerapan program PTSL yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program PTSL sebagai solusi efektif dalam penyelesaian sengketa tanah di kabupaten jember. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendekatan Parcipatory Action Research, perolehan data dengan melakukan wawancara terhadap salah satu pegawai di kantor pertanahan kabupaten jember. Berdasarkan hasil BPN telah berhasil menerapkan program PTSL tersebut sesuai pedoman yang tertuang dalam PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Namun, dalam implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya proaktif dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta perbedaan semangat di antara anggota masyarakat, dan perlunya komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif di antara anggota masyarakat.
 
 
 

Research or researching five international journals on corporate social responsibilities, political connections, corporate financial performance and sustainable development aimed at analyzing links between corporate social responsibility (CSR) and green financial behaviors, political connections, corporate financial performance, and sustainability. Research methods are employed with descriptive qualitative methods of searching through top five international academic databases such as science direct, emerald, and taylorandfrancis, with emphasis on publications that include aspects of corporate social responsibility. The results from a study of the five journals say that companies that have good CSR policies tend to be more active in implementing green finance practices, such as investments in renewable energy and resource efficiency. In addition, companies with strong political connections have easier access to resources and business opportunities that can improve their financial performance. Furthermore, effective CSR applications prove to have a positive impact on sustainability development, with companies contributing more significantly to environmental and social initiatives. It is hoped that the findings will provide insights for stakeholders in CSR relevant strategic decision making and company sustainability

This study aims to investigate the influence of macro fundamental variables (such as inflation, interest rates, and exchange rates), micro fundamental variables (such as DER, DPR, DR), as well as capital structure variables, financial performance, and ownership structure as intervening variables on firm value in the mining sector on the Indonesia Stock Exchange. This study uses a quantitative approach with secondary data from the financial statements of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2010 to 2019. Data collection is done by random sampling of these companies, and data analysis uses the SmartPls 4 application to test the relationship between the variables studied. The results of this study are expected to provide a deeper understanding of how macroeconomic and microeconomic fundamental factors, as well as capital structure, financial performance, and ownership structure, contribute to firm value in the context of the mining sector in Indonesia. The practical implications of this study are expected to provide guidance to stakeholders, including company management, investors, regulators, and academics, in optimizing investment strategies and decision-making in this highly potential sector. This research can also make a theoretical contribution in expanding the understanding of the factors that influence firm value in the mining sector

This research aims to describe the role of teachers in 21st century learning for elementary school students in the independent curriculum.  In this research, the method used is qualitative descriptive analysis with a library research approach, namely an approach that focuses on literature analysis.  Researchers collect data from various written sources such as books, journals and other references.  Based on the research results, it shows that in 21st century learning teachers have a very important and crucial role in the learning process and development of students' skills based on 4C skills (communication, critical thinking, collaboration and creativity).  It is hoped that 21st century learning for elementary school students through the independent curriculum can develop students' potential and skills to compete with developments that are increasingly developing day by day.  The implementation of the independent curriculum in elementary schools also plays a role in creating empowered students, able to adapt to current developments through a project to strengthen the profile of Pancasila students.  Therefore, it is hoped that there will be collaboration and support from parents, school principals and the government so as to produce a young generation who are intelligent, have character and are ready to face the future.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran guru dalam pembelajaran abad-21 pada siswa sekolah dasar di kurikulum merdeka. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan library research, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis literatur. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan referensi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembelajaran abad-21 guru memiliki peran yang sangat penting dan krusial dalam proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan siswa berdasarkan keterampilan 4C (communication, critical thinking, collaboration, dan creativity). Pembelajaran abad-21 pada siswa sekolah dasar melalui kurikulum merdeka diharapkan dapat mengembangkan potensi dan keterampilan siswa untuk bersaing dengan perkembangan zaman yang kian hari makin berkembang. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar juga berperan untuk menciptakan siswa yang berdaya, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu diharapkan adanya kolaborasi dan dukungan  dari orang tua, kepala sekolah dan pemerintah sehingga menghasilkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

Penelitian ini di lakukan untuk mengkaji bagaimana hubungan antara Bulliying dan Distress Psikologi pada anak usia sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah library research. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dan melibatkan anak-anak usia sekolah yang menjadi korban bullying dan mengalami distress psikologis sebagai subjek penelitian. Prosedur penelitian melibatkan pencarian literatur melalui database akademik dan perpustakaan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam menganalisis data. Masalah kesehatan mental dapat menjadi faktor risiko dari distress mental dan psikopatologi di masa depan. . Korban bullying seringkali merasa tidak berdaya dan tidak mampu melawan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan perhatian lebih pada jenis bullying ini. Guru memiliki peran penting dalam mencegah bullying di lingkungan sekolah. Mereka perlu terus meningkatkan pendidikan moral siswa agar tidak ada lagi kasus bullying. Dengan demikian, diharapkan lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan bebas dari tindakan bullying yang berbahaya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan antara bullying dan distress psikologis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jenis bullying, seperti bullying verbal atau fisik, dapat memiliki dampak yang berbeda pada kesejahteraan mental anak. Selain itu, frekuensi bullying juga dapat mempengaruhi tingkat distress psikologis yang dialami oleh anak. Lingkungan sekolah juga berperan penting, karena kebijakan sekolah yang tidak toleran terhadap bullying dapat membantu melindungi anak-anak dari distress psikologis

Penelitian ini di lakukan untuk mengkaji bagaimana hubungan antara Bulliying dan Distress Psikologi pada anak usia sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah library research. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dan melibatkan anak-anak usia sekolah yang menjadi korban bullying dan mengalami distress psikologis sebagai subjek penelitian. Prosedur penelitian melibatkan pencarian literatur melalui database akademik dan perpustakaan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam menganalisis data. Masalah kesehatan mental dapat menjadi faktor risiko dari distress mental dan psikopatologi di masa depan. . Korban bullying seringkali merasa tidak berdaya dan tidak mampu melawan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan perhatian lebih pada jenis bullying ini. Guru memiliki peran penting dalam mencegah bullying di lingkungan sekolah. Mereka perlu terus meningkatkan pendidikan moral siswa agar tidak ada lagi kasus bullying. Dengan demikian, diharapkan lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan bebas dari tindakan bullying yang berbahaya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan antara bullying dan distress psikologis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jenis bullying, seperti bullying verbal atau fisik, dapat memiliki dampak yang berbeda pada kesejahteraan mental anak. Selain itu, frekuensi bullying juga dapat mempengaruhi tingkat distress psikologis yang dialami oleh anak. Lingkungan sekolah juga berperan penting, karena kebijakan sekolah yang tidak toleran terhadap bullying dapat membantu melindungi anak-anak dari distress psikologis

The aim of this research is to analyze cyber notary practices in civil law countries and the nature of cyber notary in terms of evidentiary value. This research needs to be conducted due to technological developments and their relation to notary practices using cyber notaries. This research is carried out using a normative legal method by studying the regulations that apply in notarial practice with the aim of seeking legal proceedings based on positive law, supported by legal regulations regarding the position of notaries and legal regulations regarding legal matters. formal and transactional electronic, and the results of the legal experts can provide an overview of the requirements that apply in notary cyber practices. The civil law system places authentic deeds as perfect evidence because they are made based on legal regulations, where notaries, as public officials, have the authority to carry out the task of making deeds. In the development of technology, many developments have occurred in the legal system, especially regarding the leeway of notaries, which has created opportunities for notary cyber concepts. The potential for notary cyber in Indonesia needs to be considered, bearing in mind that there is not yet a legal umbrella that directly regulates notary cyber in the execution of autenik deeds that have an impact on evidence. The value of proof of an authentic deed in the notary cyber concept cannot yet be put into practice because the law on the position of notary does not yet accommodate this provision, remembering that the preparation of an authentic deed must comply with the applicable provisions in order to have authentic value.

From traditional trading practices to today's global financial system, credit agreements have played an important role in the formation of the world economy. Good faith can often be said to be a high norm in civil law, especially in contracts, because objective good faith refers to a normative concept related to moral standards in carrying out legal actions, especially in carrying out auctions. Bad faith is a contario of the definition of good faith, namely that good faith will be the background for someone to act against the law which results in harm to another party. Bad faith has not been clearly regulated in any statutory regulations, so determining whether someone is acting in bad faith is not easy considering that there are no provisions related to bad faith in statutory provisions, including BW. This research aims to analyze the basic determinants of bad faith in the implementation of mortgage rights execution auctions by banks based on credit agreements and the legal consequences for banks who act in bad faith in implementing mortgage rights auctions. The research method used in the research is normative legal research using a statutory approach, case approach and conceptual approach. This research uses legal materials sourced from primary legal materials and secondary legal materials which are then collected through literature study, analyzed using qualitative methods. The results of the research are that the basis for determining the existence of bad faith can be seen from actions that violate the law which are not based on the principle of caution or are not careful in carrying out their duties. Therefore, as a legal consequence of bad faith, you can file a lawsuit for cancellation of the auction which causes the auction to be canceled to the Local District Court.

The purpose of this study is to examine how far the process of parate execution of mortgage rights without court order is regulated in Indonesia to solve non-performing loans and the legal considerations of the invalidity parate execution over the objection filed by the debtor granting the mortgage rights. Parate execution is the power granted by Article 6 and Article 14 paragraph (3) of the Mortgage Rights Law to the first holder of a mortgage rights to execute the mortgage rights on its own power based on the executorial power of the mortgage rights certificate without approval from the debtor granting the mortgage rights and court order. However, the practice of the article has not fully guaranteed legal certainty due to the inconsistency of the Mortgage Rights Law and the incompatibility of legal interpretation so it is important that this research is carried out to avoid repeated misunderstandings. This research is normative juridical that uses a statute and case approach with library research. The results show that the inconsistency of parate execution of mortgage rights still followed the procedure for execution of the grosse mortgage deed regulated in Article 1178 paragraph (2) of the Civil Code and Article 224 HIR/258 RBg, that need approval from the debtor granting the mortgage rights and court order. The application principles of lex posterior derogat legi priori and lex specialis derogat legi generalis, followed by the grammatical interpretation to positive law, affects the progressive aspect of the ease of execution. Penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana proses parate eksekusi objek hak tanggungan tanpa fiat pengadilan untuk menyelesaikan kredit bermasalah di Indonesia diatur dan pertimbangan-pertimbangan hukum ketidakabsahan parate eksekusi atas perlawanan yang diajukan debitur pemberi hak tanggungan. Parate eksekusi merupakan kewenangan yang diberikan Pasal 6 jo Pasal 14 ayat (3) UUHT kepada pemegang hak tanggungan pertama mengeksekusi objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan tanpa perlu persetujuan debitur pemberi hak tanggungan maupun fiat pengadilan. Namun praktiknya pasal tersebut belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum sebab ketidakkonsistenan dari UUHT itu sendiri dan ketidakcermatan penafsiran hukum sehingga penting penelitian ini dilakukan demi menghindari kesalahpahaman yang berulang. Penelitian ini penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui penelusuran kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi pelaksanaan parate eksekusi objek hak tanggungan yang masih mengikuti tata cara eksekusi grosse akta hipotik yang diatur Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata serta Pasal 224 HIR dan/atau Pasal 258 RBg, yang memandang perlunya persetujuan terlebih dahulu dari debitur dan keterlibatan pengadilan untuk mengeksekusi. Penerapan asas lex posterior derogat legi priori dan lex specialis derogate legi generalis, diikuti penafsiran gramatikal terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif mempengaruhi aspek progresivitas akan kemudahan eksekusi. 

This community service aims to overcome the problem of malnutrition experienced by the community which is a complex problem that needs to be overcome. Because it has an impact on the incidence of stunting that occurs in children Breastfeeding is an important factor for the growth and development and health of children. Stunting is a chronic malnutrition problem caused by insufficient nutritional intake for a long time due to the provision of food that does not match nutritional needs. The problem of stunting in Indonesia is a serious threat that requires proper handling. Based on data from the Indonesian Toddler Nutrition Status Survey (SSGBI) in 2019, the prevalence of stunting in Indonesia reached 27.7%. According to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in 2018, several factors influence the problem of stunting in infants and toddlers, namely factors from the mother and poor parenting, especially the behavior and practice of feeding children which can cause children to become stunted if they do not provide adequate nutritional intake and good.