Tujuan dari penelitian ini adalah untk   menganalisis pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan untk mengkaji pengaruh pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan |Menengah (UMKM). Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat disertai dengan pengembangan otonomi daerah, kebutuhan pemerintah akan penyelenggaraan pemerintahan turut meningkat. Kebutuhan pemerintah akan pembangunan sarana dan prasarana dapat sebagai penyediaan pelayanan publik harus dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa, Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan e katalog   akan lebih terbuka, transparan dan efisien   dengan memangkas proses dan waktu dalam pengadan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh pada sektor UMKM,   masih adanya pelaku industri kecil yang selama ini menjadi rantai distribusi barang/jasa. Melalui e katalog yang memutus rantai distribusi tersebut menyebabkan terhapusnya peran penyedia jasa kecil yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi. Pemerintah telah mendorong pemanfaatan sistem e katalog   bagi UMKM, salah satunya adalah partisipasi UMKM dalam produk lokal e katalog. Pada pelaksanaanya pemanfaatan sistem e katalog bagi UMKM masih kurang, terbukti dengan masih minimnya pemanfaatan sistem e katalog oleh UMKM karena masih terbatasnya modal dan informasi terkait penggunaan sistem e katalog.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir.  Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab menagpa sering terjadi sengketa terhadap merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa terdaftarnya merek dapat berakhir karena berakhirnya masa berlakunya merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusaan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan Penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga terbahwa adanya perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek.  

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir.  Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab mengapa sering terjadi sengketa terhadap merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa terdaftarnya merek dapat berakhir karena berakhirnya masa berlakunya merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga. Adanya perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek selama 10 (sepuluh ) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek.</p>