Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) which are one of the top ten strategic technology trends for 2019 and continue to be developed massively in this 2020, have been widely applied in various mobile applications by many companies in this industrial revolution era 4.0. AR can be applied to help the promotion for housing developers where users can see the 3-dimensional shape of the types of houses offered, while VR allows users to explore each part of the house in a virtual 3D. Pre-existing brochures are used as markers for this application to work, so that AR and VR applications can be a complement to promotional media. The design method used in this paper is Research and Development (RnD). Salespeople can offer types of houses to prospective customers without having to print multiple brochures, but with just one brochure and one android smartphone to present, so the promotion costs are more efficient.
 
Keywords: AR, VR, house.

Waqf information system In April 2020 shows the number of waqf land in Indonesia has an area of ??51,259.84 Ha. More waqf received in the form of land creates a problem of disputes and disputes that lead to legal cases Muhammadiyah is the second-largest Islamic organization that has assets in the form of waqf land that has not been able to resolve existing problems. In this study, an analysis of legal potential and waqf land disputes is used using ID3 Algorithm to classify potential land disputes based on the status of the land deed, owner's name, location of waqf and its use so that it can produce data on the ownership rights of waqf land which has the potential for legal disputes and no legal disputes. research shows that potential legal problems are still present. The ID3 algorithm is able to produce information as a basis for reducing disputes and the loss of waqf land.

Technological developments encourage changes in the way decisions are made. In terms of stopping the application of urea fertilizer, farmers still rely on BWD observations. In this study, using the RnD method by directly observing the research location in the farmer group Gapoktan, in the village of Tosari, Kendan district and analyzing the problem then making a prototype which will be tested by experts. In this study, a tool was made using NodeMCU with TCS3200 sensor to detect color, which was then sent via the internet to the database using IoT technology. In this study, using several trials with different parameters of urea fertilizer use and the results of the TCS3200 sensor can detect colors according to what is on the BWD and send data to the database via the internet. In this system, farmers can recommend the use of suitable urea fertilizers outside a certain area so as to minimize errors in the observation on BWD, this will make the use of urea fertilizer to be the right dose.
 

Recent technological developments determine humans to be creative in creating tools that implement technology in it with the aim of facilitating human tasks in daily activities. Inappropriate use of fertilizers can cause losses, both losses on fertilizer, on plants, as well as on the soil and the environment around fertilization. Losses on plants such as unhealthy plant growth and susceptible to disease pests, plant yields are not as expected or low. From the background above, the writer found an idea to create a system or tool that can help farmers in determining the dose of Nitrogen fertilizer in their rice plants, through the storage of the dosage data of each land. The user did five scans, from each scan producing RGB values, each RGB value from five samples was then matched with the BWD dose color indicator. The sample dose results are then sent by the NodeMcu microcontroller to the webserver database. Based on the assessment of the test conducted by 10 Users by Gapoktan Farmers Group of Tosari Kendal Village, the total value of 372 that has been averaged to be 37.2 is between 31 - 40 which is classified in the category of "Very Valid or Very Effective".

Online shopping is the process of purchasing goods / services by consumers to realtime sellers, without services, and through the internet. The development of online business in Indonesia is now very rapid, one of them by shopping online. Online stores or we often call e-commerce is a form of change that is presented by the internet in terms of innovation in shopping by providing various facilities in the transaction process. The aim of the writer is to determine the best e-commerce, therefore the author uses the SAW (Simple Additive Weighting) method because the method is able to make a more precise assessment because it is based on the value of criteria and preference weights that have been determined, besides that the SAW method also can select the best alternative from a number of alternatives because there is a ranking process after determining the weights for each attribute.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan menjawa apa yang menjadi faktor   utama anak konflik dengan hukum dan bagaimana peran penegak hukum dalam penanggulangan kasus-kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Tidak diragukan lagi, reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum adalah salah satunya hak-hak penting anak karena jika anak bertentangan dengan hukum tidak memiliki hak dan perawatan khusus sehingga tidak dapat berguna dalam masyarakat. Oleh karena itu, anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perlindungan hukum dan dukungan masyarakat untuk melindungi mereka secara terpisah dari orang dewasa, karena mereka situasi, kapasitas fisik dan intelektual yang terbatas. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menjadi penyebab anak yang terlibat dalam kejahatan adalah keluarga faktor, faktor lingkungan /pertemanan, ekonomi, tingkat pendidikannya rendah dan alkohol/obat-obatan. Penyebabnya faktor yang harus dikurangi dan dihilangkan agar anak-anak tidak terlibat dalam melakukan kejahatan. Langkah-langkah atau upaya konkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dengan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis implikasi UU No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) terhadap peraturan Bupati Kudus No. 43 tahun 2018. Masalahnya, mengapa pembentukan peraturan, khususnya di Kabupaten Kudus memakai peraturan bupati. Urgensinya penulisan ini adalah karena perkada tentang pembentukan produk hukum daerah sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif/penelitian hukum doctrinal. Kebaharuan penelitian yaitu belum ada penelitian terdahulu yang membahas Peraturan Bupati Kudus No. 43 tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembentukan produk hukum daerah, khususnya di Kabupaten Kudus melalui Perkada contohnya Peraturan Bupati Kudus No. 43 tahun 2018 adalah sesuatu yang tampaknya kontroversil mengingat Perdanya saja di Kabupaten Kudus dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kudus dengan persetujuan bersama Bupati Kudus. Hal ini seakan-akan kontradiksi. (2) Implikasi dengan adanya revisi Pasal 250 UU Pemda No. 23 tahun 2014 oleh Pasal 250 dan Pasal 252 UU Cipta Kerja, maka Peraturan Bupati Kudus No. 43 Tahun 2018 harus menyesuaikan dengan Pasal 250 dan Pasal 252 UU Cipta Kerja.

This paper is aimed at analyzing the concepts and parameters to determine an act as a bribery and gratuity in the Anti-Corruption Law and court cases.  This involved the application of the doctrinal legal research to understand these differences. The results of this study showed that bribery requires a meeting of mind between the bribe givers and bribe recipients which is not found in gratuity. The reporting mechanism and the reversal burden of proof do not apply to bribery while Operation Catching Hand does not apply to gratuity due to its inability to satisfy the provisions of the Criminal Procedure Code. Criminal sanctions are also imposed on both the giver and the recipient of a bribe while the act of a giver in gratuity is not considered as a criminal offense. The study also found that the court failed to apply these essential differences.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan prosedur penyusunan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Salatiga serta menganalisis keabsahan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini membahas ketidaksesuaian penerapan perjanjian kredit berdasarkan klausula baku undang- undang No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pelaksanaan dan kendala dari pasal-pasal yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit, kreditur tidak melibatkan debitur dalam negosiasi untuk menentukan isi atau pasal-pasal perjanjian sehingga klausul yang dibuat merupakan klausul eksonerasi yang telah disusun pada (draft) yang disediakan kreditur kepada notaris dan PPAT untuk disusun sebagai perjanjian yang berbentuk notariil. Perlindungan hukum diberikan dari beberapa sudut pandang yaitu tidak ada negosiasi isi dari perjanjian kredit dan denda dari kelalaian atau keterlambatan pembayaran oleh debitur. Untuk mendapatkan kepastian hukum, kreditur menggunakan gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Salatiga untuk menindak tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Kendala yang dialami kreditur ialah penolakan gugatan yang meminta denda yang dimuat dalam perjanjian berbentuk akta autentik.