Permasalahan  penelitian  ini  tentang  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana    notaris  dalampemalsuan akta keterangan waris dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris pemalsuan akta keterangan waris berdasar Putusan No. 259/ Pid.B/ 2015/PN.Cjr. Jenis/tipe penelitian ini penelitian hukum normatif dengan pendekatan   kasus  dengan  spesifikasi penelitian   deskriptif analitis.  Jenis  data  yang  digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian berdasar Putusan No. 259/ Pid.B/ 2015/ PN.Cjr,perbuatan   Terdakwa  Notaris  AW  dalam  pemalsuan  akta  keterangan  waris  memenuhi unsur-unsur kesalahan yang meliputi (a)dalam membuat akta keterangan waris, Terdakwa Notaris AW merupakan seseorang yang mampu bertanggungjawab; (b) adanya hubungan batin Notaris AW dengan perbuatannya,  yang  berupa kesengajaan  dalam membuat   salinan akta keterangan waris yang berbeda isinya dengan minuta akta; dan (c) tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris berdasar Putusan No. 259/ Pid.B/2015/ PN.Cjr didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbanganyuridis didasarkan pada surat dakwaan, alat bukti, surat tuntutan, pledoi dan unsur-unsur pasal yang didakwakan, sedangkan pertimbangan nonyuridis didasarkan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana, aspek filosofis pemidanaan dan aspek sosiologis serta psikologis dampak/pengaruh sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Notaris AW.

Organisasi kemasyarakatan merupakan wujud dari sistem negara hukum yang menjunjung nilai-nilai demokrasi. Dasar hukum hadirnya organisasi kemasyarakaan di Indonesia adalah Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor  2   Tahun   2017 tentang Perubahan   Atas  Undang Undang Nomor  17 Tahun   2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang Ormas yang baru ini telah diterapkan asas contrarius actus yang meniadakan prosedur peradilan dalam pembubaran ormas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas contrarius actus dalam pembubaran ormas di tinjau dari negara hukum.Jenis penelitian adalah yuridis normatif, spekfikasi penelitian mengunakan deskriftif analitis, dan metode analisis data yang di gunakan ialah analisis kualitatif. Metode penelitian tersebut disusun sebagai metode untuk merumuskan hasil penelitian.Dalam penelitian menunjukan bahwa penerapan asas contrarius actus bukan hanya terdapat di dalam Undang Undang organisasi kemasyarakatan yang baru, secara prinsipal di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena Undang-Undang ormas yang baru telah menerapkan asas contrarius   actus  yang dimana   pemerintah   secara wewenang dapat   membubarkan   ormas   yang di anggap bertentangan dengan pancasila dan UUD Tahun 1945 tanpa di sertai adanya due process of law. Jika diterapkan akan bertentangan dengan konsep sebuah Negara hukum.

Artikel ini membahas tentang upaya Polrestabes Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan studi pustaka. Perolehan data diolah menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang dan upaya Polrestabes Kota Semarang menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak. Penelitian dilaksanakan pada dua lokasi yaitu Polrestabes Kota Semarang dan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu : faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik, Serta upaya Polrestabes Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak, dengan menggunakan tiga upaya yaitu : upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif.

Penelitian dengan judul realisasi pengelolaan alokasi dana desa dalam mendukung pembangunan Desa Sidokumpul Kabupaten Demak berdasarkan perbub nomor 6 tahun 2020 dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Sidiokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak   dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Sidokumpul. Fokus penelitian dalam penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban. dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa   Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data yang meliputi bahan hukum, Primer, Sekunder dan Tersier, Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan deskriptif kualitatif, Hasil penelitian diketahui bahwa   Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sudah terlaksana dengan baik dan berdasrkan prosedur yang ada, dan segala proses yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban itu sudah melalui prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat adapun faktor pendukung dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah masyarakat ikut berpartisifasi dalam setiap kegiatan yang ada sehingga jalannya seluruh kegiatan proses pembangunan ini dilakukan dengan baik.

Pada era sekarang media sosial sudah sangat berkembang pesat sehingga banyak orang yang dengan mudahnya mengomentari orang lain lewat media sosial. Komentar yang dilontarkan pun seringkali komentar negatif, seseorang memberikan komentar negatif kepada orang lain tanpa memikirkan     bagaimana    kondisi    seseorang    tersebut.    Zaman     sekarang     sering     terjadi    tindakan penghinaan  citra  tubuh  (body  shaming).   Permasalahan  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (body shaming) saat ini dan kebijakan   formulasi  hukum  pidana  tentang   penghinaan  citra   tubuh  (body   shaming)  di  masa mendatang.  Metode   analisis   data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah   metode   analitis kualitatif,  dengan   pendekatan  perundang-undangan.  Jenis   data   dalam  penelitian  ini  yaitu   data sekunder. Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (body shaming) saat ini yaitu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan citra tubuh (body shaming) dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Di masa mendatang dapat dilakukan dengan cara melihat Pasal 439 dan Pasal 442 RKUHP untuk ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penghinaan citra tubuh (body shaming).  

Amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) secara tegas mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Guna mengetahui dan menganalisis konsep restorative justice sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia maka diperlukan pengkajian secara akademis dan mendalam. Selain itu pula untuk mengetahui bagaimana politik hukum restorative justice sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimasa mendatang. Melalui metode yuridis normatif dalam penelitian ini, sehingga digunakan data sekunder melalui bahan pusataka. Politik hukum restorative justice terkait pembaharuan hukum pidana di Indonesia masih berlangsung sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Landasan pembangunan politik hukum sebagai sistem hukum nasional melalui Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar. Pembaharuan hukum pidana harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substallfive), hukum pelaksanaan pidana, dan hukum pidana formil (hukum acara pidana. Salah satu bentuk politik hukum pidana melalui konsep restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian permasalahan melalui non-litigasi. Melalui pendekatan retributif (pembalasan) akan bergeser ke pendekatan restoratif (pemulihan). Konsep restorative justice menjadi politik hukum yang permanen dalam membangun sistem peradilan pidana secara nasional dimasa yang akan datang.

Artikel ilmiah ini membahas tentang Sistem Pengisisan Jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Serta Bagaimana masalah dan upaya sinkronisasi pengisian jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Guna mendapatkan data tersebut maka dilakukan melalui metode studi pustaka. Sedangkan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sistem pengisian jabatan sekretaris desa berdasarkan Perbub Grobogan No. 18 tahun 2017 menggunakan pengembangan karier atau sistem promosi jabatan. Sehingga jabatan sekretaris desa merupakan objek pengembangan karier bagi para Perangkat Desa yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi terdapat mislink / ketidaksinkronan pengaturan. Upaya Sinkronisasi peraturan terkait dengan Pengisian jabatan Sekretaris Desa diwilayah Kabupaten Grobogan adalah dari legal. Terhadap hal tersebut tidak ada yang salah maupun keliru namun menjadikan kendala tersendiri apabila yang digunakan untuk menilai suatu peraturan perundangan adalah aspek kepastian hukum.  Kata Kunci : Singkronisasi, Sekertaris Desa, Penisian Jabatan.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bukan saja merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak sosial ekonomi masyarakat secara luas serta menghambat kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah gratifikasi. Seiring berkembangnya jaman berbagai modus operandi gratifikasi juga berkembang, bukan hanya barang atau uang kini muncul gratifikasi seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pelayanan seksual yang diterima penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang undangan ( statute approach ).   Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni mendeskripsikan dan mengolah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori teori hukum dan segala sesuatu yang terkait dengan topik penelitian. Secara keseluruhan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan gratifikasi seksual secara spesifik sebagai bentuk dari gratifikasi. Ketentuan gratifikasi seksual dapat dipertegas dengan menambahkan item layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi secara spesifik, sehingga memberikan kepastian hukum dan mempermudah upaya pembuktian.

Formulasi delik zina dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, karena itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang   sesuai dengan falsafah bangsa   Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini berusaha mengkaji tentang bagaimana formulasi delik zina dalam KUHP dan formulasi delik zina dalam RKUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi delik zina dalam KUHP adalah kebijakan yang bermasalah karena hanya memidana pelaku yang salah satu atau keduanya telah terikat oleh perkawinan dan sifatnya sebagai delik aduan absolut serta ancaman pidananya yang sangat ringan, karena itu sangat tidak sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai moral dan agama. Untuk kebijakan formulasi delik zina dalam RKUHP terdapat perluasan substansi yaitu pelaku zina tidak hanya mereka yang salah satu atau keduanya telah terikat oleh perkawinan melainkan mereka yang sama-sama masih lajang dapat dipidana karena zina. Namun yang menjadi permasalahan adalah karena sifatnya masih sebagai delik aduan absolut serta ancaman pidanya sangat ringan.

Tanah masih menjadi permasalahan yang sangat mendasar bagi rakyat. Masalah tersebut berhubungan dengan hak rakyat yang banyak dirampas dan tanah rakyat yang dikuasai tanpa hak, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Penguasaan tanah tanpa hak menjadi permasalahan pertanahan yang semakin kompleks, disebabkan oleh suatu oknum yang disebut sebagai mafia tanah yang dalam hal ini melakukan praktiknya dengan cara memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penulis melakukan penelitian terhadap kebijakan Menteri ATR/KBPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan kendala serta solusi Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah yang memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Menteri ATR/KBPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan kendala serta solusi Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah yang memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan Menteri ATR/KBPN mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik guna meminimalisir praktik mafia tanah, kebijakan lain berupa diadakannya PTSL, perbaikan sistem pertanahan dan dibentuknya satgas mafia tanah serta kendala dan solusi yang didapatkan Kementerian ATR/BPN adalah tingkat keamanan sertipikat-El yang belum terjamin dan keterlibatan pejabat terkait, serta solusi terbagi menjadi 2 aspek, yakni internal dan eksternal.