Registrasi dan identifikasi perpanjangan ranmor wajib dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor dalam periode tertentu. Perpanjangan tersebut dilakukan di Samsat sebagai unit yang diserahi tugas untuk melayani regident perpanjangan ranmor. Berdasarkan hal tersebut artikel hasil penelitian ini membahas mengenai implementasi pelayanan Regident Perpanjangan Ranmor, kendala dan upaya mengatasainya. Jenis/tipe panelitian yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analitis, metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka dan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi pelayanan regident perpanjangan ranmor pada periode Tahun 2018-2019 untuk kendaraan (mobil) roda 4 atau lebih, baik kendaraan lama maupun baru tercatat sebanyak 80.854 kendaraan. Kendala dalam implementasi pelayanan regident perpanjangan ranmor meliputi 2 (dua) hal yaitu keterbatasan ruang, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara memperluas ruang pelayanan serta memaksimalkan pengadaan sarana dan prasarana. Kendala lainnya adalah kurangnya informasi bagi masyarakat pengguna layanan, dalam hal ini   diupayakan dengan cara evaluasi terus menerus, menambah jenis layanan, serta membuat SOP dan diadakan pelatihan khusus.  

Artikel ilmiah ini membahas tentang pengawasan Dinas Pehubungan Kota Semarang terhadapkelaikan BRT Trans Semarang, kendala dalam pengawasan serta upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis, medote penentuan sampel berdasarkan metode purposive sampling, metode pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data   sekunder,  metode   analitis   data  dalam  penelitian  ini  analisis   kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa pengawasan Dinas Pehubungan Kota Semarang terhadap kelaikan BRT Trans Semarang. Pengawasan kelaikan BRT Trans Semarang dibantu oleh Divisi Operasional dalam BLU UPTD Trans Semarang. Adapun kendala pengawasan meliputi, armada BRT Trans Semarang mogok/ kecelakaan upaya mengatasinya disiapkan armada SGO BRT Trans Semarang. Pengemudi BRT Trans Semarang keluar rute koridor upaya mengatasinya dikenakan   sanksi SP3   ke pengemudi tersebut. Penerapan PKM Kota Semarang untuk memutus pesebaran covid-19 upaya mengatasinya dilakukan penerapan social distance dan penyemprotan disinfektan pada armada BRT Trans Semarang setelah beroperasional maupun sebelum beroperasional.

Registration of population administration documents as an effort to orderly administration is carried out by the government with an online system to provide convenience for the community, so this study seeks to examine the implementation of registration of the population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Department of Population and Civil Registration of Demak Regency, obstacles and efforts overcome it. The research methods used are: type of sociological juridical research, analytical descriptive specifications. The data used is primary data supported by secondary data with qualitative data analysis. The results showed that the registration of family card population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Demak Regency Population and Civil Registration Office in January 2017 - February 2021 was based on the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration changes. on Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services with the mechanism starting with register, login, select menu, upload, send, finish. For the implementation of the registration, there were 5,472 documents. The orderliness of administrative documents after using the online system before using the online system shows that it is more orderly to use the online system, as indicated by the increasing number from year to year. The obstacles include 2 things, first, the public's lack of understanding to access online services, in this case it can be attempted by means of socialization, namely through brochures, websites, Instagram and Youtube; Second, the absence of a strong network/signal in some areas, in this case it can be attempted by serving reporters who wish to register documents directly.

<p><em>Game online </em>adalah sebuah permainan (<em>games</em>) yang dimainkan di dalam suatu jaringan, permaianan ini biasanya dimainkan secara bersamaan dengan pemain. Payung hukum <em>Game online </em>adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. <em>Game online</em> sangat diminati mulai dari kalangan anak-anak, remaja dewasa bahkan orang tua. <em>Game online</em> sesungguhnya diperbolehkan, namun ketika <em>game online</em> bernuansa perjudian yaitu <em>game </em>judi <em>online,</em> maka akan ada akibat hukumnya, yaitu dikenai sanksi berdasarkan Pasal 303  bis  ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana <em>Jucto<em><strong>  </strong></em></em>Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bertitik tolak dari sinilah, maka<strong> </strong>perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemahaman Siswa di SMK Negeri 4 Semarang. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil pengolahan kuesionar dari kegiatan PKM menunjukkan bahwa pemahaman   Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai aspek hukum <em>game online</em>, menunjukkan adanya peningkatan 47,74%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai aspek hukum <em>game online.</em><em></em></p>

The purpose of this study is to analyze the implications of environmental permit policies on the environment in Indonesia. The urgency of this research is given that the environmental permit policy is a government tool that is preventive in nature, controlling people's behavior, and repressively tackling environmental problems caused by human activities. Thus the environmental permit policy from the government aims to preserve the environment, lest there be pollution and environmental damage that harms the community. The approach in this study is normative juridical with descriptive analysis specifications. The results of the study show that the implications of environmental permit policies on the environment in Indonesia are not actual permits, but are only limited to environmental approvals. Environmental permits are removed and integrated into business permits. These changes bring about the weakening of environmental instruments which are a manifestation of deviations related to environmental justice, such as licensing simplifications, strict liability disorientation, and restrictions on environmental rights: this limitation of environmental rights is in the form of limiting the degree of community participation in the EIA process, eliminating clauses for filing objections to the EIA process, and the unclear position of environmental approvals as objects of state administrative disputes.  Tujuan  penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Adapun urgensi penelitian ini mengingat bahwa kebijakan izin lingkungan merupakan alat pemerintah yang bersifat preventif mengendalikan perilaku masyarakat, dan   represif menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia. Kebijakan izin lingkungan dari pemerintah bertujuan untuk melestarikan lingkungan, jangan sampai terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia yang saat ini bukanlah izin yang sesungguhnya, namun hanya sebatas persetujuan lingkungan. Izin lingkungan dihilangkan dan diintegrasikan ke dalam izin berusaha. Perubahan tersebut membawa pelemahan instrument lingkungan hidup yang merupakan perwujudan penyimpangan terkait keadilan lingkungan yaitu seperti simplikasi perizinan, disorientasi strict liability, dan pembatasan hak lingkungan: pembatasan hak lingkungan ini berupa pembatasan derajat partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proes Amdal, dan ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa tata usaha negara.          

Masyarakat Dusun Gandekan, Kelurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, beberapa warga merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).  Di sisi lain, kondisi wisata yang ada di sana memerlukan perhatian lebih agar dapat terus menarik minat pengunjung terlebih semenjak pandemi Covid-19 aktivitas wisata terhenti. Salah satu wadah yang tergabung dalam organisasi remaja yaitu karang taruna juga belum berjalan secara maksimal karena kesibukan para pengurus dan pandemi Covid-19 yang menjadikan minimnya kontribusi dan kegiatan yang diberikan bagi lingkungan. Meski UMKM mulai dirasakan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat Dusun Gandekan, namun pemberdayaan belum secara optimal dan merata. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melakukan pemberdayaan dan penguatan UMKM di Dusun Gandekan melalui program sosialisasi kewirausahaan, edukasi pembukuan kas bagi pelaku UMKM dan pendaftaran google business bagi UMKM yang sudah berdiri di Dusun Gandekan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi dan pelatihan guna peningkatan pemahaman yang dimulai dengan observasi, interview dan dokumentasi.
 
 

<p class="MsoBodyText" style="margin-right: -.05pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">Lahirnya media sosial sebagai wujud perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi, patut disyukuri karena memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan media sosial</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US"> selain dapat memberikan dampak positif dan berbagai kemudahan untuk kehidupan manusia, tak </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">dapat</span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">di</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">pungkiri juga dapat mendatangkan berbagai hal-hal yang negatif. Oleh karena itu </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">penggunaannya harus mendasarkan diri pada</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US"> nilai-nilai ideologi bangsa</span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;"> yaitu Pancasila, </span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">agar tidak </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">tersesat dan terjebak pada kemerosotan moral</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">. Pancasila yang mana </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">juga </span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">merupakan dasar negara </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">serta</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US"> pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai luhur yang dipercaya sebagai perisai pelindung bangsa </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">maka harus dijadikan pedoman dalam menggunakan media sosial, </span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">sehingga kiranya mengingat pentingnya pemahaman mengenai implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">menggunakan media sosial, </span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">maka</span><strong></strong><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemahaman Siswa SM</span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">K</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US"> Negeri </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">2 Semarang</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">t</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">anya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan.</span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;"> Setelah dilakukan pengolahan data, hasil dari pelaksanaan pengabdian menujukkan bahwa </span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">pemahaman   Siswa SMK Negeri 2 Semarang mengenai pentingnya implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menggunakan Media Sosial, menunjukkan adanya peningkatan 6,6%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari Siswa SMK Negeri 2 Semarang mengenai pentingnya peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam menggunakan media sosial.</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-right: -.05pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">Lahirnya media sosial sebagai wujud perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi, patut disyukuri karena memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan media sosial</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US"> selain dapat memberikan dampak positif dan berbagai kemudahan untuk kehidupan manusia, tak </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">dapat</span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">di</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">pungkiri juga dapat mendatangkan berbagai hal-hal yang negatif. Oleh karena itu </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">penggunaannya harus mendasarkan diri pada</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US"> nilai-nilai ideologi bangsa</span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;"> yaitu Pancasila, </span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">agar tidak </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">tersesat dan terjebak pada kemerosotan moral</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">. Pancasila yang mana </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">juga </span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">merupakan dasar negara </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">serta</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US"> pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai luhur yang dipercaya sebagai perisai pelindung bangsa </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">maka harus dijadikan pedoman dalam menggunakan media sosial, </span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">sehingga kiranya m<span style="color: black;">engingat pentingnya pemahaman mengenai </span>implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">menggunakan media sosial, </span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">maka</span><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"></strong><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemahaman Siswa SM</span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">K</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US"> Negeri </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">2 Semarang</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan </span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;">t</span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">anya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan.</span><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: IN;"> Setelah dilakukan pengolahan data, hasil dari pelaksanaan pengabdian menujukkan bahwa </span><span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">pemahaman<span style="mso-spacerun: yes;">   </span>Siswa SMK Negeri 2 Semarang mengenai pentingnya implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menggunakan Media Sosial, menunjukkan adanya peningkatan <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">6,6%, </span>itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari Siswa SMK Negeri 2 Semarang mengenai pentingnya <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">peningkatan </span>pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam menggunakan media sosial<span style="mso-bidi-font-weight: bold;">.</span></span></p>

This research was conducted to determine the magnitude of the influence between motivation. Work, Training and Compensation for Employee Performance. The number of samples in this study were 67 employees at Medirossa Hospital 2 Bekasi. The sampling method used is nonprobability sampling, with the help of statistical software SPSS version 26. The results of the t-test data processing for the work motivation variable (X1) t count 4.554 > 1.998, with a significance value of 0.000 < 0.05 and the Training Variable t count 5,600 > t table 1.998 with a significance value of 0.00 < 0.05 and compensation (X3) t count -2.582 < 1.998 with a significance value of 0.00 < 0.05 then work motivation and training partially have a significant effect while partial compensation has no effect . The results of the f test data processing with an f table value of 35.806 > F table 3.16 and a significance value of 0.00 < 0.05 then Ho is rejected and H4 is accepted, so that work motivation, training and compensation have a simultaneous effect on employee performance.
 

Artikel ilmiah ini membahas tentang implementasi penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015, kendala dalam implementasi dan upaya mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan cara analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. Untuk Implementasi penerbitannya tercatat ditahun 2016-2020 tercatat sebanyak 2.215 izin. Untuk kendala implementasinya meliputi 2 faktor yaitu: Pertama, faktor Internal berupa kesalahan dalam data, dalam hal ini dapat diupayakan dengan menyelesaikan administrasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) ke tempat domisili asal; serta sosialisasi yang kurang menyeluruh dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara lebih gencar dalam memberikan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan dan pelatihan-pelatihan khusus kepada para PUMK. Kedua, faktor eskternal berupa kurang informasi yang di dapat oleh masyarakat, yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi; dan terpengaruhnya jarak antara pemohon ke Kantor Kecamatan Genuk dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara membuat sistem Online Singgle Submission (OSS).

The relocation of street vendors needs to be done as an effort to organize in order to create an order. So, in this study, we tried to examine the relocation of street vendors in the Kali Es Riverbank, East Flood Canal, Semarang City based on the Perda of Semarang City Number 14 of 2011, Constraints in relocating for street vendors in Kali Es Riverbank of the East Flood Canal in Semarang City based on the Perda of Semarang City. Number 14 of 2011 and efforts to overcome it. The research methods used include: types of juridical research, sociological, descriptive analysis specifications. The data used is primary data and is supported by secondary data, with qualitative data analysis. The results showed that: Basically, the relocation concept was implemented because in the Kali Es area, along the East Flood Canal River, floods often occur. The relocation of street vendors in the Kali Es area along the East Flood Canal River, Semarang City through 3 procedures, 1) data collection, 2) socialization and 3) providing legal certainty. With the relocation of the street vendors, it aims to overcome the flooding in the city of Semarang. Efforts made by the government in relocating street vendors such as providing a new place for them to sell. The obstacles that arise in the Guidance and Arrangement of Street Vendors (PKL) in the Kali Es area, along the East Flood Canal River, Semarang City, are: First, the low legal awareness of street vendors. Second, Weak Supervision by Semarang City Officials. Third, the relocation of places selling street vendors that are not strategic and adequate. Fourth, the economic factors of street vendors. Meanwhile, the efforts made to overcome the obstacles that arise in the Guidance and Implementation of PKL Arrangement in the Kali Es River Basin, East Flood Canal, Semarang City are: First, Provide counseling and guidance to street vendors and provide circulars and warnings both verbally and in writing to comply. existing and current legal provisions. Second, Improving supervision by conducting regular controls throughout the city of Semarang (justice operation). Third, seek new locations or land for street vendors who have not yet found a place of business. Fourth, provide training and capital assistance for street vendors.