Hypotension in the elderly is a common condition and requires special attention in health management. This community service program aims to improve patient understanding of hypotension management through education and practical training. The methods used include socialization, interactive counseling, and evaluation of patient understanding before and after education. The results showed an increase in patient understanding from 55% before education to 85% after education. In addition, there was a decrease in complaints of dizziness from 80% to 40% after the intervention. These findings indicate that health education plays an important role in increasing patient awareness and readiness in managing hypotension. This program is recommended to be implemented widely to improve the quality of life of elderly patients.

Article 21 Income Tax Income Tax is one of the tax obligations that must be applied in companies. Many Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have not applied proper tax treatment in running their business. This activity aims to provide accurate information to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially for Income Tax Article 21. The implementation of this community service activity is carried out using an interactive discussion approach. Therefore, ITB Ahmad Dahlan Lamongan D3 Tax Study Program implemented a Community Service program (PKM) with the activity title "Article 21 Income Tax Training for MSMEs in Lamongan". After this training, MSME actors can implement a self-assessment system, especially PPh Article 21 at the company.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga anti rasuah dan memahami penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan para penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Penelitian inmi menggunakan penelitian yuridis normative. Secara garis besar sasaran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hukum dibagi menjadi 4 (empat) bidang, yakni penindakan, pencegahan, koordinasi dan supervisi, serta monitoring. Ini dilakukan untuk melaksanakan tupoksidengan baik untuk menindak dengan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku maupun mencegah Tindak Pidana Korupsi agar tidak terulang lagi dimasa depan. Untuk memerangi korupsi diperlukan komitmen kuat dan kerja sama serta koordinasi yang baik antar instansi pemerintah dan aparat penegak hukum. Tugas memberantas korupsi hanya dapat dilakukan apabila semua komponen bangsa bersatu dan saling mendukung dalam segala upaya pemberantasan korupsi.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 secara jelas sudah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat kuat dan besar untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistemik dan tidak pandang bulu dalam menyeret para koruptor menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tonggak utama dalam pemberantasan korupsi.