Kehidupan manusia tidak terlepas dari peranan tanah. UUPA telah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Hak tas tanah dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah agar dapat menjaminkan hak atas (sertifikat tanah) kepada pihak bank dengan tujuan pengambilan  dana   atau  pembiayaan  dengan  cara   dibebani  hak   tanggungan.  Nama sertifikat haruslah sudah atas nama para ahli waris atau nantinya salah satu pemegang hak. Tanah Warisan juga dapat dijadikan sebagai jaminan dengan di bebani hak tanggungan dengan syarat telah melalui prosedur turun waris terlebih dahulu, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui sebelum membebani hak tanah warisan harus melalui proses turun waris terlebih dahulu. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang kekuatan hukum hak tanggungan atas objek sertifikat hak atas tanah yang akan diturun waris. Jenis penelitian menggunakan hukum yuridis sosiologis. spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penulis akan memberikan gambaran mengenai kekuatan hukum hak tanggungan atas objek sertifikat hak atas tanah yang akan diturun waris. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari penelitian lapangan berupa wawancara, undang-undang, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang kemudian di analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian para ahli waris melakukan proses turun waris melalui kantor notaris dengan memenuhi beberapa persyaratan untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk menghasilkan nama para   ahli waris, setelah selesai dilanjut dengan pemasangan hak tanggungan. Kekuatan hukum berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal (19), dijelaskan bahwa untuk memperoleh kekuatan hukum maka sertifikat hak atas tanah harus didaftarkan. dan lebih lanjut dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang   pendaftaran  tanah  pasal   (3) dijelaskan mengenai tujuan pendaftaran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan dan kendala-kendalanya di Kabupaten Pati. Pemecahan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil salah satu faktornya adalah karena pewarisan. Dengan meninggalnya si pewaris dengan sendirinya terbukalah harta warisan tersebut, dan bila harta warisan tersebut berupa tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar maka akan dilakukan pemecahan menjadi bagian-bagian dari para ahli waris. Pengaturan mengenai batas minimum kepemilikan tanah pertanian minimum 2 hektar dan pemecahan tanah pertanian karena pewarisan menjadi dua sisi pandangan yang sepertinya bertentangan. Hal inilah yang menjadi menarik untuk dilakukan penelitian di lapangan khususnya di Kabupaten Pati, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kendala-kendala apa saja yang muncul di lapangan, karena pewarisan merupakan pengecualian dari ketentuan pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan secara sosiologis empiris,yang bukan hanya mengonsepkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan tapi juga realitas atau keberlakuan hukum tersebut di masyarakat. Aspek yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya sebagai data sekunder yang berhubungan dengan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan di Kabupaten Pati. Sedangkan aspek sosiologis ditinjau dari keberlakuan hukum di masyarakat dengan melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian sebagai data primer. Fakta penelitian menunjukkan bahwa pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan sudah biasa dilakukan di Kabupaten Pati dan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran karena proses pemecahan tanah pertanian karena pewarisan merupakan pengecualian dari ketentuan pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian. Pemecahan dilakukan lebih banyak disebabkan karena kebutuhan mendesak para ahli waris, sehingga meminta bagiannya untuk dikerjakan sendiri atau selanjutnya dijual kepada pihak lain, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang melibatkan instansi dan dan pejabat yang berwenang.  Kata Kunci : pemecahan tanah pertanian ; pewarisan    

Karya ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak. Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak berdasarkan perjanjian kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan bagaimana cara mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum-empiris. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka, studi dokumentasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sangat lemah. Mereka karyawan kontrak tidak diberi hak memperoleh tunjangan, hak mendapatkan penghargaan, dan hak memperoleh perlindungan jaminan hari tua, padahal hak-hak tersebut telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, diantaranya seperti belum adanya kejelasan payung hukum dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans. Sebagai solusinya, dalam membuat perjanjian kerja Dinas Pemadam Kebakaran idealnya memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans harus dapat bertindak profesional dan independen, meskipun terhadap institusinya sendiri.

Tanah masih menjadi permasalahan yang sangat mendasar bagi rakyat. Masalah tersebut berhubungan dengan hak rakyat yang banyak dirampas dan tanah rakyat yang dikuasai tanpa hak, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Penguasaan tanah tanpa hak menjadi permasalahan pertanahan yang semakin kompleks, disebabkan oleh suatu oknum yang disebut sebagai mafia tanah yang dalam hal ini melakukan praktiknya dengan cara memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penulis melakukan penelitian terhadap kebijakan Menteri ATR/KBPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan kendala serta solusi Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah yang memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Menteri ATR/KBPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan kendala serta solusi Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah yang memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan Menteri ATR/KBPN mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik guna meminimalisir praktik mafia tanah, kebijakan lain berupa diadakannya PTSL, perbaikan sistem pertanahan dan dibentuknya satgas mafia tanah serta kendala dan solusi yang didapatkan Kementerian ATR/BPN adalah tingkat keamanan sertipikat-El yang belum terjamin dan keterlibatan pejabat terkait, serta solusi terbagi menjadi 2 aspek, yakni internal dan eksternal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court). Hal ini yang menjadi urgensi penulis memfokuskan untuk memberikan rekomendasi kepada pengadilan sebagai evaluasi agar melaksanakan sesuai   dengan Perma No.4 tahun 2019. Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penyimpangan ketentuan dalam Perma No. 4 tahun 2019 yang tidak dijalankan Pengadilan sehingga perlu dilakukan reposisi untuk menata kembali. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan   pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court) meliputi tahapan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan memori keberatan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari.  The purpose of this study is to understand the repositioning of Civil Dispute Settlement Implementation with a Simple Claim (Small Claim Court). This is the urgency of the author to focus on providing recommendations to the court as an evaluation in order to carry out in accordance with Perma No. 4 of 2019. This research method uses normative juridical. The novelty of this research lies in the deviation of the provisions in Perma No. 4 of 2019 which was not carried out by the Court so it needed to be repositioned to reorganize. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of Civil Dispute Settlement With a Simple Claim (Small Claim Court) includes the registration stage, examination of the completeness of a simple lawsuit, determination of the judge and appointment of a substitute clerk, preliminary examination, determination of the day of trial and summons of the parties, examination of the trial and reconciliation, evidence and decision completed within a maximum of 25 (twenty-five) days. since the first trial. If there are objections to the decision, they can file a memorandum of objection to be resolved within 7 (seven) days.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikaji berdasarkan obyek kajian hukum pidana tentang penerapan sanksi pidana dalam putusan hakim yang dikaitkan dengan prinsip individualisasi pidana. Analisis mendalam terhadap Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) difokuskan pada penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Hasil penelitian ini adalah penerapan ide individualisasi pidana yang dituangkan melalui pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan dalam Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 didasarkan pada adanya kesalahan pelaku, dan elastisitas pemidanaan yang didasarkan pada perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri pelaku sendiri. Penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim perlu dilakukan melalui pendekatan   humanistik   pada pelaku tindak pidana perpajakan, dan tidak hanya harus sesuai dengan nilai-nilai   kemanusiaan   yang beradab,   tetapi juga harus   dapat   membangkitkan kesadaran pelaku akan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Telah dilakukan suatu penelitian tentang analisis struktur bawah permukaan di daerah Trangkil, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah berdasarkan data gaya berat. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa daerah Trangkil merupakan daerah yang telah dinyatakan rawan longsor oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Penetapan daerah Trangkil sebagai daerah rawan longsor dinyatakan setelah pada tanggal 23 Januari 2014 daerah tersebut mengalami bencana longsor besar yang menyebabkan beberapa rumah rusak parah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian geoteknik yang memanfaatkan metode gravitasi atau gaya berat, sehingga struktur bawah permukaan daerah trangkil dapat diketahui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gaya berat. Metode gaya berat adalah salah satu metode geofisika yang menggunakan disribusi parameter percepatan gaya berat di permukaan bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai variasi percepatan gaya berat bumi antara lain densitas batuan (kerapatan massa), kondisi morfologi, pasang surut, udara bebas, bentuk bumi dan lain-lain. Variasi densitas bawah permukaan tanah adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam penentuan penyebaran anomaly gaya berat secara geofisika. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat Gravity Meter, yang selanjutnya dilakukan pengolahan data meliputi proses koreksi yaitu tahapan pengolahan data gaya berat hasil observasi di lapangan. Hasil Simple Bougier Anomaly (SBA) untuk anomaly pada daerah penelitian berkisar di antara 0,5 mGal – 7,5 mGal. Hasil Complete Bougier Anomaly (CBA) untuk anomaly pada daerah penelitian berkisar di antara 0,5 mGal – 7,5 mGal.