Alhadi, Peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui angket, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara penyajian data, reduksi data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin belum berjalan secara optimal hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain yang masih terkait dengan program dari Kesejahteraan, seperti Baznas dan lain-lain. Faktor pendukung peran bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin sendiri adalah pegawai yang bekerja sesuai aturan, dalam hal ini tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian yang telah ditetapkan. Sedangkan faktor penghambat dalam penelitian ini adalah belum terjalinnya koordinasi yang kuat antara bagian Kesejahteraan Rakyat dengan instansi yang terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat, misalnya yang terkait dengan Baznas, Haji dan Umrah serta Tahfidz dan lain sebagainya. Kedepannya perlu ditingkatkan lagi.

Mathematics and Physics are subjects that are not only difficult for students but also difficult to do Teacher. To make it easier to understand the material, Geogebra software is used. In the community service, Geogebra training is given to high school teachers in the field of Mathematics and Physics teacher in Jambi City. The training was carried out online involving 10 lecturers and 5 assistants. The training consisted of 4 sessions carried out over 2 days by 31 Mathematics and Physics teachers. Training is divided into 2 classes for more effective. From the results of the training, the ability to use Geogebra increased by 38.05%. The average level of participant satisfaction with the implementation of the research was 4.15 in (a scale 5)

Introduction: This study aims to show the misrepresentation of minority groups, specifically widowed women (hereinafter referred to as janda) in the era of convergence of media content (television as well as streaming and social media) in Indonesia. Media as the fourth pillar of democracy are supposed to inform and represent everything in a balanced and fair manner, instead of favoring the interests of the majority. The question we attempt to answer is: how the misrepresentation of janda on converged media content (FTVs) in a patriarchal society?Methods: This study applied feminist perspective in media convergence as well as the narrative analysis of Chatman.Findings: In general, the results of the study show that the convergence has not been in favor of janda, indicating that internet technology does not only strengthen the gender-biased values of media industry person in massively distributing FTVs (via streaming and social media) that threaten minorities, but also ignores the opposing feedback from netizens. As a result, the minority groups are increasingly muted. Reproduction of labelling of janda is a strategy of media owners to obtain maximum profits.Originality: We noted many studies on janda conducted from various scientific perspectives. However, studies that observe the depiction of janda in the media convergence in the perspective of communication studies are scarce. This study provides a discussion on the representation of janda in the vortex of capitalism in media convergence as the major novelty in this line of study.

This study aims to analyze the effect of leverage, capital intensity, and profitability on tax avoidance. The population used in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2020. Sampling using purposive sampling technique and found 75 observations. This secondary data was analyzed using software evaluations 9. The results of the study show that leverage has no effect on tax avoidance, capital intensity has no effect on tax avoidance, and profitability has a negative effect on tax avoidance. 

Latar belakang: Peningkatan Berat Badan Interdialitik (IDWG) adalah peningkatan volume cairan yang diwujudkan dengan kenaikan berat badan sebagai indikator untuk mengetahui jumlah asupan cairan selama periode interdialitik dan kepatuhan management mandiri pasien terhadap regulasi cairan pada pasien yang mendapat terapi hemodialisis. Pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisa harus dibatasi asupan cairannya. Upaya untuk mencegah peningkatan IDWG dapat dilakukan dengan pemberian intervensi self care management. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan intervensi self care management terhadap IDWG pada pasien hemodialisa. Metode: Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus Subyek dalam studi kasus ini adalah 2 orang pasien dengan kriteria pasien dengan gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa, pasien yang bersedia diberikan intervensi self care management. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa pemberian intervensi self care managementdapat menurunkan berat badan antar sesi hemodialisisyaitu pada subyek Idari 5 % (kategori sedang) turun menjadi 0,8 % (kategori ringan) dan pada subyek II dari 6 % (kategori sedang) turun menjadi 0,8 % (kategori ringan). Intervensi self care management terbukti efektif untuk mencegah peningkatan IDWG pada pasien hemodialisa. Saran Intervensi Self care Management direkomendasikan sebagai intervensi keperawatan untuk pasien yang menjalani hemodialisa

Tujuan dan maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan otoritas jasa keuangan dalam pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil. Kedudukan OJK diorientasikan dengan tujuan meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, meningkatkan pemahaman public mengenai bidang jasa keuangan; dan Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan Pola dan mekanisme yang dilakukan otoritas jasa keuangan pada lembaga keuangan mikro sangat lemah karena Fungsi pengawasan sebatas koordinasi, dan berkenaan dengan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip pun demikian. Disinilah peran OJK untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan BMT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kewenangan OJK melakukan pengawasan lebih esensial dibanding lembaga lain. OJK dalam praktiknya sangat mampu menjalankan perananya sesuai dengan ketentuan yang ada dan secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Perubahan regulasi bahwa OJK dapat menjalankan peran sebagai lembaga pengawas tentunya sangat penting untuk dilakukan. Selain itu harmonisasi peraturan untuk mengarahkan OJK sebagai salah satu lembaga independent pengawas Jasa keuangan sangat dibutuhkan agar dikemudian hari posisi OJK dapat menjadi kontribusi nyata pada pelaksanaan sistem keuangan pada BMT.