This study aims to analyze the effect of leverage, capital intensity, and profitability on tax avoidance. The population used in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2020. Sampling using purposive sampling technique and found 75 observations. This secondary data was analyzed using software evaluations 9. The results of the study show that leverage has no effect on tax avoidance, capital intensity has no effect on tax avoidance, and profitability has a negative effect on tax avoidance. 

Introduction: This study aims to show the misrepresentation of minority groups, specifically widowed women (hereinafter referred to as janda) in the era of convergence of media content (television as well as streaming and social media) in Indonesia. Media as the fourth pillar of democracy are supposed to inform and represent everything in a balanced and fair manner, instead of favoring the interests of the majority. The question we attempt to answer is: how the misrepresentation of janda on converged media content (FTVs) in a patriarchal society?Methods: This study applied feminist perspective in media convergence as well as the narrative analysis of Chatman.Findings: In general, the results of the study show that the convergence has not been in favor of janda, indicating that internet technology does not only strengthen the gender-biased values of media industry person in massively distributing FTVs (via streaming and social media) that threaten minorities, but also ignores the opposing feedback from netizens. As a result, the minority groups are increasingly muted. Reproduction of labelling of janda is a strategy of media owners to obtain maximum profits.Originality: We noted many studies on janda conducted from various scientific perspectives. However, studies that observe the depiction of janda in the media convergence in the perspective of communication studies are scarce. This study provides a discussion on the representation of janda in the vortex of capitalism in media convergence as the major novelty in this line of study.

Tujuan dan maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan otoritas jasa keuangan dalam pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil. Kedudukan OJK diorientasikan dengan tujuan meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, meningkatkan pemahaman public mengenai bidang jasa keuangan; dan Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan Pola dan mekanisme yang dilakukan otoritas jasa keuangan pada lembaga keuangan mikro sangat lemah karena Fungsi pengawasan sebatas koordinasi, dan berkenaan dengan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip pun demikian. Disinilah peran OJK untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan BMT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kewenangan OJK melakukan pengawasan lebih esensial dibanding lembaga lain. OJK dalam praktiknya sangat mampu menjalankan perananya sesuai dengan ketentuan yang ada dan secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Perubahan regulasi bahwa OJK dapat menjalankan peran sebagai lembaga pengawas tentunya sangat penting untuk dilakukan. Selain itu harmonisasi peraturan untuk mengarahkan OJK sebagai salah satu lembaga independent pengawas Jasa keuangan sangat dibutuhkan agar dikemudian hari posisi OJK dapat menjadi kontribusi nyata pada pelaksanaan sistem keuangan pada BMT.