Tujuan dan maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan otoritas jasa keuangan dalam pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil. Kedudukan OJK diorientasikan dengan tujuan meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, meningkatkan pemahaman public mengenai bidang jasa keuangan; dan Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan Pola dan mekanisme yang dilakukan otoritas jasa keuangan pada lembaga keuangan mikro sangat lemah karena Fungsi pengawasan sebatas koordinasi, dan berkenaan dengan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip pun demikian. Disinilah peran OJK untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan BMT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kewenangan OJK melakukan pengawasan lebih esensial dibanding lembaga lain. OJK dalam praktiknya sangat mampu menjalankan perananya sesuai dengan ketentuan yang ada dan secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Perubahan regulasi bahwa OJK dapat menjalankan peran sebagai lembaga pengawas tentunya sangat penting untuk dilakukan. Selain itu harmonisasi peraturan untuk mengarahkan OJK sebagai salah satu lembaga independent pengawas Jasa keuangan sangat dibutuhkan agar dikemudian hari posisi OJK dapat menjadi kontribusi nyata pada pelaksanaan sistem keuangan pada BMT.
