Pada masa dominasi positivisme dalam ilmu pengetahuan, pendekatan irfani dianggap kurang dapat diterima. Namun, perkembangan filsafat ilmu modern, seperti gagasan Paul Feyerabend, membuka peluang bagi berbagai metode untuk digunakan. Dalam penelitian ini, pendekatan kajian literatur dipilih sebagai metode utama oleh peneliti. Irfani dapat dicapai oleh siapa saja yang menjalani perjalanan spiritual. Lebih dari sekadar pendekatan epistemologis, irfani merupakan pengalaman batin yang mendalam, yang dianggap sebagai bagian penting dari kekayaan spiritual Islam dan perlu dihargai untuk memperbaiki praktik keislaman itu sendiri. Melalui metode irfani, individu didorong untuk mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Benar (al-Haqq). Realitas bukan sekadar sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang dicapai. Pemahaman tentang realitas tercapai ketika para ‘arif melakukan perjalanan spiritual untuk mendekat kepada Yang Mahabenar, baik melalui cara ittihad dan hulul, maupun melalui maqom mukasyafah (penyingkapan) terhadap hakikat-Nya. Dengan membersihkan jiwa, para ‘arif memperoleh pemahaman tentang-Nya, yang kemudian memungkinkan mereka untuk mengerti realitas yang dapat dijangkau oleh panca indera dan nalar. Dalam tradisi pemikiran Islam, epistemologi irfani adalah studi tentang pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman spiritual atau batiniah yang mendalam, dengan fokus pada makrifah atau pencerahan sebagai bentuk pengetahuan tertinggi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji konsep epistemologi irfani dalam konteks tradisi pemikiran Islam, menggali teori-teori utama, dan menyoroti kontribusi tokoh-tokoh penting dalam pengembangannya, seperti Ibn Arabi, Al-Ghazali, dan Jalaluddin Rumi. Epistemologi irfani berbeda dengan epistemologi rasionalis dan empiris karena bergantung pada pengalaman mistik dan intuisi yang melampaui batasan logika dan indera manusia. Epistemologi irfani menawarkan pendekatan komprehensif dalam memahami apa itu pengetahuan, Tuhan, dan eksistensi manusia dengan mengintegrasikan perspektif rasional dan spiritual.

This research aims to examine the legal implications of the absence of the Temporary Land Deed Official (PPATS) in the process of signing land sale and purchase deeds and its impact on the validity of transactions. The background of this research is based on the importance of land sale and purchase deeds as authentic evidence that holds legal power within the agrarian system in Indonesia, which must meet the formal requirements according to Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and its implementing regulations. The urgency of this research arises from the numerous cases of PPATS absenteeism, which result in legal defects in the deeds and have the potential to cause disputes and legal uncertainty for the parties involved. This type of research is normative juridical and uses secondary data. The research results indicate that the absence of PPATS causes the deed to lose its legal validity and cannot be used as the basis for land rights registration at the Jepara District Land Office. The novelty of this research lies in the analysis of the mechanisms for the annulment and correction of legally defective deeds through administrative and judicial channels as a step towards restoring legal certainty. The conclusion of this research emphasizes that the presence of PPATS is an absolute requirement in the creation of authentic deeds to ensure legal protection, prevent disputes, and strengthen legal certainty in Indonesia's agrarian sector.



Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum akibat ketidakhadiran Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dalam proses penandatanganan akta jual beli tanah dan dampaknya terhadap keabsahan transaksi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya akta jual beli tanah sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum dalam sistem agraria di Indonesia, yang harus memenuhi ketentuan formal sesuai Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta aturan pelaksanaannya. Urgensi penelitian ini muncul dari banyaknya kasus ketidakhadiran PPATS yang menyebabkan cacat hukum pada akta dan berpotensi menimbulkan sengketa serta ketidakpastian hukum bagi para pihak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakhadiran PPATS menyebabkan akta kehilangan keabsahan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mekanisme pembatalan dan pembetulan akta yang cacat hukum melalui jalur administratif dan peradilan sebagai langkah pemulihan kepastian hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kehadiran PPATS merupakan syarat mutlak dalam pembuatan akta autentik untuk memastikan perlindungan hukum, mencegah sengketa, dan memperkuat kepastian hukum di sektor agraria Indonesia.

Dalam penulisan di artikel ini, tentu penulis dalam penelitian menggunakan studi literatur atau telaah pada kajian referensi dari buku dan tulisan karya ilmiyah yang mempunyai keterkaitan dengan topik yang diangkat yaitu pada Wilayah Kajian Filsafat Ilmu (Integrasi Islam dan sains). Kajian dalam penelitian ini tentu mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana topik yang berkaitan dengan perkembangan saat ini sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru dan memberikan kontribusi terhadap suatu ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi khalayak. Hasil penelitian dari kajian Filsafat Ilmu (Integrasi Islam dan Sains) yaitu; (1) dalam kajian filsafat dan ilmu ditemukan bahwa keduanya mempunyai kesamaan, namun perbedaannya dapat ditemukan dari sudut pandang probolitas, reduksi, dan hepotesis; (2) Dasar-dasar dalam menginterasikan Islam dan Sains adalah harus menggunakan pendekatan epistemologi guna menemukan titik temu tentang paradigma, objek, metode, dan kriterian yang digunakan oleh keduanya dalam memperoleh pengetahuan. (3) berbicara pada masalah hubungan antara dunia Islam setelah kejayaan (1350 M) dan Sains di Barat setelah revolusi ilmiyah (1543-1600 M) adalah upaya dalam menghubungkan dua hal yang dianggap memiliki hubungan diametral dan pradoks. Dengan demikian, adanya perbedaan yang ada di antara keduanya dianggap sebagai integrasi dalam menemukan ilmu pengetahuan yang bersifat dogma dan paradigma.

Penelitian ini mengkaji konsep integralisme ilmu dalam Islam, yang menekankan keterpaduan antara ilmu agama dan ilmu dunia untuk menciptakan harmoni spiritual dan rasional. Dalam pandangan Islam, kedua jenis ilmu ini tidak dipisahkan, melainkan dianggap bersumber dari Tuhan, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dan mendekatkan manusia kepada-Nya. Pendekatan ini berbeda dengan paradigma Barat, yang sejak masa Renaissance cenderung memisahkan agama dan sains melalui sekularisme. Melalui metode penelitian kepustakaan, penelitian ini mengeksplorasi prinsip-prinsip, implementasi, dan tantangan integrasi ilmu dalam pendidikan Islam kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa penerapan integralisme ilmu berpotensi menghasilkan individu yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki landasan spiritual yang kokoh. Pendekatan ini juga menjawab tantangan globalisasi dengan menawarkan solusi pendidikan yang berbasis nilai-nilai keislaman, tanpa mengabaikan perkembangan sains dan teknologi modern.

This study aims to analyze the character of students in learning Natural and Social Sciences (IPAS) at Elementary School 3 Kintamani. Character is an important aspect in the development of students, apart from academic knowledge. Character includes attitudes, behaviors, and values ??that will shape individuals into good citizens. This study uses a qualitative descriptive approach to describe the condition of student character in IPAS learning. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that character development in IPAS learning at Elementary School 3 Kintamani went well, although there were several challenges such as the lack of active student involvement and the lack of variation in learning methods. Some of the dominant character values ??identified were responsibility, cooperation, and concern for the environment. This study recommends that teachers develop more student-centered learning methods and increase practical activities that involve exploring the surrounding environment. science lessons. It can be concluded that the largest percentage value is in the analysis indicator which has a larger number than the number of other indicators, namely so that it can be interpreted that students are able and understand the material and form student characters who are more patient, aware, careful and critical and have a great curiosity.
 

This research aims to develop Natural and Social Sciences (IPAS) learning articles with a Tri Hita Karana orientation to increase teachers' needs for interactive teaching materials at SD Negeri 2 Batur. In the independent curriculum, science and social studies learning is combined into Natural and Social Sciences (IPAS) subjects, with the hope that teachers can fulfill learning needs. The approach used in this research is descriptive qualitative, with the research subjects consisting of science and technology teachers. The techniques used in data collection were carried out through in-depth interviews and observation. The research results show that teachers need teaching materials that are more interactive, relevant to the local context, and able to integrate Tri Hita Karana values ??in learning. The main challenges faced are limited technological facilities and a lack of teaching materials that link science concepts to students' daily lives. Based on research results, the development of local wisdom-based teaching materials such as Tri Hita Karana has the potential to increase students' active participation and support learning that is more meaningful, effective and relevant to the cultural context and local environment.

This study discusses the implementation of productive waqf in an effort to improve the efficiency and effectiveness of the education system in Madrasah Diniyah. The purpose of the study is to identify and evaluate the implementation of productive waqf in supporting the improvement of education in madrasahs. This research approach implements qualitative with a case study design. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and document analysis. The results of the study indicate that productive waqf plays an important role in improving the financial independence of madrasahs, thus contributing to a more optimal allocation of resources for operations, teacher welfare, and improving educational facilities. In addition, the strategic use of waqf funds for technology development and infrastructure improvements has been shown to have a positive impact on improving student academic achievement and increasing teacher professional capacity. This evaluation highlights the importance of efficient resource management and the integration of modern educational technology in improving the overall quality of the education system.

This research aims to investigate the roles that Land Deed Making Officials (PPAT) play in the purchase and sale of land, particularly in cases where the legal owner is not present. Normative Legal Research is the research method employed to analyse the case of Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN. Tyres are used as case studies to show the legal implications of actions that violate the landowner's consent in a sale and purchase transaction. The results showed that Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN. Ban, PPAT has a big responsibility in ensuring legal land sale and purchase transactions. The sale and purchase deed was executed without the landowner's consent, so because PPAT neglected to carefully fulfil its obligations, it is void. PPAT responsibilities include civil, criminal, and administrative aspects. PPAT can be punished if you make a false deed, and can be subject to administrative sanctions. This ruling confirms the importance of PPAT compliance with legal procedures to maintain legal certainty in property transactions. The legal consequences of this ruling emphasize the importance of valid consent in property transactions to prevent unlawful acts.AbstrakStudi ini bertujuan untuk mempelajari tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses transaksi jual beli tanah, terutama dalam kasus di mana transaksi terjadi tanpa persetujuan pemilik yang sah. Fokus penelitian ini adalah kasus putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Ban. Metode penelitian hukum normatif digunakan. Ban yang digunakan sebagai studi kasus untuk menunjukkan implikasi hukum dari tindakan yang melanggar persetujuan pemilik tanah dalam transaksi jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Ban, PPAT memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan transaksi jual beli tanah legal. Tanggung jawab PPAT mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif; namun, jika PPAT tidak melakukan tugasnya dengan benar, akta jual beli tersebut menjadi batal secara hukum karena tidak adanya persetujuan dari pemilik tanah. Jika PPAT membuat akta palsu, mereka juga dapat dikenai sanksi pidana dan administratif. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan PPAT terhadap prosedur hukum untuk menjaga kepastian hukum dalam transaksi properti. Akibat hukum dari putusan ini menekankan pentingnya persetujuan sah dalam transaksi properti untuk mencegah perbuatan melawan hukum.

The aim of this research is to find out what obstacles are faced by PT. Lotus Prakasa Lines Surabaya in implementing ship crew recruitment strategies. This implementation was carried out at the PT. Lotus Prakasa Lines Surabaya office, during which the author carried out ground practice (PRADA) from August 2023 to February 2024. The source of data obtained was primary data which was directly obtained from the research site by means of observation, direct interviews with company employees as well as secondary data sources, namely literature related to the title of the thesis. The results of this research indicate that the implementation of ship crew recruitment at PT Lotus Prakasa Lines Surabaya contained several obstacles which resulted in the ship crew recruitment process being slow. At PT Lotus Prakasa Lines Surabaya, among other things, crew selection that is in accordance with the owner's request is not yet timely, certificates and crew documents that have expired or are close to expiring before the contract expires, and communication between Lotus and the owner is slow due to the time difference between Indonesia and overseas.

The many land problems require a significant role from the regional government to create legal certainty regarding the existence of Land Certificates in Belitung Regency. The research method used in this writing is a normative juridical research method using a Statutory Approach and a Conceptual Approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. For data analysis using Legal Interpretation Techniques and Legal Construction Techniques. The results of this research show that until now there has been no regulation or legal product governing Land Certificates in Belitung Regency, so clear regulations are needed regarding the existence of these Land Certificates in order to create legal certainty and reduce land problems and disputes.