Indonesia adalah bangsa dengan masyarakat yang beragam banyak suku,bangsa,ras,agama serta adat istiadat yang tersebar di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip Ubi Societas Ibi Ius menegaskan bahwa keberadaan hukum senantiasa mengikuti keberadaan masyarakat. Awig-awig merupakan sebuah aturan tersendiri yang dibentuk oleh desa adat dalam menjalankan pemerintahannya. Tindakan-tindakan yang melanggar hukum adat kerap disebut sebagai 'delik adat' atau 'tindak pidana adat'. Tindak pidana adat mencakup segala bentuk perbuatan atau peristiwa yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, serta kesadaran hukum masyarakat adat, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh aparat atau pengurus adat itu sendiri.. Aturan hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum adat Bali adalah seperangkat aturan yang memuat ketentuan mengenai perintah dan larangan guna mengatur perilaku masyarakatnya mayarakat itu sendiri. Dalam hukum adat di Bali banyak terdapat tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya yaitu Drati Krama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif  yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk delik adat asusila yang diakui dan ditangani oleh hukum adat di Bali

Perkembangan zaman dan modernisasi menuntut Hukum Waris Adat masyarakat Batak Karo untuk beradaptasi dengan tuntutan dunia modern. Dalam masyarakat Suku Karo, hanya anak laki-laki yang berhak menerima warisan, sementara anak perempuan tidak memiliki hak waris. Namun, anak perempuan dapat menerima "pemere" atau hadiah kasih sayang dari pewaris, yang dapat berupa emas, ladang, atau sawah yang dapat dikelolanya selama hidup. Pemberian "pemere" ini terkait erat dengan hukum adat dan telah menjadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat Suku Karo. Perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan sangat mencolok, dengan anak laki-laki memiliki kekuasaan penuh atas harta warisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer untuk memahami perkembangan dan perubahan dalam penerapan hukum waris adat Batak Karo. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji data sekunder dari berbagai sumber, termasuk literatur, dokumen adat, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu tentang hukum adat dan modernisasi, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik ini.

This study aims to explore the factors that affect the effectiveness of Problem-Based Learning (PBL) in improving student learning outcomes. PBL is a learning method based on real problem solving that requires students to think critically and work collaboratively. Although PBL has been proven effective in a variety of contexts, its implementation in developing countries and in various disciplines still faces challenges. The factors tested in this study included student characteristics (such as motivation and critical thinking skills), facilitator quality, environmental support (including educational facilities, technology, and policies), and subject matter characteristics. Through a literature analysis and case studies in several educational institutions, this study found that the effectiveness of PBL is highly dependent on the interaction between these factors. The characteristics of active and independent students, well-trained facilitators, and adequate environmental support can promote the achievement of better learning outcomes. Meanwhile, subject matter that is relevant and in accordance with the needs of students also plays a big role in the success of the implementation of PBL. This study provides recommendations for educators and policymakers to consider these factors in designing and implementing PBL in the educational environment.
 

At Wartek Putra Bahari and Warmindo Ar Rahman, this training program aims to improve financial reporting management skills. MSME owners will get complete guidance on interesting financial details, ensuring accuracy and consistency with applicable guidelines. The purpose of this service is to provide the knowledge and skills needed by every MSME business actor who is responsible for financial reporting so that financial records remain accurate and transparent. Through a combination of hypothetical learning and thorough preparation, MSME owners will gain an important understanding of the interaction of financial disclosure, empowerment carried out in financial administration at Wartek Putra Bahari and Warmindo Ar Rahman
 
 

This study aims to determine: (1) description of adversity quotient and bravery, persistence, integrity and vitality (2) the influence of bravery, persistence, integrity and vitality on adversity quotient in high school adolescents in Tarakan City. This research is a correlation research with a quantitative approach.  The study population was public high school students in Tarakan city which amounted to 4,416. The research sample of 370 people was taken by the Slovin formula with an error rate of 5%. The sampling technique used proportionate stratified random sampling. The variables studied were Bravery (X?), Persistence (X?), Integrity (X?), Vitality (X?) and Adversity Quotient (Y). The data collection method uses an instrument in the form of a scale. Reliability test using Cronbach's alpha technique, which resulted in p=0.853 for Adversity Quotient variable and p=0.837 for bravery, persistence, integrity and vitality variable. Data analysis used descriptive analysis and multiple regression analysis with the SPSS 26 for windows program. The results showed that there is a significant relationship between Bravery, Persistence, Integrity and Vitality to Adversity Quotient (AQ) at the 5% significance level. (1). Bravery has a positive relationship with AQ (tcount = 5.695; p = 0.000). (2) Persistence has a significant effect on AQ (tcount = -27.904; p = 0.000). (3) Integrity also has a significant effect (tcount = 2.558; p = 0.011). (4) Vitality has a significant effect on AQ (tcount = 5.409; p = 0.000). Overall, bravery, persistence, integrity and vitality together affect Adversity Quotient, indicated by the Fcount value of 206.475 (greater than Ftable 2.396) with R Square 0.694. This means that these variables provide 69.4% influence on Adversity Quotient, while the remaining 30.6% is influenced by other factors.

Indonesia's positive legal system is not in line with Jinayah's thoughts of accountability. Criminal responsibility according to Islamic criminal law is based on the awareness and intention of the perpetrator (mens rea) and proof of unlawful actions (actus reus), which is in line with sharia principles. The aim of this research is to study how the concept of Islamic criminal responsibility can be applied to Indonesian law by considering the principles of justice, humanity and uniformity in accordance with the country's constitution. The research method used is normative, by looking at various laws in Indonesia and reading literature about Islamic criminal law and its implementation in countries with Islamic law. The research results show that, although there are fundamental differences between Islamic law and Indonesian positive law, several elements of the concept of Islamic criminal responsibility can be exploited, especially in cases containing certain crimes such as qisas, diyat, and ta'zir. By considering Pancasila as the philosophical foundation of the state, these elements can be exploited. It is hoped that this implementation will help strengthen the national legal system by providing space for the religious values ??that live within it

Perizinan kembang api merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian di Indonesia. Kembang api yang sering digunakan dalam acara perayaan berisiko tinggi jika tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, peraturan hukum terkait perizinan kembang api sangat krusial untuk memastikan penggunaannya berlangsung aman. Artikel ini membahas pengaturan perizinan kembang api di Indonesia, yang mengacu pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan izin keramaian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Peraturan yang mengatur izin keramaian ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan untuk menghindari kecelakaan atau keonaran. Izin keramaian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu izin keramaian biasa, izin keramaian dengan kembang api, dan izin keramaian terkait penyampaian pendapat di muka umum. Setiap jenis izin memiliki persyaratan yang berbeda, termasuk izin khusus untuk penyulutan kembang api dengan efek ledakan tertentu. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum perizinan kembang api yang meliputi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terkait pelanggaran perizinan kembang api diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terkait perizinan kembang api di Indonesia.

Peristiwa love scamming atau penipuan berbasis hubungan asmara di dunia maya telah menjadi perhatian serius dalam kajian kriminologi, terutama pada era digital saat ini. Pelaku love scamming sering kali memanfaatkan platform digital, seperti media sosial dan aplikasi kencan, agar dapat membentuk hubungan emosional palsu dengan korban. Dengan identitas palsu dan cerita yang telah dirancang dengan apik, pelaku kemudian berhasil membohongi korban, mendapat kepercayaan para korban, kemudian akan meminta bantuan berupa uang. Dalam pandangan kriminologi, peristiwa ini menggambarkan adanya kejahatan berbasis teknologi yang memainkan kepekaan emosional setiap individu. Unsur-unsur seperti kesepian, perasaan untuk dicintai, serta kurangnya literasi digital korban ikit serta berfungsi dalam meningkatkan kerentanannya terhadap penipuan ini. Selain itu, sifat tidak beridentitas serta jarak fisik dalam interaksi digital memungkinkan pelaku bertindak tanpa diketahui, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena love scamming melalui sudut pandang kriminologi yang fokus pada unsur- unsur pendorong, dampak psikis, serta langkah pencegahan yang dapat diambil. Pendidikan serta peningkatan literasi digital menjadi kunci dalam pencegahan kasus ini, selain penguatan regulasi terhadap platform daring yang digunakan oleh pelaku. Kerjasama antar negara juga sangat dibutuhkan untuk menangani love scamming, mengingat kejahatan ini sering melibatkan jaringan lintas negara yang kompleks, sulit dilacak, serta memiliki dampak jangka panjang pada korban dan Masyarakat.

Artikel ini guna sebagai pemahaman fenomena tindak pembunuhan serta pelecehan seksual yang pelakunya ialah anak di bawah umur, mengidentifikasi penyebab, dan dampak psikososial yang ditimbulkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kriminalitas oleh anak di bawah umur, terutama yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual, semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berbagai faktor diduga berkontribusi pada perilaku kriminal ini, seperti lingkungan keluarga yang disfungsional, pengaruh negatif dari lingkungan sosial, serta paparan terhadap media yang tidak sesuai usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak kejahatan ini mengalami trauma atau tekanan emosional yang tinggi, sering kali karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral dan psikologis yang sehat. Selain itu, minimnya edukasi seksualitas dan pengawasan orang tua berperan besar dalam kejadian ini. Studi ini menyarankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan pendidikan keluarga yang lebih intensif untuk mencegah kasus serupa di masa depan, serta peninjauan ulang kebijakan hukum terkait pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam tindak kriminal berat.

Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum yang melindungi hak-hak korban, serta menelaah bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pembunuhan berencana setelah mengalami KDRT. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Teknik analisis dilakukan dengan menggali penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, serta membandingkan antara ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan sering kali dipicu oleh trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan dalam rumah tangga. Trauma ini, yang sering kali tidak terlihat, mempengaruhi kondisi mental pelaku dan dapat menjadi faktor utama dalam motif tindakannya. Dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan konteks kekerasan domestik yang dialami oleh korban. Sistem peradilan harus mengutamakan penerapan UU PKDRT sebagai lex specialis, yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT. Penulisan ini, mengeksplorasi kewajiban hukum yang diberikan kepada perempuan pelaku pembunuhan berencana dalam konteks trauma psikis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kondisi korban KDRT dan memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi perempuan.