Tax avoidance is one way to legally avoid taxes that does not violate tax regulations. Corporate responsibility is a type of commitment to company management, ethical operations, economic development and improving the quality of life of employees and society. The aim of this research is to determine the effect of good governance (audit quality and audit committee) and corporate social responsibility on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020-2022 period. This research tests the influence of the independent variable, namely. corporate governance and corporate social responsibility on the dependent variable, namely. tax avoidance with a quantitative approach. This research covers four manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022. The sampling technique used in this research is the purposive sampling method. The results of this research indicate that good governance (audit quality and audit committee) and corporate social responsibility have a negative effect on tax avoidance.

Buter Balik Village, Kute Panang District, located in Central Aceh District, has fertile land and the majority of the people are farmers. Buter Balik Village has several community livelihoods, including coffee, chili, avocado, sugarcane, and so on. Most of the people in the village have sugarcane plantations on average. The community cultivates their own sugarcane plantations without depending on other people or outside the area. The community also processes the sugarcane plants themselves into processed products in the form of brown sugar. The method used in this article is descriptive qualitative. The purpose of this observation is to find out the process of making brown sugar from sugarcane in Buter Balik Village. The results of the observations have concluded that brown sugar from sugar cane juice has several benefits including preventing fatigue, meeting the body's mineral needs, maintaining bone health, and there are many benefits to be gained from brown sugar.

The crime of maltreatment is a deliberate act that causes injury, pain or even death to a person. However, efforts to resolve minor persecution crimes can be done through Restorative Justice. Restorative Justice can be done through mediation of victims of persecution. This research formulates the problem of knowing how the legal arrangements by the Prosecutor's Office on Restorative Justice and knowing how the efforts and obstacles to overcoming persecution crimes based on Restorative Justice by the North Padang Lawas State Attorney's Office. This research method is through empirical juridical research with field studies at the North Padang Lawas State Attorney's Office related to countermeasures against criminal acts of persecution based on Restorative Justice. The data collection technique used by the author in this research is Field Research, which includes data sourced from interviews with the Public Prosecutor at the North Padang Lawas State Attorney's Office. Data analysis used in this research is qualitative analysis. The process of applying Restorative Justice in the crime of persecution in the North Padang Lawas District Attorney's Office is carried out by means of the Public Prosecutor offering peace efforts to the victim and suspect. Based on cases that meet the criteria for Restorative Justice, the State Attorney's Office will write to the High Prosecutor's Office and the Deputy Attorney General's Office for General Crimes to seek approval for Restorative Justice. The North Padang Lawas District Attorney's Office prioritizes peace between victims and perpetrators in resolving cases of light maltreatment by involving the families of both parties, such as community leaders, without any pressure, coercion, or intimidation from the Public Prosecutor who acts as a facilitator.

The 2009 Narcotics Law, also known as Law 35, demonstrates a clear intention to deter people from committing drug-related offences. To achieve this, the law applies stricter penalties, including the possibility of the death penalty, with minimum and maximum sentences set based on the severity of the threat posed by drug abuse and illicit trafficking. These measures are crucial in maintaining national security and safeguarding the resilience of our society. This research consists of a legal review of the criminal offence of drug trafficking and the eradication of drug trafficking in Indonesia. This includes an analysis of Supreme Court Decision Number 5832 K/Pid.Sus/2022. The research methodology used is normative legal research, with a descriptive approach. The data for this research is collected from primary and secondary sources through the literature research method. The death penalty is expressly mentioned as an appropriate punishment for serious drug offenders in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. The implementation of this punishment in Indonesia is essential to protect the state, society, and public interest. The act of trafficking narcotics poses a great threat to these three interests so it is justifiable to impose the death penalty on the perpetrators. In line with Supreme Court Decision Number 5832 K/Pid.Sus/2022, the author agrees with the decision of the panel of judges who revoked the defendant's acquittal and imposed the death penalty. This decision is very appropriate for drug dealers who continue to carry out illegal activities even though they have been imprisoned.

Pailit adalah posisi atau keadaan debitur tidak mampu membayarkan utangnya kepada para kreditur. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit (bangkrut), dalam pemutusan kerja tentunya ada resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu pemenuhan hak-hak atas pekerja/buruh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tindakan perusahaan terhadap para pekerja jika perusahaan mengalami kepailitan berdasarkan hukum positif dan akibat hukum yang timbul terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan namun tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak pekerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan PP No. 35 tahun 2021, perusahaan yang pailit wajib memberikan uang pesangon sebesar 0,5, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Akibat yang timbul jika perusahaan tetap tidak membayarkan hak pesangon pekerja maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Kesimpulan, kewajiban atas pekerja untuk mendapatkan hak nya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, dan peraturan terkait lainnya. Akibat dari pengingkaran kewajiban adalah pekerja dapat menyelesaikan melalui cara non litigasi dan litigasi, sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit (perusahaan) beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan baru bagi perlindungan hak cipta, dengan penyebaran dan reproduksi karya-karya intelektual secara digital yang semakin mudah. Banyaknya kasus pelanggaran hak cipta di era digital ini yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta, pelanggaran hak cipta ini telah meresahkan para pencipta dan menjadi masalah yang harus ditangani. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang perlindungan hukum pencipta karena tindakan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis Regulasi Penegakan Hukum yang Efektif dalam Pelanggaran Hak Cipta, Mempelajari Konflik antara Pemilik Hak Cipta dan Konsumen dalam Konteks Indonesia, dan Mendefinisikan serta Menerapkan Batasan Penggunaan Sah dan Ilegal dari Karya-karya Digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang, metode itu digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan untuk mencari data bahan pustaka yang dimana terdapat berbagai macam bahan diantaranya data sekunder, bahan hukum primer, dan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah bahwa untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta dapat dilakukan dengan menentukan regulasi yang efektif dalam pelanggaran hak cipta dari undang-undang yang berlaku, ada beberapa Konflik antara pemilik hak cipta dan konsumen yang sering muncul di negara indonesia, dan terdapat Batasan penggunaan yang sah dan ilegal dari karya - karya digital berdasarkan undang-undang yang berlaku di indonesia.

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong adaptasi terhadap pemanfaatan teknologi di berbagai sektor, seperti komunikasi, pendidikan, dan informasi. Terutama dalam konteks teknologi pendidikan, dapat diamati bahwa pembelajaran online sedang mendapatkan popularitas yang signifikan di berbagai lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi seberapa baik peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran online. Memprediksi tingkat adaptasi peserta didik memiliki signifikansi yang besar bagi pendidik dan pengembang platform pembelajaran online, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pengalaman belajar. Penelitian ini menggunakan dataset “Students Adaptability Level in Online Education” dengan menerapkan pendekatan Algoritma Decision Tree. Hasil penelitian memperoleh akurasi sebesar 95%, meningkat 7,44% dari penelitian sebelumnya yang hanya memperoleh akurasi sebesar 87,56% dengan menggunakan algoritma yang sama tanpa Feature Engineering. Hal ini menunjukkan bahwa Feature Engineering memegang peranan penting dalam klasifikasi tingkat kemampuan adapatasi siswa untuk mendapatkan hasil yang baik dengan akurasi yang tinggi.

Craft businesses engaged in traditional ikat weaving in Central Semarapura Village, Klungkung Regency, have faced intense competition in the last three years and have also experienced a decline in sales turnover. One way to overcome this condition is to carry out social media promotion. Based on the results of an initial interview with one of the actors in a fairly large traditional ikat weaving craft business in Central Semarapura Village, namely Mrs. Ketut Sriani, information was obtained about the decline in sales turnover and the solution was that they had carried out social media promotion but it was not optimal. This is due to their limitations in using social media. This condition is what encourages this community service activity to be carried out to equip business people in the traditional ikat weaving craft business in Central Semarapura Village, Klungkung Regency, to understand how important it is to promote products digitally, one of which is using social media optimally, using all existing social media platforms, following trends. consumer behavior in searching for information, and about designing the content of promotions.
The aim of this community service is to equip traditional ikat craft business actors about the importance of social media promotion, getting to know the various existing social media platforms, designing promotional content on social media, as well as assisting in the creation of social media in a comprehensive manner including creating Facebook, Instagram, Line, Tik Tok, WhatsApp, in order to increase promotional capabilities and sales turnover.

Jaringan Optical Wireless adalah sistem komunikasi yang memanfaatkan frekuensi cahaya sebagai media transmisinya, dengan menggunakan daerah frekuensi infra merah sebagai panjang gelombang. Dalam optical wireless, informasi dikirim menggunakan media udara melalui cahaya optik, umumnya digunakan dalam jarak yang relatif pendek, dan tentu saja sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, adanya sinar matahari, petir, lampu atau cahaya yang memiliki panjang gelombang pada daerah infra merah. Kondisi yang mengganggu ini akan sangat mempengaruhi kualitas transmisi data dan informasi, apalagi jika jarak transmisi sinyal semakin jauh. Interferensi dapat menyebabkan kesalahan pada bit-bit sinyal yang dikirimkan, sehingga penerima atau penerima akan menerjemahkan sinyal tersebut menjadi bentuk data dan informasi yang berbeda. Metode : probabilitas error rate yang dipengaruhi oleh faktor transmisi yaitu jumlah user, bobot kode biner, panjang kode, jumlah bit data, probabilitas rate dan juga faktor peningkatan kecepatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performansi Probability of Bit Error Rate pada sistem komunikasi optik nirkabel menggunakan OOK-CDMA dan PPM-CDMA. Hasil menunjukkan bahwa Probability of Bit Error atau Bit Error Rate pada PPM-CDMA memberikan performansi yang lebih baik dibandingkan OOK-CDMA.

Remaja sebagai golongan wanita subur sering mengalami premenstrual syndrome. Di Indonesia angka prevalensinya mencapai 85%, sekitar 60-70% dari premenstrual syndrome, yaitu remaja. Sebanyak 20-40% wanita usia subur mengalami beberapa gejala sindrom pramenstruasi (PMS) yang cukup parah sangat mengganggu kehidupan mereka. Kurangnya pengetahuan, pengalaman, informasi tentang wanita muda premenstrual syndrome dapat memperburuk gejala yang menimbulkan rasa takut atau kecemasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya hubungan antara pengetahuan dan tingkat kecemasan dengan kejadian premenstrual syndrome pada remaja putri di SMKN 9 Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional dengan sampel 179 siswi kelas X SMKN 9 Kota Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan terhadap kejadian premenstrual syndrome dimana nilai p = 0,003, dan menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kecemasan dengan kejadian premenstrual syndrome dimana nilai p = 0,000. Maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan tingkat kecemasan dengan kejadian premenstrual syndrome pada remaja putri di SMKN 9 Kota Tangerang. Bahwa semakin baik pengetahuan maka semakin rendah tingkat keparahan premenstrualnya, semakin rendah tingkat kecemasan semakin rendah tingkat keparahan premenstrualnya. Pihak sekolah diharapkan melakukan peinyuluhan deingan beikeirja sama pada pihak keiseihatan seipeirti puskeismas untuk meiningkatkan peingeitahuan reimaja putri dalam meingatasi keiceimasan preimeinstrual syndroimei.