Pemilihan kepala daerah merupakan acara rutin yang diselenggarakan negara-negara di duniayang menganut sistem demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia saat ini masih diselenggarakan secara konvensional dengan menggunakan surat suara yang terkadang menciptakan terjadinya beberapa masalah, antara lain jumlah surat suara yang tidak sesuai, menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghitung surat suara, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk meninjau hasil suara, dan mungkin terdapat keteledoran pada tahapan prosedur. Kesalahan pendataan dan pengiriman surat, memilih pemilih. Melihat pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini, sistem pemungutan suara elektronik dapat digunakan untuk pemilihan umum dimana teknologi informasi dan komunikasi sangat berpeluang besar untuk digunakan mulai dari tahap verifikasi, pemilihan dan penghitungan.Pada penelitian ini pemodelan desain bangunan sistem dilakukan dengan memakai  model use case diagram dan activity diagram .

<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Penyelesaian debitur wanprestasi atas obyek jaminan fidusia yang  telah didaftarkan. Perusahaan pembiayaan dalam pemberian kredit pada debitur sering kali mengalami persoalan terutama pada debitur yang wanprestasi, pinjam meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian baku antara perusahaan pembiayaan(kreditur) dengan debitur juga sering kali mengalami permasalahan,salah satunya atas ketidak pahaman terhadap peraturan perundangan yang ada,kondisi ekonomi dan karakter dari debitur sering kali melakukana tindakan yang di larang oleh undang-undang seperti memindah tangankan obyek jaminan fidusia. Permasalahan Penelitian ini adalah Penyelesaian debitur wanprestasi atas obyek jaminan fidusia yang  telah didaftarkan sesuai dengan undang-undang No 42 tahun 199 tentang jaminan fidusia<strong>,</strong>dalam hal ini di terangkan tentang proses pendaftaran jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia,bagaimana penyelesaian  debitur wanprestasi atas obyek jaminan fidusia yang telah didaftarkan sesuai dengan undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminanfidusia dan akibat hukumnya bagi debitur wanprestasi yang memindah tangankan obyek jaminan fidusia ke pada pihak ketiga sedangkan jaminan fidusianya sudah didaftarkan. Metode Penelitian dengan metode pendekatan yuridis normative. Kredit  yang  diberikan  dengan  jaminan  fidusia berdasarkan  kepercayaan  terhadap  debitur  karena  barang  yang menjadi  jaminan  tetap  berada  dibawah  tangan  penguasaan  debitur. Adapun hambatan yang sering terjadi pada saat debitur wanprestasi kreditur sering mengalami kesulitan pada saat akan melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia dikarenakan objek jaminan fidusia tersebut sudah di pindah tangankan oleh debitur, padahal eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum sebagai upaya terakhir kreditur untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya.</p>