This study examines the implementation of imposing sanctions on companies that do not employ workers with disabilities and the factors that influence its implementation, especially in the city of Semarang. Persons with disabilities have the same rights and opportunities as other Indonesian citizens to get a job. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 stipulates that private companies are required to employ workers with disabilities, if they do not do so they can be subject to sanctions. The approach method used is approachempirical juridical. Research specifications areanalytical descriptive. The data collection method was carried out by interviewing and literature study. The analytical method used is analytical methodqualitative. Drawing conclusions using the deductive method. The results of the study show that until now no company has been sanctioned for not employing workers with disabilities. There are 2 categories of factors that influence the non-juridical factors, namely juridical factors and non-juridical factors. The juridical factor is the weak regulation of sanctions at the central and regional levels. The non-juridical factors include labor inspection that has not been maximized, data reporting on workers with disabilities has not been integrated, and the Committee for the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities has not been formed. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya khususnya di Kota Semarang. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagaimana warga negara Indonesia lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menentukan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, apabila tidak dilakukan maka dapat dikenai sanksi.  Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penarikan simpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada perusahaan yang diberikan sanksi karena tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Terdapat 2 kategori faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya sanksi tersebut, yaitu faktor yuridis dan faktor nonyuridis. Faktor yuridis adalah lemahnya pengaturan sanksi di tingkat pusat maupun daerah. Adapun faktor nonyuridis meliputi pengawasan ketenagakerjaan yang belum maksimal, pelaporan data tenaga kerja penyandang disabilitas belum terintegrasi, dan belum terbentuknya Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.   

The purpose of this study is to determine the issuance of family cards for unregistered married couples, as well as the legal consequences of issuing family cards for unregistered married couples from the perspective of state administrative law. In marriage law, unregistered marriage is an unregistered marriage, often only fulfilling the pillars and requirements for a valid marriage according to the Islamic religion, but from a legal point of view it has no juridical power, especially for his wife and children later. One of the Government's breakthroughs related to unregistered marriages is the policy of issuing family cards for unregistered married couples. This policy is a positive step in the context of providing equal protection and rights for citizens, but other problems also accompany the presence of this policy. This research article reviews the issuance of family cards for unregistered married couples and the legal consequences of issuing family cards for unregistered married couples from the perspective of state administrative law. This research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study, several additional requirements must be met for unregistered married couples to apply for the issuance of a family card. If the family card has been issued, it is also possible to have administrative impacts on children, wives, and husbands related to population administration.  Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri, serta akibat hukum dari penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dalam perspektif hukum administrasi negara. Dalam hukum perkawinan, kawin siri merupakan perkawinan tidak tercatat, seringkali hanya memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam, namun dari sisi hukum tidak memiliki kekuatan yuridis, terlebih untuk istri dan anaknya nanti. Salah satu terobosan pemerintah terkait dengan perkawinan siri adalah kebijakan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam konteks memberikan perlindungan dan hak yang sama bagi warga negara namun problematika lain turut menyertai hadirnya kebijakan tersebut. Artikel hasil penelitian ini mengulas tentang penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri dan akibat hukum penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri dalam perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi pasangan nikah siri untuk mengajukan permohonan penerbitan kartu keluarga. Apabila kartu keluarga sudah terbit, dimungkinkan pula timbul dampak secara administratif terhadap anak, istri, maupun suami berkaitan dengan adminitrasi kependudukan.              

Keberhasilan    negara     dapat    dilihat    dari    terwujudnya    tujuan     pembangunan nasional, tolok ukur keberhasilan tersebut adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan  kesehatan   menjadi  fokus utama pemerintah dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercantum  di dalam Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia    Pasal    34    ayat    (3).    BPJS  Kesehatan  sebagai  badan   hukum Pemerintah yang memiliki tugas khusus yaitu menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan sistem rujukan berjenjang di   Indonesia. (2) Bagaimanakah implikasi mengenai pengaturan sistem rujukan berjenjang terhadap pelayanan kesehatan perorangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu menggambarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku   sebagai  hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat., hasil penelitian menunjukkan:     Pertama,    Untuk    mengatur     mekanisme    penyelenggaraannya    sistem rujukan  dalam  BPJS,  Kementrian   Kesehatan   Republik   Indonesia  kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Kedua, dengan adanya pengaturan sistem rujukan berjenjang ini berdampak kepada pelayanan kesehatan perorangan setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan meliputi pelayanan   kesehatan  rawat  jalan  tingkat  pertama,  pelayanan   kesehatan  Rawat  Jalan Tingkat Lanjut. Masyarakat mendapat kepastian dalam jaminan kesehatan yang dikelola langsung oleh Pemerintah melalui BPJS, melalui program ini Pemerintah telah menjamin pelayanan kesehatan masyarakat khususnya sistem rujukan berjenjang pada pelayanan BPJS.

Artikel ilmiah ini membahas tentang implementasi penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015, kendala dalam implementasi dan upaya mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan cara analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. Untuk Implementasi penerbitannya tercatat ditahun 2016-2020 tercatat sebanyak 2.215 izin. Untuk kendala implementasinya meliputi 2 faktor yaitu: Pertama, faktor Internal berupa kesalahan dalam data, dalam hal ini dapat diupayakan dengan menyelesaikan administrasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) ke tempat domisili asal; serta sosialisasi yang kurang menyeluruh dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara lebih gencar dalam memberikan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan dan pelatihan-pelatihan khusus kepada para PUMK. Kedua, faktor eskternal berupa kurang informasi yang di dapat oleh masyarakat, yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi; dan terpengaruhnya jarak antara pemohon ke Kantor Kecamatan Genuk dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara membuat sistem Online Singgle Submission (OSS).

Registrasi dan identifikasi perpanjangan ranmor wajib dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor dalam periode tertentu. Perpanjangan tersebut dilakukan di Samsat sebagai unit yang diserahi tugas untuk melayani regident perpanjangan ranmor. Berdasarkan hal tersebut artikel hasil penelitian ini membahas mengenai implementasi pelayanan Regident Perpanjangan Ranmor, kendala dan upaya mengatasainya. Jenis/tipe panelitian yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analitis, metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka dan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi pelayanan regident perpanjangan ranmor pada periode Tahun 2018-2019 untuk kendaraan (mobil) roda 4 atau lebih, baik kendaraan lama maupun baru tercatat sebanyak 80.854 kendaraan. Kendala dalam implementasi pelayanan regident perpanjangan ranmor meliputi 2 (dua) hal yaitu keterbatasan ruang, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara memperluas ruang pelayanan serta memaksimalkan pengadaan sarana dan prasarana. Kendala lainnya adalah kurangnya informasi bagi masyarakat pengguna layanan, dalam hal ini   diupayakan dengan cara evaluasi terus menerus, menambah jenis layanan, serta membuat SOP dan diadakan pelatihan khusus.  

Registration of population administration documents as an effort to orderly administration is carried out by the government with an online system to provide convenience for the community, so this study seeks to examine the implementation of registration of the population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Department of Population and Civil Registration of Demak Regency, obstacles and efforts overcome it. The research methods used are: type of sociological juridical research, analytical descriptive specifications. The data used is primary data supported by secondary data with qualitative data analysis. The results showed that the registration of family card population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Demak Regency Population and Civil Registration Office in January 2017 - February 2021 was based on the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration changes. on Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services with the mechanism starting with register, login, select menu, upload, send, finish. For the implementation of the registration, there were 5,472 documents. The orderliness of administrative documents after using the online system before using the online system shows that it is more orderly to use the online system, as indicated by the increasing number from year to year. The obstacles include 2 things, first, the public's lack of understanding to access online services, in this case it can be attempted by means of socialization, namely through brochures, websites, Instagram and Youtube; Second, the absence of a strong network/signal in some areas, in this case it can be attempted by serving reporters who wish to register documents directly.

Terhitung mulai 2019 hingga Januari 2020, tunggakan dari pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah mencapai 450 miliar rupiah, jumlah itu terdiri dari 1,5 juta kendaraan yang belum membayar pajak. Untuk membantu masyarakat yang belum membayar pajak, maka dikeluarkanlah kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2020 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengkaji implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, dan upaya mengatasinya. Berdasarkan hal itu jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara : wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah  tahun 2020 dilakukan dalam 4 tahap, yaitu : sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik, penyesuaian aplikasi online dalam Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) yang pemberlakuannya dimulai tanggal 17 Februari 2020, pelaksanaan serentak di seluruh wilayah UPPD/Samsat se Jawa Tengah mulai tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 16 Juli 2020. Semua proses pendaftaran harus sudah selesai dan melakukan pembayaran sampai dengan 16 Juli 2020 pukul 15.00 WIB, dan Evaluasi. Implementasi kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dan Kendala yang dihadapi dalam implementasi pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, yaitu karena adanya pandemi covid-19 ini membuat jumlah Wajib Pajak yang datang ke Samsat berkurang karena adanya anjuran dari pemerintah agar tetap jaga jarak dan tetap tinggal dirumah. Kendala tersebut diatasi dengan cara melakukan pembaharuan aplikasi SAKPOLE (Sistem Administratif Kendaraan Pajak Online) untuk pembayaran pajak tahunan.