Artikel ilmiah ini membahas mengenai implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana oleh BPBD Kota Semarang dan kendala yang dialami dalam penanganan tersebut serta upaya untuk mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara dan didukung data sekunder, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian, menunjukan bahwa impelementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dilaksanakan melalui kegiatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan terjadinya bencana seperti pembuatan peta bencana yaitu SEMARISK, pembetukan relawan bencana seperti kelurahan siaga bencana dan kelurahan tangguh bencana dan pembuatan EWS (Early Warning System) serta menghitung indeks risiko bencana. Adapun kendala dalam implementasinya yakni faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berupa terbatasnya tenaga petugas penanggulangan bencana, faktor sarana dan prasarana, faktor pola pikir masyarakat, faktor keterbatasan logistik, dalam hal ini diupayakan dengan pemberdayaan masyarakat, berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah) terkait, pemberian edukasi dan sosialisasi, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak..

<p><em>Covid-19 is a zoonosis, an animal disease that transmits to humans, the emergence of a marker of problems between humans and the environment, therefore it is important to reconcile human relations with the environment that has been damaged for centuries, due to the development of an understanding that is maintained by law due to cultural influences, religion, economic system and so on. The Community Service Team will disseminate the weaknesses of current environmental regulations that are not based on the virtues of all components of life, this is to encourage students who are policy actors to be interested and strive to create justice for all components of life, including during and after the Covid-19 pandemic through changes to existing laws. The activity was carried out at MA Al Azkar, given the lack of understanding of MA Al Adzkar students regarding the urgency of law in building relationships between humans and the environment during the Covid-19 pandemic. This community service activity is carried out through the pre-test, lecture, question and answer method, and post-test. The results of community service activities have a good impact on students because they can increase students' understanding of the urgency of the law in building relationships between humans and the environment during the Covid-19 pandemic or 64.72%. </em></p>

<p>Untuk kepentingan terbaik bagi anak, negara melakukan pembaharuan hukum di antaranya pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak yaitu disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini termasuk masih kurang disosialisasikan karena undang-undang ini tergolong baru dan baru berlaku tahun 2014 yaitu setelah dua tahun diundangkan pada tahun 2012. Berkaitan dengan penyuluhan   mengenai sistem peradilan pidana anak, Tim Pengabdian dari Universitas Semarang melakukan penyuluhan di SMAN 1 Godong. Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah yang pertama pemberian kuesioner kepada peserta penyuluhan, untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta selama ini mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan proses peradilan pidana anak. Metode yang kedua adalah penyuluhan mengenai sistem peradilan pidana anak, selanjutnya dilakukan   tanya jawab. Metode terakhir dilakukan dengan memberikan kuesioner lagi setelah dilakukan penyuluhan dan tanya jawab. Pemahaman peserta didik SMA 1 Godong mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan proses peradilan pidana anak, setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat   melalui penyuluhan meningkat sebesar 37,17 %.</p>

Tujuan dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019 beserta implikasinya. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep, spesifikasi penelitan diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan analis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan   sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur berdasarkan Permendikbud RI No. 20 Tahun 2019, bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu PP RI No. 13 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, yang mana peraturan pemerintah ini merupakan penjabaran dari UU RI No. 20 Tahun, sehingga berdasarkan Stufenbautheory dari Hans Kelsen yang diterjemahkan di Indonesia melalui UU RI No. 12 Tahun 2011 maka Permendikbud RI No. 20 Tahun 2019 harus dicabut, atau perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan peraturan diatasnya agar tercipta harmonisasi peraturan perundang undangan. Adapun implikasinya bagi calon peserta didik, meliputi 2 (dua) hal yaitu: Pertama, implikasi positif antara lain calon peserta didik baru memperoleh akses pendidikan dan terjadinya pemerataan pendidikan; Kedua, implikasi negatif antara lain calon peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang sesuai harapan, dan bagi calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapat penghargaan.  

Kepailitan sebagai salah satu sarana hukum pada pada hakikatnya tidak hanya bertitik tolak pada penyelesaian pembayaran utang kepada para kreditur krediturnya tetapi selain itu terdapat kewajiban kewajiban lain bagi perusahaan yang harus dilaksanakan yaitu terkait dengan para karyawan dimana perusahaan berkewajiban membayar upah .Yang dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab     kurator dalam pemberesan terhadap hak pekerja selaku kreditur preferen berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013. Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat diskritif analisis yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terkait hukum kepailitan . Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , dalam kepailitan memiliki tanggung jawab untuk     memenuhi hak karyawan , termasuk upah maupun hak hak karyawan lainnya . Setelah dinyatakan pailit, kurator sebagai pihak yang melakukan pemberesan harta pailit memiliki tanggung jawab agar selama proses pemberesan harta pailit , kedudukan karyawan sebagai kreditur preferen terlindungi hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang yang memberikan para karyawan hak istimewa untuk di dahulukan pembayaran utang-utangnya .  Bankruptcy as one of the means of law is essentially not only based on the settlement of debt payments to the creditors - creditors but in addition there are other obligations for the company that must be implemented that is related to the employees where the company is obliged to pay wages. Which is reviewed in writing this is how the responsibility of the curator in the imposition of the right of the worker as the preferred creditor based on the decision of the constitutional court number 67 of 2013. The writing of this law is an empirical legal research that is discrete in the analysis that is by reviewing and analyzing related bankruptcy law. Based on the results of research and discussion, in bankruptcy has a responsibility to fulfill the rights of employees, including wages and other employee rights. Having been declared bankrupt, the curator as the party making the bankruptcy property has the responsibility that during the process of securing the bankrupt property, the employee's position as the preferred creditor shall be protected his rights in accordance with the Law which grants the privileged employees to pre- pay the debts.