The island of Sumatra has 10 provinces with a Human Development Index level that is not much different from the national Human Development Index, several provinces on the island of Sumatra have a Human Development Index below the national Human Development Index. The aim of this research is to analyze the Human Development Index and the factors that influence it in Sumatra for the 2018-2022 period. This research is quantitative research. The variables used in this research are the Human Development Index, Gross regional domestic product, Economic Growth, Poverty, and the Gini Index. The panel data method is used for analysis in the form of cross section data from 10 provinces on the island of Sumatra and time series data for 2018-2022. The results of this research show that Gross regional Domestic Product and Economic Growth have a negative and insignificant effect on the Human Development Index, Poverty and the Gini Index have a negative and significant effect on the Human Development Index in Sumatra for the 2018-2022 period.

Penelitian ini merupakan studi eksperimen untuk melakukan penyelidikan inhibitor korosi oleh senyawa Benzimidazole dengan melakukan pendekatan machine learning (ML). Karena korosi menyebabkan banyak kerugian yang timbul karena kehilangan material konstruksi, keselamatan kerja dan pencemaran lingkungan akibat produk korosi dalam bentuk senyawa yang mencemarkan lingkungan. Melakukan pendekatan ML adalah untuk mendapatkan model akurasi yang terbaik sehingga dapat digunakan untuk memprediksi dengan relevan dan akurat terhadap suatu material. Dalam penelitian ini, kami mengevaluasi algoritma ML dengan metode linear dan nonlinear dengan menggunakan metode k-fold cross-validation untuk membantu dalam mengukur performa model ML. Mengacu pada metrik coefficient of determination (R2) dan root mean square error (RMSE), kami menyimpulkan bahwa model AdaBoost regressor (ADA) merupakan model dengan performa prediksi terbaik dari eksperimen yang kami lakukan dari literatur untuk dataset senyawa benzimidazole. Keberhasilan model penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang kemampuan model ML untuk memprediksi penghambat korosi yang efektif.  

WSN menggunakan jaringan nirkabel untuk menghubungkan node sensor dan sink node. Node sensor bertugas mengumpulkan informasi dengan melakukan sensing terhadap target seperti panas, cahaya, dan suhu. Namun, node sensor memiliki keterbatasan dalam hal memori, sumber daya pengolahan, energi, dan masa pakai, yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan, termasuk network lifetime dan packet delivery ratio. Oleh karena itu, diperlukan protokol yang efektif untuk meningkatkan kinerja jaringan WSN. Salah satu penelitian untuk meningkatkan kinerja jaringan adalah menggunakan Shortest Geopath Routing (SGP) berbasis tetangga terdekat dan lokasi. Namun, SGP memiliki permasalahan seperti seringnya terjadi kongesti yang menyebabkan packet drop dan kegagalan pengiriman data saat terjadi Routing hole. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini melakukan protokol SGP dengan mekanisme Swing routing untuk meningkatkan kinerja jaringan WSN. Dalam mengatasi Routing hole, Swing routing Protocol juga melakukan pencarian jalur alternatif dengan memilih node berdasarkan lokasi koordinat terdekat dengan sink node. Hasil simulasi menggunakan simulator SIDnet-SWAN menunjukkan bahwa penggunaan Swing routing Protocol dapat mengurangi warning congestion dalam jaringan sebesar rata-rata 10 node, meningkatkan network lifetime sebesar 5.27% (14 menit), dan meningkatkan packet delivery ratio sebesar 8.27% dibandingkan dengan protokol SGP. Dalam penanganan Routing hole, Swing routing Protocol mendapatkan rata-rata packet delivery ratio sebesar 21.77% dibandingkan dengan protokol SGP.

Regional growth centers assume the ability to integrate as many development interests as possible among those with an interest in development. Thus, regional growth centers also mean qualitative development and/or growth. Theoretically and empirically, inclusive economic growth is closely related to regional development. The existence of sub-regions in Aceh needs special attention, in order to develop the concept of regions as centers of development. During the New Order era, the concept of regional development was apparently renewed.

In the development of the world, the manufacturing industry sector continues to develop every year, this results in increased competition in the business world, especially in the economic sector. Therefore, every country is required to be more advanced and developed so that the welfare of the population is evenly guaranteed. In the business world, if the business is growing, the competition between one company and another will increase tighter. To be able to compete with other companies, the company must be able to manage all assets owned and its obligations as much as possible so that the operational activities of the company can run well according to the original plan for the company to be established.

Industrial development by concentrating industries in a place, which is called an industrial area, is intended to suppress the spread of environmental impacts caused by industry. Another goal is that the presence of industry in the same place will have a double effect on society. However, these objectives must be followed by the fulfillment of strict criteria. These criteria start from the determination of land allocation for industrial estates, to the obligation to manage waste or environmental impacts caused. The industrial estate development policy must pay attention to environmental aspects, thus building an environmentally sound industrial estate.

<p>Pembangunan industri akan selalu disertai dengan berbagai macam perubahan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu<br />aspek yang terkena imbas dari adanya industri yaitu ekonomi. Jepara yang terkenal dengan kota ukir beberapa tahun terdapat<br />berbagai macam industri. Sejak tahun 2014 Kabupaten Jepara banyak dibangun industri berskala besar yaitu industri garmen<br />dan industri manufaktur. Salah satu desa yang terdapat industri besar yaitu Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan<br />Kabpaten Jepara. Desa Banyuputih setelah adanya industri PT Hwaseung Indonesia menjadi salah satu pusat ekonomi<br />wilayah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh keberadaan PT Hwaseung Indonesia terhadap<br />kondisi ekonomi masyarakat Desa Banyuputih terutama pada pendapatan dan kepemilkan aset. Penelitian ini menggunakan<br />pendekatan kuantitatif serta metode analisis deskriptif dan analisis regresi linier. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan<br />terdapat pengaruh yang diakibatkan industri terhadap pendapatan dan kepemilikan aset. Pengaruh terhadap pendapatan<br />sebesar 75,1% yaitu masyarakat mengalami peningkatan yang didapatkan dari perubahan mata pencaharian, munculnya<br />usaha sebagai fasilitas pendukung industri. Sementara pada kepemilikan aset pengaruhnya sebesar 71,2% dapat dilihat dari<br />perubahan rumah masyarakat dari yang semula semi permanen menjadi permanen, dahulu lantai satu sekarang menjadi<br />lantai dua.</p>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ratio legis dan kekuatan berlaku secara sosiologis (soziologische geltung) kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat narapidana korupsi dalam dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini penting dilakukan sebagai menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang untuk pembentukan produk hukum yang progresif, sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini mempunyai nilai kebaruan yakni mengkaji ratio legis dan kekuatan keberlakuan sosiologis pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini memiliki fokus kajian tentang ratio legis dan kekuatan berlaku secara sosiologis (soziologische geltung) kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat narapidana korupsi dalam dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, ratio legis kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam revisi undang-undang pemasyarakatan didasarkan pada beberapa alasan yaitu falsafah pemasyarakatan, hak untuk hidup bebas adalah satu-satunya hak yang hilang, masalah kepadatan di dalam Lapas dan kedudukan narapidana sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Kedua, kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam revisi undang-undang pemasyarakatan tidak memiliki kekuatan keberlakuan secara sosiologis (soziologische geltung) dan bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat yang menolak dengan tegas kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dan menginginkan adanya kebijakan khusus yang ketat terhadap persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.

Ultimum  remedium  sebagai  salah  satu  asas  dalam  hukum  pidana  memiliki kedudukan yang cukup signifikan mengingat asas merupakan pondasi. Ultimum remedium berarti hukum pidana sebagai obat terakhir atau the last resort. Di dalam ranah pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan penerapan ultimum remedium atau atas perkara tersebut hukum pidana merupakan obat terakhir karena tidak memungkinkan untuk dijatuhi hukuman yang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan asas ultimum remedium dalam hukum pidana dan mengetahui implementasi asas ultimum remedium terhadap tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  Putusan  No.  148/Pid.Sus/2020/PN.Smn dikaitkan  dengan  kedudukan  ultimum  remedium  dalam  penegakan  hukum  dan  tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan Kasus. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menelaah kenyataan atau keadaan hukum yang terjadi di lapangan kemudian dikaji atau dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan tertentu didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan penelitian - penelitian lainnya yang terkait dengan tema yang diangkat. Ultimum remedium dalam hukum  pidana bisa  berkedudukan  di  tingkatan sebelum ranah pengadilan. Atau, bisa juga berkedudukan di ranah pengadilan dalam konsep ketika upaya - upaya hukum sebelumnya yang sudah ditempuh tidak tercapai perdamaian antara pelaku tindak  pidana  dengan  korban.  Penggunaan  asas  ultimum  remedium  dalam  menjatuhkan putusan No. 148/Pid.Sus/2020/PN.Smn.  sudah tepat karena mengingat perkara tersebut sudah dalam ranah peradilan, sehingga hukum pidana adalah sebagai obat terakhir untuk mengadili Terdakwa. Namun, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan. 

Tujuan dari penelitian agar Mahkamah Agung baik Hakim maupun Peradilan di bawahnya bisa menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya tanpa ada intervensi dengan teori pendekatan islam. Kepercayaan publik atas penegakan hukum di Indonesia semakin menurun. Tidak sedikit jual beli perkara, persekongkolan antara sesama penegak hukum, pesanan untuk menetapkan siapa hakim yang mengadili perkara masih saja terjadi, baik di tingkat Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan kehakiman yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, salah satunya dikarenakan tidak adanya kewenangan untuk melakukan penyadapan atas hakim-hakim di jajaran Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2011 Tentang Komisi Yudisial. Oleh karena itu dalam hal ini kewenangan Komisi Yudisial selaku badan yang mengawasi sikap hakim di Indonesia perlu diperbaiki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research (penelitian pustaka). Hasil dari penelitian ini yaitu, harus ada regulasi tambahan terkait wewenang Komisi Yudisial. selain itu, Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap dengan  mengeluarkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang), penjatuhan sanksi hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum harus lebih berat dari pada masyarakat biasa, serta diperlukannya regulasi tentang hukuman tambahan berupa sanksi sosial atas tindak pidana yang mencederai penegakan hukuman di Indonesia.