This research aims to  analyze  the implementation of asset forfeiture resulting from criminal acts in Indonesia and compare it with implementation in Australia from a responsive legal perspective. The results of this comparison are expected to provide solutions to the problem of implementing asset forfeiture in Indonesia. This research needs to be discussed more because the practice of asset forfeiture in Indonesia cannot recover state financial losses. The research method used in this study is a normative juridical research method using legal comparisons. The novelty of this study is to compare the implementation of  non-conviction  based asset forfeiture  in Australia and add examples of criminal cases. This research concluded that the asset forfeiture with criminal forfeiture in Indonesia  implemented based on existing laws and regulations have not been able to accommodate the social needs of the community in the return of state financial losses, as practiced in Australia. Therefore, Indonesia needs to establish a law on  non-conviction based asset forfeiture  whose regulatory material refers to the 36 (thirty-six) key concepts of  non-conviction  based asset forfeiture.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia dan membandingkannya dengan pelaksanaan di Australia ditinjau dari perspektif hukum responsif. Hasil perbandingan ini diharapkan memberikan solusi atas permasalahan pelaksanaan perampasan aset di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia yang tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan perbandingan hukum. Kebaruan dari penelitian ini adalah dengan membandingkan pelaksanaan perampasan aset tanpa pemidanaan di Australia serta menambahkan contoh kasus tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perampasan aset dengan pemidanaan atau criminal forfeiture di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum dapat mengakomodir kebutuhan sosial masyarakat dalam pengembalian kerugian keuangan negara, sebagaimana dipraktikkan di Australia. Indonesia perlu membentuk suatu peraturan perundang-undangan perampasan aset tanpa pemidanaan yang materi pengaturannya mengacu pada 36 (tiga puluh enam) konsep kunci perampasan aset tanpa pemidanaan.  

This study aims to determine the security of cryptocurrency trading and the legal protection of cryptocurrencies in Indonesia. Provide education and information in an effort to minimize losses when making cryptocurrency investment transactions. This study uses a normative juridical research method and a statutory regulation approach by reviewing news and literature related to the problems of this research. The results of the research can be said that the legality of crypto assets has been regulated in Law No. 10 of 2011 concerning Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading directly by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) so that its legality can be accounted for.  However, security in cryptocurrency transactions is still minimal because cyber crimes such as hacking, scamming and phishing are still common. Therefore, the novelty of this research is an explanation that cryptocurrency investor customers must choose crypto assets that have been registered by Bappebti and crypto investor customers are required to use a cryptocurrency exchange platform that has an operational permit from Bappebti in order to reduce the risk of crypto investor customers experiencing losses caused by the platform cryptocurrency exchanges and crypto assets that are not licensed by Bappebti.Penelitian ini berutujuan untuk mengetahui keamanan trading cryptocurrency dan perlindungan hukum cryptocurrency di Indonesia. Memberikan edukasi dan informasi guna upaya meminimalisir kerugian saat melakukan transaksi investasi cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji berita dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa aset crypto telah diatur legalitasnya dalam Undang-Undang   No 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang secara langsung diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sehingga legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Namun keamanan dalam bertransaksi cryptocurrency masih minim karena kejahatan cyber seperti hacking, scamming dan, phising masih sering terjadi. Oleh karena itu kebaharuan dari peneliitan ini berupa penjelasan bahwa nasabah investor cryptocurrency harus memilih aset crypto yang telah terdaftar oleh Bappebti dan nasabah investor crypto diwajibkan untuk menggunakan platform cryptocurrency exchange yang telah mendapat izin operasional dari Bappebti guna mengurangi resiko nasabah investor crypto mengalami kerugian yang diakibatkan oleh platform cryptocurrency exchange dan aset crypto yang tidak memiliki izin Bappebti.    

ABSTRACT  This study aims to determine the effect of DAU on Economic Growth with Capital Expenditure as a mediating variable related to the effect of DAU on Economic Growth. The research population is the Regency/City in Central Java. The research data were collected using the documentation method available at the Central Statistics Agency. The Sampling Technique uses the Saturated Sampling Technique, which means that the entire population is taken as a sample, as many as 35 districts/cities. Data analysis uses path analysis which includes the 1st path regression equation and 2nd path regression equation. Hypothesis testing using t test. The results of hypothesis testing show that: 1) DAU has an effect on Capital Expenditures; 2) DAU has no effect on Economic Growth; and 3) Capital Expenditure has no effect on Economic Growth; and 4) Capital Expenditure is not a mediating variable related to the effect of DAU on Economic Growth.  Keywords:           DAU, Capital Expenditure, Economic Growth, Mediation Variables, Path Analysis

Keputusan pembelian merupakan proses integrasi yang digunakan untuk mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu di antaranya. Jika konsumen mempunyai pilihan antara melakukan pembelian dan tidak melakukan pembelian, maka kosumen tersebut berada dalam posisi untuk mengambil keputusan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, harga dan kuepasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan . Penelitian ini menggunakan metode survey terhadap konsumen yang menggunakan jasa di Andhika Barokah Bengkel Semarang pada saat penelitian berlangsung dengan jumlah sebesar 96 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda, dimana sebelumnya dilakukan terlebih dahulu uji validitas, uji reliabilitas serta uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas, yaitu kualitas pelanggan (X1), harga (x2) dan kepuasan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y) secara parsial maupun stimultan (bersama-sama). Berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,708 yang artinya 70,8 persen variabel loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelanggan (X1), harga (x2) dan kepuasan (X3) sedangkan sisanya sebesar 29,2 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

This study aims to examine the criminal law provisions governing the arrest of Ananda Badudu as a crowdfunding-based fundraiser, as well as the criminal law defenses for Ananda Badudu as a crowdfunding-based fundraiser. The novelty of this study is to analyze the legal protection of the Anand Badudu case as a fundraiser on student protest in 2019. This study was conducted utilizing a normative legal approach. The result of this research are: The arrest of Ananda Badudu by the police was an arbitrary act as it was not in accordance with the provision contained therein The Code of Criminal Procedure as well as the Chief of Police Regulation that has resulted in a violation of human rights. That act alone is considered arbitrary and Ananda Badudu must get legal protection in accordance with the laws and regulations. One of the grounds why legal protection must be pledged is to create legal certainty.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai ketentuan hukum pidana tentang penangkapan Ananda Badudu sebagai penggalang donasi berbasis crowdfunding dan mengkaji tentang perlindungan hukum pidana terhadap Ananda Badudu sebagai penggalangan donasi berbasis crowdfunding. Kebaharuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum kasus Ananda Badudu sebagai fundraiser dalam kegiatan crowdfunding pada aksi mahasiswa tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Ananda Badudu tidak sesuai dengan prosedur yang sudah diatur di dalam undang-undang baik di dalam KUHAP maupun Perkapolri, sehingga menyebabkan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan perbuatan sewenang-wenang serta Ananda Badudu harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan mengapa perlindungan hukum harus diberikan ialah agar menciptakan suatu kepastian hukum.      

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan pengimplementasian bauran pemasaran yang dilakukan usaha produksi kuliner Anugerah Cake Pati.Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian informan didasarkan pada Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Sehingga total informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang (1 pemilik, 2 karyawan, dan 2 konsumen). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber, Triangulasi metode (wawancara, observasi, dan dokumentasi) dan Triangulasi waktu.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan Usaha Anugerah Cake menggunakan 4P (Product, Price, Promotion, Place). Produk yang dijual Anugerah Cake menggunakan bahan yang berkualitas dan lebih unggul dibandingkan kompetitor lain yang sejenis. Harga yang ditetapkan cukup terjangkau dari hasil produk yang dihasilkan. Promosinya melalui sosial media facebook dan whatsapp serta dari mulut ke mulut. Lokasi usahanya sudah cukup strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Untuk mempertahankan volume penjualannya, Anugerah Cake mengutamakan promosi dan kualitas produknya.

Personal branding  dilakukan sebagai salah satu strategi komunikasi untuk menanamkan persepsi positif seseorang kepada publik. Personal branding juga dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui media sosial. Seorang Selebgram perlu memiliki personal branding yang kuat untuk membedakannya dengan Selebgram lain. Salah satu Selebgram Tik Tok yaitu Clara dengan akun Tik Tok @clarayaaaa_. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana personal branding yang dilakukan Clara dalam media sosial Tik Tok. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Selebgram memiliki ciri khas yang sesuai dengan ambisi pribadi yaitu membuat konten Tik Tok untuk memberi inspirasi dalam berpakaian  kepada pengikutnya. Berikutnya, Clara juga relevan,berhasil menjadi sesuatu orang yang dibutuhkan dianggap penting untuk dijadikan referensi dan inspirasi dalam berpakaian. Dan Clara pun konsisten dengan fokus pada satu bidang , berpengalaman, dan profesional termasuk membuat perbaikan diri jika mendapat kritik atau evaluasi.

Street vendors are one of Indonesia's assets that are of concern to the government related to local regulations regarding their arrangement. The purpose of the study was to determine the type of street vendor business market in the Kodam V Brawijaya Field, the daily turnover obtained by traders and to analyze the business market using SWOT. This analysis was carried out with a descriptive qualitative approach, in which the researcher systematically compiled the data obtained based on the results of interviews and group discussions. the results of the research and analysis that have been carried out, it can be concluded that in reality street vendors in the Field Kodam V Brawijaya grow and develop independently, so that the arrangement of street vendors needs local government support through regulatory strategies related to structuring and empowerment whose implementation needs to be stricter to minimize weaknesses by taking advantage of opportunities the resources that exist in the PKLi itself

Return on Equity Ratio yang biasanya disingkat dengan ROE adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut Return on assets (ROA) adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Economic Value Added adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. Kinerja keuangan adalah prestasi keuangan yang tergambar dalam laporan keuangan Perusahaan yaitu neraca, laba-rugi, dan kinerja keuangan menggambarkan usaha Perusahaan (operation income).
            Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:  Bagaimana perhitungan Return On Equity (ROE) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Perusahaan PDAM Kabupaten Majene, Bagaimana perhitungan Return On Asset (ROA) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Perusahaan PDAM Kabupaten Majene, Bagaimana perhitungan EVA (Economic Value Added) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Perusahaan PDAM Kabupaten Majene.
            Hasil kesimpulan sebagai berikut : ROE (Return On Equity) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada  Kantor PDAM Kabupaten Majene dengan nilai  angka-angka nilai rasio sebesar 6,23%, ROA (Return On Assets) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada  Kantor PDAM Kabupaten Majene dengan untuk mengukur kinerja nilai persentase terendah sebesar 5,77%, EVA (Economic Value Added) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Kantor PDAM Kabupaten Majene nilai persentase tertinggi sebesar 22,7%.

Program bantuan adalah salah satu jalan yang diberikan pemerintah untuk penanggulangan masalah kemerosotan ekonomi pada pedagang yang disebabkan karena virus covid-19 yang menjalar di Indonesia menyebabkan jarang ada pelanggan untuk membeli sesuatu bahan atau produk ke pasar, bermaksud agar bisa memenuhi kebutuhan pedagang  yang mempunyai ekonomi yang lemah dan meningkatkan kehidupan pedagang dengan menerima program bantuan. Proses untuk menentukan penerima program bantuan di pasar masih menggunakan cara yang masih manual dengan menulis formulir dalam wujud kertas yang sudah dibagikan, perhitungan matematis skor pun masih dilakukan secara manual dan dipindah ke format excel dari hasil seleksi yang sudah didata, hal ini hanya membuat lebih banyak peluang terjadinya error dan memperlambat performa para petugas pasar. Sering kali terjadi miskomunikasi penyaluran bantuan yang menjadi rumit, atau berkurangnya jumlah nominal, sehingga terjadi kesalah pahaman antar masyarakat. Metode Simple Additive Weighting (SAW) membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan. Untuk penyelesaian masalah ini, penulis menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk mendapatkan penilaian kriteria majemuk dan lengkap.
Kata Kunci: SPK, COVID 19, Bantuan, Metode SAW.