This study aims to examine the company's liability from a legal point of view for the cancellation of a certain time work agreement during the covid-19 pandemic. This study uses a normative juridical research method. Based on Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters, the spread of Covid-19 is designated as a National Disaster. This is also guided by Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases and Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The cancellation of a certain time work agreement as a result of the CoviD-19 pandemic, namely termination of employment by employers during the Covid 19 pandemic. The Covid 19 pandemic is used as a Force Majeure reason for employers to terminate employment. Force Majeure can legally be used as an excuse by business actors to lay off their workers. This is as stated in Article 164 Paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban perusahaan jika ditinjau dari segi hukum atas terjadinya pembatalan perjanjian kerja waktu tertentu di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Hal ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pandemi Covid-19, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha pada masa pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 dijadikan alasan force majeure bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Force Majeure secara sah dapat dijadikan alasan oleh para pelaku usaha untuk melakukan PHK kepada pekerjanya. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  

<p><em>This study aims to examine whether the information of cash flows reflected in Cash flow ratio used by investors to make investment decision, reflected in trade volume activity and the companies stock return. Multiple regression analysis is used to examine the data on the companies listed into LQ 45 index for period 2017 - 2019. The result reveals that cash flow return on asset disclosure markedly affected the trading volume activity and trading volume activity disclosure markedly affected the stock return. This implies that investors took into cash flow return on asset ratio in their decision making. On the other side, the study cannot prove the association of other independent variables affected to the investor into investment decision making. </em></p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah informasi arus kas yang tercermin pada rasio arus kas digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan investasi yang tercermin pada volume perdagangan saham dan return saham. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan yang selalu masuk dalam indeks LQ 45 periode 2017 -2019. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa <em>cash flow return on asset</em> berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham dan volume perdagangan saham berpengaruh signifikan terhadap <em>return</em> saham. Hal ini menandakan bahwa investor mempertimbangkan informasi arus kas pada rasio <em>cash flow return on asset</em> untuk membuat keputusan investasi. Sedangkan variabel bebas lainnya tidak terbukti mempengaruhi investor dalam menentukan kegiatan investasinya.</p>

This article aims to examine the importance of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare and examine the form of responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare. Land registration has a high urgency because it is one of the elements in supporting the welfare of the people. This welfare is related to legal certainty and the fulfillment of governance needs which is manifested in guaranteeing legal protection for land management. However, there are still various problems related to land registration, especially in the era of disruption that demands optimization of technology. Therefore, changes are needed with responsive land registration as a solution. This article includes normative legal research with a statutory and conceptual approach. The urgency is to show a prescriptive on what should be applied to the legal issues under study, especially finding a form of land registration that is responsive in the era of disruption. The results show: (i) The urgency of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare is that there are still land conflicts, the need for an efficient land registration mechanism and maximizing technology; (ii) Responsive forms of land registration in the era of disruption to support people's welfare are realized by: efficiency of land registration by means of information technology, optimization of responsive land registration by expanding community participation facilities, and accountability of land registration by revitalizing land stakeholders.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji  pentingnya mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat, dan mengkaji tentang bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat. Pendaftaran tanah penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum pengelolaan tanah. Masih terdapat permasalahan pendaftaran tanah pada era disrupsi yang menuntut optimalisasi teknologi menghadapi perubahan. Diperlukan perubahan pendaftaran tanah responsif sebagai jalan keluar. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, analisis deduktif dengan pendekatan perundangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: urgensi mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat adalah maraknya konflik pertanahan, kebutuhan mekanisme pendaftaran tanah yang efisien dan memaksimalkan teknologi;   bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi diwujudkan dengan efisiensi pendaftaran tanah dengan teknologi informasi, optimalisasi pendaftaran tanah responsif dengan memperluas partisipasi masyarakat, akuntabilitas pendaftaran tanah dengan revitalisasi stakeholder pertanahan.      

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan business judgment rule dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan doktrin business judgment rule dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan terjadi pada tingkat pemeriksaan di Mahkamah Agung (judex juris). Dalam pertimbangannya, apa yang dilakukan oleh Karen Agustiawan tidak keluar dari ranah business judgment rule, ditandai dengan tidak adanya kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja.  This study aims to examine and analyze the application of the business judgment rule in the corruption case of Karen Agustiawan. This research is descriptive with normative juridical type. The approach used is the approach laws and regulations (statute approach) and case approach using secondary data which was analyzed qualitatively. The results of this study show the application of the business judgment rule doctrine in the corruption case of Karen Agustiawan occurred at the examination level at the Supreme Court (judex juris). In her judgment, what Karen Agustiawan did was not outside the realm of the business judgment rule, marked by the absence of fraud, conflict of interest, unlawful acts, and intentional mistakes.  

Penulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai realisasi penggunaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai manifestasi Asas Kecermatan dalam Batu Uji terhadap KTUN. Latar belakang dari penulisan ini adalah terkait peran AUPB sebagai Batu Uji KTUN yang sudah diterapkan di ruang lingkup PTUN, namun belum secara spesifik menjelaskan mengenai realisasi bentuk dari AUPB. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis dan mengkritisi terhadap pelaksanaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai manifestasi dari Asas Kecermatan dalam KTUN. Penulisan ini akan melengkapi penulisan sebelumnya, kelebihan penelitian ini adalah secara spesifik membahas Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai realisasi dari Asas Kecermatan yang merupakan bagian dari AUPB, serta peran dan kedudukan Verifikasi Manual sebagai Batu Uji dalam KTUN. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penggunaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai batu uji KTUN berperan dalam memberikan jaminan agar setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi tidak hanya sejalan dengan hukum yang berlaku, tetapi juga sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga mampu mewujudkan keadilan yang sebenar benarnya, berdasarkan fakta yang sesungguhnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaktepatan putusan pengadilan perkara PT. AJS dengan terdakwa Benny Tjoktosaputro sebagai tindak pidana korupsi. Fokus kajian diarahkan kepada fakta hukum yang dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukum hakim terkait unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Riset ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara a quo lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana pasar modal. Perampasan harta benda yang sebagian besar kepunyaan anak usaha PT. Hanson International Tbk dan harta benda terdakwa yang diperoleh sebelum keterlibatannya dalam perkara tersebut juga tidak tepat dan melanggar hak asasi manusia. Penetapan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 12.157.000.000.000 juga tidak dapat dipertanggungjawabkan.  The purpose of this study is to examine the inaccuracy of the court's verdict in the case of PT. AJS vs. defendant Benny Tjoktosaputro is a corruption case. The study's focus is on the legal facts established by the judge's legal consideration of the offense promulgated in Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Corruption. By making court judgments as of the primary source of law, this research is doctrinal legal research. The findings revealed that the defendant's acts should have been classified as a capital market offense.  Confiscation of property, most of which belongs to subsidiaries of PT. Hanson International Limited, as well as the defendant's property, acquired before his involvement in the case, is also unethical and in violation of human rights. The determination of IDR12,157,000,000,000 as state financial losses is also unreliable.  

The purpose of this study is to analyze the neutrality regulation of State Civil Servant (ASN) neutrality in the current regional elections is in effect and how the ideal form of ASN neutrality regulation in the regional elections is viewed from the study of the regional elections Law and other derivative rules as well as the theory of legal objectives. Several regulations, ranging from laws and government law to joint decrees involving several ministries and institutions, were issued in order to limit the space for movement and ensure the neutrality of ASN is maintained in the implementation of regional elections. This research is expected to be able to find the ideal setting regarding ASN Neutrality in regional elections by analyzing several applicable regulations. This study uses a normative juridical approach by using secondary data through the study of legislation and literature searches. This research has a novel perspective, namely trying to find the ideal form of regulation of ASN neutrality in the regional elections in terms of several applicable laws and theories of legal objectives. The results of this study conclude that the neutrality of ASN in the regional elections is regulated by the ASN Law, Regional Elections Law, Government Law Discipline of Civil Servants, Government Law for the Development of Corps Spirit, and Code of Ethics for Civil Servants, Circular Letter of KASN, Circular Letter of Menpan-RB, and Joint Decrees of 5 Ministers/Heads of Institutions. In addition, it is necessary to reposition the ASN neutrality rules under one legal umbrella, namely the KASN Regulations.  Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yang berlaku saat ini dan bagaimana bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari kajian pada UU Pilkada dan aturan turunan lainnya serta teori tujuan hukum. Beberapa regulasi mulai dari UU, PP, sampai dengan Keputusan Bersama yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga diterbitkan dalam rangka membatasi ruang gerak dan menjamin netralitas ASN tetap terjaga dalam penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengaturan ideal terkait Netralitas ASN dalam Pilkada dengan menganalisa beberapa regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi perundang-undangan dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaruan perspektif yaitu berusaha menemukan bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari beberapa perundang-undangan yang berlaku dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, netralitas ASN dalam Pilkada diatur dalam UU ASN, UU Pilkada,   PP Disiplin PNS, PP Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS , SE KASN, SE Menpan-RB, dan Keputusan Bersama 5 Menteri/Kepala Lembaga. Selain itu perlu mendudukan ulang aturan Netralitas ASN dalam satu payung hukum yaitu dalam Peraturan KASN.  

This study aims to analyze the legal standing of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company and the legal liability of a notary whose deed of amendment to the company is not registered. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, in making a deed of establishment and changes to a limited liability company, the parties want to be protected and get legal certainty. This writing has urgency, namely whether or not the deed made by a Notary has been requested to change the deed to the Ministry of Law and Human Rights so that it cannot be approved by the Ministry of Law and Human Rights. This research method uses normative juridical research methods. This research has a new perspective because it analyzes the legal position of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company that is not registered with the Ministry of Law and Human Rights. The results of the study show that the Notary is responsible for compensating for losses by making a deed of the amendment, changing and correcting the registration data of a limited liability company when there is an error in data entry. The responsibility of a notary for a deed of change of a limited liability company that is not registered is that a notary can make a deed of confirmation or a deed of confirmation of the deed that is not requested, this is done if the shareholders feel they are not harmed due to negligence committed by the board of directors and carry out an inauguration or a deed of confirmation can be made and requested again.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum akta, perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan tanggung jawab hukum Notaris yang akta perubahan perseroan tidak terdaftar. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, pada proses pembuatan akta pendirian dan perubahan perseroan terbatas para penghadap ingin terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum. Penulisan ini memiliki urgensi yaitu keabsahan tidaknya akta yang dibuat Notaris tetapi tidak dimohonkan perubahan akta kepada Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak dapat persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mempunyai kebaruan pandangan sebab menganalisis kedudukan hukum akta perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris bertanggung jawab untuk mengganti kerugian melalui pembuatan akta perubahan, mengganti serta melakukan perbaikan pendaftaran perseroan terbatas jika terjadi kesalahan dalam penginputan data. Tanggung jawab Notaris atas akta perubahan Perseroan yang tidak didaftarkan ialah Notaris dapat membuat akta pengukuhan ataupun akta penegasan terhadap akta yang tidak dimohonkan, hal tersebut dilaksanakan jika pemegang saham merasa tidak dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan pihak direksi dan melakukan pengesahan atau akta penegasan yang dapat diolah dan dipermohonkan kembali.                                                                                          

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia, kerapkali menggunakan suatu instrumen sosial melalui media massa guna melakukan social framing sebagai wujud dari pola kinerja dari institusi penegak hukum sebagai wujud pelaksanaan fungsi pemerintahan. Penggunaan instrumen sosial berupa konferensi pers dalam mempertontonkan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) €”misalnya, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diandaikan begitu saja sebagai bagian dari upaya melakukan keterbukaan informasi publik, tanpa adanya instrumen hukum untuk menguji adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan keterlanggaran asas praduga tak bersalah. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara ilmiah proses social framing tersebut guna menunjukan adanya kesesatan berpikir (fallacy) dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, patutlah diajukan suatu perumusan masalah Aspek kepentingan apakah yang mendasari kegiatan konferensi pers dan operasi tangkap tangan tersebut melalui perspektif analisis wacana kritis dan trikotomi relasi? Penelitian fokus untuk membongkar aspek ideologis (kepentingan) dari tindakan dan/atau keputusan hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya upaya melakukan social framing melalui dominasi simbolik berupa tindakan konferensi pers dan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai reaksi atas social complaint berkaitan dengan penurunan pelemahan institusi KPK pasca amandemen.  The process of enforcing criminal law in Indonesia often uses a social instrument through mass media to carry out social framing as a manifestation of the performance pattern of law enforcement institutions as a form of implementing government functions. The use of social instruments in the form of press conferences in showing the results of the red-handed operation (RHO) €”for example, by the Corruption Eradication Commission (CEC) is assumed to be part of an effort to disclose public information, without any legal instruments to test for alleged violations of human rights and violations of the presumption of innocence. This research is important to examine scientifically the social framing process in order to show the existence of a fallacy in the law enforcement process. Therefore, it is appropriate to propose a formulation of the problem What are the aspects of interest that underlie the press conference activities and the red-handed operation (RHO) from the perspective of critical discourse analysis (CDA) and relationship trichotomy? The research focuses on dismantling the ideological aspects (interests) of legal actions and/or decisions in carrying out law enforcement functions. The results of this study indicate that there are efforts to carry out social framing through symbolic domination in the form ofpress conferences and red handed operation (RHO) as a reaction to social complaints related to the decline in the weakening of the KPK institution after the amendment  

<p><em>This study examines the impact of financial distress on the going concern audit opinion and the moderator variables of good corporate governance. The purpose of the study shows that the influence of financial difficulties on audit opinions going concern and GCG can moderate the relation of financial difficulties in the audit opinion going concern. The object of energy sector research in 2014 - 2020 with a sample count of 273 purposive samplings. The quantitative method with analysis test tool using WarpPLS 7.0. The results of the analysis of data obtained in this study, namely financial distress have a negative effect on audit opinion going concern, and the proportion of independent board of commissioners and managerial ownership is unable to moderate financial distress on the receipt of audit opinion going concern. However, audit committees and institutional holdings are able to weaken the relationship of financial distress to audit opinion going concern.</em></p><p><em>Studi ini mengkaji perihal pengaruh <em>financial distress </em>pada penerimaan opini audit <em>going concern</em> dengan variabel moderasi <em>good corporate governance</em>. Tujuan studi menunjukkan adanya dampak <em>financial distress </em>pada opini audit <em>going concern</em> serta GCG dapat memoderasi relasi <em>financial distress </em>terhadap opini audit <em>going concern</em>. Objek penelitian sektor energi tahun 2014 2020 dengan jumlah sampel 273 secara purposive sampling. Metode kuantitatif dengan alat uji analisis menggunakan WarpPLS 7.0. Hasil analisis data yang diperoleh pada penelitian ini, yaitu <em>financial distress </em>berpengaruh negatif pada opini audit <em>going concern</em> serta proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi <em>financial distress </em>pada penerimaan opini audit <em>going concern</em>. Namun, komite audit dan kepemilikan institusional mampu memperlemah hubungan <em>financial distress</em> pada opini audit <em>going concern</em>.  </em></p>