Money laundering is a crime that can result in significant losses for the state since it can impair the national economy or state finances through a variety of criminal behaviours, and it is also very harmful to community actions. This study intends to describe the government's efforts to combat money laundering in internet banking, specifically in the case of Bank Indonesia. This study uses normative legal research as an approach. The establishment of a Special Work Unit based on Bank Indonesia External Circular No. 11/31/DPNP of November 30, 2009, is the outcome of the implementation of the Money Laundering Law on the prevention of money laundering in the online banking system, according to the findings of the research. In addition, banks must also implement CDD and EDD policies. Customer Due Diligence (CDD) is a process by which the bank must identify, verify, and monitor transactions to ensure that they are in line with the customer's profile. Because there is a substantial danger of money laundering and terrorism funding in the bank's interaction with its customers, the bank must conduct an intensive CDD method called Enhanced Due Diligence (EDD). In the position as the executor of anti-tipping off, which means that in bank activities, especially in reporting suspicious financial transactions, the bank is obliged to keep the reporting information confidential to the customer concerned. An information management system that supports an effort to prevent money laundering crimes must be owned by banks to facilitate monitoring in order to analyze suspicious finances.Pencucian uang menjadi salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara karena dapat mengancam serta merugikan negara dengan meningkatnya berbagai tindakan ilegal, dan juga sangat merugikan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia menanggulangi money laundering dalam perbankan online. Studi hukum normatif digunakan sebagai metode dalam studi ini. Berdasarkan studi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa upaya Bank Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana money laundering dalam sistem perbankan online adalah dengan pembentukan suatu Unit Kerja Khusus berdasarkan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No.11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009. Selain itu bank juga harus menerapkan kebijakan CDD dan EDD. Customer Due Diligence (CDD) adalah proses dimana bank harus mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan profil nasabah. Karena adanya bahaya pencucian uang dan pendanaan terorisme yang cukup besar dalam interaksi bank dengan nasabahnya, bank harus melakukan metode CDD intensif yang disebut Enhanced Due Diligence (EDD). Dalam kedudukannya sebagai pelaksana anti tipping off, yang artinya dalam kegiatan bank khususnya dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, bank wajib merahasiakan keterangan pelaporan terhadap nasabah yang bersangkutan. Sistem manajemen informasi yang turut mendukung sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang harus dimiliki oleh perbankan sebagai sarana kemudahan dalam memantau dan menganalisis keuangan yang mancurigakan.    

Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan hubungan antara para pihak dalam P2P Lending, tanggung jawab para pihak dan perlindungan konsumen dalam risiko gagal bayar, serta penjelasan mengenai P2P Lending ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yang menjadi bahan dari penelitian normatif adalah data sekunder atau bahan pustaka. Artikel ini juga menjelaskan skema P2P Lending secara umum, peraturan-peraturan P2P Lending di Indonesia, risiko gagal bayar dan perlindungan konsumen, serta P2P Lending ilegal. Berdasarkan penelitian ini didapati fakta terdapat hubungan kuasa, perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian kerjasama diantara para pihak dalam P2P Lending. Risiko gagal bayar dapat menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman maupun penyelenggara P2P Lending, tergantung dari alasan mengapa gagal bayar tersebut terjadi. Perusahaan penyelenggara P2P Lending yang legal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tunduk pada peraturan-peraturan OJK, sedangkan P2P Lending ilegal tidak tunduk pada peraturan OJK. Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan pada P2P Lending ilegal adalah melanggar syarat subjektif sehingga dapat dimintakan pembatalannya di pengadilan negeri.  This article aims to describe the legal relationship between the parties in P2P the responsibilities of the parties and consumer protection in the risk of default, and an explanation of illegal P2P Lending. This research uses normative legal research as the research method. The author will conduct research limited to library materials only. This article also describes P2P Lending schemes in general, P2P Lending regulations in Indonesia, risk of default and consumer protection, as well as illegal P2P Lending. Based on this research, it was found that there are the power of attorney relations, loan agreements, and cooperation agreements between parties of P2P Lending. The risk of default can be the responsibility of either the lender or P2P Lending provider, depending on the reason why the default has occurred. Legal P2P Lending companies are supervised by the Financial Services Authority (OJK) and shall comply with OJK regulations, while illegal P2P Lending is not subject to OJK regulations. The loan agreement that has been made on illegal P2P Lending violates subjective conditions of agreement so that a party could ask for the cancelation of the agreement at court.  

<p>Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh iklim organisasi, kepemimpinan transformasional, <em>knowledge sharing</em> terhadap perilaku kerja inovatif dengan <em>employee engagement</em> sebagai variabel intervening. Jumlah sampel sebanyak 114 pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang ditentukan dengan metode proporsional random sampling. Metode   pengumpulan   data   dalam   penelitian   ini   mengunakan kuesioner.Metode   analisis   data   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah regresi linier berganda dan analisis jalur.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <em>knowledge sharing</em> dan <em>employee engagement</em> berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif. Sedangkan iklim organisasi dan kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif. Iklim organisasi dan <em>knowledge sharing</em> berpengaruh signifikan terhadap <em>employee engagement</em>. Kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh signifikan terhadap <em>employee engagement.</em></p><p>  </p><p>The purpose of this research is to study the influence of the organization climate, transformational leadership, knowledge sharing to the innovative work behavior with employee engagement as intervening variable. The number of respondent is 114 auditor at The Audit Board of The Republic of Indonesia, Regional Office in Central Java Province determinated through proporsional random sampling method. The data collection method in this study used a questionnaire. The data analysis method used in this research is multiple linear regression and path analysis. This result from this research indicates that knowledge sharing and employee engagement influential significantly to the innovative work behavior. While it was found that the organization climate and transformational leadership not significantly to innovative behavior The organization climate and knowledge sharing influential significantly to the employee engagement. Transformational leadership has not significantly to employee engagement.<em></em></p>

<p><em>The purpose of this study is to analyze the effect of liquidity, capital adequacy, GCG and Firm Size on firm value with profitability as an intervening variable in publicly traded banking companies listed on the IDX for the 2016-2019 period. The sampling technique used was purposive sampling. This study uses a SEM (Structural Equation Modeling. The results of this study indicate that liquidity, capital adequacy, GCG, firm size and ROA have no effect on firm value. This research also shows that there is no influence between liquidity, capital adequacy, GCG and firm size on profitability. Profitability is able to mediate LDR and GCG on firm value, while profitability is unable to mediate the influence of NPL, CAR and Firm Size. </em></p><p>Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh likuiditas, kecukupan modal, GCG dan <em>Firm Size</em> terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan perbankan <em>go public</em> yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah <em>purposive sampling</em>. Penelitian ini menggunakan alat analisis SEM (<em>Structural Equation Modeling) </em>Hasil penelitian ini menunjukan bahwa likuiditas, kecukupan modal, GCG, <em>firm size</em> dan ROA tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penilitian ini juga menunjukkan tidak ada pengaruh antara likuiditas, kecukupan modal, GCG dan <em>firm size</em> terhadap profitabilitas. Profitabilitas mampu memediasi LDR dan GCG terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas tidak mampu memediasi pengaruh NPL, CAR dan Firm Size.</p>

This study aims to determine the role of an advocate organization, in this case: The Indonesian Advocates Association (Peradi) in maintaining the dignity of its advocates who are addressing the law. Sociologically, the advocate profession is a free and independent profession and is responsible for law enforcement. However, juridically, because advocates are "law enforcers", as regulated in Article 5 paragraph 1 of the Advocate Act Number 18/2003, they are obliged to carry out their professional duties to defend cases that are their responsibility by adhering to the professional code of ethics. and laws and regulations. The approach used in this study is a normative juridical approach. This is clearly and evidently regulated in Article 15 of the Advocate Act Number 18/2003. The Indonesian Advocates Association Organization (Peradi) is expected to always be present in maintaining the advocate profession, especially in relation to the Immunity Rights of its advocates. The role of the Advocate organization of the Indonesian Advocates Association (Peradi) must be optimal in maintaining the dignity and prestige of Advocates who are in conflict with the law so that its Advocates are more competent in handling cases.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan Organisasi Advokat dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dalam menjaga marwah dan martabat Advokat yang berhadapan dengan hukum. Secara sosiologis, profesi Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Namun, secara yuridis, karena Advokat merupakan penegak hukum , sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maka berkewajiban untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut secara terang dan jelas diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Pendekatan   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   pendekatan   yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa organisasi profesi hadir dalam menjaga profesi Advokat khususnya terkait dengan hak imunitas Advokat. Peranan Organisasi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) harus optimal dalam menjaga marwah dan martabat Advokat yang berhadapan dengan hukum agar para anggotanya lebih berkompeten dalam penanganan perkara.

<p><em>This research aims to analyze the effect of Capital Structure on Stock Return with Risk Management and Total Management Efficiency as Intervening Variables so that it aims to determine the factors influencing Stock Return that investors need to pay attention to in determining their investment decisions.  The population used in this study are banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange which are included in the Infobank15 index for the period July-December 2019. The sampling technique used is purposive sampling.  The analytical tool used is SPSS Version 25.  The results of this research indicate that the Stock Return is only able to be significantly influenced by Total Management Efficiency. The Capital Structure is not able to significantly influence Risk Management, but is able to significantly influence Total Management Efficiency. The intervening variables of Risk Management and Total Management Efficiency are both unable to mediate the relationship between Capital Structure and Stock Return.</em></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Struktur Modal terhadap <em>Return</em><em> </em>Saham dengan Manajemen Risiko dan Total Efisiensi Manajemen sebagai <em>Intervening Variable</em> sehingga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pengaruh <em>Return</em><em> </em>Saham yang perlu diperhatikan investor untuk menentukan keputusan investasinya.  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam indeks Infobank15 periode Juli-Desember 2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu <em>purposive sampling</em><em>. </em>Alat analisis yang digunakan adalah SPSS Versi 25.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <em>Return</em><em> </em>Saham hanya mampu dipengaruhi secara signifikan oleh Total Efisiensi Manajemen. Struktur Modal tidak mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap Manajemen Risiko, tetapi mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap Total Efisensi Manajemen. Variabel intervening Manajemen Risiko dan Total Efisiensi Manajemen keduanya tidak mampu memediasi hubungan antara Struktur Modal dan <em>Return</em><em> </em>Saham.</em></p>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut efektivitas pemasangan sistem barcode dalam pengamanan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Perkembangan ini mempengaruhi Notaris untuk memasang keamanan akta autentik tersebut dengan sistem barcode. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terkait perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta autentik terhadap pemalsuan akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder melalui studi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian ini memiliki kebaharuan perspektif karena menganalisis efektif atau tidak pemasangan barcode dalam akta autentik dan akibat hukum dari pemasangan barcode dalam akta autentik yang mempunyai pembuktian yang sempurna. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemasangan barcode pada akta autentik yang dibuat Notaris adalah efektif karena barcode berisikan data akta yang disimpan ke penyimpanan berbentuk awan. Barcode yang terpasang di akta autentik tersebut, dapat menghindari pemalsuan akta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan membantu pihak yang berkepentingan memverifikasi suatu akta dengan cepat dan tepat. Pemasangan barcode pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak mengurangi unsur-unsur yang ada pada ketentuan peraturan perundang-undangan asalkan harus memenuhi semua yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.  This study further examines the effectiveness of the barcode system installation in securing the authenticity of the authentic deed made by a notary. This development affects notaries to install the security of the authentic deed with a barcode system. This research is expected to provide a solution related to legal protection and certainty for interested parties in authentic deeds against deed forgery. This study uses a normative juridical method, the approach used is a statute approach. The source of data in this study is secondary data with primary and secondary materials. This research is using qualitative data analysis methods, which is a research method that produces descriptive data. . This research has a new perspective because it analyzes the effectiveness or not of installing barcodes in authentic deeds and the legal consequences of installing barcodes in authentic deeds that have perfect proof. The results of this study can be concluded that the installation of a barcode on an authentic deed made by a Notary is effective because the barcode contains deed data that is stored in cloud storage. The barcode attached to the authentic deed can prevent falsification of the deed by irresponsible parties and assist interested parties in verifying a deed quickly and accurately The installation of a barcode on an authentic deed made by a Notary does not reduce the elements contained in the provisions of the laws and regulations that must meet all the requirements of the laws and regulations.

<p><em><span>This reserach aims to optimize employee performance by analyzing the influence of work period and perceived external prestige on employee performance with affective commitment as moderating variable. The research sample was 53 employees. Research data processing by smartPLS analysis version 3.2.8. The analytical tools used are construct validity and reliability, discriminant validity test, cross loading test, R-square test, total effect test, relevant predictive test, fit model test and path coefficient test for hypothesis testing. In the R-square test, 85.9% of employee performance variables are influenced by work period and perceived external prestige. The results of research data processing show that the value of work period hypothesis testing and perceived external prestige on employee performance is significant positive then the hypothesis is accepted, affective commitment weakens the relationship between work period and employee performance, and affective commitment strengthens the moderation relationship between perceived external prestige and employee performance</span></em></p><p>Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana mengoptimalkan kinerja karyawan dengan menganalisis Pengaruh Masa Kerja dan Perceived External Prestige terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen Afektif Sebagai Variabel Moderating. Sampel penelitian sebanyak 53 karyawan. Pengolahan data penelitian menggunakan analisa smartPLS versi 3.2.8. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dan realibilitas konstruk, uji validitas diskriminan, uji cross loading, uji R-square, uji pengaruh total, uji predictive relevan, uji model fit dan uji koefisien jalur untuk pengujian hipotesis. Pada pengujian R-square sebesar 85,9% variabel kinerja karyawan dipengaruhi oleh masa kerja dan perceived external prestige. Hasil pengolahan data penelitian menunjukkan nilai pengujian hipotesis masa kerja dan perceived external prestige terhadap kinerja karyawan adalah positif signifikan sehingga hipotesis diterima, komitmen afektif memperlemah hubungan masa kerja terhadap kinerja karyawan, dan komitmen afektif memperkuat hubungan moderasi antara perceived external prestige terhadap kinerja karyawan.</p><p><em><br /></em></p>

<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penggunaan sistem informasi (GeoKKP) terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel moderator di bagian pelayanan pengukuran Kantor Pertanahan Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatori untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antar variabel. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penerapan SOP dan penggunaan sistem informasi, variabel terikat adalah kinerja pegawai, dan variabel moderator adalah motivasi kerja.  Data penelitian ini menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada seluruh pegawai bagian pengukuran yaitu Seksi Survei dan Pemetaan dengan jumlah 44 orang. Pengujian hipotesis menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS.  Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan SOP berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan penggunaan sistem informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil lain yang didapatkan yaitu motivasi kerja tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan SOP dan penggunaan sistem informasi terhadap kinerja pegawai bagian pelayanan pengukuran Kantor Pertanahan Kota Semarang.</p><p><em>This study aimed to determine the effect of the application of Standard Operating Procedures (SOP) and the use of information systems (GeoKKP) on employee performance with work motivation as a moderator variable in the measurement service section of the Semarang City Land Office. The study is quantitative research with an explanatory method to explain the relationship and influence between variables. The independent variable in this study is the application of SOPs and the use of information systems, the dependent variable is employee performance, and the moderator variable is work motivation. The data of this study used primary data with the data collection method using a questionnaire. Questionnaires were distributed to all employees of the measurement division, namely the Survey and Mapping Section, with a total of 44 people. Hypothesis testing using the Structural Equation Model (SEM) method with the help of SmartPLS software. The results of this study prove that the application of SOPs has a significant effect on employee performance. In contrast, using information systems has no significant effect on employee performance. Another result obtained is that work motivation cannot moderate the effect of implementing SOPs and the use of information systems on the performance of employees in the measurement service section of the Semarang City Land Office.</em></p>

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis politik hukum terhadap pembangunan untuk kepentingan umum atas tanah abrasi pasca hadirnya undang-undang yang memuat peraturan tentang cipta kerja. Berbagai macam pendekatan seperti pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual menjadi instrument pada jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Penemuan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa telah ditambahkan kepentingan umum seperti halnya termaktub dalam pasal yang mengatur tentang pengadaan tanah sebanyak 6 (enam) kegiatan meliputi kawasan industri, ekonomi khusus, pariwisata, ketahanan pangan, industri gas, industri minyak, dan pengembangan teknologi. Hapusnya hak atas tanah karena tanah musnah bersamaan dengan pemberian kesempatan kepada pemegang kuasa atas tanah untuk perlu membangun kembali dan merevitalisasi atas pendayagunaan tanah dan diatur di dalamnya tentang pihak lain yang dapat melakukan rekonstruksi dan revitalisasi berdasarkan pemberian dana kerohiman pada kuasa atas tanah atau kuasa pendayagunaan. Adanya perubahan-perubahan tersebut diatas akan menjadi sebuah langkah lebih dekat demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran dalam pemberian kompensasi terhadap tanah musnah.  The purpose of this research is to analyze the legal politics of development in the public interest on abraded land after the presence of a law that contains regulations on work creation. Various approaches, such as the statutory and conceptual approach, become instruments for the type of normative juridical research that is used as a method in this research. The findings from the results of research conducted that public interest has been added as stated in the article that regulates land procurement as many as 6 (six) activities covering industrial areas, special economy, tourism, food security, gas industry, oil industry, and technology development. The abolition of land rights because the land is destroyed simultaneously with the opportunity for the holder of the power over the land to need to rebuild and revitalize the utilization of the land and it is regulated in it by other parties who can carry out reconstruction and revitalization based on the provision of spiritual funds to the power over land or the power of utilization. With the changes mentioned above, it is seen that it will be a step closer to the realization of justice, welfare, and prosperity in providing compensation for the destroyed land.