Common cold is an Upper Respiratory Tract Infection (URI) that often occurs in babies and children. The World Health Organization states that the incidence of URI in developing countries with under-five mortality rates above 40 per 1000 live births is 15% -20% per year at the age of under five. In Indonesia, 14% of under-five deaths are caused by the common cold. The prevalence of children under five getting the common cold in Indonesia is estimated at 3 to 6 times per year. Mitra's description showed that there was a high number of children aged 1-4 years who experienced the common cold in the last 3 months at the Setabelan Community Health Center, totaling 135 children. The aim of the activity is to increase parents' understanding and attitudes in dealing with children who suffer from the common cold. The method used was a lecture and discussion method using leaflet media accompanied by a demonstration of sputum removal techniques and evaluating community knowledge and understanding with pre-tests and post-tests carried out by the Setabelan Village community. The counseling received a positive response from the children's parents with an increase in post-test scores and the emergence of skills in sputum removal techniques.

Persaingan usaha yang semakin ketat membuat pelaku usaha bersaing untuk melakukan endorsement dengan memanfaatkan influencer namun terjadi beberapa kasus hukum yang melibatkan influencer karena mempromosikan produk yang dapat merugikan konsumen. Rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait influencer pelaku endorsement pada media sosial instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana tanggungjawab influencer pelaku endorsement pada media sosial dengan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terkait influencer pelaku endorsement pada media sosial instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana tanggungjawab influencer pelaku endorsement pada media sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dispesifikasikan dengan deskriptif analisis dan sampel purposive sampling berupa wawancara dengan influencer dan konsumen, pengumpulan data dengan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dan metode analisis data penelitian deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini, berdasarkan UUPK influencer tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena pertanggung jawaban sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha yang juga sebagai pelaku usaha periklanan yaitu pihak pengiklan sesuai Pasal 19 dan 20 UUPK. Influencer yang mengakibatkan kerugian pada konsumen melalui endorsement dapat dipidana dengan UU ITE yaitu Pasal 28 ayat 1 dengan ketentuan hukuman pidana Pasal 45A ayat 1 UU ITE.

The purpose of this study is to describe the fulfillment of the elements and legal considerations that must be made in implementing the concept of vicarious liability related to the extent to which an employer/employer can be held responsible for harmful actions committed by employees/employees. Vicarious liability is one of the concepts in civil law that regulates liability for substitutes carried out by other people. The concept of vicarious liability has been regulated in Article 1367 of the Civil Code. However, this article often creates misconceptions because there is no legal regulation that further regulates this concept. Therefore, there is a need for research that examines more deeply so that in the future this does not happen again. This study uses a normative juridical research method using two approaches, namely the statutory approach and the case approach. This study analyzes the criteria that must be met in the context of replacement accountability, which has not been explained in previous studies. The results of this study indicate that the law cannot absolutely categorize all employee actions as the responsibility of an employer. Therefore, to meet the criteria for applying Article 1367 of the Civil Code in a case, the injured party needs to prove that all of the criteria required in that article have been fully met.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan mengenai pemenuhan unsur-unsur serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus dilakukan dalam pengimplementasian konsep vicarious liability terkait dengan sejauh mana seorang majikan/pemberi kerja bisa bertanggung jawab atas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pegawai/penerima kerja. Vicarious liability merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata yang mengatur terkait dengan pertanggungjawaban pengganti yang dilakukan oleh orang lain. Konsep vicarious liability telah diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Namun pasal tersebut seringkali menimbulkan miskonsepsi karena tidak ada aturan hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai konsep tersebut. Oleh karenanya, perlu adanya penelitian yang mengkaji lebih dalam agar kedepannya hal tersebut tidak terjadi kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menganalisis mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam konteks pertanggungjawaban pengganti, dimana hal tersebut belum dijelaskan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hukum tidak bisa secara mutlak mengkategorikan seluruh perbuatan pegawai menjadi tanggung jawab dari seorang majikan. Oleh karenanya, untuk memenuhi kriteria diterapkannya Pasal 1367 KUHPerdata dalam sebuah perkara, pihak yang dirugikan perlu membuktikan bahwa seluruh kriteria yang disyaratkan dalam pasal tersebut telah seluruhnya terpenuhi.

The purpose of this research is to determine the legal consequences that can be borne by the giver of the name in the nominee agreement against defaulting paylater borrowers and the form of legal protection for the name giver in cases of default by paylater borrowers. The paylater payment method is a popular payment method in the community, but in its use abuse is often found, namely borrowing names, where borrowing names is done orally on the basis of trust which often results in default. This research uses normative legal research methods with the type of library research and uses statue approach and conceptual approach. The results of the study show that due to the insistence on norms, the legal consequences that arise are that the debtor or the party giving the name must be fully responsible if a default occurs by a third party, because the payment provider does not care who binds himself while the terms of the agreement are agreed, other than that the form Legal protection for lenders for the use of later payments is not specifically regulated in laws and regulations, while protection can be carried out, namely by holding amicable deliberations to ask for the fulfillment of obligations accompanied by compensation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang dapat ditanggung oleh pemberi nama dalam perjanjian pinjam nama terhadap peminjam paylater yang wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pemberi nama dalam kasus wanprestasi oleh peminjam paylater. Metode pembayaran paylater menjadi metode pembayaran yang popular dimasyarakat, tetapi dalam penggunaanya kerap kali ditemukan penyalahgunaan yakni terjadi pinjam nama penggunaan paylater, yang mana pinjam nama ini dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan yang tidak jarang menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan adalah debitur atau pihak pemberi nama harus bertanggung jawab penuh jika terjadi wanprestasi oleh pihak ketiga, karena pihak penyedia paylater tidak peduli dengan siapa mengikatkan diri selagi syarat dalam perjanjian terpenuhi, selain itu bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjam nama penggunaan paylater ini tidak secara khusus diatur dalam perundang-undangan, adapun perlindungan yang dapat dilakukan yakni dengan cara melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk meminta pemenuhan kewajiban disertai dengan ganti rugi.

Peralihan pembelajaran daring ke luring pasca pandemic membutuhkan penyesuaian diri yang baik. Adapun dampak dari pembelajaran daring menyebabkan perubahan di bidang pendidikan diantaranya terjadi pergeseran nilai-nilai  karakter. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi guru terhadap perubahan karakter sopan santun siswa pasca pembelajaran daring. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berupa wawancara. Subjek pada penelitian ini yakni 3 orang guru di SMA X. Kajian ini menemukan bahwa pendidikan karakter sopan-santun siswa yang terlihat di sekolah pasca pandemi covid-19 cukup memprihatinkan. Berdasarkan  pengamatan guru, ternyata cukup banyak bentuk perubahan  karakter sopan-santun yang terlihat saat di sekolah. (1) Bentuk perubahan karakter sopan santun seperti tidak menyapa ketika berpapasan dengan guru, berani menjawab ksaat dinasehati atau diberi teguran oleh guru, berbicara dengan nada yang cukup tinggi, tidak ramah dengan guru atau tenaga pendidik di sekolah; (2) Perubahan karakter dapat terjadi karena kurangnya pengawasan baik dari orang tua dan guru, perkembangan teknologi yang pesat dan pengaruh budaya luar; (3) Dampaknya adalah rasa ketidaknyamanan yang dirasakan baik dari guru atau lingkungan sekitar. Selain itu berpengaruh pada citra sekolah dan lain sebagainya; (4) Sejauh ini strategi yang dilakukan dari pihak guru maupun sekolah dalam menangani atau mengatasi perubahan karakter sopan santun yakni dengan diberikan peneguran/hukuman serta memberikan modeling atau contoh yang baik terkait perilaku sopan santun.

<p><strong><em>Abstract: </em></strong><em>This study aims to determine the effect of forgiveness therapy to increase self-acceptance and happiness in victims of divorced parents. This study used a quantitative experimental method with a pretest-posttest control group design involving 8 early adults with an age range of 20 to 30 years, which were divided into 2 (two) groups, namely 4 people in the experimental group and 4 people in the control group. Data were obtained through 2 scales, namely the self-acceptance scale and the happiness scale which were given before and after treatment in the form of forgiveness therapy. This study used the Mann Whitney test with a value of p=0.021 (p&lt;0.05) for self-acceptance and a value of p=0.020 (p&lt;0.05) for happiness. These results indicate that forgiveness therapy can significantly increase self-acceptance and happiness in victims of divorced parents.<br /></em><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Forgiveness Therapy, Happiness, Self Acceptance</em></p><p> </p><p><strong>Abstrak: </strong>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh <em>forgiveness therapy</em> untuk meningkatkan <em>self acceptance</em> dan <em>happiness</em> pada korban orang tua bercerai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen dengan desain penelitian <em>pretest-posttest control group design</em> yang melibatkan 8 orang dewasa awal dengan rentang usia 20 hingga 30 tahun, yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu 4 orang dalam kelompok eksperimen dan 4 orang dalam kelompok kontrol. Data diperoleh melalui 2 skala yaitu skala <em>self acceptance </em>dan skala <em>happiness </em>yang diberikan sebelum dan sesudah perlakuan berupa <em>forgiveness therapy</em>. Penelitian ini menggunakan uji <em>Mann Whitney</em> dengan nilai p=0,021 (p&lt;0,05) untuk <em>self acceptance </em>dan nilai p=0,020 (p&lt;0,05) untuk <em>happiness</em>. Hasil ini menunjukkan bahwa <em>forgiveness therapy</em> dapat meningkatkan <em>self acceptance</em> dan <em>happiness</em> pada korban orang tua bercerai secara signifikan.<br /><strong>Kata Kunci: </strong><em>Forgiveness Therapy</em>, <em>Happiness</em>, <em>Self Acceptance</em></p>

This article defines the process for developing a speaking syllabus for flight attendant school in a Flipped Learning Network (FLN), which increases student engagement and learning by assigning watching videos at home followed up in pre-teaching discussions, and requiring the students to work on live practices in face-to-face classroom activities. Considering that the syllabus is designed to develop the students' oral competence, the target speaking skill is aimed toward developing students' ability to engage in procedural communication in the workplace. Therefore, the topics/themes are chosen to meet the needs of flight attendants consistent with Project-Based Learning (PBL) by Forum Group Discussions (FGDs). In order to achieve this objective, the development of a syllabus begins with a need analysis, topic selection, syllabus prototype production, expert evaluation, and revision for the final product. The syllabus is organized such that the learning experience is explicitly stated for two formats: online meeting (through Google Classroom for the video analysis) as the lecture homework for pre-discussions followed by classroom face-to-face meeting (through FGDs with peers, individual work, and the teacher) to comprehend students' understanding though some units. Each unit has 2 (two) topics. Each topic consists of 60 (sixteen) minutes or 1 (one) meeting. This syllabus development is considered to be implemented in terms of  FLN for instructional activities in flight attendant school resulting higher-order thinking skills such as collaboration, design and problem solving as students tackle difficult problems, work in groups, research, and construct knowledge with the help of the teacher and peers.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode cerita gambar berbasis website interaktif terhadap kemampuan bahasa lisan dan budaya lokal bagi anak usia dini. Penelitian menggunakan mix-method dengan varian exploratory. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan dengan metode Research and Development (R&D) atau metode penelitian dan pengembanga. Prosedur penelitian pengembangan ini terdiri dari 10 langkah sebagai berikut: tahap I penelitian dan pengumpulan informasi, tahap II perencanaan dan pengumpulan data, tahap iii mengembangkan produk awal, tahap iv validasi produk, tahap v revisi produk tahap I, tahap VI uji coba terbatas, tahap vii revisi produk tahap II, tahap viii uji coba lapangan, tahap IX penyempurnaan produk akhir, tahap X diseminasi. Uji efektivitas dalam penelitian menggunakan penelitian Quasy Experiment, yaitu jenis penelitian yang memberikan perlakuan (eksperimen) dengan menggunakan kelompok perlakuan dan kelompok pembanding. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa teknik deskriptif kuantitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data deskriptif berupa instrumen non tes dengan menggunakan angket yang diukur menggunakan skala likert. Sedangkan teknik analisis data kuantitatif berupa skor angket dan tes. Skor angket terdiri atas penilaian ahli desain tampilan, ahli materi, ahli pembelajaran dengan menghitung persentase jawaban.

Pengomposan adalah salah satu dari berbagai metode pengolahan sampah organik yang ditujukan mengurangi serta mengubah komposisi sampah menjadi produk yang bermanfaat. Artikel ini mencoba memberikan gambaran dan penjelasan terkait program kerja produksi kompos, meliputi proses, langkah, hasil dan manfaat. Dalam penulisan artikel ini digunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif-explanatory. Hasilnya, masyarakat mendapatkan pemahaman dan wawasan baru tentang masalah pembuangan limbah rumah tangga tangga. Selain itu, masyarakat dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pupuk pabrik umumnya digunakan oleh masyarakat pedesaan sehingga dapat meminimalisir pengeluaran masyarakat petani desa yang digarap. Artikel ini juga merupakan kontribusi untuk ilmu pertanian dan praktik dan strategi implementasi titik tujuan pembangunan berkelanjutan.
 
 

Arab Melayu merupakan aksara yang dimodifikasi dari aksara Arab yang disesuaikan dengan bahasa Melayu. Pada penulisannya terdapat kaidah penulisan Arab Melayu Klasik dan Arab Melayu Modern atau penulisan Arab Melayu Riau saat ini. Pada kaidah penulisan Arab Melayu Klasik, kosa-kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis sesuai tulisan bahasa Arab. Namun, pada kaidah penulisan Arab Melayu Modern atau Arab Melayu saat ini semua kosa-kata ditulis sesuai dengan konsonannya tanpa membedakan kosa kata tersebut berasal dari bahasa Arab atau bukan bahasa Arab. Implikasi dari perbedaan penulisan ini, banyak kosa-kata yang berasal dari serapan bahasa Arab penulisannya berbeda dari bentuk aslinya. Perbedaan penulisan ini menyebabkan banyak kesalahan dalam menulis, nama sendiri, nama jalan, nama instansi, nama gedung, dan kosa-kata lainnya yang berasal dari bahasa Arab. Akibat dari kesalahan tersebut tidak hanya salah dalam penulisan kaidah, namun juga dapat merubah makna ketika dibaca. Jika hal ini tidak dikaji ulang, maka akan menyulitkan dalam pengajaran, pemahaman, dan penulisan Arab Melayu.