The aim of this research is to analyze cyber notary practices in civil law countries and the nature of cyber notary in terms of evidentiary value. This research needs to be conducted due to technological developments and their relation to notary practices using cyber notaries. This research is carried out using a normative legal method by studying the regulations that apply in notarial practice with the aim of seeking legal proceedings based on positive law, supported by legal regulations regarding the position of notaries and legal regulations regarding legal matters. formal and transactional electronic, and the results of the legal experts can provide an overview of the requirements that apply in notary cyber practices. The civil law system places authentic deeds as perfect evidence because they are made based on legal regulations, where notaries, as public officials, have the authority to carry out the task of making deeds. In the development of technology, many developments have occurred in the legal system, especially regarding the leeway of notaries, which has created opportunities for notary cyber concepts. The potential for notary cyber in Indonesia needs to be considered, bearing in mind that there is not yet a legal umbrella that directly regulates notary cyber in the execution of autenik deeds that have an impact on evidence. The value of proof of an authentic deed in the notary cyber concept cannot yet be put into practice because the law on the position of notary does not yet accommodate this provision, remembering that the preparation of an authentic deed must comply with the applicable provisions in order to have authentic value.

The purpose of this writing is to review and know the supervisory function of the DPRD, to determine the answer and problem solving to obstacles or obstacles in the supervision of the DPRD, in the implementation of regional regulations and mayoral regulations in the city of Semarang. Functions, duties, authority of the DPRD of Semarang city play less optimally or less maximally carry out the function of supervision on the implementation of local regulations and mayoral regulations. So that the supervisory function carried out by the DPRD has not been or is not felt by the community which raises the assumption that dprd supervision is less effective and not in accordance with the expectations of the community. The results showed that there is still weak supervision by the DPRD, against local regulations or mayoral regulations, indicated there are still local regulations or regulations that conflict with the regulations above, Then the constraints in the supervisory function of the number of members of the Semarang city DPRD have not understood the supervisory function of the implementation of regional regulations and mayoral regulations due to their educational background and still attach importance to political groups or parties. Maximize or improve in carrying out the supervisory function of the Semarang city DPRD against local regulations and mayoral regulations, in accordance with Law number 23 of 2014 concerning local government.


Tujuan penulisan ini untuk mengkaji dan mengetahui fungsi pengawasan DPRD, untuk menentukan jawaban dan pemecahan masalah terhadap kendala atau hambatan dalam pengawasan DPRD, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Semarang.Fungsi, tugas, wewenang DPRD kota Semarang kurang berperan secara optimal atau kurang maksimal mengemban fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota. Sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum atau tidak dirasakan oleh masyarakat yang menimbulkan anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih Lemahnya pengawasan oleh DPRD, terhadap peraturan daerah atau peraturan walikota, diindikasi masih ada peraturan daerah atau perwal yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, Kemudian kendala dalam fungsi pengawasan banyaknya Anggota DPRD kota Semarang belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dikarenakan oleh latar belakang Pendidikan dan masih mementingkang kelompok atau partai politik. Maksimalkan atau tingkatkan dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD kota Semarang terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

This research aims to analyze the characteristics, legal protection, application of principles between copyright and trademarks, and the potential disputes that arise. The urgency of this research lies in the need for harmonization between the declarative principle in copyright and the first-to-file principle in trademarks to address the potential legal conflicts that often arise due to the overlapping protection of these two intellectual property rights. This research method uses a normative juridical type of research with secondary data as the main data. The research results indicate that differences in protection principles can trigger legal disputes, especially when elements of copyrighted works are used as trademarks without permission. The novelty of this research is the recommendation for the implementation of cross-database mechanisms and policies for the cancellation of trademark registrations that violate copyright to prevent conflicts. The novelty of this research is to examine the legal relationship between copyright and trademark more holistically, providing an approach based on the Economic Analysis of Law (EAL) to assess the effectiveness of legal protection. The recommendation of this research is that cross-database mechanisms and policies for the cancellation of trademark registrations that violate copyright should be implemented to prevent disputes. In conclusion, the harmonization of the declarative principle and the first-to-file principle can be achieved through enhanced synergy among relevant institutions, education for creators and entrepreneurs, and strengthened regulations to ensure fairness, legal certainty, and balanced protection of economic rights.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis karakterisitik, perlindungan hukum, penerapan prinsip antara hak cipta dan merek serta potensi sengketa yang terjadi. Urgensi penelitian terletak pada perlunya harmonisasi antara prinsip deklaratif dalam hak cipta dan asas first to file dalam hak merek untuk mengatasi potensi konflik hukum yang sering terjadi akibat tumpang tindih perlindungan kedua hak kekayaan intelektual ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatf dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan prinsip perlindungan dapat memicu sengketa hukum, terutama ketika elemen karya cipta digunakan sebagai merek tanpa izin. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji hubungan hukum antara hak cipta dan hak merek secara lebih holistik, memberikan pendekatan berbasis Economic Analysis of Law (EAL) untuk menilai efektivitas perlindungan hukum. Rekomendasi penelitian ini bahwa implementasi mekanisme lintas basis data dan kebijakan pembatalan pendaftaran merek yang melanggar hak cipta untuk mencegah sengketa. Kesimpulannya, harmonisasi prinsip deklaratif dan asas first to file dapat dicapai melalui peningkatan sinergi antara lembaga terkait, edukasi kepada para pencipta dan pelaku usaha, serta penguatan regulasi untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak ekonomi yang seimbang.

Styrofoam digunakan sebagai bahan utama pengganti agreagat kasar guna mendapatkan beton ringan dengan berat volume menjadi kurang dari 1900 kg/m3 dan juga memiliki kuat tekan beton minimum 100 kg/cm2 dengan cara membuat benda uji berbentuk silinder Ø15-30 cm dengan perbandingan volume komposisi 1 yaitu 1Pc : 2Pasir : 3Styrofoam,  perbandingan  volume  komposisi 2 yaitu 1Pc : 1.5Pasir : 2, 5Styrofoam dan perbandingan komposisi 3 yaitu 1Pc : 1,25Pasir : 2,75Styrofoam.  Dari hasil penelitian menunjukkan karakteristik styrofoam tersebut yang digunakan sebagai pengganti agregat kasar tidak memenuhi syarat untuk beton mutu tinggi karena berat volume styrofoam hanya diangka 0,095 kg/ltr, Berat volume yang diperoleh untuk komposisi 1Pc : 2Pasir : 3Styrofoam adalah 1278,89 kg/m3, komposisi 1Pc: 1,5 Pasir: 2,5 Styrofoam adalah 1242,56 kg/m3, dan komposisi 1Pc : 1,25Pasir : 2,75Styrofoam adalah 1097,88 kg/m3, jika dibandingkan dengan beton konvensional dengan komposisi 1Pc : 2Pasir : 3Kerikil adalah 2387,73 kg/m3 yang mempunyai selisih berat kurang lebih 46,43%, karakteristik kuat tekan beton untuk komposisi 1Pc : 1,5Pasir : 2,5Styrofoam 84,73 kg/cm2 dan komposisi 1Pc : 1,25Pasir : 2,75Styrofoam 71,93 kg/cm2 termasuk dalam klasifikasi beton mutu B0 (<100 kg/cm2), sedangkan kuat tekan karakteristik untuk komposisi 1 Pc: 2 Pasir: 3 Styrofoam adalah 107,13 kg/cm2 (>100 kg/cm2)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang berkontribusi terhadap keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta. Sebanyak 65 pekerja berpartisipasi dalam survei ini. Untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, kuesioner dikembangkan. Metode kuantitatif digunakan di sini. Beban kerja, lingkungan kerja, dan komunikasi merupakan faktor independen, dengan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Menurut temuan, output karyawan secara signifikan dipengaruhi oleh beban kerja dan komunikasi mereka, tetapi tidak oleh kondisi kerja mereka.
 

Abstract. This study aims to determine and analyze the influence of brand ambassadors and lifestyle on online shopping interest through the Shopee marketplace. This type of associative research with primary data in and sourced from the research instrument in the form of a Likert-scale questionnaire so that the type of data used is quantitative data. The research population is all consumers who have shopped at Shopee whose number is not known with certainty. The sample of this research was 96 respondents using purposive sampling technique. data collected by observation, questionnaires and literature study. Data analysis techniques using validity test, reliability test, classic assumption test multiple regression, multiple correlation coefficient, t test and f test. The results of the study show that band ambassadors and lifestyle have a significant effect on online shopping interest through the Shopee marketplace.

The largest source of energy currently utilized is still predominantly from fossils. Fossil energy sources are non-renewable so over time they will run out. So it is necessary to utilize renewable energy sources. One renewable energy source that is environmentally friendly and easy to obtain is wind energy. Wind is a collection of air that is experiencing movement due to a difference in pressure on the earth's surface. Wind will move from areas of high pressure to areas of lower pressure. Experimental research on wind energy is a useful energy that can be put to good use. Wind energy is a form of energy that comes from utilizing air flow in the atmosphere to produce mechanical or electrical energy. The main technology used to utilize wind energy is a wind turbine, which converts wind kinetic energy into electrical energy through a generator. Which of course also requires sufficient wind speed so that the wind turbine can rotate and produce mechanical movement in the form of rotational torque which can then be converted into electrical energy. Wind energy has great potential as a clean, sustainable and environmentally friendly resource, as it does not produce greenhouse gas emissions or hazardous waste during its operation. However, wind energy development faces challenges such as fluctuations in wind speed, large land requirements, visual impacts, and potential disruption to local ecosystems. With technological innovation and careful planning, wind energy can be a significant solution to meet global energy needs in a sustainable manner.

A lifter is a device used to lift and move objects or materials from one place to another. Lifters are commonly used in the industrial world, examples of lifters are forklifts, cranes, stackers, drum lifters and hydraulic lifters. A lifter is a device used to lift and move heavy objects such as wooden pallets, boxes, or other industrial goods. One of the important components of a lifter is the handle which functions as a hand grip to move the lifter. A lifter handle is a handle or hand grip to push a lifter. The right material to use as a handle lifter is SS400. SS400 (Structural Steel) is a low carbon steel (mild steel) that complies with ASTM (American Society for Testing Materials) A36 or JIS (Japanese Industrial Standards) G3101 standards. The Handle Lifter manufacturing process includes the cutting process, namely cutting from an initial length of 6 meters to 150mm. The milling process is cutting lengths and thicknesses with a length of 135mm with a first thickness of 13mm, a second thickness of 15mm and a third thickness of 13mm. Drilling process, where this process involves making a hole with a diameter of 10mm. The grinding process is a finishing process that aims to smooth uneven surfaces. And finally, Quality Control is carried out to check whether or not the goods being produced are suitable. Based on the calculation results, the productivity value for making Handle Lifters in 1 day was obtained, where the working hours used were 8 hours, resulting in 17 Handle Lifters.

The rapid growth of financial technology (fintech) has significantly transformed the funding landscape for Small and Medium Enterprises (SMEs), offering innovative financial solutions beyond traditional banking institutions. This study presents a bibliometric analysis of fintech’s role in SME financing, identifying emerging trends and research gaps. Utilizing bibliographic coupling and co-occurrence network analysis, data from Scopus were analyzed to uncover the intellectual structure and evolution of research in this field. The results highlight key themes, including the integration of blockchain, peer-to-peer lending, financial inclusion, and crowdfunding in SME financing. A particular focus on Islamic finance and Islamic crowdfunding indicates a growing interest in alternative financing mechanisms that align with Sharia principles. Additionally, the study reveals an increasing academic focus on fintech adoption in developing economies, particularly in Indonesia and Nigeria, where access to capital remains a critical challenge. The findings underscore fintech’s role in democratizing financial access for SMEs, bridging funding gaps, and fostering economic growth. Future research should investigate regulatory frameworks, risk management strategies, and technological adoption models to optimize the impact of fintech on sustainability in SME financing.

Pertumbuhan pesat dalam industri fintech telah memicu minat yang signifikan terhadap platform peer-to-peer (P2P) lending, terutama di kalangan mahasiswa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa untuk berinvestasi melalui P2P lending, dengan fokus pada persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan persepsi risiko. Technology Acceptance Model (TAM) digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran moderasi dari persepsi risiko terhadap hubungan antara persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan dengan minat investasi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia, dengan pengolahan data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan aplikasi Smart-PLS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan secara signifikan memengaruhi minat investasi dalam P2P lending.