Artikel hasil penelitian tentang kajian normatif keberadaan toko modern di Kota Semarang akan mengkaji mengenai keberadaan toko modern di Kota Semarang apakah sudah   memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Untuk membahas permasalahan tersebut, metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan datanya : studi dokumentasi dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa   keberadaan toko modern di Kota Semarang sudah memenuhi beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yang belum terpenuhi adalah : ketentuan Pasal 13   & Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007.Articles of research on the normative study of the existence of modern stores in the city of Semarang will examine the existence of modern stores in the city of Semarang whether they have fulfilled the provisions in Presidential Regulation No. 112 of 2007. To discuss these problems, the approach method used is normative juridical, with the specifications of analytical descriptive research, data collection methods: documentation and literature study, while the data analysis method used is qualitative analysis.The results of the study show that the existence of a modern shop in Semarang City has fulfilled several provisions in the Presidential Regulation Number 112 of 2007, which has not been fulfilled are: provisions in Article 13 and provisions Article 15 of the Presidential Regulation Number 112 of 2007.

Berbagai kasus yang menimpa para pekerja migran Indonesia menunjukkan betapa rendahnya perlindungan hukum yang didapat oleh mereka. Padahal Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan perlindungan pekerja migran. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran : Studi   Kasus Satinah sebagai Mantan TKI di Arab Saudi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah, kendala dan upaya Pemerintah Indonesia mengatasi hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, sampel ditentukan dengan teknis purposive sampling, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, pustakaan, dan obsevasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Pemerintah Indonesia meskipun awalnya sangat terlambat dalam menangani kasus ini tapi semua itu dapat terbayarkan dengan keberhasilan dapat membebaskan Satinah dari hukuman mati berupa hukuman pancung. Kendala Pemerintah dalam kasus Satinah adalah hukum yang berbeda karena beda negara dan upaya Pemerintah dalam kasus Satinah adalah pengoptimalan pemenuhan hak-hak Satinah sebagai pekerja migran.  Various cases involving Indonesian migrant workers shows how low the legal protection acquired by them. Though the Government has issued a number of policies related to the protection of migrant workers. This has led the authors to conduct research on the Legal Protection of the Rights of Migrant Workers' Rights: Case Studies Satinah as a former migrant worker in Saudi Arabia. This study aims to determine the legal protection of the rights of migrant workers in the case of Satinah, constraints and the Indonesian Government's efforts to overcome the rights of migrant workers in Satinah. Method of approach used in this research is juridical normative, with the type of research is descriptive analytical, the sample is determined by technical purposive sampling, the data used is secondary data and primary data were collected through interviews, the library, and the observation is then analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion can be concluded that the legal protection of the rights of migrant workers in the case Satinah have done quite well by the Government of Indonesia although initially very late in dealing with this case but it can be paid off with the success can free Satinah of the death penalty as a punishment beheaded. Government constraints in the case Satinah are different laws for different countries and efforts of the Government in the case Satinah is optimization Satinah fulfillment of the rights of migrant workers.

Arus globalisasi yang saat ini membuat jarak antar negara bukanlah suatu problematika lagi. Orang semakin mudah berhubungan dengan orang lain melalui perkembangan teknologi dan komunikasi. Salah satu perkembangan yang signifikan sekarang adalah  transaksi jual beli secara online atau  E-Commerce. Penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka (face to face) untuk melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan mempertemukan mereka di dunia maya. Eksistensi  E-Commerce  ini penting untuk dikaji bagaimana perlindungan hukumnya bagi konsumen dalam perjanjian jual beli online? Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data    melalui wawancara, kuesioneir,    studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli on line   tertuang didalam UUPK, UUITE, KUHPerdata sebagai induk dari hukum perjanjiannya, tetapi belum dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal.bila terjadi kecurangan dari pelaku usaha, baik itu tentang cacat produk, informasi yang tidak jujur maupun keterlambatan pengiriman barang.  

Excise as government revenue from the object of the Directorate General of Customs and Excise results from the excise sector including the results of tobacco derivative products such as cigarettes are regulated in Law Number 39 of 2007 concerning Excise. Excise tape in the form of a state security document as a sign that the cigarette has paid its excise. The role of the P2 field in the implementation in the field of customs prosecution and investigation of the results of supervision carried out to prevent the circulation of cigarettes without excise tapes at the Customs and Excise Supervision and Service Office of Customs Type A Semarang. The research methods used include, type of sociological juridical research, research specifications are descriptive analytical Data used are primary data and supported by secondary data, with qualitative data analysis. The results showed that the supervision of cigarettes without excise tax bands carried out by section P2 at KPPBC Type Madya Pabean A Semarang through 3 supervision methods namely Compliance Tests, Partnership Supervision, and Information Media in 6 cities and regencies in the KPPBC Type Madya Pabean A Semarang area. The existence of constraints by legal and cultural factors on the regulation of the effect of increasing excise tax on the honesty of perpetrators in distributing cigarettes without excise tax. Enforcement of this obstacle is carried out with preventive efforts and constraints on the location of the KPPBC area Type Madya Pabean A Semarang in monitoring the circulation of cigarettes without excise tax. Because the location of the Semarang City area has toll road access as a route to the city of Semarang. The existence of constraints by legal and cultural factors on the regulation of the effect of increasing excise tax on the honesty of perpetrators in distributing cigarettes without excise tax. Enforcement of this obstacle is carried out with preventive efforts and constraints on the location of the KPPBC area Type Madya Customs A Semarang in monitoring the circulation of cigarettes without excise tax. Because the location of the Semarang City area has toll access as a transportation route with repressive efforts carried out by P2 Intelligence at KPPBC Type Madya Pabean A Semarang. AbstrakCukai sebagai pendapatan pemerintah dari objek hasil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari sektor cukai termasuk hasil produk turunan dari tembakau seperti rokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pita Cukai berupa dokumen sekuriti negara sebagai tanda rokok dilunasi cukainya. Peran bidang P2 dalam pelaksanaan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan hasil pengawasan yang dilakukan mencegah peredaran rokok tanpa pita cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya, jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung dengan data sekunder, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang melalui 3 metode pengawasan yakni Uji Kepatuhan, Pengawasan Kemitraan, dan Media Informasi pada 6 Kota dan Kabupaten kawasan wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang. Adanya kendala oleh faktor penetapan hukum dan budaya terhadap regulasi pengaruh peningkatan cukai terhadap kejujuran pelaku dalam pengedarkan rokok tanpa pita cukai. Penindakan kendala ini dilakukan dengan upaya preventif dan kendala pada letak wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dalam pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai. Sebab letak wilayah Kota Semarang memiliki akses tol sebagai jalur transportasi dengan upaya represif yang dilakukan oleh Intelejen P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.

Artikel ilmiah ini membahas mengenai implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana oleh BPBD Kota Semarang dan kendala yang dialami dalam penanganan tersebut serta upaya untuk mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara dan didukung data sekunder, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian, menunjukan bahwa impelementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dilaksanakan melalui kegiatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan terjadinya bencana seperti pembuatan peta bencana yaitu SEMARISK, pembetukan relawan bencana seperti kelurahan siaga bencana dan kelurahan tangguh bencana dan pembuatan EWS (Early Warning System) serta menghitung indeks risiko bencana. Adapun kendala dalam implementasinya yakni faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berupa terbatasnya tenaga petugas penanggulangan bencana, faktor sarana dan prasarana, faktor pola pikir masyarakat, faktor keterbatasan logistik, dalam hal ini diupayakan dengan pemberdayaan masyarakat, berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah) terkait, pemberian edukasi dan sosialisasi, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak..

This research aims to understand and analyze the forms of work agreements implemented by micro and small enterprises, as well as the implications of the forms of work agreements for legal protection for workers in micro and small enterprises. Every citizen has the right to have work and a decent life. To obtain work, workers need to have an employment relationship with the employer. This employment relationship occurs based on a work agreement made by the employer and the employee which can be made in writing or verbally. The work agreement contains the rights and obligations of both parties, therefore the work agreement is very important as a form of legal protection. It's just that in reality there are still many employment relationships that are not based on employment agreements, such as employment relationships in micro and small enterprises. The absence of a work agreement means that workers' rights and obligations are not fulfilled, and legal protection for them is not strong. The research method used is an empirical juridical method. The research results show that employers/employers make work agreements with their workers in verbal form for an indefinite period of time and do not make appointment letters for their workers. This has implications for legal protection for workers which becomes weak because there is no written proof of the agreement made. The use of verbal employment agreements in micro and small enterprises weakens legal protection for workers, thus policies are needed to encourage the implementation of written employment agreements to enhance legal certainty.



Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bentuk perjanjian kerja yang diterapkan oleh usaha mikro dan kecil, serta implikasi bentuk perjanjian kerja terhadap perlindungan hukum bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil. Setiap warga negara berhak untuk memiliki pekerja dan kehidupan yang layak. Untuk memperoleh pekerjaan, pekerja perlu menjalani hubungan kerja dengan pemberi kerja. Hubungan kerja tersebut terjadi atas perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja yang dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Di dalam perjanjian kerja termuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, oleh karena itu perjanjian kerja sangat penting sebagai suatu bentuk perlindungan hukum. Hanya saja pada kenyataannya masih banyak hubungan kerja yang tidak didasarkan pada perjanjian kerja, seperti pada hubungan kerja di usaha mikro dan kecil. Ketiadaan perjanjian kerja itu memungkinkan adanya hak dan kewajiban pekerja yang tidak terpenuhi, serta perlindungan hukum bagi mereka tidak kuat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengusaha/pemberi kerja membuat perjanjian kerja dengan pekerjanya dalam bentuk lisan untuk waktu tidak tertentu dan tidak membuat surat pengangkatan untuk pekerjanya. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi pekerja yang menjadi lemah karena tidak ada bukti tertulis dari kesepakatan yang dibuat. Penggunaan perjanjian kerja lisan pada UMK melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong penerapan perjanjian kerja tertulis untuk meningkatkan kepastian hukum.

<p>Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan meningkat.Pelanggaran lalu lintas menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas   di wilayah Kabupaten Grobogan. Yang memprihatikan, pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut berstatus sebagai pelajar. Berdasar survey awal yang telah dilakukan diketahui bahwa siswa MA YPI Klambu Grobogan belum memahami dengan baik dan benar peraturan berlalu lintas Berpijak pada kondisi tersebut serta argumen bahwa membangun para generasi muda khususnya para pelajar untuk tertib hukum dalam berlalu lintas merupakan suatu kebutuhan maka perlu dilakukan langkah untuk meningkatkan pemahaman siswa MA YPI Klambu Grobogan tentang peraturan berlalu lintas. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan   dengan   metode ceramah, tanya jawab, serta kuestioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai peraturan lalu lintas. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema peraturan lalu lintas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.</p>

<p>Anak memiliki kewajiban memuliakan kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya. Sikap dan perilaku ini wajib dimiliki oleh setiap anak kepada orangtuanya. Jasa orangtua tidak terhingga terhadap anaknya, dari sejak dalam kandungan memberikan kasih sayang, kemudian merawat hingga anak dewasa, memberikan pendidikan yang layak hingga kita menjadi anak yang sukses, selain itu hal ini juga diperintahkan oleh agama. Disini kaitannya pemenuhan hak orangtua oleh anak terhadap UU Kesejahteraan Lansia, apabila anak-anak sudah menjalankan kewajibannya terhadap orangtua dan memberikan kesejahteraan kepada orangtuanya dari sejak usia sebelum lansia hingga lansia, akan sangat membantu tugas pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi lansia, karena pada prinsipnya, lansia yang ada di Indonesia menjadi tanggungjawab   anak mereka masing-masing atau keluarganya. Turunnya nilai moral anak kepada orangtua, serta salah kaprah pemahaman anak dimana berbakti kepada orangtua berhenti ketika sudah menikah, serta hukuman keras dari Allah apabila seorang anak durhaka menunjukkan bahwa sangat penting bagi anak untuk mengetahui kewajiban berbakti kepada orangtuanya. Untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 5 Kota Semarang, maka perlu dilakukan penyuluhan. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan ceramah dan tanya jawab secara langsung setelah selesai ceramah. Hasil dari kegiatan ini adalah luaran yang berupa jurnal yang dipublikasikan, HKI berupa hak cipta, serta peningkatan pemahaman. Jika dilihat dari pengolahan kuesioner, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 76,02 %, hal ini menunjukkan terdapat hal positif dari kegiatan ini.<em></em></p><p><em>  </em></p><p>Kata Kunci: <em>Peningkatan Pemahaman Anak, Hak Orangtua, UU Kesejahteraan Lansia.</em></p>

Sertifikat halal sangat penting bagi pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk, sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan kendala dan upaya mengatasinya di Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang dipergunakan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dipergunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten Kendal melalui tahapan diantaranya: Pertama, penerbitan NIB secara online. Kedua, permohonan pengajuan sertifikasi halal kepada BPJPH. Ketiga, BPJPH menunjuk pendamping proses produk halal. Keempat, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal. Kelima, penetapan kehalalan produk oleh MUI. Keenam, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan sepanjang tahun 2021 sejumlah 33 sertifikasi halal. Kendala penerbitan, meliputi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi 3 hal: Pertama, akses yang sulit dijangkau, dapat diupayakan dengan meluncurkan sistem online; Kedua, pelayanan yang kurang maksimal dalam ketepatan waktu, dapat diupayakan dengan evaluasi terhadap petugas; Ketiga, kesalahan data, dapat diupayakan dengan membantu pelaku usaha dalam pemberkasan persyaratan permohonan sertifikasi halal. Kendala eksternal meliputi 2 hal: Pertama, Mindset pelaku usaha; Kedua, kurangnya informasi, dapat diupayakan melalui sosialisasi pentingnya sertifikasi halal produk makanan ringan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui peran mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan kendala mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial serta upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang berhasil menyelesaikan kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pihak pengusaha PT. Bangun Makmur Utama. Adapun kendalanya meliputi 2 faktor yaitu yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis meliputi adanya keterbatasan kewenangan mediator, hal ini dapat diupayakan dengan memberikan bimbingan dan pendapat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak akibat pemutusan hubungan kerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat diupayakan mediator dengan menengahi perbedaan pendapat yang berkaitan dengan hak akibat pemutusan hubungan kerja. Kendala non yuridis meliputi, pihak pekerja/buruh dan pengusaha sulit berkompromi, hal ini dapat diupayakan melalui bimbingan dan pendekatanpendekatan persuasif. Kurangnya mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, hal ini dapat diupayakan dengan memanfaatkan waktu dengan membagi tugas dalam menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial. Sarana prasarana kurang memadai, hal ini dapat diupayakan dengan mengajukan proposal untuk pengadaan pembangunan fasilitas. Pihak pengusaha mengutus bawahannya untuk melakukan mediasi, hal ini dapat diupayakan dengan memanggil pihak pengusaha kembali yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.