Publication Search

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Desain Reformasi Birokrasi Melalui Role Model Pelayanan Publik Berbasis Smart Pada Pemerintahan Kota Bima (Studi pada Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota Bima. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Teknik analisis data yang digunakan yaitu  reduksi data, Penyajian Data (Data Display) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing). Temuan dari penelitian ini diketahui bahwa pertama; dukungan Kepemimpinan dalam role model pelayanan publik berbasis SMART City melalui Kedua;   Peran Sumber Daya Aparatur dalam hubungan dengan Role Model Pelayanan Publik Berbasis SMART City melalui pelayanan masyarakat secara optimal Ketiga; Penggunaan Aplikasi Teknologi Dalam Role Model Pelayanan Publik Berbasis SMART City  keempat; Penggunaan Jaringan Internet Dalam Role Model Pelayanan Publik Berbasis SMART City pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis karakteristik spesifik yang dimiliki Kota Bima dalam mendukung pengembangan wisata berbasis syariah (halal tourism) di Kota Bima yang didukung dengan potensi kearifan lokal Bima, mengkaji permasalahan yang dihadapi Kota Bima dalam pengembangan wisata berbasis syariah (halal tourism), serta menganalisis potensi pengembangan wisata berbasis syariah (halal tourism) di Kota Bima yang didukung dengan potensi kearifan lokal Bima. Penelitian ini dilakukan di Kota Bima dengan teknik pengumpulan data penelitian antara lain: observasi partisipatif, wawancara tak terstruktur dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan (verifikasi) dengan pendekatan menggunakan analisis FGD, RRA,   PRA dan analisis SWOT pemetaan pengembangan wisata berbasis syariah (halal tourism) di Kota Bima. Hasil penilaian wisatawan terhadap potensi objek wisata syariah di Kota Bima sebagaian besar menyatakan bahwa Kota Bima memiliki potensi dan kesiapan untuk menjadi destinasi wisata syariah dengan berbagai potensi yang dimiliki, seperti objek wisata alam, wisata budaya, sarana dan prasarana pariwisata, serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal Kota Bima. Kota Bima memiliki beragam potensi untuk menjadi salah satu destinasi wisata syariah yang strategis karena sejarah ke islaman yang sangat kuat, dan adat istiadat berpegang teguh dengan islam, serta atraksi wisata alam, budaya, religi serta minatkhusus. Kota Bima sudah memiliki kelengkapan untuk menunjang pengembangan wisata berbasis syariah seperti hotel syariah, bank syariah, pegadaian syariah serta didukung oleh kultur budaya khas muslim dan penerimaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui bagaimana peran PPL dalam membina petani bawang merah dalam meningkatkan pendapatan petani bawang merah di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, 2) Untuk mengetahui bagaimana modal petani dalam peningkatan pendapatan petani bawang merah di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, 3) Untuk mengetahui bagaimana tanah pertanian dalam peningkatan pendapatan petani bawang merah di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan 4) Untuk mengetahui bagaimana tenaga kerja dalam peningkatan pendapatan petani bawang merah di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Jenis penelitian yaitu diskriptif kuantitatif, dan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket (quesioner), wawancara (interviuw), pengamatan (observasi )dan dokumentasi. Penentuan sampel menggunakan tehnik random sampling dengan jumlah responden sebanyak 64 orang dari populasi sebanyak 645 orang. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dan kualitatif yang didahului dengan penyajian tabel frekuensi. Dari beberapa permasalahan yang menjadi hambatan tersebut, maka beberapa saran diajukan peneliti, di antaranya: Pertama, Diharapkan kepada petani tahun sawah di Kecamatan Lambu untuk lebih memantapkan dan memaksimalkan manajemen usaha tani, Kedua, Diharapkan kepada petani di Kecamatan Lambu untuk lebih memantapkan ketersediaan modal usaha tani  ,Ketiga, Diharapkan kepada petani tahun sawah di Kecamatan Lambu untuk lebih memperhatikan keadaan tanah,Keempat, Diharapkan kepada petani bawang merah di Kecamatan Lambu     agar dapat memperhatikan dan memanfaatkan tenaga kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan proses pengadaan barang dan jasa dan untuk mengetahui model strategi kebudayaan dalam pemberantasan korupsi pada Sekretariat Daerah Kota Bima, dengan permasalahan analisis tindak pidana korupsi dalam tahapan proses pengadaan barang dan jasa dan model strategi kebudayaan dalam pemberantasan korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bima. Penelitian ini tergolong deskriptif analisis. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Walikota Bima, sementara tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, bahwa tahapan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi proses perencanaan anggaran, perencanaan persiapan PBJ pemerintah, pelaksanaan PBJ pemerintah, proses serah terima dan pembayaran, proses pengawasan  dan  pertanggungjawaban.  Kedua,  model  strategi  dalam pemberantasan korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kota Bima antara lain, integrasi perencanaan dan penganggaran PBJ Daerah, Integritas pelaksanaan tendering, integritas dalam pelaksanaan kontrak, menerapkan sistem remunerasi, bekerjasama dengan pihak kejaksaan Raba Bima dalam tahap pelaksanaan pengadaan, dalam hal pemeberian hibah ke masyarakat, pihak pemerintah akan menyalurkan langsung ke rekening pihak yang dituju, dan anggaran masing-masing OPD mengajukan lebih awal sebelum tahun pelaksanaan. Saran-saran yang dapat diajukan adalah perlu standarisasi kualitas barang/jasa dan harga dan optimalisasi peran Inspektorat Kota Bima sejak perencanaan program anggaran sehingga evaluasi/audit kemanfaatan barang dan jasa.

Penelitian   ini   berjudul   Peran   Lembaga  Adat   Masyarakat   Donggo   (LAMDO)   dalam Menyelesaikan Konflik Antar masyarakat di Kabupaten Dompu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) dalam menyelesaikan konflik antarmasyarakat di Kabupaten Dompu. Bersandar pada pendekatan penelitian kualitatif, diperoleh hasil yang menegaskan bahwa tokoh adat yang mengorganisir diri melalui Lembaga Masyarakat Adat Donggo (LAMDO) mampu memposisikan diri sebagai salah satu unsur paling sentral di tengah kehidupan masyarakat tatkala konflik komunal antarwarga desa mencuat ke permukaan dan bertindak pula sebagai pelengkap spektrum peran “resolusi konflik” yang dilaksanakan unsur Pemerintah Kabupaten Dompu. Lembaga adat yang sebelumnya sudah lama tidak berfungsi bahkan hilang, coba dihidupkan lagi dan dimaksimalkan perannya. LAMDO menjadi pihak yang sangat berperan aktif dalam menggalang dan menjaga perdamaian pada saat konflik ataupun pasca konflik terjadi, tokoh adat yang ada pun merupakan pihak pertama yang coba didekati oleh pihak pemerintahan, karena melihat pentingnya dan strategisnya lembaga adat di tengah masyarakat Dompu. Karena dipercaya lembaga adat lebih dapat diterima oleh masyarakat setempat. Masyarakat sebetulnya  memiliki  kemampuan  dan  sensitivitas  yang  disebut  “kearifan  lokal”  dalam menjaga   kelangsungan   dinamika   masyarakat   termasuk   mengantispasi   bahaya   yang mengancam dan menyelesaikan konflik. Memberdayakan kearifan lokal  sebagai alternatif solusi  dalam  penanganan  konflik  merupakan  pendekatan  budaya  dalam  menyelesaikan konflik. Dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa LAMDO telah mampu mendayagunakan  kearifan  lokal  dalam  penanganan  konflik  komunal  yang  terjadi  di Kabupaten Dompu, terutama pada kasus konflik warga Desa O’o dengan Lingkungan Kota Baru tahun 2014 lalu. Kemampuan LAMDO tersebut merefleksikan signifikasi dan fungsi kearifan lokal dalam resolusi konflik, yakni sebagai (a) penanda identitas sebuah komunitas, (b) elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, (c) sesuatu yang tidak bersifat memaksa tetapi lebih merupakan kesadaran dari dalam, (d) pemberi warna kebersamaan sebuah komunitas, (e) perubah pola fikir serta penyemai hubungan timbal-balik kelompok individu dan meletakkannya di atas common ground, dan (6) pendorong proses apresiasi, partisipasi sekaligus meminimalisir anasir yang merusak solidaritas dan integrasi komunitas.

Judul penelitian ini adalah : “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh Neigborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) di   Kota Bima. Dengan tujuan   untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh Neigborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) di   Kota Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Kepala Dinas Tata Kota, Energi dan Pertambangan  Kota  Bima,  b.  Kepala  Bidang,  Kepala  Seksi,  Koordinator  Program, Camat, Lurah, Ketua BKM, Ketua KSM dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam  penelitian  ini  selain  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  studi dokumentasi. (d) Tehnik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil  penelitian bahwa  : pertama;  Sosialisasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bima sudah dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan tahapan dan mekanisme kegiatan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mulai dari sosialisasi di tingkat Kota Bima sampai dengan di tingkat kelurahan yang mendapatkan program kota tanpa kumuh (Kotaku), kedua; Perencanaan program kegiatan di tingkat kelurahan  disesuaikan  dengan  tingkat  kebutuhan  program  dan  besarnya  anggaran kota tanpa kumuh. Besarnya anggran kotaku disetiap kelurahan bervariasi tergantung dari analisis kerusakan infrastruktur lingkungan, rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Dengan Pola perencanaan penangan kota tanpa kumuh, meliputi  :  pertama;  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Bima,  dan Kedua;  Rencana Struktur Ruang Kota  Wilayah Kota Bima.  Dan  Ketiga; 3.Pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kota Bima, dilakukan secara transparan dan terbuka, dimana implementasi kebijakan revitalisasi kotaku tanpa kumuh telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian 100% sesuai dengan program kota tanpa kumuh di masing-masing kelurahan. Program ini di Kota Bima lebih difokuskan pada perbaikan infrastruktur dan penataan drainase, gang, jalan lingkungan, pembangunan dan perbaikan sanitasi lingkungan dan kebutuhan untuk air bersih masyarakat. Sehingga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program kota tanpa kumuh di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Bima telah membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksana program di masing-masing Lingkungan RW/RT.

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan tanda tangan digital dalam peningkatan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP) di Kabupaten Sinjai Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan terdiri dari Pimpinan  dan staf  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai serta Masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian diperoleh bahwa penggunaan Sistem Tanda Tangan Digital yang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai sudah terlaksana dengan efektif. Kualitas Sistem Tanda Tangan Digital dalam penggunaannya sangat mudah untuk dioperasikan karena fitur-fitur yang diterapkan dalam sistem tersebut juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kualitas Informasi sudah efektif karena keamanan dan keaslian data yang terdapat dalam aplikasi Tanda Tangan Digital sudah terjamin keamanannya karena dikelola orang-orang terpercaya, Kualitas Pelayanan sudah cukup tangkas dan mempunyai respon cepat dalam menanggapi  perizinan masuk. Sejak diterapkannya sistem informasi tanda tangan digital, masyarakat merasa puas karena pengesahan perizinan dapat selesai dengan cepat dan tepat waktu serta dapat meminimalisir hambatan dalam proses perizinan, Waktu respon yang diberikan dalam Sistem Informasi Tanda Tangan Digital dapat berjalan dengan cepat, tepat waktu,

Technology assistance is very helpful for community activities including financial institutions, such as the application of Fintech (Financial Technology). Fintech utilizes technology to improve banking and financial services performed by companies by utilizing software technology. Along with the development, Fintech began to have a negative impact, especially from the money loan service or Fintech Peer to Peer Lending (P2PL). the problem is how is the protection for debtors / customers, such as attempts to intimidate customers who have difficulty paying. The method used in this research is normative juridical, namely research based on secondary data, which is then analyzed qualitatively and presented in a qualitative form.Based on the research results, it can be concluded that protection for debtors or customers who feel disadvantaged can take 5 (five) ways, which are regulated in the Consumer Protection Law, OJK Regulation, ITE Law, BI and Government Regulations. Safeguards in the Consumer Protection Law are accommodated in Article 4. OJK's efforts, in collaboration with Kominfo and AFPI, are that if there is intimidation that is detrimental to the debtor, the debtor can submit a complaint report through the website page provided by the OJK and AFPI. Debtors can also report to the authorities. The ITE Law can be seen in Article 26 of the ITE Law. Efforts made by Bank Indonesia, namely BI to form the Bank Indonesia Fintech Office (BI-FTO) and recommend to follow the existing regulations in PBI No. 16/8 / PBI / 2014 and PBI No 18/17 / PBI / 2016 concerning Electronic Money (PBI E-Money).           Keywords: Financial Technology, Legal Protection, Debtor Efforts

In our daily needs as a human being cannot be separated from the natural resource that is bestowed by God Almighty, especially water. People choose to consume drinking water produced by the Drinking Water Depot (AMD) business because of the need for clean and healthy water for consumption. But it turns out that health is not always guaranteed because the drinking water produced by the drinking water depot (AMD) refills is still found many germs that cause disease (pathogens) and is not safe for consumption because it does not meet the standard of eligibility. Issues to be discussed are the legal protection of consumers for their rights being violated by business actors in refill drinking water depots in Semarang City, and the settlement mechanisms that can be taken to resolve various violations of refilled drinking water depots that do not have a business license in Semarang City. The approach method used in this research is a normative juridical approach using secondary data in the form of library materials, documents, and other laws and regulations related to the research that will be discussed. And the analysis technique used is descriptive analytical. Legal Protection for Water Depot Consumers whose Rights are Violated by Business Actors of Refill Drinking Water Depot in Semarang City, are regulated in Article 60 and Article 62 of the Consumer Protection Law as well as in Article 28 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 736 / Menkes / Per / IV / 2010 concerning Procedures for Supervision of Drinking Water Quality, while the Settlement Mechanism that Can Be Taken to Resolve Various Violations of Refill Drinking Water Depots that Do not Have Business Permits in Semarang City are regulated in Article 47 and Article 48 of the Consumer Protection Law.   Keywords: Consumer Protection, Drinking Water Depot (AMD), Business License

Kecelakaan dalam perjalanan, merupakan sesuatu yang sangat tidak diharapkan, akan tetapi apabila terjadi, kita tidak mampu menghindarkannya. Demikian juga dengan kecelakaan kereta api. Oleh karena itu perlu untuk diteliti, apabila terjadi kecelakaan kereta api, apakah PT KAI Indonesia, dalam hal ini wilayah Daop 4 Semarang, sudah melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan Perlindungan Penumpang Terkait Kecelakaan Kereta Api Indonesia di Daerah Operasi 4 Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif. Perolehan data menggunakan Data Sekunder melalui studi kepustakaan dan Teknik wawancara sebagai pelengkap dari data sekunder yang kemudian dianalisa menggunakan Metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang telah melaksnakan tanggung jawb dan kewajibannya sesuai dengan Pasal 87, Pasal 157, Pasal 167    Undang-Undang No  23 Tahun 2007  Tentang Perkeretaapian, yaitu melakukan evakuasi secepatnya, membewa ke rumah sakit terdekat, memberikan santunan dengan besaran fariasi antara Rp 500 ribu s/d Rp 50 juta. Bagi penumpang, dapat juga melakukan upaya hukum yaitu dengan cara musyawarah, konsiliasi,mediasi,dan arbitrase, walaupun dalam kenyataannya yang dilakuan adalah mengajukan gugatan gugatan kelompok (class action). Kendala PT. Kereta  Api  Indonesia  Daerah  Operasi  4  Semarang adalah masih banyaknya penumpang yang belum memahami cara klaim santunan Jasa Raharja bagi korban kecelakaan. Kendala lain adalah kurang lengkapnya persyaratan pengajuan  santunan  PT.  Jasa Raharja yang diajukan oleh penumpang.   Kata kunci : PT Kereta Api Indonesia, Kecelakaan, Tanggung Jawab

Pencemaran lingkungan hidup akibat buangan limbah industri menjadi perhatian yang tidak pernah surut. Semakin banyak kasus pencemaran lingkungan hidup akibat buangan limbah industri, hal tersebut sangat mengganggu dan meresahkan kehidupan masyarakat serta mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan melakukan  penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang  diteliti. Tujuan penelitian menjelaskan pencegahan dan solusi terhadap timbulnya pencemaran. Hasil penelitian menunjukkan, upaya pencegahan dan solusi terhadap timbulnya pencemaran lingkungan dengan melakukan perencanana proses produksi yang baik, akurat dan cermat mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia pembantu yang rendah beban pencemaran,  pengontrolan pemakaian air yang hemat dan efisien, memanfaatkan dan menggunakan kembali (reuse) bahan-bahan kimia yang terdapat dalam limbah cair untuk keperluan produksi serta  berupaya memantau limbah hasil pasca proses kegiatan minimasi limbah.   Kata kunci : limbah, lingkungan hidup, pencemaran, pencegahan, solusi.

Transportation is a very important aspect of its existence in society, both the transportation of people and goods. One of the well-known online transportation companies in Indonesia is PT Gojek Indonesia. During its development, there have been actions committed by unscrupulous people in the community that harm online motorcycle taxi drivers, namely fictitious / fake orders. Fictitious Order is an order that starts with creating a fake account through an online transportation application that can harm the company.The problem is what is the form of the agreement between the driver and the user and is there the responsibility of PT Gojek Indonesia. The method used in this research is sociological juridical, with data sources in the form of interviews. The results of the analysis were presented descriptively and analytically.The results show that there is no legal regulation that regulates protection for Gojek drivers who experience fictional orders. But from the PT. Gojek provides compensation in the form of compensation money. However, this is not widely used by drivers, because the process of disbursing compensation money takes time, so the driver as the victim prefers to bring the results of the fictitious order himself or sell it to someone else.  Keywords: Protection, Transportation, Gojek

Setiap negara mempunyai maksud dalam melaksanakan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Negara Indonesia memiliki tujuan sebagaiamana yang telah dituangkan pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-empat. Salah satunya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan dalam mengenyam pendidikan tanpa pandang bulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan peraturan baru soal PPDB, yaitu sistem zonasi yang bertujuan menciptakan suatu pendidikan yang selaras dengan maksud negara serta memeratakan akses layanan bagi peserta didik, maka. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 membagi atas 3 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan sistem zonasi pada Permendikbud No 51 Tahun 2019, mengetahui bagaimana penerapan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 di SMA Negeri 3 Semarang, serta hambatan yang terjadi serta bagaimana solusi yang ditawarkan. Hasil penelitan bahwa SMA Negeri 3 Semarang menerapkan pada Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan jalur PPDB antara lain jalur zonasi, jalur prestasi, jalur prestasi zonasi, dan juga jalur perpindahan orang tua. SMA Negeri 3 Semarang dalam pelaksanaan PPDB menggunakan sistem zonasi, mengakui bahwa banyak siswa berprestasi yang tersisihkan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Jawa Tengah memberikan wewenang kepada pihak SMA Negeri 3 Semarang untuk melaksanakan penerapan jalur tambahan yakni jalur prestasi, dan jalur prestasi zonasi, sehingga melalui jalur prestasi dan prestasi zonasi dapat meminimalisir siswa yang tersisih. Kata kunci : Sistem Zonasi, Implementasi, Permendikbud.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja merupakan suatu permasalahan yang sangat serius. Karena remaja merupakan calon generasi penerus bangsa. Remaja merupakan pilar dari kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Dalam kurun waktu dekade terakhir permaslahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan, hal ini membuat penulis ingin mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Rembang dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Rembang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Rembang. Hal tersebut menarik bagi penulis untuk membuat karya ilmiah mengenai tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan narkoba bagi remaja di wilayah kabupaten rembang. Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis yaitu dengan cara wawancara maupun pengumpulan data baik dari data primer maupun sekunder. Menurut hasil penelitian bahwa Faktor yang paling utama mempengaruhi penyalahgunaan adalah faktor lingkungan dan didikan orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak dijumpai remaja yang melakukan penyalahgunaan dan polres Rembang dalam menanggulanginya melakukan beberapa hal, yaitu Upaya Represif dalam Bentuk Koodinasi Terbuka dan Upaya Represif dalam Bentuk Koodinasi Tertutup.   Kata kunci : Penyalahgunaan, Remaja, Narkoba

Berdasarkan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah memiliki  tanggung jawab untuk memenuhi hak atas layanan kesehatan warganya sehingga warganegara berhak mendapatkan layanan kesehatan. Dengan demikian Pemerintah Kota Semarang mengesahkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahu 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Fakir Miskin an anak terlantar di pelihara oleh negara, hal itu tertuang pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Melalui program UHC, Pemerintah Kota Semarang memberikan pelayanan kesehatan pada warganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kesehatan terutama bagi warga miskin dan tidak mampu demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian yuridis-normatif sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Dengan adanya PBI maupun UHC hal itu telah membantu masyarakat dari segi biaya, namun perlu ditambahkan bahwa Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tersebut belum mengatur lebih rinci mengenai untuk rawat jalan sehingga masih menimbulkan beban biaya yang dirasakan oleh masyarakat. Dan juga pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi mengenai program UHC, terbukti di tahun ke-3 (tiga) program tersebut berjalan masih ada masyarakat yang belum mengetahui program tersebut. Sayang rasanya bilamana program tersebut manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Kata kunci: Implementasi, Jaminan Kesehatan, Warga Miskin  

Earth, water and space as well as the natural resources contained therein under the control of the State are gifts from God Almighty whose functions and uses are for the prosperity of the people. Land for the Indonesian Nation is a source of livelihood and is regulated in the provisions of the Law. The Basic Agrarian Law No. 5 of 1990 lays the foundation on providing legal certainty for land rights for the Indonesian people. Legal certainty is obtained after the land registration process. Land rights that have legal certainty can be transferred or transferred. however, in the process, disputes over land rights still occur in the community. Blocking of Land Rights Certificates is taken as an administrative step in the dispute resolution process, but there is a period of only 30 days to record the blocking of Peru, it is known how the factors of land blocking, how to know the position of the holder of the Land Rights certificate when the block is being blocked and when the period is 30 blocking day is over but the dispute has not been resolved. The type of research used by the writer is juridical normative and descriptive analytical research specification by collecting data by means of literature study and interviews which are presented in a descriptive manner and analyzed in a descriptive qualitative manner. The results of the research and data analysis carried out show the factors that cause the blocking of Land Rights Certificates, namely: a. Gono-Gini distribution of assets, b. Land Rights Holders do not have good faith, c. Distribution of Inheritance, d. Lost Certificate, e. There is an investigation by the Police, f. Land rights confiscated by the State Receivables Affairs Committee (PUPN) in connection with the settlement of State Receivables. Legal protection & the position of the Land Rights Certificate Holder when the blockage is carried out is that the right holder cannot take legal action against the blocked land for 30 days after the block registration was carried out, article 19 UUUPA / PP 241997 regarding registration will not be lost The legal certainty of the rights holder remains attached to it as long as there has been no transfer of rights to the land they own. If the 30 day period of blocking is over but the dispute has not been completed, the blocking will not be removed by law and will remain in effect as long as there is no request for revocation by the applicant or the provisions -Other provisions which become the reasons for the removal of the block in accordance with article 14 of the Regulation of the Minister of ATR / Head of the National Land Agency No.13 of 2017 concerning the Procedure for Blocking and Confiscation, this is because in the Land Office (Semarang) there is no system that can identify or filter out expired blocks.   Keywords: Land Registration, Legal Certainty, Rightsholders, Blocking of Land Rights Certificates, Position of Rightsholders

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan konsumen yang menggunakan kosmetik yang tidak terdaftar izin edarnya di BPOM, akibat hukum bagi pelaku usaha kosmetik yang tidak mendaftarkan izin edar produknya ke-BPOM dan solusinya. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif Analitis. Perolehan data menggunakan Data Sekunder melalui studi kepustakaan dan Teknik wawancara sebagai pelengkap dari data sekunder yang kemudian dianalisa menggunakan Metode diskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa akibat hukum bagi pelaku usaha kosmetik yang tidak mendaftarkan izin edar produknya ke-BPOM yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45, pasal 60 dan 62 Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 47 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik, Pasal 98, 106, 196 dan 197, UUNomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Solusi dari masalah tersebut adalah bahwa pelaku usaha sebelum mengedarkan produk kosmetik yang dihasilkannya diwajibkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu produknya ke- BPOM, agar tidak terjadi komplain, gugatan bahkan sanksi pidana.   Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Izin edar, BPOM

Karya Cipta Fotografi dalam Istagram diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UU nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Latar belakang penelitian ini adalah masyarakat kurang memahami akan adanya unsur perlindungan hak cipta dalam setiap karya fotografi yang diunggah dalam media sosial instagram. Ketika seseorang melakukan pengunduhan karya fotografi tanpa ijin dari pemilik karya, walaupun hal ini sudah sering dilakukan, akan tetapi dari sisi hukum akan ada akibat hukumnya dan bahkan menimbulkan sanksi. Permasalahannya adalah adakah negara memberikan perlindungan terhadap kaarya cipta fotografi dan apa akibat hukumnya apabila pengunduhan dilakukan tanpa ada ijin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data – data sekunder, yang kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah melindungi karya cipta fotografi, melalui Pasal 1365 jo 1367 KIHPer, Pasal 25 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (1) huruf k dan Pasal 59 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika No 14 Tahun 2015 dan No 26 Tahun 2015. Akibat hukum apabila seseorang melakukan pengunduhan tanpa ijin maka berdasarkan  Pasal 113 UU Hak Cipta, dapat dipidana maksimal 4 tahun penjara dan /atau denda maksimal 1 Milyar, berdasarkan Pasal 48 UU ITE pidana penjara 8 – 9 tahun dan/atau denga 2 M.   Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Fotografi,Media Sosial

The biggest problem for children who are faced with the law is because of Law no. 3 of 1997 regarding Juvenile Court is no longer relevant, both from the juridical, philosophical and sociological aspects. This law does not provide the right solution for the handling of children as children in conflict with the law. Children who are in conflict with the law that is resolved in court, result in mental and psychological pressure on the child who is in conflict with the law, thus disturbing the child's development and development. Thus, there is a need for a criminal law policy in handling bullying. The research method used in this research is juridical empirical by looking at the facts that exist in practice in the field. The research objective is to explain policies in law enforcement against child bullies. Settlement of the criminal law for bullying offenders against student victims of violence at school has not been going well because bullying has not been regulated in a law that specifically regulates it.   Keywords : children, underage, criminal law, policy, bullying.

Olahraga merupakan kegiatan yang di lakukan oleh manusia untuk menjaga kebugaran tubuh. Olahraga juga dijadikan ajang kompetisi didunia dengan berbagai cabang olahraga yang dilakukan secara individu dan olahraga yang memerlukan kekompakan kelompok. Salah satu olah raga yang membutuhkan kerja kelompok adalah cabang olahraga bola basket. Bola basket dimainkan oleh dua kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari lima orang pemain, yang memiliki posisi dan peran masing-masing. Dalam pertandingan bola basket dimainkan dalam waktu 4 x 10 menit dalam aturan Federasi Bola Basket Internasional. Bola basket di Semarang saat ini juga makin berkembang pesat seperti halnya olahraga sepakbola, banyak lapangan bola basket di tiap sekolahan negeri maupun swasta, di taman kota maupun di taman kawasan permukiman bahkan ada beberapa kelurahan yang terdapat lapangan bola basket. Namun itu semua merupakan lapangan outdoor yang fasilitasnya kurang memadahi. Di Semarang juga terdapat beberapa lapangan bola basket indoor namun fasilitasnya kurang lengkap seperti kapasitas penonton sedikit dan fasilitas penunjang lainnya. Perancangan bangunan Semarang Basketball Center merupakan bangunan Gedung olahraga yang digunakan untuk menggelar pertandingan dan pelatihan olahraga Bola Basket dan terdapat area bisnis berupa foodcourd, cafe dan sportstore yang bertemakan Basketball. Bangunan Semarang Basketball Center terdapat tiga bagian lapangan yaitu lapangan pertandingan, latihan indoor dan outdoor.