PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TERHADAP PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN
The results of the research and data analysis carried out show the factors that cause the blocking of Land Rights Certificates, namely: a. Gono-Gini distribution of assets, b. Land Rights Holders do not have good faith, c. Distribution of Inheritance, d. Lost Certificate, e. There is an investigation by the Police, f. Land rights confiscated by the State Receivables Affairs Committee (PUPN) in connection with the settlement of State Receivables. Legal protection & the position of the Land Rights Certificate Holder when the blockage is carried out is that the right holder cannot take legal action against the blocked land for 30 days after the block registration was carried out, article 19 UUUPA / PP 241997 regarding registration will not be lost The legal certainty of the rights holder remains attached to it as long as there has been no transfer of rights to the land they own. If the 30 day period of blocking is over but the dispute has not been completed, the blocking will not be removed by law and will remain in effect as long as there is no request for revocation by the applicant or the provisions -Other provisions which become the reasons for the removal of the block in accordance with article 14 of the Regulation of the Minister of ATR / Head of the National Land Agency No.13 of 2017 concerning the Procedure for Blocking and Confiscation, this is because in the Land Office (Semarang) there is no system that can identify or filter out expired blocks.
Keywords: Land Registration, Legal Certainty, Rightsholders, Blocking of Land Rights Certificates, Position of Rightsholders
Ulfa, et al. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TERHADAP PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN. DINAMIKA HUKUM, 21(2). https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.8328
Ulfa, Jazillatul; Andraini, Fitika, "PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TERHADAP PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN," DINAMIKA HUKUM, vol. 21, no. 2, 2020.
Ulfa, Jazillatul; Andraini, Fitika. "PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TERHADAP PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN." DINAMIKA HUKUM, vol. 21, no. 2, 2020.
Ulfa, Jazillatul; Andraini, Fitika. "PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TERHADAP PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN." DINAMIKA HUKUM 21, no. 2 (2020).
Ulfa, et al. (2020) 'PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TERHADAP PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN', DINAMIKA HUKUM, 21(2). doi: 10.35315/dh.v25i2.8328.
Ulfa, Jazillatul; Andraini, Fitika. PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TERHADAP PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN. DINAMIKA HUKUM. 2020;21(2).
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA LAUT ANTARA PERUSAHAAN PELAYARAN DENGAN NAHKODA ATAS PENGOPERASIAN KAPAL
Sabardin, Sabardin; Rahman, Muhammad Sabir; Syahril, Muh. Akbar Fhad; Wiwin, Wiwin; Tijjang, Bakhtiar
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DENGAN METODE DOWN PAYMENT
Arifin, Arifin; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun; Pongantung, Ronald Jolly
IMPLIKASI HUKUM TENTANG PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI DEEPFAKE TERHADAP KEJAHATAN IDENTITAS DIGITAL
Aprillia, Nabila; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun; Pongantung, Ronald Jolly
KAJIAN PENGALIHAN HAK MORAL TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DIBELI MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Jo. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
Naiborhu, Yoshua Putra Dinata
TINJAUAN YURIDIS TUNJANGAN HARI RAYA BAGI OJEK ONLINE BERDASARKAN SURAT EDARAN KEMENTRIAN KETENAGAKERAAN REPUBLIK INDONESIA
Cahyana Effendi, Muhammad Aldo; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun; Pongantung, Ronald Jolly
EFEKTIVITAS YURISDIKSI MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM HUMANITER TERKAIT KEJAHATAN PERANG DAN PEMINDAHAN PAKSA DI GAZA
Rifa'i, Iman Jalaludin; Yuhandra, Erga; Fathurrahman, Fathur; Akbar, Satria