Publication Search

Technology assistance is very helpful for community activities including financial institutions, such as the application of Fintech (Financial Technology). Fintech utilizes technology to improve banking and financial services performed by companies by utilizing software technology. Along with the development, Fintech began to have a negative impact, especially from the money loan service or Fintech Peer to Peer Lending (P2PL). the problem is how is the protection for debtors / customers, such as attempts to intimidate customers who have difficulty paying. The method used in this research is normative juridical, namely research based on secondary data, which is then analyzed qualitatively and presented in a qualitative form.Based on the research results, it can be concluded that protection for debtors or customers who feel disadvantaged can take 5 (five) ways, which are regulated in the Consumer Protection Law, OJK Regulation, ITE Law, BI and Government Regulations. Safeguards in the Consumer Protection Law are accommodated in Article 4. OJK's efforts, in collaboration with Kominfo and AFPI, are that if there is intimidation that is detrimental to the debtor, the debtor can submit a complaint report through the website page provided by the OJK and AFPI. Debtors can also report to the authorities. The ITE Law can be seen in Article 26 of the ITE Law. Efforts made by Bank Indonesia, namely BI to form the Bank Indonesia Fintech Office (BI-FTO) and recommend to follow the existing regulations in PBI No. 16/8 / PBI / 2014 and PBI No 18/17 / PBI / 2016 concerning Electronic Money (PBI E-Money).           Keywords: Financial Technology, Legal Protection, Debtor Efforts

In our daily needs as a human being cannot be separated from the natural resource that is bestowed by God Almighty, especially water. People choose to consume drinking water produced by the Drinking Water Depot (AMD) business because of the need for clean and healthy water for consumption. But it turns out that health is not always guaranteed because the drinking water produced by the drinking water depot (AMD) refills is still found many germs that cause disease (pathogens) and is not safe for consumption because it does not meet the standard of eligibility. Issues to be discussed are the legal protection of consumers for their rights being violated by business actors in refill drinking water depots in Semarang City, and the settlement mechanisms that can be taken to resolve various violations of refilled drinking water depots that do not have a business license in Semarang City. The approach method used in this research is a normative juridical approach using secondary data in the form of library materials, documents, and other laws and regulations related to the research that will be discussed. And the analysis technique used is descriptive analytical. Legal Protection for Water Depot Consumers whose Rights are Violated by Business Actors of Refill Drinking Water Depot in Semarang City, are regulated in Article 60 and Article 62 of the Consumer Protection Law as well as in Article 28 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 736 / Menkes / Per / IV / 2010 concerning Procedures for Supervision of Drinking Water Quality, while the Settlement Mechanism that Can Be Taken to Resolve Various Violations of Refill Drinking Water Depots that Do not Have Business Permits in Semarang City are regulated in Article 47 and Article 48 of the Consumer Protection Law.   Keywords: Consumer Protection, Drinking Water Depot (AMD), Business License

Kecelakaan dalam perjalanan, merupakan sesuatu yang sangat tidak diharapkan, akan tetapi apabila terjadi, kita tidak mampu menghindarkannya. Demikian juga dengan kecelakaan kereta api. Oleh karena itu perlu untuk diteliti, apabila terjadi kecelakaan kereta api, apakah PT KAI Indonesia, dalam hal ini wilayah Daop 4 Semarang, sudah melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan Perlindungan Penumpang Terkait Kecelakaan Kereta Api Indonesia di Daerah Operasi 4 Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif. Perolehan data menggunakan Data Sekunder melalui studi kepustakaan dan Teknik wawancara sebagai pelengkap dari data sekunder yang kemudian dianalisa menggunakan Metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang telah melaksnakan tanggung jawb dan kewajibannya sesuai dengan Pasal 87, Pasal 157, Pasal 167    Undang-Undang No  23 Tahun 2007  Tentang Perkeretaapian, yaitu melakukan evakuasi secepatnya, membewa ke rumah sakit terdekat, memberikan santunan dengan besaran fariasi antara Rp 500 ribu s/d Rp 50 juta. Bagi penumpang, dapat juga melakukan upaya hukum yaitu dengan cara musyawarah, konsiliasi,mediasi,dan arbitrase, walaupun dalam kenyataannya yang dilakuan adalah mengajukan gugatan gugatan kelompok (class action). Kendala PT. Kereta  Api  Indonesia  Daerah  Operasi  4  Semarang adalah masih banyaknya penumpang yang belum memahami cara klaim santunan Jasa Raharja bagi korban kecelakaan. Kendala lain adalah kurang lengkapnya persyaratan pengajuan  santunan  PT.  Jasa Raharja yang diajukan oleh penumpang.   Kata kunci : PT Kereta Api Indonesia, Kecelakaan, Tanggung Jawab

Pencemaran lingkungan hidup akibat buangan limbah industri menjadi perhatian yang tidak pernah surut. Semakin banyak kasus pencemaran lingkungan hidup akibat buangan limbah industri, hal tersebut sangat mengganggu dan meresahkan kehidupan masyarakat serta mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan melakukan  penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang  diteliti. Tujuan penelitian menjelaskan pencegahan dan solusi terhadap timbulnya pencemaran. Hasil penelitian menunjukkan, upaya pencegahan dan solusi terhadap timbulnya pencemaran lingkungan dengan melakukan perencanana proses produksi yang baik, akurat dan cermat mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia pembantu yang rendah beban pencemaran,  pengontrolan pemakaian air yang hemat dan efisien, memanfaatkan dan menggunakan kembali (reuse) bahan-bahan kimia yang terdapat dalam limbah cair untuk keperluan produksi serta  berupaya memantau limbah hasil pasca proses kegiatan minimasi limbah.   Kata kunci : limbah, lingkungan hidup, pencemaran, pencegahan, solusi.

Transportation is a very important aspect of its existence in society, both the transportation of people and goods. One of the well-known online transportation companies in Indonesia is PT Gojek Indonesia. During its development, there have been actions committed by unscrupulous people in the community that harm online motorcycle taxi drivers, namely fictitious / fake orders. Fictitious Order is an order that starts with creating a fake account through an online transportation application that can harm the company.The problem is what is the form of the agreement between the driver and the user and is there the responsibility of PT Gojek Indonesia. The method used in this research is sociological juridical, with data sources in the form of interviews. The results of the analysis were presented descriptively and analytically.The results show that there is no legal regulation that regulates protection for Gojek drivers who experience fictional orders. But from the PT. Gojek provides compensation in the form of compensation money. However, this is not widely used by drivers, because the process of disbursing compensation money takes time, so the driver as the victim prefers to bring the results of the fictitious order himself or sell it to someone else.  Keywords: Protection, Transportation, Gojek

Setiap negara mempunyai maksud dalam melaksanakan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Negara Indonesia memiliki tujuan sebagaiamana yang telah dituangkan pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-empat. Salah satunya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan dalam mengenyam pendidikan tanpa pandang bulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan peraturan baru soal PPDB, yaitu sistem zonasi yang bertujuan menciptakan suatu pendidikan yang selaras dengan maksud negara serta memeratakan akses layanan bagi peserta didik, maka. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 membagi atas 3 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan sistem zonasi pada Permendikbud No 51 Tahun 2019, mengetahui bagaimana penerapan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 di SMA Negeri 3 Semarang, serta hambatan yang terjadi serta bagaimana solusi yang ditawarkan. Hasil penelitan bahwa SMA Negeri 3 Semarang menerapkan pada Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan jalur PPDB antara lain jalur zonasi, jalur prestasi, jalur prestasi zonasi, dan juga jalur perpindahan orang tua. SMA Negeri 3 Semarang dalam pelaksanaan PPDB menggunakan sistem zonasi, mengakui bahwa banyak siswa berprestasi yang tersisihkan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Jawa Tengah memberikan wewenang kepada pihak SMA Negeri 3 Semarang untuk melaksanakan penerapan jalur tambahan yakni jalur prestasi, dan jalur prestasi zonasi, sehingga melalui jalur prestasi dan prestasi zonasi dapat meminimalisir siswa yang tersisih. Kata kunci : Sistem Zonasi, Implementasi, Permendikbud.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja merupakan suatu permasalahan yang sangat serius. Karena remaja merupakan calon generasi penerus bangsa. Remaja merupakan pilar dari kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Dalam kurun waktu dekade terakhir permaslahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan, hal ini membuat penulis ingin mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Rembang dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Rembang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Rembang. Hal tersebut menarik bagi penulis untuk membuat karya ilmiah mengenai tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan narkoba bagi remaja di wilayah kabupaten rembang. Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis yaitu dengan cara wawancara maupun pengumpulan data baik dari data primer maupun sekunder. Menurut hasil penelitian bahwa Faktor yang paling utama mempengaruhi penyalahgunaan adalah faktor lingkungan dan didikan orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak dijumpai remaja yang melakukan penyalahgunaan dan polres Rembang dalam menanggulanginya melakukan beberapa hal, yaitu Upaya Represif dalam Bentuk Koodinasi Terbuka dan Upaya Represif dalam Bentuk Koodinasi Tertutup.   Kata kunci : Penyalahgunaan, Remaja, Narkoba

Berdasarkan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah memiliki  tanggung jawab untuk memenuhi hak atas layanan kesehatan warganya sehingga warganegara berhak mendapatkan layanan kesehatan. Dengan demikian Pemerintah Kota Semarang mengesahkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahu 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Fakir Miskin an anak terlantar di pelihara oleh negara, hal itu tertuang pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Melalui program UHC, Pemerintah Kota Semarang memberikan pelayanan kesehatan pada warganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kesehatan terutama bagi warga miskin dan tidak mampu demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian yuridis-normatif sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Dengan adanya PBI maupun UHC hal itu telah membantu masyarakat dari segi biaya, namun perlu ditambahkan bahwa Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tersebut belum mengatur lebih rinci mengenai untuk rawat jalan sehingga masih menimbulkan beban biaya yang dirasakan oleh masyarakat. Dan juga pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi mengenai program UHC, terbukti di tahun ke-3 (tiga) program tersebut berjalan masih ada masyarakat yang belum mengetahui program tersebut. Sayang rasanya bilamana program tersebut manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Kata kunci: Implementasi, Jaminan Kesehatan, Warga Miskin  

Earth, water and space as well as the natural resources contained therein under the control of the State are gifts from God Almighty whose functions and uses are for the prosperity of the people. Land for the Indonesian Nation is a source of livelihood and is regulated in the provisions of the Law. The Basic Agrarian Law No. 5 of 1990 lays the foundation on providing legal certainty for land rights for the Indonesian people. Legal certainty is obtained after the land registration process. Land rights that have legal certainty can be transferred or transferred. however, in the process, disputes over land rights still occur in the community. Blocking of Land Rights Certificates is taken as an administrative step in the dispute resolution process, but there is a period of only 30 days to record the blocking of Peru, it is known how the factors of land blocking, how to know the position of the holder of the Land Rights certificate when the block is being blocked and when the period is 30 blocking day is over but the dispute has not been resolved. The type of research used by the writer is juridical normative and descriptive analytical research specification by collecting data by means of literature study and interviews which are presented in a descriptive manner and analyzed in a descriptive qualitative manner. The results of the research and data analysis carried out show the factors that cause the blocking of Land Rights Certificates, namely: a. Gono-Gini distribution of assets, b. Land Rights Holders do not have good faith, c. Distribution of Inheritance, d. Lost Certificate, e. There is an investigation by the Police, f. Land rights confiscated by the State Receivables Affairs Committee (PUPN) in connection with the settlement of State Receivables. Legal protection & the position of the Land Rights Certificate Holder when the blockage is carried out is that the right holder cannot take legal action against the blocked land for 30 days after the block registration was carried out, article 19 UUUPA / PP 241997 regarding registration will not be lost The legal certainty of the rights holder remains attached to it as long as there has been no transfer of rights to the land they own. If the 30 day period of blocking is over but the dispute has not been completed, the blocking will not be removed by law and will remain in effect as long as there is no request for revocation by the applicant or the provisions -Other provisions which become the reasons for the removal of the block in accordance with article 14 of the Regulation of the Minister of ATR / Head of the National Land Agency No.13 of 2017 concerning the Procedure for Blocking and Confiscation, this is because in the Land Office (Semarang) there is no system that can identify or filter out expired blocks.   Keywords: Land Registration, Legal Certainty, Rightsholders, Blocking of Land Rights Certificates, Position of Rightsholders

The purpose of this study is to determine the protection of consumers who use cosmetics that are not registered with the BPOM, the legal consequences for cosmetic business actors who do not register their product distribution permits with BPOM and the solution. The research method used was normative juridical, with a descriptive analytical research specification. Obtaining data using secondary data through library research and interview techniques as a complement to secondary data which is then analyzed using descriptive qualitative methods. From the research results, it is concluded that the legal consequences for cosmetic business actors who do not register their product distribution permits with BPOM are administrative sanctions and criminal sanctions in accordance with Articles 45, articles 60 and 62 of the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, Article 47 Paragraph (2) Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 12 of 2020, Article 20 of Minister of Health Regulation Number 1175 / Menkes / Per / XII / 2010 concerning Cosmetic Notifications, Articles 98, 106, 196 and 197, UUN Number 36 of 2009 concerning Health. The solution to this problem is that before distributing the cosmetic products it produces, business actors are required to register their products with BPOM in advance, so that there are no complaints, lawsuits and even criminal sanctions.           Keywords: Consumer Protection, Cosmetics, Distribution license, BPOM

Photography copyright works in Istagram are regulated in Article 40 paragraph (1) letter k of Law number 28 of 2014 concerning Copyright. The background of this research is that the public does not understand the element of copyright protection in every photographic work uploaded on Instagram social media. When someone downloads a photographic work without the permission of the owner of the work, even though this has often been done, from a legal standpoint there will be legal consequences and even lead to sanctions. The problem is whether the state provides protection for photographic copyrighted works and what are the legal consequences if the download is done without permission. The method used in this research is normative juridical, namely research based on secondary data, which is then analyzed qualitatively and presented in a qualitative form.The results show that the state has protected photographic copyright works, through Article 1365 jo 1367 KIHPer, Article 25 of Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Article 40 paragraph (1) letter k and Article 59 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Joint Regulations of the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communication and Information Technology No. 14 of 2015 and No. 26 of 2015. The legal consequence is that if a person makes a download without permission, under Article 113 of the Copyright Law, he can be sentenced to a maximum of 4 years in prison and / or a maximum fine of 1 Billion, based on Article 48 of the ITE Law, imprisonment of 8 - 9 years and / or 2 M.           Keywords: Legal Protection, Copyright, Photography, Social Media

The biggest problem for children who are faced with the law is because of Law no. 3 of 1997 regarding Juvenile Court is no longer relevant, both from the juridical, philosophical and sociological aspects. This law does not provide the right solution for the handling of children as children in conflict with the law. Children who are in conflict with the law that is resolved in court, result in mental and psychological pressure on the child who is in conflict with the law, thus disturbing the child's development and development. Thus, there is a need for a criminal law policy in handling bullying. The research method used in this research is juridical empirical by looking at the facts that exist in practice in the field. The research objective is to explain policies in law enforcement against child bullies. Settlement of the criminal law for bullying offenders against student victims of violence at school has not been going well because bullying has not been regulated in a law that specifically regulates it.   Keywords : children, underage, criminal law, policy, bullying.