Publication Search

Radicalism and terrorism pose serious threats to national security and social order in Indonesia. In response, the state implements deradicalization policies that emphasize not only repressive measures but also preventive and rehabilitative approaches. Nevertheless, these policies require critical constitutional review to ensure their conformity with the rule of law and the protection of human rights. This study aims to analyze the constitutional foundations, the framework of positive legal regulations, and the challenges in implementing deradicalization policies in Indonesia. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, using library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that deradicalization policies are supported by a strong constitutional basis under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly regarding the state’s obligation to protect citizens and guarantee the right to security. However, their implementation remains constrained by regulatory disharmony, weak inter-agency coordination, limited institutional capacity, and socio-cultural challenges within society. Therefore, strengthening institutional synergy, adopting more contextual and humane approaches, and improving regulatory frameworks are essential to ensure the effectiveness and sustainability of deradicalization policies.

Pemudaran rasa nasionalisme sering kali beririsan dengan tumbuhnya paham radikalisme yang dapat mengancam stabilitas sosial di masyarakat. Fenomena ini semakin terasa di daerah-daerah multikultur seperti Kecamatan Dungkek, Sumenep, yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama. Dalam konteks ini, radikalisasi dapat berkembang subur jika rasa nasionalisme tidak ditanamkan dengan baik sejak dini. Untuk itu, PAC GP Ansor Dungkek, sebagai organisasi pemuda tingkat lokal, berperan aktif dalam upaya menanamkan semangat nasionalisme guna mencegah penyebaran paham radikal di kalangan masyarakat, khususnya Generasi Z. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menggali lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan oleh PAC GP Ansor Dungkek dalam membentuk dan memperkuat rasa nasionalisme di tengah masyarakat yang multikultur. Temuan-temuan tersebut pertama Pembentukan Sikap Nasionalisme di antaranya adanya (1) Kegiatan Sosial dan Keagamaan dan (2) Peneladanan terhadap Tokoh Masyarakat; kedua Dampak dari Pembentukan Sikap Nasionalisme yaitu Meningkatnya Kesadaran Cinta Tanah Air.

This writing discusses Indonesia’s security diplomacy strategy in addressing post-conflict radicalization in Poso, Central Sulawesi. After experiencing prolonged communal conflict, the Poso region has become one of the areas most vulnerable to the spread of violent extremist ideology. To respond to this threat, Indonesia has developed a security diplomacy strategy that includes national, regional, and international cooperation. At the domestic level, through institutions such as BNPT, Indonesia implements deradicalization programs, social reintegration, and strengthening of community resilience. Meanwhile, at the regional and global levels, Indonesia actively participates in various forums and bilateral cooperation such as AMMTC, TCA, ARF, and establishes strategic partnerships with partner countries like the United States, Australia, Japan, and South Korea. The findings of this article show that Indonesia’s security diplomacy is a crucial instrument in creating long-term stability and preventing the resurgence of extremism in post-conflict areas such as Poso.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat pedesaan terhadap paham radikalisme maka pendidikan dan penguatan wawasan kebangsaan untuk masyarakat pedesaan diperlukan sebagai bentuk kepedulian dari setiap pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Pendidikan dan penguatan wawasan kebangsaan untuk masyarakat pedesaan akan terbentuk jika semua pihak memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan nilai kebangsaan dimulai semenjak dini. Masyarakat saat ini sangat rentan disusupi oleh paham dan gerakan radikalisme. Hal ini dikarenakan belum ada satu pun kebijakan spesifik untuk melindungi atau memproteksi masyarakat dari penetrasi paham dan gerakan radikalisme. Untuk itu, perlu adanya langkah konkret dalam hal mencegah radikalisasi dan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan nilai kebangsaan pada masyarakat inilah yang menjadi dasar pembentukan awal karena meluruskan sebatang ranting jauh lebih mudah daripada meluruskan sebatang pohon, maka dari itu pendidikan nilai kebangsaan yang paling efektif adalah pendidikan pada masyarakat, terutama di pedesaan Pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa di masyarakat harus dilakukan dengan tepat. Pengembangan nilai moral untuk masyarakat bisa dilakukan di dalam tiga tri pusat yang ada, yaitu, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dalam pengembangan nilai moral untuk masyarakat perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah tempat berbagai macam karakter yang heterogen. Maka dari itu, tim pengabdi mengajukan kegiatan pengabdian berkaitan dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan terhadap masyarakat pedesaan yang bertujuan untuk mengatasi perpecahbelahan masyarakat Indonesia ini dan mencegah radikalisme di masyarakat, mengingat banyaknya kelompok separatis lahir di Indonesia ini maka salah satu cara untuk memutuskan rantai gejolak yang bertujuan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pembekalan tentang internalisasi nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat tetapi juga akan diintegrasikan dengan aktivitas masyarakat dalam keseharian yang akan dibimbing secara komprehensif dengan mengambil tema penguatan wawasan kebangsaan Indonesia dan nasionalisme bagi masyarakat sebagai pilar bangsa.