Publication Search

Penelitian  ini berfokus pada implementasi protokol penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid 19 di Kota Pekanbaru (Periode Maret 2020 – Mei 2022). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merepresentasikan dan menjelaskan kebijakan terkait tata laksana pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid di Kota Pekanbaru.  Peneliti memakai model implementasi oleh George Edward III dengan 4 indikator (komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang pada penelitian  adalah wawancara, observasi  dan kajian dokumen. Hasil dari  riset ini yaitu implementasi protokol penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid 19 di Kota Pekanbaru belum dijalankan secara optimal. Hal  demikian disebabkan adaya indikator yang masih belum bisa dipenuhi oleh para implementor seperti lemahnya komitmen implementor dalam pelaksanaan kebijakan, kurangnya koordinasi antar  implementor, kejelasan dari isi kebijakan dan lambannya pengadaan fasilitas serta terdapat perbedaan pandangan dan kepercayaan masyarakat yang menyebabkan timbulnya kasus pengambilan paksa jenazah Covid 19.  

Fakta bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih kurang, dikarenakan masih adanya hambatan dalam upaya perlindungan hukum bagi korban trafficking perlu adanya upaya-upaya yang konkrit agar lebih optimal memberikan perlindungan kepada korban trafficking. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan upaya dalam mengoptimalkan perlindungan hukum korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak PPT Seruni dan Unit II Subdit IV Ditreskrimmum Polda Jateng guna mendapatkan informasi data yang lebih akurat serta melalui kepustakaan. Bentuk perlindungan hukum korban trafficking dalam hasil penelitian yang diberikan oleh pihak PPT Seruni meliputi 5 (lima) layanan dasar, yaitu : layanan pengaduan; pendampingan dan bantuan hukum; layanan medis; rehabilitasi; layanan reintegrasi sosial dan pemulangan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum korban trafficking yang diberikan oleh Kepolisian berupa : pelaporan/pengaduan korban; diberitahukan bentuk perlindungan dan hak- hak korban; dalam kesaksiannya dapat didampingi advokat/pendamping lainnya; dirahasiakan identitas; proses penyelidikan dilakukan di RPK dan ditangani oleh penyidik khusu; menyediakan tempat perlindungan rumah aman/shelter. Untuk optimalnya perlindungan hukum korban sangat diperlukan meningkatkan komitmen lembaga/instansi; penyuluhan hukum dan sosialisasi dalam menyampaikan informasi terkait tindak pidana perdagangan orang di masyarakat; lebih melibatkan aparat penegak hukum dalam permohonan dan pengumpulan bukti penuntutan restitusi dan kompensasi; pemenuhan hak korban; menggabungkan permohonan restitusi dan kompensasi saat penyelidikan. Kata Kunci : Optimalisasi, Perlindungan Hukum, Korban Perdagangan Orang