Publication Search

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital pada bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Aplikasi SIPANDU dikembangkan sebagai inovasi pelayanan perizinan berbasis elektronik guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis sistem, keterbatasan fitur pengaduan, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi SIPANDU dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang terdiri dari pimpinan, pengelola sistem, dan masyarakat pengguna SIPANDU. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPANDU secara umum cukup efektif dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan, terutama pada dimensi manfaat bersih, kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan kualitas layanan, meskipun masih terdapat kelemahan pada dimensi kualitas sistem dan penggunaan, khususnya terkait kemudahan penggunaan, keandalan sistem, waktu respons, kelengkapan informasi, pemerataan penggunaan aplikasi, dan fitur pengaduan. Dengan demikian, SIPANDU telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik, namun masih memerlukan penyempurnaan teknis dan operasional agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih optimal. Kata Kunci: efektivitas, SIPANDU, pelayanan perizinan, DPMPTSP, pelayanan publik, e-government, sistem informasi

Tanah ekspansif merupakan salah satu jenis tanah bermasalah yang memiliki potensi kembang–susut tinggi akibat perubahan kadar air, sehingga dapat menurunkan stabilitas konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambahan zeolit terhadap sifat fisik dan mekanik tanah ekspansif. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen laboratorium dengan variasi kadar zeolit sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% terhadap berat kering tanah. Pengujian yang dilakukan meliputi batas Atterberg, pemadatan, dan kuat tekan bebas (UCS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan zeolit mampu menurunkan indeks plastisitas tanah serta meningkatkan nilai berat isi kering maksimum dan kuat tekan bebas. Nilai UCS tertinggi diperoleh pada campuran zeolit 15%, yang menunjukkan adanya kadar optimum dalam proses stabilisasi. Peningkatan kekuatan tanah terjadi akibat proses pertukaran ion dan reaksi pozzolanik yang membentuk struktur tanah lebih padat dan stabil. Secara keseluruhan, zeolit memiliki potensi sebagai bahan stabilisasi alternatif yang ramah lingkungan dan efektif untuk memperbaiki karakteristik tanah ekspansif.

Pengelolaan arsip dokumen klaim merupakan aspek krusial dalam mendukung akuntabilitas administrasi perusahaan penjaminan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan arsip dokumen klaim berdasarkan prinsip good governance dalam meningkatkan akuntabilitas administrasi PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, dokumentasi, dan pencatatan lapangan reflektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dokumen klaim belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dari sistem penemuan kembali arsip yang masih dilakukan secara manual serta rendahnya pemanfaatan Electronic Document Management System (EDMS) dalam praktik kerja sehari-hari. Optimalisasi EDMS disertai penguatan SOP dan peningkatan kapasitas pegawai menjadi solusi strategis yang direkomendasikan.

Kemacetan lalu lintas di kawasan Ampera–Cinde Kota Palembang masih menjadi persoalan transportasi perkotaan yang belum terselesaikan secara optimal. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi serta belum maksimalnya integrasi transportasi publik menyebabkan kepadatan arus lalu lintas terus meningkat, terutama pada jam sibuk. Meskipun Kota Palembang telah memiliki layanan Light Rail Transit (LRT), keberadaan transportasi publik tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi dominasi kendaraan pribadi karena layanan angkutan pengumpan (feeder) masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti jumlah armada yang terbatas, cakupan rute yang belum merata, serta belum optimalnya sinkronisasi layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan implementasi kebijakan transportasi publik dan merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemacetan di kawasan Ampera-Cinde Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan teori  evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan armada feeder, rendahnya integrasi transportasi publik, belum optimalnya implementasi kebijakan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, penguatan layanan feeder melalui penambahan armada dan perluasan rute dinilai sebagai alternatif paling efektif dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik serta mendorong peralihan masyarakat menuju transportasi umum. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan dan mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kota Palembang.

ABSTRAK Perkembangan tata kelola digital di Indonesia mendorong berbagai instansi pemerintah, termasuk rumah tahanan negara (rutan), untuk mentransformasi sistem pelayanan publiknya melalui aplikasi berbasis digital. Rutan Kelas I Surabaya menginisiasi aplikasi RUSABAYA sebagai platform digital terintegrasi untuk mengelola pelayanan kunjungan tatap muka warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi aplikasi RUSABAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan warga binaan, mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis perbaikan layanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara terbatas dengan petugas dan pengunjung, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa RUSABAYA telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan ketertiban pelayanan kunjungan. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran kunjungan secara daring, pengelolaan antrean digital melalui tiket berbasis kode QR, penjadwalan berbasis sesi dengan kuota 80 orang per sesi, serta fitur riwayat kunjungan yang lengkap. Namun, dua hambatan kritis teridentifikasi: aplikasi tidak tersedia di platform distribusi populer seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat belum optimal sebagaimana tercermin dari ketiadaan petunjuk penggunaan di loket pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh aksesibilitas, dukungan literasi digital, dan komitmen institusional terhadap pelayanan yang inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Batam memiliki dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Batam serta mengkaji dampak dualisme kewenangan terhadap efektivitas pelayanan publik pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penataan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya integrasi tata kelola antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dualisme kewenangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan collaborative governance, pembagian kewenangan yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan layanan perbankan digital dalam masyarakat. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya kejahatan siber, khususnya Phishing, yang menyebabkan hilangnya dana nasabah melalui manipulasi data dan penyalahgunaan sistem elektronik. Kejahatan Phishing tidak hanya menimbulkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab perbankan terhadap keamanan sistem dan perlindungan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian perbankan dalam perlindungan sistem elektronik serta pertanggungjawaban pidana bank terhadap raibnya dana nasabah akibat Phishing. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian perbankan dapat dilihat dari lemahnya sistem keamanan digital, pengawasan transaksi elektronik, serta perlindungan data nasabah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perbankan dapat dikaitkan dengan prinsip corporate criminal liability apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian nasabah. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab hukum perbankan terhadap korban Phishing. Katakunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perbankan, Phishing, Cybercrime, Perlindungan Nasabah.

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

Penggunaan fly ash sebagai bahan tambahan untuk menggantikan sebagian semen merupakan salah satu hal untuk mendorong penggunaan material alternatif. Penelitian ini mengkaji pengaruh persentase substitusi fly ash sebesar 10%, 30%, dan 50% dengan penambahan zat aditif superplasticizer sikament-NN (Tipe F) dengan dosis 1,2% terhadap kemudahan pengerjaan (workability) dan kekuatan tekan beton. Kinerja beton dianalisis berdasarkan kekuatan tekannya pada hari ke-28 dab kelancaran kerjanya berdasarkan slump. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kombinasi penggunaan fly ash dan superplasticizer sikament-NN (Tipe F) dapat meningkatkan kemudahan adukan, dengan nilai slump maksimum mencapai 14,3 cm pada presentase fly ash 50%. Namun, peningkatan kelacakan ini berbanding terbalik dengan kekuatan tekan yang konsisten menurun seiring dengan peningkatan penambahan fly ash. Nilai kuat tekan maksimum dicapai oleh campuran beton yang hanya menggunakan superplasticizer tanpa fly ash sebesar 320,50 kg/cm2, sementara nilai yang optimal ditemukan pada variasi persentase 10% dengan penambahan superplasticizer 1,2% menghasilkan kuat tekan sebesar 307,65 kg/cm2, sehingga penggunaan kombinasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi efisiensi bagi rekayasa sipil.

Mie basah bebas gluten umumnya memiliki kandungan protein yang relatif rendah karena didominasi oleh bahan berpati, sehingga diperlukan upaya peningkatan nilai gizi tanpa menurunkan tingkat penerimaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung ikan teri medan (Stolephorus sp.) terhadap tingkat kesukaan mie basah bebas gluten serta mengetahui karakteristik kimia pada perlakuan terbaik. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat taraf penambahan tepung ikan teri medan, yaitu P0 (0 g), P1 (5 g), P2 (10 g), dan P3 (15 g). Tingkat kesukaan dinilai oleh 40 panelis pada parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur menggunakan uji hedonik. Data dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Perlakuan terbaik ditentukan menggunakan metode indeks efektivitas dan selanjutnya dianalisis secara proksimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung ikan teri medan berpengaruh terhadap tingkat kesukaan mie basah bebas gluten. Perlakuan terbaik diperoleh pada P1 (5 g) berdasarkan nilai indeks efektivitas tertinggi. Hasil analisis kimia pada P1 menunjukkan kadar air 37,33%, kadar abu 1,71%, kadar lemak 3,34%, kadar protein 9,76%, dan kadar karbohidrat 47,86%. Kadar protein telah memenuhi persyaratan mutu mie basah berdasarkan SNI 2987:2015, meskipun kadar air masih melebihi standar. Penambahan tepung ikan teri medan berpotensi meningkatkan nilai gizi mie basah bebas gluten dengan tetap mempertahankan tingkat penerimaan konsumen.

Nugget is a high protein frozen food. Catfish is one of the raw materials that can be used to make nugget Catfish contains high protein, tastes good, has a soft texture and is relatively cheap. To increase the nutritional content, vegetables are added in the processing. Broccoli is one of the vegetables that can be added in making nuggets because contains high fiber and potassium. The purpose of this study was to determine the effect of adding broccoli with different concentrations on the crude fiber, potassium and organoleptic values of catfish nuggets. The research design used was a completely randomized design with 4 treatments, each with 3 replications. The treatment in this study was based on the concentration of broccoli added, namely B0 (0%), B1 (25%), B2 (50%) and B3 (75%). Parameters observed were crude fiber, potassium, and organoleptic value of catfish nuggets. The results showed that the addition of broccoli at various concentrations had a significant effect (P<0.05) on crude fiber, and potassium value but had no significant effect on organoleptic values. The most preferred nuggets with the addition of broccoli was treatment B1 (25%). The addition of broccoli in the processing of catfish nuggets can increase crude fiber and potassium.

Digital technology advancements have greatly changed how small businesses manage their finances. This change is not only about recording transactions, but it also affects financial control, report preparation, and business decision making. Accounting Information System (SIA) came about as a solution to help small and medium businesses easily, organize, and accurately record their finances, as well as provide reliable financial information. This study aims to explain the role of the Accounting Information System in making it easier to manage the finances of small and medium businesses in the digital age, the benefits gained from using it, and the challenges faced during its implementation. The method used in this research is a literature review, which involves examining books, journals, and other related scientific publications, followed by analysis using a descriptive qualitative approach. Research findings show that using a digital-based Accounting Information System can improve business efficiency, speed up financial reporting, increase transparency, and make it easier for small and medium-sized businesses to get funding access. However, the implementation of the Accounting Information System still faces challenges such as a lack of technological understanding, limited infrastructure, and high implementation costs. Therefore, collaboration and support from various parties are needed to ensure the accounting information system is implemented effectively and sustainably in small and medium businesses.

Low courage in arguing and high communication apprehension often become major obstacles for high school students when facing academic presentations. This Community Service (PkM) program aims to strengthen students' communicative rhetoric skills and public speaking abilities at SMA Negeri 11 Makassar. Based on a needs assessment, partner students need techniques for persuasive public speaking, self-evaluation tools for their communication performance, and strategies for managing mental anxiety. The program was carried out through a practice-based reflective workshop involving 25 students from the school's intra-organizational board. Quantitative evaluation results showed a significant improvement in students' speaking competence, with the average score increasing from 58.4 (pre-test) to 86.2 (post-test). This result recorded an increase in the score difference by 27.8 points, which is equivalent to a competence growth of 47.6%, with the students' classical completeness rate reaching 92%. Qualitatively, observations and interviews confirmed changes in students' speaking behavior, which became more organized, expressive, and varied, and they were able to reduce anxiety independently. A tangible output of this activity is the Pocket Guide for Practical Public Speaking Based on Reflective Practice for partner students.

The Society 5.0 era demands increased student health literacy as an essential competency. However, previous research has tended to focus only on the health education aspect and has not comprehensively examined the integration of technology-based health education management. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of technology-based health education management innovations and identify key factors influencing their successful implementation. This study used a mixed methods approach with a sequential explanatory design. Quantitative data were collected through a survey of 200 students, while qualitative data were obtained through in-depth interviews with 10 teachers and the principal. Quantitative data were analyzed using descriptive and inferential statistics, while qualitative data were analyzed using a thematic approach to strengthen the interpretation of the results. The results indicate that technology-based health education management innovations have a significant impact on improving student health literacy. Furthermore, it was found that successful implementation is influenced by five main factors: school institutional support, availability of technological infrastructure, teacher training, student motivation, and parental involvement. The novelty of this research lies in the integration of managerial and technological approaches in health education, tested through a mixed methods approach. These findings confirm that successful health literacy improvement is determined not only by the use of technology, but also by organizational readiness and multi-stakeholder collaboration. The implications of this research provide theoretical contributions to the development of technology-based health education management models and practical recommendations for educational institutions facing the challenges of Society 5.0.

Gatot, a fermented-cassava food, is the culinary icon of Gatot Tourism Village in Sumberpucung Subdistrict, Malang Regency. Cafe Koka, the pioneering gatot business in the area, faces two problems that hold back its growth. Its drying process still relies on sunlight, so production stops during the rainy season and the failure rate reaches 30–40%, while product presentation lacks adequate display facilities, lowering its appeal and selling value. This community-service program installed a 5 kg-per-batch cabinet dryer and two display refrigerators, accompanied by dried-gatot packaging development and staff training. The work followed a Plan-Do-Check-Act cycle combined with participatory mentoring over eight months, evaluating production and marketing indicators. After the program, drying time dropped from 2–4 days to about 4–5 hours, the product failure rate fell to 8–10%, and drying uniformity rose to about 90%. On the marketing side, impulse purchases increased by more than 40%, customer satisfaction with product display reached 4.5 of 5 (n=50), and monthly revenue grew about 175% owing to the new packaged-gatot line. Combining production and marketing technology strengthened the self-reliance of this local-food micro-enterprise.

The rapid development of the digital era has significantly impacted adolescents by increasing academic stress due to academic demands, performance pressure, and technological distractions. This condition is often exacerbated by low levels of emotion regulation, which negatively affect students’ learning focus and psychological well-being. Therefore, effective interventions are needed to help students manage their emotions adaptively. This community service program aims to enhance emotional balance and reduce academic stress through a mindfulness-based intervention at MA Plus Nururrohmah. The program employed a participatory approach with stages of preparation, implementation, and evaluation. It was conducted in two main sessions: a mindfulness session delivered by Erlin Kurnia Sri Rejeki, M.Pd.I, and an interactive stress-release session facilitated by Estria Solihatun Nurjannah, M.Pd. Data were collected qualitatively through observation, documentation, and analysis of students’ responses and participation. The results show improved emotional awareness, better recognition of stress conditions, and increased student engagement. Additionally, students demonstrated more positive emotional states after the program. Thus, mindfulness implementation contributes positively to enhancing emotion regulation and reducing academic stress and has potential as a sustainable school-based mental health intervention model.

Sosis merupakan produk olahan populer di berbagai kalangan masyarakat yang sebagian besar menggunakan bahan baku daging sapi dan ayam yang harganya relatif mahal, hal tersebut  mendorong perlunya diversifikasi menggunakan sumber protein lain, seperti ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambahan pure kedelai terhadap karakteristik fisikokimia dan sensori sosis ikan lumi-lumi (Harpodon nehereus). Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktor tunggal dengan enam taraf perlakuan perbandingan ikan lumi-lumi dan pure kedelai, yaitu K0 (300g:0g), K1 (250g:50g), K2 (200g:100g), K3 (150g:150g), K4 (100g:200g), dan K5 (50g:250g). Parameter yang diuji meliputi kadar air, abu, lemak, protein, karbohidrat, tekstur (penetrometer), dan uji organoleptik (hedonik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pure kedelai berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter. Seiring meningkatnya proporsi pure kedelai, kadar air menurun (72,60% hingga 66,66%), kadar lemak menurun (5,14% hingga 0,37%), dan kadar protein menurun (7,17% hingga 4,37%). Sebaliknya, kadar abu meningkat (1,27% hingga 1,86%), kadar karbohidrat meningkat (13,80% hingga 26,72%), dan nilai tekstur meningkat (17,39 N/s hingga 18,48 N/s) yang mengindikasikan sosis semakin kenyal. Berdasarkan uji sensori, perlakuan K3 (150g ikan : 150g kedelai) merupakan formulasi terbaik yang paling disukai panelis dengan skor tertinggi pada atribut warna (3,60), aroma (3,48), tekstur (3,44), rasa (3,28), dan penerimaan keseluruhan (3,62). Secara umum penambahan pure kedelai efektif meningkatkan karakteristik fisikokimia dan penerimaan sensori sosis ikan lumi-lumi.  

This community-based project aimed to analyze the cash management system of the micro, small, and medium enterprise (MSME) Bakpia Juwara Satoe and develop recommendations to improve the company's financial performance. Cash management is a crucial but often overlooked aspect of MSME financial management, which can lead to cash flow problems, inaccurate record keeping, and poor management decisions. The methodology used included qualitative data collection through direct observation, in-depth interviews, and financial statement analysis. The project findings revealed that Bakpia Juwara Satoe lacked a functioning cash management system. There was no separation between cash receipts and disbursements, no standardized system for handling cash, and transaction recording remained manual and inconsistent. As part of the project, standard operating procedures (SOP) for cash management were developed, financial accounting training was conducted, and support was provided in creating simple cash flow statements. Following the implementation of these measures, record accuracy increased by 78%, and cash losses were reduced. It was determined that the implementation of efficient cash management contributed significantly to the improvement of Bakpia Juwara Satoe's financial performance.