Publication Search

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan layanan perbankan digital dalam masyarakat. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya kejahatan siber, khususnya Phishing, yang menyebabkan hilangnya dana nasabah melalui manipulasi data dan penyalahgunaan sistem elektronik. Kejahatan Phishing tidak hanya menimbulkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab perbankan terhadap keamanan sistem dan perlindungan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian perbankan dalam perlindungan sistem elektronik serta pertanggungjawaban pidana bank terhadap raibnya dana nasabah akibat Phishing. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian perbankan dapat dilihat dari lemahnya sistem keamanan digital, pengawasan transaksi elektronik, serta perlindungan data nasabah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perbankan dapat dikaitkan dengan prinsip corporate criminal liability apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian nasabah. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab hukum perbankan terhadap korban Phishing. Katakunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perbankan, Phishing, Cybercrime, Perlindungan Nasabah.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Batam memiliki dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Batam serta mengkaji dampak dualisme kewenangan terhadap efektivitas pelayanan publik pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penataan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya integrasi tata kelola antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dualisme kewenangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan collaborative governance, pembagian kewenangan yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

ABSTRAK Perkembangan tata kelola digital di Indonesia mendorong berbagai instansi pemerintah, termasuk rumah tahanan negara (rutan), untuk mentransformasi sistem pelayanan publiknya melalui aplikasi berbasis digital. Rutan Kelas I Surabaya menginisiasi aplikasi RUSABAYA sebagai platform digital terintegrasi untuk mengelola pelayanan kunjungan tatap muka warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi aplikasi RUSABAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan warga binaan, mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis perbaikan layanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara terbatas dengan petugas dan pengunjung, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa RUSABAYA telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan ketertiban pelayanan kunjungan. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran kunjungan secara daring, pengelolaan antrean digital melalui tiket berbasis kode QR, penjadwalan berbasis sesi dengan kuota 80 orang per sesi, serta fitur riwayat kunjungan yang lengkap. Namun, dua hambatan kritis teridentifikasi: aplikasi tidak tersedia di platform distribusi populer seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat belum optimal sebagaimana tercermin dari ketiadaan petunjuk penggunaan di loket pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh aksesibilitas, dukungan literasi digital, dan komitmen institusional terhadap pelayanan yang inklusif.

Kemacetan lalu lintas di kawasan Ampera–Cinde Kota Palembang masih menjadi persoalan transportasi perkotaan yang belum terselesaikan secara optimal. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi serta belum maksimalnya integrasi transportasi publik menyebabkan kepadatan arus lalu lintas terus meningkat, terutama pada jam sibuk. Meskipun Kota Palembang telah memiliki layanan Light Rail Transit (LRT), keberadaan transportasi publik tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi dominasi kendaraan pribadi karena layanan angkutan pengumpan (feeder) masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti jumlah armada yang terbatas, cakupan rute yang belum merata, serta belum optimalnya sinkronisasi layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan implementasi kebijakan transportasi publik dan merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemacetan di kawasan Ampera-Cinde Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan teori  evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan armada feeder, rendahnya integrasi transportasi publik, belum optimalnya implementasi kebijakan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, penguatan layanan feeder melalui penambahan armada dan perluasan rute dinilai sebagai alternatif paling efektif dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik serta mendorong peralihan masyarakat menuju transportasi umum. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan dan mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kota Palembang.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh transformasi digital dan kedisiplinan pegawai terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada 41 responden pengguna layanan. Pengolahan data penelitian dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai t hitung sebesar 2,791 lebih besar dari t tabel 2,023. Disiplin pegawai juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai t hitung sebesar 5,826 lebih besar dari t tabel 2,023. Secara simultan, transformasi digital dan disiplin pegawai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai F hitung sebesar 16,714 lebih besar dari F tabel 3,24. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan integrasi transformasi digital dan peningkatan disiplin pegawai secara berkelanjutan.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital pada bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Aplikasi SIPANDU dikembangkan sebagai inovasi pelayanan perizinan berbasis elektronik guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis sistem, keterbatasan fitur pengaduan, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi SIPANDU dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang terdiri dari pimpinan, pengelola sistem, dan masyarakat pengguna SIPANDU. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPANDU secara umum cukup efektif dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan, terutama pada dimensi manfaat bersih, kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan kualitas layanan, meskipun masih terdapat kelemahan pada dimensi kualitas sistem dan penggunaan, khususnya terkait kemudahan penggunaan, keandalan sistem, waktu respons, kelengkapan informasi, pemerataan penggunaan aplikasi, dan fitur pengaduan. Dengan demikian, SIPANDU telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik, namun masih memerlukan penyempurnaan teknis dan operasional agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih optimal. Kata Kunci: efektivitas, SIPANDU, pelayanan perizinan, DPMPTSP, pelayanan publik, e-government, sistem informasi

Open burning of household waste remains the dominant waste disposal practice in rural areas of Indonesia, posing significant risks to public health and environmental quality. This community service activity aimed to provide an innovative, low-smoke waste combustion solution — the rocket stove incinerator — to the residents of Dusun Allukeke, Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. A baseline survey conducted during PBL 1 revealed that 87.6% of households disposed of waste through open burning. An asset-based community development (ABCD) approach was adopted, engaging community members at every stage from planning, construction, to utilisation. The rocket stove was constructed over three days using locally available materials and was demonstrated to significantly reduce visible smoke emissions compared to conventional open burning. The technology works through a vertically insulated combustion chamber that promotes near-complete combustion, reducing waste volume by 50–90% while suppressing particulate matter and hydrocarbon emissions. Community participation strengthened local ownership of the solution. This activity demonstrates that appropriate technology co-constructed with communities can serve as a practical, sustainable, and replicable model for rural waste management.

Sosis merupakan produk olahan populer di berbagai kalangan masyarakat yang sebagian besar menggunakan bahan baku daging sapi dan ayam yang harganya relatif mahal, hal tersebut  mendorong perlunya diversifikasi menggunakan sumber protein lain, seperti ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambahan pure kedelai terhadap karakteristik fisikokimia dan sensori sosis ikan lumi-lumi (Harpodon nehereus). Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktor tunggal dengan enam taraf perlakuan perbandingan ikan lumi-lumi dan pure kedelai, yaitu K0 (300g:0g), K1 (250g:50g), K2 (200g:100g), K3 (150g:150g), K4 (100g:200g), dan K5 (50g:250g). Parameter yang diuji meliputi kadar air, abu, lemak, protein, karbohidrat, tekstur (penetrometer), dan uji organoleptik (hedonik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pure kedelai berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter. Seiring meningkatnya proporsi pure kedelai, kadar air menurun (72,60% hingga 66,66%), kadar lemak menurun (5,14% hingga 0,37%), dan kadar protein menurun (7,17% hingga 4,37%). Sebaliknya, kadar abu meningkat (1,27% hingga 1,86%), kadar karbohidrat meningkat (13,80% hingga 26,72%), dan nilai tekstur meningkat (17,39 N/s hingga 18,48 N/s) yang mengindikasikan sosis semakin kenyal. Berdasarkan uji sensori, perlakuan K3 (150g ikan : 150g kedelai) merupakan formulasi terbaik yang paling disukai panelis dengan skor tertinggi pada atribut warna (3,60), aroma (3,48), tekstur (3,44), rasa (3,28), dan penerimaan keseluruhan (3,62). Secara umum penambahan pure kedelai efektif meningkatkan karakteristik fisikokimia dan penerimaan sensori sosis ikan lumi-lumi.  

Limbah kulit Jeruk peras , yang sering dibuang dan menimbulkan masalah lingkungan, sebenarnya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali. Kulit Jeruk peras  mengandung minyak atsiri yang dapat diolah menjadi reed diffuser, pengharum ruangan alami yang ramah lingkungan. Namun, pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan kulit Jeruk peras  masih terbatas. Siswa SMA, sebagai generasi muda yang sedang mempersiapkan diri untuk dunia kerja atau wirausaha, dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan inovasi ini. Melalui pendidikan dan pelatihan, siswa SMA dapat mempelajari proses pembuatan reed diffuser dari kulit Jeruk peras , mulai dari ekstraksi minyak atsiri hingga pengemasan produk. Hal ini tidak hanya melatih keterampilan teknis dan kreativitas, tetapi juga membuka peluang kewirausahaan. Pemanfaatan kulit Jeruk peras  untuk reed diffuser sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Dengan menguasai keterampilan ini, siswa SMA dapat berkontribusi dalam mengurangi limbah organik sekaligus menciptakan produk bernilai ekonomi tinggi. Ini juga mendukung visi pendidikan SMA untuk menciptakan lulusan yang kompeten, kreatif, dan siap bersaing di dunia kerja. Pengabdian masyarakat kali ini dilaksanakan di SMA Islam 1 Surakarta, Kota Surakarta.

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

The development of digital technology has driven significant economic transformation in various countries, including Muslim countries. Economic digitalization offers various opportunities, such as increased transaction efficiency, expanded market access, and strengthened financial inclusion. However, this development also presents various challenges, such as low Islamic financial literacy, the risk of technology misuse, and the emergence of economic practices inconsistent with Islamic principles. This study aims to analyze the role of Islamic economic values ​​in supporting the economic resilience of communities in Muslim countries in the digital era. The study used a descriptive qualitative approach with library research methods. Data were obtained from various literature sources, such as scientific journals, books, academic articles, and reports relevant to Islamic economics, economic resilience, and the digital economy for the 2021–2026 period. Data analysis was conducted using content analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that Islamic economic values, such as justice, honesty, trustworthiness, and the prohibition of riba (usury), gharar (gharar), and maysir (gambling), play a crucial role in creating more transparent, ethical, and sustainable digital economic activities. Furthermore, the development of Sharia-compliant fintech, Sharia-compliant digital financial services, and Sharia-compliant business platforms also supports increased financial inclusion and community economic resilience. Therefore, integrating digital technology and Islamic economic values ​​can be a strategy for strengthening the economic resilience of communities in Muslim countries.

Background: Rabies is a fatal zoonotic disease that remains a serious health problem in Bali, with increase case from rabies transmiting animal bite   in 2025. Sobangan Village, area of ??the Mengwi I Public Health Center, has been identified as a high-risk area due to its largest dog population and the second-highest bite incidence in the region. Lack of understanding regarding the initial treatment of bite wounds and vaccination are major risks factor for fatalities. Aim: This community service activity aims to increase the knowledge and awareness of the Sobangan Village community regarding the prevention and initial treatment of Animal Bites. Method: The implementation method included interactive counseling and focused discussions involving 18 village cadre representatives and PKK members, evaluated using pre-tests and post-tests. Result: The results showed a significant increase in the average knowledge score of participants from 11.56 to 12.56. The most increase understanding occurred in identifying the characteristics of rabid dogs (from 55.6% to 94.4%) and the urgency of post-exposure vaccination (from 72.2% to 100%). Conclusion: Community-based health education has been shown to be effective in improving cognitive competence as a preventative measure to reduce the risk of death from rabies in endemic areas.

Irrational drug use remains a common health problem in the community, including the use of medications without following dosage instructions, discontinuation of treatment before completion, the use of antibiotics without prescriptions, and improper drug storage. These problems were also identified among residents of Candirejo Village, West Ungaran District, who still have limited knowledge regarding the safe use of daily medications. This community service activity aimed to improve public knowledge and awareness regarding rational and safe medication use. The implementation methods included program socialization, health education sessions, distribution of educational media in the form of leaflets and posters, and evaluation through question-and-answer sessions and simple quizzes. Educational materials covered how to read medication labels, proper dosage and duration of use, differences between over-the-counter drugs and prescription drugs, risks of antibiotic misuse, and proper medication storage methods. The results of the activity showed an increase in community understanding regarding medication use instructions, the importance of reading labels, the dangers of using antibiotics without prescriptions, and correct drug storage practices. Participants also demonstrated high enthusiasm and active participation during the activities. This program is expected to improve community health literacy and encourage more appropriate, safe, and responsible medication use behavior in daily life.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan jangka pendek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani produk gadai emas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran emas, penentuan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil analisis, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan gadai emas, baik dari aspek pelaksanaan akad maupun penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan syariah

This community service program aimed to promote a community-based environmental care movement through the planting of productive trees in Meunasah Panggoi Village, Muara Dua District, Lhokseumawe City. The program was implemented over four weeks using a Community-Based Participatory (CBP) approach, actively involving local residents in the planning, observation, seedling procurement, tree planting, and initial maintenance stages. The observation results indicated that vegetation cover in the village was still limited, highlighting the need for sustainable greening efforts. A total of 25 productive trees, including mango, longan, coconut, guava, and avocado, were successfully planted at several strategic locations. The activity involved village officials, youth groups, and community members, thereby strengthening public participation in environmental conservation. The program not only increased vegetation cover but also reinforced the spirit of mutual cooperation, enhanced collective awareness of environmental preservation, and encouraged the productive use of available land. The productive trees are expected to provide long-term ecological, social, and economic benefits by improving environmental quality and generating harvests that can be utilized by the community. Therefore, community-based greening represents an effective strategy for supporting sustainable environmental development at the village level.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk makanan yang berlabelisasi halal semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan industri halal dunia. Selain itu, Halal bukan sekadar totalitas hukum agama, tetapi juga menjadi strategi dalam memperluas segmentasi pemasaran suatu produk yang berlabelisasi halal di tingkat internasional. Namun, dari hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa masyarakat muslim Bali, khusus Dusun Wanasari yang belum menyadari arti penting dari labelisasi halal. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) kesadaran pelaku usaha muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan; dan 2) kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kesadaran pelaku usaha muslim Bali terhadap labelisasi halal masih rendah. Hanya dua produk yang bersertifikat halal, sementara sebagian besar masyarakat masih mengandalkan keyakinan agama sebagai tolok ukur kehalalan. 2) kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap label halal tergolong cukup baik, namun label halal bukan menjadi faktor utama dalam keputuskan pembelian. Selama aman untuk dikonsumsi. hal ini, tidak lepas dari kenyataan tidak semua produk tanpa labelisasi halal dianggap haram.