Publication Search

Eksistensi guru profesional Pendidikan Agama Islam akan jauh dari apa yang dicita-citakan menjamurnya madrasah-madrasah yang rendah mutunya memberikan suatu isyarat bahwa guru Pendidikan Agama Islam profesional hanyalah sebuah wacana yang belum terealisasi secara merata.Guru Pendidikan Agama Islam di Banten harus berkualitas. Tombak terdepan dalam mendidik siswa adalah guru, maka dipundak para gurulah perubahan bangsa ini diamanatkan. Kesuksesan Revitalisasi Pendidikan Agama tergantung kepada kualitas para gurunya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif Deskriptif, dengan analisis inferensial (pemaparan), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif (perhitungan). Dalam pendekatan kuantitatif metode yang digunakan adalah menggunakan hitungan statistik. Metode kuantitatif yang digunakan juga metode kuantitatif inferensial, karena menunjukkan adanya hubungan antara antara variabel. Dalam penelitian ini penulis menentukan populasi sekaligus sebagai sampel ialah guru Pendidikan Agama Islam SMA/SMK Provinsi Banten yang telah mengikuti Diklat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang berjumlah 135 guru Pendidikan Agama Islam. Hasil analisis inferensial, pengaruh Diklat terhadap kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di Provinsi Banten sebesar 20,25% sedangkan sisanya sebesar 79,75% dipengaruhi oleh variabel lain yang dapat diteliti lebih lanjut.

Earth, water and space as well as the natural resources contained therein under the control of the State are gifts from God Almighty whose functions and uses are for the prosperity of the people. Land for the Indonesian Nation is a source of livelihood and is regulated in the provisions of the Law. The Basic Agrarian Law No. 5 of 1990 lays the foundation on providing legal certainty for land rights for the Indonesian people. Legal certainty is obtained after the land registration process. Land rights that have legal certainty can be transferred or transferred. however, in the process, disputes over land rights still occur in the community. Blocking of Land Rights Certificates is taken as an administrative step in the dispute resolution process, but there is a period of only 30 days to record the blocking of Peru, it is known how the factors of land blocking, how to know the position of the holder of the Land Rights certificate when the block is being blocked and when the period is 30 blocking day is over but the dispute has not been resolved. The type of research used by the writer is juridical normative and descriptive analytical research specification by collecting data by means of literature study and interviews which are presented in a descriptive manner and analyzed in a descriptive qualitative manner. The results of the research and data analysis carried out show the factors that cause the blocking of Land Rights Certificates, namely: a. Gono-Gini distribution of assets, b. Land Rights Holders do not have good faith, c. Distribution of Inheritance, d. Lost Certificate, e. There is an investigation by the Police, f. Land rights confiscated by the State Receivables Affairs Committee (PUPN) in connection with the settlement of State Receivables. Legal protection & the position of the Land Rights Certificate Holder when the blockage is carried out is that the right holder cannot take legal action against the blocked land for 30 days after the block registration was carried out, article 19 UUUPA / PP 241997 regarding registration will not be lost The legal certainty of the rights holder remains attached to it as long as there has been no transfer of rights to the land they own. If the 30 day period of blocking is over but the dispute has not been completed, the blocking will not be removed by law and will remain in effect as long as there is no request for revocation by the applicant or the provisions -Other provisions which become the reasons for the removal of the block in accordance with article 14 of the Regulation of the Minister of ATR / Head of the National Land Agency No.13 of 2017 concerning the Procedure for Blocking and Confiscation, this is because in the Land Office (Semarang) there is no system that can identify or filter out expired blocks.   Keywords: Land Registration, Legal Certainty, Rightsholders, Blocking of Land Rights Certificates, Position of Rightsholders

Pengembangan Wisata Alam lebih efektif dalam pengembangan, jika mengetahui karakteristik infrastruktur pendukung potensi daya tarik berdasarkan segmen wisatawan. Ambarawa Kabupaten Semarang memiliki potensi wisata yang perlu didukung, sehingga dapat memberikan pengaruh eksternal dalam kegiatan daya tarik wisata di kawasan Eling Bening. Salah satu bentuk dukungan yaitu penyediaan infrastruktur yang masih perlu untuk dilakukan pengembangan maupun peningkatan dalam mencapai tujuan, yaitu memberikan dukungan terhadap kegiatan wisata. Maka, di perlukan pengembangan infrastruktur pendukung wisata, dan segmen wisatawan. Penelitian ini menggunkan metode analisis deskriptif untuk mencari potensi daya tarik wisata, karakteristik infrastruktur pendukung dan segmen wisatawan. Peneliti ini menghasilkan potensi daya tarik wisata, karakteristik infrastruktur yang ada, Kondisi infrastrukur bermacam macam mulai dari kondisi tidak ada sampai ada, seperti infrastruktur yang sudah ada adalah kondisi jalan yang baik, namun belum adanya pengamanan di area jalan pendukung daya tarik wisata, tempat makan yang sudah baik, namun dalam kondisi tertentu tidak bisa memberikan pelayanan secara maksimal, tempat parkir yang luas, namun masih dijadikan satu dengan sarana parkir berkuda, rambu rambu petunjuk jalan dan arah sudah tersedia yang ada di pintu masuk Ambarawa, yang terakhir yaitu fasilitas amenitas yang berupa gazebo. tempat bermain, spot selfie dan wahana bkolam renang. Sedangkam untuk yang belum ada seperti pusat souvenir, kantor pusat informasi dan pelayanan, pos keamanan.

Dimasa pandemi COVID-19 saat ini diberlakukanlah peraturan di mana setiap orang wajib menggunakan masker dan melakukan physical distancing pada saat keluar rumah di Jakarta. Ini merupakan salah satu kebiasaan baru yang akan dibiasakan ke masyarakat oleh pemerintah. Pada lingkungan perusahaan yang sudah mulai beroperasi 50%, juga mewajibkan karyawannya menggunakan masker dan physical distancing saat di kantor. Agar kebiasaan disiplin menggunakan masker di tempat umum ini dapat berjalan dengan baik, maka dibuatlah New Normal COVID-19 Masker Detektor dengan Notifikasi Telegram berbasis Internet Of Things ini agar lingkungan seperti perusahaan dapat mendisiplinkan karyawannya untuk menggunakan masker sebelum masuk ke kantor. Sistem ini dibuat menggunakan Raspberry Pi sebagai otak utamanya, dengan menambahkan modul kamera dan juga sensor PIR, yang akan mendeteksi apakah orang tersebut menggunakan masker atau tidak. Kemudian akan dikirimkan pesan notifikasi telegram kepada keamanan setempat agar orang tersebut diperbolehkan masuk ke kantor jika sudah menggunakan masker. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan merumuskan masalah yang ada,kemudian merumuskan tujuan penelitian, melakukan studi literatur, melakukan perancangan sistem dan melakukan pengujian sistem. Hasil dari penelitian ini adalah sistem dapat mendeteksi orang yang menggunakan masker dan notifikasi dapat dikirimkan ke keamanan melalui aplikasi telegram dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK Nomor 109 dalam pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kab.Barru.Jenis penelitian yang di gunakan Pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisa lebih mendalam tentang penerapan PSAK Nomor 109  dalam pengelolaan zakat profesi di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Barru. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikementrian Agama di kabupaten Barru telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan sangat baik dan maksimal sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No.23 Tahun 2011. Peneliti telah manganalisa Laporan Keunagan Baznas Kabupaten Barru tahun 2016, BAZNAS Kabupaten Barru belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yaitu PSA

This study aims to examine the quality of public services in Pusakajaya District, Subang Regency, focusing on citizens' basic needs and civil rights. This study used qualitative and descriptive methods, with data collected through interviews and observations. Data analysis is done through data reduction, presentation, and conclusions. The results showed that the quality of service at the Pusakajaya sub-district office was not satisfactory, mainly due to limited physical infrastructure and service facilities, such as the absence of a comfortable waiting room, inadequate service room, and lack of air conditioning facilities. Despite these barriers, service processes generally conform to existing standards. Supporting factors for service quality are employee work motivation while inhibiting factors include employee shortages and inadequate infrastructure. This study suggests improvements in human resource management, acceleration of infrastructure development, and increased employee motivation as important steps to improve service quality. It is hoped that with this improvement, the quality of service in Pusakajaya District can meet the needs and expectations of the community more effectively.