Publication Search

Pelanggaran jam operasional kendaraan bertonase besar di kawasan Simpang Patal Kota Palembang masih sering terjadi dan menyebabkan kemacetan, risiko kecelakaan, serta kerusakan jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif kebijakan yang paling tepat untuk penertiban mobil barang di kawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan evaluasi kebijakan menggunakan pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) berdasarkan kriteria William N. Dunn. Terdapat tiga alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu mempertahankan kebijakan yang berlaku (status quo), revisi Perwali Nomor 26 Tahun 2019 dan implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta penyediaan kantong parkir (holding area) di kawasan Pelabuhan Sungai Lais. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyediaan kantong parkir (holding area) memperoleh skor tertinggi sebesar 91 dengan rata-rata 4,55 sehingga dinilai paling optimal dalam mengurangi pelanggaran, kemacetan, dan risiko kecelakaan serta mendukung transportasi perkotaan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kemacetan lalu lintas di kawasan Ampera–Cinde Kota Palembang masih menjadi persoalan transportasi perkotaan yang belum terselesaikan secara optimal. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi serta belum maksimalnya integrasi transportasi publik menyebabkan kepadatan arus lalu lintas terus meningkat, terutama pada jam sibuk. Meskipun Kota Palembang telah memiliki layanan Light Rail Transit (LRT), keberadaan transportasi publik tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi dominasi kendaraan pribadi karena layanan angkutan pengumpan (feeder) masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti jumlah armada yang terbatas, cakupan rute yang belum merata, serta belum optimalnya sinkronisasi layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan implementasi kebijakan transportasi publik dan merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemacetan di kawasan Ampera-Cinde Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan teori  evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan armada feeder, rendahnya integrasi transportasi publik, belum optimalnya implementasi kebijakan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, penguatan layanan feeder melalui penambahan armada dan perluasan rute dinilai sebagai alternatif paling efektif dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik serta mendorong peralihan masyarakat menuju transportasi umum. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan dan mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kota Palembang.

Image Quality Assessment has become an important research area in computer vision due to the increasing use of digital imaging in medical, industrial, and remote sensing applications. This study conducted a Systematic Literature Review (SLR) using articles retrieved exclusively from the Scopus database. A total of fifteen Scopus-indexed articles were selected through the PRISMA process consisting of identification, screening, eligibility, and inclusion stages. The findings indicated that convolutional neural networks, transformer architectures, and no-reference approaches dominated recent studies because of their ability to capture complex visual features and improve evaluation accuracy. The application domain strongly influenced method selection, particularly in medical imaging, industrial quality control, and remote sensing. Deep learning methods achieved high performance but required large datasets and high computational resources. Overall, recent research trends shifted from traditional image enhancement toward artificial intelligence-based quality evaluation.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkong, Batam belum memiliki aplikasi yang mudah diakses untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah, sehingga menyulitkan proses evaluasi kualitas layanan dan identifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem analisis kepuasan nasabah menggunakan metode Customer Satisfaction Index (CSI). Sistem dikembangkan dengan menggunakan model Waterfall dan dirancang menggunakan Unified Modeling Language (UML). Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden dengan 15 item penilaian. Aplikasi yang dikembangkan diuji menggunakan metode black-box testing dan berhasil diimplementasikan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan nilai CSI sebesar 99,38 yang termasuk dalam kategori “Sangat Puas”. Sistem yang dibangun memberikan sarana yang efektif untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah serta mendukung peningkatan kualitas layanan di BSI KCP Bengkong, Batam.

The implementation of healthy and safe school standards is a strategic effort to create a learning environment that supports the health and safety of elementary school students. This study aims to evaluate the implementation of healthy and safe school standards at SDN 6 Kendari, which is characterized by its proximity to a market and a main road. The study employed a qualitative approach using a case study design, involving field observations, the completion of a healthy and safe school indicator questionnaire, and interviews with educators. The results indicate that SDN 6 Kendari has met most of the healthy school indicators, evidenced by well-maintained buildings, adequate ventilation and lighting, proper sanitation and waste management, and students’ consistent practice of clean and healthy living behaviors. Regarding the safe school aspect, the school’s social environment is relatively conducive and free from risky behaviors, supported by the availability of a monitoring system and collaboration with relevant parties. However, several areas still require improvement, such as the equitable distribution of handwashing facilities, more strategic placement of portable fire extinguishers, and strengthening traffic risk mitigation measures due to the school’s location. Overall, the implementation of healthy and safe school standards at SDN 6 Kendari has been proceeding well, but requires continuous improvement to achieve optimal compliance with the standards.

The Rumah Padat Karya Program in Surabaya City is one of the local government policies to reduce poverty through job creation and empowerment of low-income communities (MBR). This study aims to evaluate the effectiveness of the Rumah Padat Karya Program in reducing poverty rates in Surabaya and to assess its alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 1 (No Poverty), Goal 8 (Decent Work and Economic Growth), and Goal 11 (Sustainable Cities and Communities). The study employs a formal evaluation approach with a formative evaluation type, given that the program is still ongoing. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed qualitatively. The evaluation was conducted using William N. Dunn’s (2003) criteria, comprising effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results indicate that the program is fairly effective in reducing poverty and unemployment through local workforce absorption and the productive utilization of previously idle government assets. However, limitations remain, including budget constraints, inter-district facility disparities, weak inter-agency coordination, and suboptimal business mentoring and market access. Therefore, it is necessary to strengthen the mentoring system, equalize facilities, and enhance cross-sector collaboration so that the program can run more optimally and sustainably.  

This study aims to evaluate the level of sharia compliance in musyarakah contracts within micro-enterprise financing. Musyarakah is a partnership-based financing contract that emphasizes cooperation, profit-sharing based on an agreed ratio (nisbah), and proportional risk sharing in accordance with each party’s capital contribution. In practice, the implementation of musyarakah contracts in micro-enterprise financing must be assessed against the Fatwa of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), principles of fiqh muamalah, and Islamic banking regulatory frameworks in Indonesia. The findings show that the implementation of musyarakah working capital financing in Islamic banking is generally in the good category. However, two non-compliance issues with sharia principles were identified. First, there is an imbalance in work participation, where the business is fully managed by the customer while the bank only provides supervision and guidance without active involvement, whereas active participation of partners is a fundamental principle of musyarakah. Second, there is an element of riba due to the use of a fixed profit-sharing scheme, even though profits in musyarakah should be uncertain and based on actual business performance. The study implies that Islamic banks need to improve musyarakah implementation to ensure full compliance with DSN-MUI fatwas, particularly in terms of active bank participation and non-fixed profit-sharing arrangements. Properly implemented, musyarakah financing can strengthen micro and small enterprises by promoting justice-based and risk-sharing economic cooperation.

Pembiayaan Pra Pensiun Berkah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang ditujukan bagi pegawai aktif yang akan memasuki masa pensiun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akad Pembiayaan Pra Pensiun Berkah serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dokumen, pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga monitoring pembayaran angsuran. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini umumnya adalah akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah (MMQ) yang disesuaikan dengan tujuan pembiayaan nasabah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Pra Pensiun Berkah telah memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kehati-hatian serta sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian perbankan syariah dan bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Educational evaluation is an essential part of the learning process, serving to measure the achievement of educational goals and to continuously improve the quality of learning. This study aims to analyze educational evaluation theory in learning, including the basic concepts of evaluation, evaluation models and approaches, and their relevance to 21st-century learning. The study employed a qualitative approach with the Systematic Literature Review (SLR) method through a review of various reputable international journals published between 2020 and 2025. Research data was obtained from various scientific sources such as Scopus, ScienceDirect, Springer, Taylor & Francis, and Sage Journals. The results show that educational evaluation theory is evolving from outcome-oriented evaluation to a more holistic, authentic, and competency-based evaluation. Evaluation models such as Goal-Oriented Evaluation, formative and summative evaluation, the CIPP model, authentic assessment, and diagnostic assessment play an important role in supporting modern learning. In addition, the integration of digital technology in learning evaluation provides opportunities to create a more adaptive and contextual assessment system.

Hot material dumping in the chemical industry is an important process stage that affects occupational safety, process stability, and product quality reliability. In manual processes, dumping activities may cause variation because they are influenced by operator condition, pouring angle, work speed, and exposure to hot materials. This study aims to analyze the consistency of the hot material dumping process and formulate a B2B strategy based on process reliability. The research method uses a descriptive-quantitative case study approach with data from 20 batches, analyzed through three indicators: dumping time, pouring flow stability, and material temperature change or ΔT. The data were primary data obtained directly through field observation, production-process documentation, and recording of process parameters; journal literature was used only as the theoretical and interpretive basis. The results show that the automated process provides more consistent performance than the manual process. The average dumping time decreased from 49.14 seconds to 30.18 seconds, the coefficient of variation for dumping time decreased from 12.44% to 1.36%, the pouring flow stability score increased from 2.55 to 4.70, and the average material ΔT decreased from 15.26°C to 8.16°C. These findings indicate that automation can improve process regularity, reduce variation between batches, and maintain material conditions in a more controlled manner. This process consistency can serve as the basis for a B2B strategy based on process reliability, emphasizing process reliability, production safety, quality consistency, and data-based evidence as key values in building industrial customer trust.

Latar Belakang: Kehilangan seluruh gigi (complete edentulism) dapat menyebabkan gangguan fungsi mastikasi, fonetik, estetika, serta menurunkan kualitas hidup dan kepercayaan diri pasien. Gigi tiruan lengkap (GTL) berbahan resin akrilik masih menjadi pilihan rehabilitasi yang banyak digunakan karena memiliki sifat estetik yang baik, mudah dimanipulasi, dan relatif ekonomis. Laporan Kasus: Seorang pasien perempuan berusia 42 tahun datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Soelastri Surakarta dengan keluhan kehilangan seluruh gigi pada rahang atas dan rahang bawah sejak tiga tahun yang lalu. Pasien mengalami kesulitan mengunyah, berbicara, dan merasa kurang percaya diri terhadap penampilannya. Pemeriksaan klinis menunjukkan kondisi edentulous lengkap pada kedua rahang disertai penurunan dimensi vertikal wajah. Rencana perawatan berupa pembuatan gigi tiruan lengkap berbahan resin akrilik heat-cured. Tahapan perawatan meliputi pencetakan anatomis dan fisiologis, pembuatan sendok cetak individual, pencatatan hubungan rahang, penyusunan gigi tiruan, try-in, insersi, serta evaluasi pasca pemasangan. Hasil: Setelah pemasangan gigi tiruan lengkap, diperoleh retensi dan stabilisasi yang baik, oklusi yang harmonis, serta perbaikan fungsi mastikasi, fonetik, dan estetika. Pada evaluasi satu minggu pasca-insersi, pasien tidak mengeluhkan rasa sakit maupun ketidaknyamanan, kondisi jaringan pendukung dalam keadaan sehat, dan pasien menyatakan puas terhadap hasil perawatan. Kesimpulan: Rehabilitasi pasien edentulous lengkap menggunakan gigi tiruan lengkap resin akrilik memberikan hasil klinis yang baik dalam mengembalikan fungsi pengunyahan, bicara, dan estetika. Keberhasilan perawatan dipengaruhi oleh ketepatan prosedur klinis, kualitas pembuatan gigi tiruan, serta kerja sama yang baik antara dokter gigi dan pasien.

Introduction: The Beyond Use Date (BUD) is the expiration date for a drug product after its primary packaging has been opened, mixed, or prepared. The BUD differs from the expiration date printed on the manufacturer's packaging and is not always listed on the drug, so many people still don't fully understand this concept.Objective: To evaluate the level of knowledge of Prolanis patients regarding the Beyond Use Date (BUD) at the Purwokerto Utara I Community Health Center before and after being given counseling. Methods: A quantitative descriptive method with a cross-sectional design was used on 20 Prolanis patient respondents. Primary data collection consisted of questionnaires administered before (pretest) and after (posttest) the lecture-based counseling using flyers. Data analysis was performed using univariate analysis. Results: The level of knowledge of Prolanis patients regarding Beyond Use Date before counseling showed that the majority were in the poor category with 16 respondents (80.0%) and the sufficient category with 4 respondents (20.0%). After being given counseling, there was an increase in the good category with 6 respondents (30.0%), but the majority were still in the poor category with 14 respondents (70.0%).Conclusion: The level of knowledge of Prolanis patients regarding Beyond Use Date (BUD) at Purwokerto Utara I Health Center before counseling was mostly in the poor category, and after counseling there was an increase although most were still in the poor category.

The Merdeka Curriculum introduces a paradigm shift in Indonesia's educational assessment system, moving from an outcome-oriented approach toward one that positions evaluation as an integral part of the learning process itself. This article examines how learning evaluation is implemented as an instrument to improve the quality of student learning within the Merdeka Curriculum framework. This study employs a library research method, analyzing relevant policy documents, regulations, and academic literature. The findings indicate that the Merdeka Curriculum shifts the focus of evaluation from mere measurement (assessment of learning) toward assessment as learning and assessment for learning, realized through three main forms of assessment: diagnostic, formative, and summative. Proper implementation of these three forms enables teachers to map students' individual learning needs, provide continuous feedback, and design differentiated instruction that is more relevant to learners' characteristics. However, field implementation still faces several challenges, including uneven teacher understanding, time constraints, and limited technical training in designing authentic assessment instruments. This article recommends strengthening teacher competence, providing practical technical guidance, and offering continuous mentoring as strategic steps to ensure that learning evaluation truly functions as an instrument for improving learning quality, rather than merely an administrative formality.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi tingkat toksisitas ekstrak etanol 60% daun trembesi (Samanea saman) terhadap larva Artemia salina melalui penentuan nilai LC₅₀ menggunakan metode Reed-Muench dan analisis probit. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan post-test only control group design. Larva Artemia salina digunakan sebagai organisme uji dan dipaparkan pada berbagai konsentrasi ekstrak, yaitu 10 ppm, 100 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 5000 ppm, dan 10.000 ppm. Parameter yang diamati adalah jumlah kematian larva setelah 24 jam perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kematian larva meningkat seiring dengan kenaikan konsentrasi ekstrak, yang mengindikasikan adanya hubungan dosis-respons. Perhitungan nilai LC₅₀ dengan metode Reed-Muench diperoleh sebesar 351,07 ppm, sedangkan analisis probit menghasilkan nilai LC₅₀ sebesar 468,05 ppm. Berdasarkan klasifikasi toksisitas Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), nilai LC₅₀ tersebut termasuk dalam kategori toksik (30–1000 ppm). Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol 60% daun trembesi memiliki aktivitas toksisitas sedang terhadap larva Artemia salina. Dengan demikian, ekstrak ini berpotensi sebagai sumber senyawa bioaktif yang dapat dikembangkan lebih lanjut, namun diperlukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi senyawa aktif serta mengevaluasi keamanan pada sistem biologis yang lebih kompleks.

Meningkatnya kasus bullying yang terjadi di sekolah saat ini menjadi salah satu masalah utama dalam sistem pendidikan saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya berita tentang ramainya kasus bullying di sekolah. Pendidikan karakter merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi dan mencegah terjadinya bullying. Tujuan penelitian ini adalah untuk; 1) Mengetahui penerapan pendidikan karakter di MTs Insan Mulia Jimbaran; 2) Bentuk pencegahan praktik bullying di MTs Insan Mulia Jimbaran; 3) Bagaimana pengelolaan pendidikan karakter dalam pencegahan praktik bullying di MTs Insan Mulia Jimbaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara dan observasi, dan sekunder yang didapatkan dari dokumentasi yang berasal dari MTs Insan Mulia. Hasil dari penelitian; 1) Pelaksanaan pendidikan karakter di MTs Insan Mulia dilakukan dengan menerapkan beberapa nilai seperti nilai agama, kejujuran, keadilan, kebijaksanaan yang diintergrasikan ke dalam kegiatan intrakulikuler, kokurikuler, dan ekstrakulikuler; 2) Bentuk pencegahan praktik bullying di MTs Insan Mulia berupa tata tertib/peraturan, konseling behavior, diberikan pemahaman dan pengetahuan, dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua; 3) Pengelolaan pendidikan karakter di MTs Insan Mulia dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Limited land availability is a major constraint in developing school infrastructure in active urban educational facilities. This study evaluates the classroom development plan at SDN 39 Lubuklinggau from the perspective of a planner, focusing on land limitation, functional needs, safety, constructability, and long-term building performance. A descriptive-evaluative approach was applied through technical observation, document review, alternative assessment, weighted scoring, and risk analysis. The results indicate that horizontal expansion is constrained by limited open space and may reduce internal circulation, student activity areas, and emergency space. Three alternatives were compared: horizontal expansion, building rearrangement, and a two-storey classroom scheme. The two-storey alternative obtained the highest score of 84, compared with 61 for rearrangement and 56 for horizontal expansion. However, its feasibility depends on further soil investigation, structural design, staircase and evacuation safety, utility coordination, construction phasing, and strict site safety control. The study recommends that the planner prioritize detailed site measurement, geotechnical investigation, detailed engineering design, construction safety planning, and post-construction functional evaluation. A vertical classroom strategy can be considered a rational solution for land-constrained schools when supported by accountable technical planning and integrated project control.

Substandard housing remains a multidimensional urban problem because it intersects with structural safety, indoor environmental quality, sanitation, clean water, poverty, and the effectiveness of policy implementation. This study evaluates the implementation of the substandard housing improvement program (RTLH) in Lubuk Linggau City by integrating a technical audit of housing quality with an implementation analysis based on the variables of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. A descriptive-evaluative mixed approach was applied through field observation, technical scoring of ten rehabilitated houses, document review, and structured interviews with regulators, field facilitators, and beneficiary households. The results show that the cumulative technical conformity index reached 3.325 out of 4.00, equivalent to 83%, and was classified as adequate housing. Structural resilience achieved the highest score at 88%, followed by space adequacy at 85%, natural lighting and ventilation at 80%, and sanitation and clean water at 75%. Five houses were classified as adequate housing, while five were classified as fairly adequate/light substandard housing. The implementation analysis indicates that clear practical communication and facilitator assistance strengthened structural quality, but limited financial resources, weak environmental-health prioritization, and administratively oriented supervision reduced sanitation and ventilation performance. The study recommends standardized septic systems, stronger post-construction technical verification, healthy-housing education, realistic unit budgets, and quality-oriented monitoring.

Road improvement projects require consistency between technical planning documents and field implementation to ensure that service quality, structural performance, construction time, and user safety are achieved. This article evaluates the conformity between planning and realization in the Pangkalan-Batas Jambi road improvement project in Rawas Ulu District, North Musi Rawas Regency. The study used a descriptive-quantitative evaluative approach based on field monitoring, project technical documents, comparative quantity analysis between contract and Contract Change Order (CCO), and identification of implementation constraints. The results showed that several work items changed during construction because initial planning data did not fully capture actual field conditions. Quantities increased for drainage excavation (+18.87%), roadbed preparation (+8.99%), aggregate class A base course (+12.51%), and AC-Base (+11.98%). Conversely, reinforced pipe culverts decreased (-58.33%), unsealed aggregate base/sirtu decreased (-43.50%), and tack/prime coat volume slightly decreased (-0.47%). The time schedule showed a minor delay of -0.13% in the first week but recovered in the second week, indicating effective field coordination. Main constraints included traffic interference, limited worker visibility, and equipment visibility. The study recommends more detailed site surveys during planning, stronger traffic management, stricter occupational safety implementation, systematic progress control, and routine post-construction maintenance to maintain road service life.

The governance of sand and gravel mining requires an integrated assessment of technical planning, occupational safety, environmental control, reclamation, and regulatory compliance. This study evaluated the governance of CV. Ria Bersaudara, a sand and gravel mining company located in Pasar Surulangun, Rawas Ulu District, Musi Rawas Utara Regency, using the Good Mining Practice framework. The study used a descriptive evaluative approach based on field observation, document review, indicative resource estimation, equipment productivity analysis, occupational safety and environmental risk assessment, and compliance mapping. The results show that the company has a basic legal foundation through an exploration mining permit covering 12.5 ha; however, several governance components require improvement. The indicative prospective area was approximately 2.50 ha, with an effective follow-up area of 1.80 ha and an estimated indicative resource of 21,600 m³ or 35,640 tons. Productivity analysis indicated that excavator capacity reached about 61 m³/hour, while one dump truck only transported about 10.3 m³/hour, creating a haulage bottleneck if the truck fleet is insufficient. Safety implementation was also not optimal, with personal protective equipment compliance estimated at only 55%. The study recommends validating permit documents, strengthening technical exploration data, improving drainage and sediment control, enforcing safety procedures, implementing progressive reclamation, and establishing daily operational records.