Publication Search

The development of social media has significantly changed human communication patterns. On the one hand, digital media provides a space for freedom of expression, but on the other hand, it has also given rise to digital judgmental cultural phenomena such as Cancel culture and cyberbullying. These phenomena often give rise to verbal violence, public humiliation, and massive social exclusion in cyberspace. This article aims to analyze the phenomena of Cancel culture and cyberbullying from a Christian ethical perspective. The research method used is a literature review with a theological-ethical approach. The results of the study indicate that the digital judgmental culture contradicts the principles of love, respect for human dignity as the Imago Dei, and Christian communication ethics taught in the Bible. Christian ethics views every individual as having value before God, so the practices of humiliation, digital bullying, and public judgment are unjustifiable. The church and believers are called to present constructive, loving, communication in the digital space.

Artikel ini membahas hubungan antara pikiran dan realitas melalui kajian filsafat kognitif, serta implikasinya terhadap pemahaman manusia. Filsafat kognitif, yang mengintegrasikan elemen-elemen filsafat, psikologi, dan ilmu kognitif, memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia nyata. Artikel ini mengulas berbagai teori kognitif yang mempengaruhi pemahaman kita terhadap realitas, serta bagaimana persepsi, interpretasi, dan pengalaman membentuk cara kita mengerti dunia. Selain itu, implikasi dari kajian ini terhadap bidang-bidang seperti etika, pendidikan, dan perkembangan teknologi juga dibahas, dengan fokus pada dampak terhadap kesadaran dan pengambilan keputusan manusia.

Filsafat dan etika bisnis memiliki peran penting dalam mengarahkan korporasi untuk bertindak dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis yang diambil. Dalam konteks global yang terus berkembang, perusahaan-perusahaan dihadapkan pada tantangan besar untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Namun, ketidaksesuaian antara tanggung jawab sosial dan praktik korporasi yang terjadi dalam banyak kasus, mengindikasikan adanya celah dalam pemahaman dan penerapan etika bisnis yang efektif (Carroll, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana filosofi etika bisnis dapat berperan dalam menyelaraskan tanggung jawab sosial dengan praktik korporasi, serta mengeksplorasi model-model yang dapat diadopsi oleh perusahaan untuk menjembatani ketimpangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus sebagai metodologi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori etika bisnis yang lebih aplikatif dalam dunia korporasi, dengan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai sosial dalam strategi bisnis jangka panjang.

Pendidikan Kristen memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter individu berdasarkan nilai-nilai Alkitabiah. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan moral, spiritual, dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen. Artikel ini membahas bagaimana pendidikan Kristen dapat menjadi sarana utama dalam menanamkan nilai-nilai seperti kasih, kejujuran, integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan holistik yang mencakup pengajaran, keteladanan, dan pembiasaan, pendidikan Kristen mampu membentuk individu yang memiliki karakter kuat dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kajian ini juga menyoroti tantangan serta strategi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Alkitabiah dalam sistem pendidikan modern.

Krisis lingkungan yang semakin meningkat menuntut pendekatan multidisipliner dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Filsafat lingkungan dan etika kehidupan menawarkan perspektif mendalam dalam memahami hubungan manusia dengan alam serta tanggung jawab moral yang menyertainya. Artikel ini mengeksplorasi konsep-konsep utama dalam filsafat lingkungan, seperti ekosentrisme, biosentrisme, dan deep ecology, serta bagaimana prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan menganalisis berbagai pandangan filosofis, artikel ini menyoroti pentingnya kesadaran etis dalam menghadapi permasalahan lingkungan global. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana pemikiran filosofis dapat berkontribusi pada kebijakan dan tindakan nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Adolescents face significant barriers in accessing reproductive health services due to fears of privacy breaches and social stigma. In primary healthcare facilities, healthcare professionals are often trapped in a dilemma between the obligation to maintain medical confidentiality based on professional ethics and national regulatory demands requiring parental involvement for underage patients. This study aims to analyze the practice of protecting adolescent patient data privacy at Mardi Saras Primary Clinic and identify the gap between practical implementation and the norms of medical ethics and applicable legal regulations. This study employs a socio-legal research method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with doctors and nurses, observation of service procedures, and study of the clinic's Standard Operating Procedures. The results indicate that although Mardi Saras Primary Clinic has implemented basic confidentiality protocols such as closed consultation rooms, there are substantial weaknesses in informed consent management, which still heavily relies on parental presence for all adolescent cases. This practice is driven by healthcare professionals' fear of legal risks, thereby ignoring the principle of developing autonomy in adolescents. These findings indicate a disparity between rigid administrative compliance and the spirit of protecting adolescent health rights within national regulations. The implication of this study underscores the urgency of developing specific SOPs that are sensitive to adolescent rights, as well as the need for continuous training for healthcare professionals regarding the legal and ethical boundaries of maintaining confidentiality for underage patients without compromising legal safety aspects.

Artikel ini membahas peran kepemimpinan Kristen dalam pendidikan sebagai sarana untuk membangun generasi yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Dalam konteks globalisasi dan tantangan zaman yang semakin kompleks, penting untuk menanamkan prinsip-prinsip moral dan etika Kristiani dalam setiap aspek pendidikan. Kepemimpinan Kristen di sekolah tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa dengan mengintegrasikan ajaran kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Artikel ini mengkaji bagaimana para pemimpin pendidikan Kristen dapat menjadi teladan bagi siswa, memotivasi mereka untuk hidup dengan integritas, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Diharapkan, melalui penerapan nilai-nilai Kristiani, generasi mendatang dapat tumbuh dengan wawasan yang holistik, mengedepankan kedamaian, dan saling menghormati dalam menghadapi tantangan dunia.

This study analyzes the integration of aesthetics and ethics in cosmetology education and its implications for strengthening the professionalism of cosmetology teachers. Cosmetology is often viewed as an applied field that primarily produces visual beauty through make-up, skin care, hair care, and cosmetic services. However, professional cosmetology practice also involves moral responsibility because it deals directly with the human body, personal identity, safety, comfort, and client trust. This article uses a normative qualitative method with conceptual and philosophical approaches through library research. The analysis is organized through three dimensions of philosophy of science: ontology, epistemology, and axiology. The findings show that, ontologically, cosmetology studies beauty and the human body not merely as physical objects, but as subjects with value, dignity, and diverse meanings. Epistemologically, cosmetology knowledge is constructed through the integration of scientific theory, practical skills, professional experience, sanitation principles, occupational safety, and service standards. Axiologically, cosmetology contains ethical values that guide beauty practices so that they remain honest, safe, responsible, and respectful of human dignity. The integration of aesthetics and ethics strengthens the role of cosmetology teachers as educators, professional models, and character builders in vocational education. Therefore, cosmetology learning should not only emphasize technical competence and visual results, but also internalize ethical awareness, reflective judgment, and responsibility in every stage of professional practice.

This study aims to analyze the implementation of public service ethics by front office officers at the Public Service Mall (Mall Pelayanan Publik/MPP) of Samarinda City and its impact on the image of government institutions. As the frontline of public service delivery, front office personnel play a strategic role in shaping public perceptions and fostering public trust in government services. This research employed a qualitative descriptive approach, utilizing in-depth interviews with a functional licensing officer at the Department of Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP) of Samarinda City, supported by direct field observations. The findings reveal that the implementation of service ethics at the Samarinda MPP is guided by the principles outlined in Law No. 25 of 2009 on Public Services and the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Regulation No. 15 of 2014 concerning Service Standards. These regulations emphasize the values of integrity, professionalism, accountability, responsiveness, and inclusiveness in service delivery. Furthermore, effective coordination among service tenants, continuous improvement of employee competencies, and adaptation to digital systems such as the Online Single Submission (OSS) platform have contributed significantly to maintaining service quality. The study concludes that the consistent application of public service ethics enhances citizen satisfaction, strengthens public trust, and positively influences the image of government institutions in the community.  

The World Health Organization (WHO) states that mental health issues frequently arise during late childhood and early adolescence. Adolescence is  a transitional phase marked by physical, emotional, and social changes, which can impact an individual's psychological well-being. Data from the 2022 Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) showed that approximately 15.5 million adolescents (34.9%) experienced mental health problems, while 2.45 million adolescents (5.5%) were identified as having mental disorders. This confirms that adolescent mental health is an issue that requires serious attention. This study aimed to determine the mental health status of adolescents at SMA Negeri 1 Sokaraja. The research method used a quantitative descriptive design with a cross-sectional approach. The population included all 12th-grade students at SMA Negeri 1 Sokaraja, with 188 students selected as samples using a proportional random sampling technique. Data collection was conducted using the Mental Health Inventory (MHI-38) questionnaire and was analyzed using univariate analysis. The results of the study showed that the majority of respondents were in the good category, amounting to 114 (60.6%). Based on gender characteristics, the majority of respondents were female, amounting to 110 (58.5%), while based on residential status, most respondents lived with their parents/family, amounting to 187 (99.5%). These findings indicated that, in general, the mental health of adolescents at SMA Negeri 1 Sokaraja was in a fairly good condition.

The World Health Organization (WHO) states that mental health issues frequently arise during late childhood and early adolescence. Adolescence is  a transitional phase marked by physical, emotional, and social changes, which can impact an individual's psychological well-being. Data from the 2022 Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) showed that approximately 15.5 million adolescents (34.9%) experienced mental health problems, while 2.45 million adolescents (5.5%) were identified as having mental disorders. This confirms that adolescent mental health is an issue that requires serious attention. This study aimed to determine the mental health status of adolescents at SMA Negeri 1 Sokaraja. The research method used a quantitative descriptive design with a cross-sectional approach. The population included all 12th-grade students at SMA Negeri 1 Sokaraja, with 188 students selected as samples using a proportional random sampling technique. Data collection was conducted using the Mental Health Inventory (MHI-38) questionnaire and was analyzed using univariate analysis. The results of the study showed that the majority of respondents were in the good category, amounting to 114 (60.6%). Based on gender characteristics, the majority of respondents were female, amounting to 110 (58.5%), while based on residential status, most respondents lived with their parents/family, amounting to 187 (99.5%). These findings indicated that, in general, the mental health of adolescents at SMA Negeri 1 Sokaraja was in a fairly good condition.

This article discusses the relevance of the concept of the bonum commune (the common good) in the thought of Thomas Aquinas as a moral foundation in the era of digital disruption. The era of digital disruption is characterised by profound changes in the way humans live, interact, and utilise technology. Amidst these developments, a weak moral foundation has led to a lack of technological orientation towards the common good. Without a fundamental moral foundation, technology will be directed solely towards profitability, disregarding human values and fostering an individualistic society. This study employs a qualitative method based on a literature review, analysed through a hermeneutic reading of Aquinas’s principal work, the *Summa Theologica*, as well as literature on digital ethics. The results of the study indicate that the bonum commune is a fundamental ethical principle that can guide the use of digital technology towards justice, social responsibility, and the common good.

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has transformed various sectors of human life, including church ministry and religious organizational management. This study aims to analyze Christian leadership ethics in the use of AI within modern church ministry. The research employs a qualitative descriptive method through theological literature review and analysis of recent studies concerning digital technology and pastoral ministry. The findings indicate that AI provides significant benefits for church administration, digital communication, congregational data management, and online evangelism. Nevertheless, ethical challenges also emerge, such as the weakening of pastoral relationships, data privacy concerns, algorithmic bias, and the risk of dehumanization in ministry practices. From a Christian theological perspective, ministry is fundamentally relational and incarnational, reflecting the example of Jesus Christ who ministered through personal presence, compassion, and direct interaction with people. Therefore, AI should be understood as a supportive instrument rather than a substitute for spiritual authority and pastoral presence. Christian leadership in the digital age must be grounded in integrity, transparency, spiritual discernment, and respect for human dignity as the image of God (imago Dei). This study contributes to the development of ethical guidelines for churches in utilizing AI responsibly while maintaining theological integrity and Christian spiritual values.

This study aims to examine the role of information technology (IT) professional ethics as a preventive instrument in facing the escalation of cyber crime in Indonesia. Using the Systematic Literature Review (SLR) method with the PRISMA protocol, 17 selected scientific literature from the 2020-2026 period were analyzed comprehensively. The results of the study indicate that dominant operating modes such as ransomware on national infrastructure and mass data breaches in the banking and health sectors are rooted in the neglect of integrity and accountability principles. The discussion in this study confirms that the application of professional ethics based on the PAPA (Privacy, Accuracy, Property, Accessibility) framework is able to suppress the risk of internal threats and strengthen digital defense. The conclusion of the study shows that the synergy between the 2024 ITE Law regulations and the internalization of the professional code of ethics is the main key to data sovereignty in the digital era. The practical implications of this research recommend strengthening the ethics curriculum in IT higher education and ethical compliance audits in the public sector.

This study examines the implementation of Islamic business ethics in e-commerce transactions, with a specific focus on the Shopee platform. The research is motivated by the increasing growth of digital commerce accompanied by various ethical issues such as product misrepresentation, lack of transparency, and weak accountability of sellers. The objective of this study is to analyze how ethical principles, including honesty, fairness, and responsibility, are applied in online transactions. This research employs a qualitative approach using a systematic literature review method by analyzing 20 relevant scholarly articles published between 2020 and 2026. The findings reveal that although the platform provides adequate transactional systems, ethical violations are still prevalent, primarily due to information asymmetry between sellers and consumers. Trust emerges as the most influential factor in purchasing decisions, while perceived risk and security play supporting roles in shaping consumer behavior. Additionally, economic incentives such as promotions often override ethical considerations in influencing consumer decisions. The study implies that strengthening ethical enforcement, enhancing platform supervision, and improving consumer digital literacy are essential to ensure a sustainable and trustworthy e-commerce ecosystem.

Legal education in higher education institutions remains predominantly dominated by cognitive approaches, which have not fully succeeded in shaping students’ character, particularly in terms of integrity, professional responsibility, and legal empathy. This condition highlights the need for learning approaches that integrate practical experience with professional ethical values. This community engagement activity aims to strengthen the character of law students through a clinical legal education-based intervention integrated with professional ethics education. The activity was conducted using a participatory approach involving 35 law students from the Faculty of Law at Universitas Madura over the period from 21 April to 13 May 2026. The intervention consisted of a series of activities, including legal education sessions, basic legal consultations, and structured ethical reflection. The community partners were local residents with limited access to legal information and services.The results indicate an improvement in students’ character scores across several dimensions, namely integrity (from 3.42 to 4.21), professional responsibility (from 3.51 to 4.28), and legal empathy (from 3.37 to 4.35). In addition, more than 80% of students reported that the activity enhanced their understanding of legal practice and the social conditions of the community. The activity also had a positive impact on the community, particularly in improving legal literacy. These findings demonstrate that experience-based legal clinics are effective in strengthening law students’ character while simultaneously providing tangible benefits to the community. Therefore, community engagement activities based on clinical legal education can be developed as a strategic medium for strengthening character education in law faculties.

In the context of rapid economic development, young entrepreneurs in Jayapura City face the challenge of understanding and applying the principles of law and ethics in their business practices. Law and ethics are essential foundations for creating a sustainable and responsible business environment. This research aims to evaluate the effectiveness of a training program designed to enhance legal awareness among young entrepreneurs. The training includes the delivery of material on business law, consumer protection, and business ethics, as well as interactive discussions and case studies. The methods used in this study include data collection through pre-training and post-training questionnaires, as well as in-depth interviews with participants. The analysis results show a significant increase in participants' understanding of legal and ethical business principles, with average questionnaire scores rising from 55% to 85% after the training. These findings indicate that the training not only enhances participants' knowledge but also builds their confidence in applying legal and ethical principles in their daily business practices. Therefore, this training program is expected to contribute to the development of better and more responsible business practices in Jayapura City.

Hypertension is a chronic disease whose management is substantially determined by an individual's capacity to access and utilize health-related information. Inadequate health literacy may lead to poor medication adherence and diminished quality of life. This study aimed to examine the association between health literacy, medication adherence, and quality of life among hypertensive patients at Polresta Sleman. An observational analytic quantitative design with a cross-sectional approach was employed, involving 80 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using the HLS-ID-SF12, MARS-5, and WHOQOL-BREF instruments. Bivariate analysis was conducted using Pearson correlation, while multivariate analysis applied multiple linear regression. Results revealed that health literacy significantly correlated with medication adherence (r = 0.469; p < 0.05) and quality of life (r = 0.447; p < 0.05). Medication adherence also demonstrated a significant correlation with quality of life (r = 0.615; p < 0.05). Simultaneously, both variables accounted for 41.1% of the variance in quality of life (R² = 0.411; p < 0.05). These findings underscore the importance of jointly improving health literacy and medication adherence as an evidence-based strategy to optimize quality of life in hypertensive patients.

Hypertension is a chronic disease whose management is substantially determined by an individual's capacity to access and utilize health-related information. Inadequate health literacy may lead to poor medication adherence and diminished quality of life. This study aimed to examine the association between health literacy, medication adherence, and quality of life among hypertensive patients at Polresta Sleman. An observational analytic quantitative design with a cross-sectional approach was employed, involving 80 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using the HLS-ID-SF12, MARS-5, and WHOQOL-BREF instruments. Bivariate analysis was conducted using Pearson correlation, while multivariate analysis applied multiple linear regression. Results revealed that health literacy significantly correlated with medication adherence (r = 0.469; p < 0.05) and quality of life (r = 0.447; p < 0.05). Medication adherence also demonstrated a significant correlation with quality of life (r = 0.615; p < 0.05). Simultaneously, both variables accounted for 41.1% of the variance in quality of life (R² = 0.411; p < 0.05). These findings underscore the importance of jointly improving health literacy and medication adherence as an evidence-based strategy to optimize quality of life in hypertensive patients.

This article examines Romans 14:7-9 as a foundational biblical text for the concept of life ownership in New Testament ethics. Using a historical-exegetical and theological-systematic approach, it demonstrates that the passage clearly declares that neither life nor death belongs to the individual believer. Both are to be lived and died “to the Lord,” affirming that Christians are ultimately the possession of Christ as Kyrios. This theocentric view directly challenges the modern secular principle of radical patient autonomy that underpins euthanasia and physician-assisted suicide. The study provides a detailed exegesis of Romans 14:7-9 in its literary and historical context, explores parallel New Testament texts on life ownership, and discusses its ethical implications for contemporary medical practice. It argues that Romans 14:7-9 offers strong biblical grounds for rejecting active euthanasia while supporting compassionate palliative care that honors human dignity until natural death. In the Indonesian context, where euthanasia is legally prohibited, this perspective provides a robust theological foundation for Christian bioethics and public policy. A truly good death, according to the New Testament, is one that occurs in submission to the sovereignty of the risen Lord.