Publication Search

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

Kecurangan (fraud) di sektor perbankan daerah merupakan ancaman serius yang dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) menggunakan pendekatan Fraud Triangle Theory yang mencakup tiga elemen utama: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, didukung oleh studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus Bank BJB mencerminkan interaksi ketiga elemen Fraud Triangle secara simultan. Tekanan bersumber dari kebutuhan dana non-budgeter yang besar dalam pengelolaan anggaran promosi senilai Rp409 miliar. Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, tidak adanya verifikasi dokumen yang memadai, serta penyimpangan dalam proses pengadaan. Rasionalisasi terbentuk melalui persepsi pelaku bahwa praktik tersebut merupakan hal yang lazim dalam lingkungan birokrasi dan korporasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman teoritis dan praktis terkait pencegahan fraud di lembaga keuangan daerah Indonesia, khususnya melalui penguatan tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan internal.

This study aims to analyze corruption as a form of abuse of power within the public bureaucracy and its impact on the quality of public services in Indonesia. This study employs a qualitative approach using a literature review method based on journals, books, and official reports. The results indicate that corruption within the bureaucracy persists in various forms, such as extortion, abuse of authority, and budget manipulation. Contributing factors include low integrity among public officials, weak oversight, and the complexity of bureaucratic procedures. The resulting impacts include a decline in service quality, inequitable access to services, and a loss of public trust in the government. Furthermore, corruption hinders bureaucratic effectiveness and slows down the national development process. These conditions demonstrate that corrupt practices not only harm state finances but also broadly affect public welfare. Therefore, efforts are needed through bureaucratic reform, strengthened oversight, and enhanced civil servant integrity to achieve transparent and accountable public services that support the establishment of good governance.

Bureaucratic rigidity is a form of public administration pathology that remains a serious problem in Indonesian governance. The bureaucracy's rigid, hierarchical nature, slow decision-making, and resistance to change are major obstacles to the government's digital transformation process. Amidst the demands of the digital era, which prioritizes speed, transparency, and efficiency, an unadaptive bureaucracy actually slows down innovation in public services and erodes public trust in the government. This study aims to analyze bureaucratic rigidity as a disease in public administration and its impact on the implementation of digital transformation in Indonesia. The method used is a qualitative approach with a literature review. The results indicate that bureaucratic rigidity is caused by a conservative organizational culture, complicated regulations, and low human resource capacity to adapt to technology. Furthermore, a lack of system integration and weak transformational leadership exacerbate these conditions. Digital transformation is not merely a technological issue, but a paradigm shift in governance. Therefore, comprehensive bureaucratic reform is needed, including simplifying procedures, strengthening the digital competency of civil servants, and shifting the work culture to be more flexible and innovative. Thus, an adaptive and responsive bureaucracy can be realized as the foundation of an effective digital government that is oriented towards public services.

Bureaucracy plays a crucial role in the management of public administration and government services in Indonesia. However, various bureaucratic reform initiatives implemented by the government still face significant obstacles, particularly those related to bureaucratic mindset, organizational culture, and the work ethic of civil servants. This research aims to examine the challenges faced in changing bureaucratic mindsets and evaluate their impact on the implementation of bureaucratic reforms in Indonesia. The method used in this research is a literature review, examining various books, scientific articles, and previous studies related to bureaucracy, public administration, public services, and bureaucratic reform. The findings of this study indicate that the bureaucratic mindset in Indonesia is still influenced by a hierarchical, formal, structured culture that prioritizes power. This situation negatively impacts the quality of public services, innovation within the bureaucracy, policy effectiveness, and the level of public trust in government institutions. In addition, the resistance to change, lack of transformational leadership, and low adaptability to digitalization are the main obstacles in the efforts to reform the bureaucracy. This research concludes that bureaucratic reform requires not only changes in the structure and administrative system but also a transformation in organizational culture, leadership style, and mindset of the apparatus to create a professional, adaptable, transparent bureaucracy that focuses on public service.

Mekanisme administrasi barang pada REA TEHNIK sebelumnya masih mengandalkan cara-cara konvensional melalui pencatatan fisik serta bantuan perangkat lunak Microsoft Excel. Namun, pola kerja tersebut memicu sejumlah hambatan praktis, di antaranya lambatnya akses terhadap informasi stok, risiko diskrepansi data akibat kelalaian input, hingga birokrasi validasi laporan yang memakan waktu lama [1], [2]. Keterbatasan ini mendasari urgensi pengembangan sebuah platform digital yang terintegrasi dan bersifat real-time guna mengoptimalkan kinerja perusahaan serta menjamin akurasi data inventaris secara menyeluruh. Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan implementasi sistem manajemen inventori berbasis web dengan memanfaatkan keunggulan framework Laravel. Proses pengembangan perangkat lunak ini mengadopsi metodologi Waterfall yang dilakukan melalui tahapan sistematis, meliputi identifikasi spesifikasi kebutuhan, perancangan arsitektur sistem, tahap pengodean, verifikasi fungsional, hingga fase pemeliharaan. Aplikasi yang dibangun mengintegrasikan berbagai modul krusial, seperti manajemen katalog produk, pelacakan mutasi barang, formulir permintaan barang (Item Request), permohonan pembelian (Buy Request), mekanisme otorisasi manajerial, serta otomasi pembuatan laporan bulanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi digital ini secara masif mampu mendongkrak efisiensi operasional, khususnya dalam mempercepat siklus pencarian data stok dan durasi persetujuan administrasi. Berdasarkan pengujian menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fitur telah beroperasi secara optimal sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna. Digitalisasi ini terbukti berhasil meminimalkan risiko kesalahan dokumentasi serta meningkatkan keterpaduan proses bisnis dibandingkan dengan metode manual yang digunakan sebelumnya. 

This community service activity aims to strengthen government governance and adaptive digital human resource (HR) capacity of civil servants (ASN) in sub-districts of South Pontianak District, Pontianak City. The main problems identified through preliminary surveys were the low awareness and willingness of apparatuses to adapt to digital technology, as well as the absence of standardized operating procedures (SOPs) in internal administrative governance. Methods employed included reflective discussion, interactive lectures and discussions, and SOP drafting assistance. Evaluation was conducted using the CIPP model (Context, Input, Process, Product) along with pre-test and post-test instruments comprising 20 questions. The activity involved 18 apparatuses representing five sub-districts (Banua Melayu Darat, Banua Melayu Laut, Akcaya, Kota Baru, and Parit Tokaya) and one district representative. Results showed an increase in participants' average score from 75.00 (pre-test) to 86.47 (post-test), representing a 16% improvement. Additionally, the activity produced five internal administrative SOP documents and a Follow-Up Action Plan (RKTL) from each sub-district as a commitment to digital transformation implementation. In conclusion, education-based intervention and technical assistance proved effective in improving sub-district apparatus competency in supporting digital bureaucratic reform.

This article examines how meritocracy is institutionalized within the public administration systems of Indonesia and Singapore and how it affects public service quality. Using a descriptive–comparative library research design, the analysis focuses on four dimensions: bureaucratic structure, governing system and political influence, administrative reform and merit mechanisms, and implications for service delivery. The findings indicate that Indonesia’s bureaucracy remains highly hierarchical and decentralized, creating uneven institutional capacity and allowing electoral–political dynamics to influence appointments and rotations, which weakens consistent merit implementation. In contrast, Singapore operates a streamlined and centrally coordinated bureaucracy supported by high political stability, rigorous competency-based recruitment and promotion, transparent performance management, and competitive remuneration, enabling merit principles to be applied more consistently. These differences translate into more uniform and efficient public services in Singapore, while Indonesia continues to experience variability across regions and sectors. Strengthening merit enforcement, oversight, and professional culture is therefore crucial to improve the effectiveness and equity of public services in Indonesia.

This community service activity was conducted at Plamongansari Urban Village, Semarang City, focusing on administrative and general public services. The identified issues included administrative service mechanisms, employee performance, utilization of service technology, and bureaucratic mechanisms in public administration. The objective of this community service was to describe and analyze the administrative and general service processes through direct assistance activities carried out by students. The method used was a participatory approach involving observation, direct assistance, and active involvement in administrative services at the urban village office. The results showed that administrative service mechanisms were implemented with clear procedures, the performance of public service personnel was relatively good, the utilization of service technology supported administrative efficiency, and bureaucratic mechanisms contributed to service orderliness. This community service activity also enhanced the awareness of public service personnel regarding professionalism, discipline, and community-oriented services. Therefore, this community service contributes to improving the quality of public services at Plamongansari Urban Village.

This study aims to analyze and compare public administration systems in Indonesia and the United States, focusing on bureaucratic structure, decentralization mechanisms, and public service delivery. Using a qualitative approach through literature review, this research examines scholarly articles, policy documents, and relevant regulations published in recent years. The findings show that Indonesia adopts a hierarchical and relatively centralized bureaucratic structure within a decentralized unitary state framework, while the United States applies a federal system that grants constitutionally guaranteed autonomy to state governments. Decentralization in Indonesia emphasizes administrative and political authority transfer to local governments to improve service responsiveness, although challenges such as overlapping authority and uneven institutional capacity persist. In contrast, federalism in the United States enables flexible and innovative public service provision but also creates disparities among states. The study further reveals that public service effectiveness and responsiveness in both countries are influenced by bureaucratic capacity, coordination mechanisms, and digital governance implementation. This comparative analysis provides insights for policymakers to strengthen bureaucratic reform, improve intergovernmental coordination, and enhance public service quality in accordance with national governance contexts.

The E-Kinerja Program is a policy innovation developed by the Madiun City Government to support the digitalization of civil servant performance management as part of bureaucratic reform and the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). This study aims to evaluate the implementation of the E-Kinerja Program in Madiun City using six policy evaluation criteria proposed by William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, direct observation of the E-Kinerja application usage, and documentation review of related policies. The findings indicate that the E-Kinerja Program is relatively effective and efficient in supporting the monitoring of civil servant attendance and daily activities through features such as QR Code-based attendance, photo documentation, and daily activity reporting. However, several challenges remain, including unstable GPS accuracy, limited internet connectivity, and the practice of non real time input of daily activities. In addition, differences in digital literacy levels and device compatibility among civil servants affect the equitable utilization of the application. Overall, the implementation of the E-Kinerja Program is considered appropriate as part of bureaucratic digital transformation in Madiun City, although further improvements in technical aspects and human resource capacity are required to optimize its implementation.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan kinerja pegawai sektor publik yang sering terkendala birokrasi, budaya organisasi hierarkis, dan regulasi ketat. Kepemimpinan autentik dan penyesuaian pekerjaan dipandang sebagai faktor yang dapat   memengaruhi kinerja pegawai baik secara langsung maupun melalui keterlibatan kerja. Kepemimpinan autentik berperan dalam menciptakan iklim kerja yang terbuka dan penuh integritas, sedangkan penyesuaian pekerjaan memberi ruang bagi pegawai menyesuaikan pekerjaan dengan kekuatan dan preferensi pribadi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei terhadap 153 pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Instrumen berupa kuesioner berskala Likert yang diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan dengan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan langsung maupun mediasi antar variabel berdasarkan teori JD-R, COR, dan Authentic Leadership. Hasil penelitian menunjukkan empat hipotesis diterima dan satu ditolak. Penyesuaian pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan kerja dan kinerja pegawai, serta menjadi prediktor paling kuat bagi kinerja (β = 0,432). Kepemimpinan autentik berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja (β = 0,335), namun tidak signifikan terhadap kinerja (β = 0,120). Keterlibatan kerja terbukti memediasi sebagian hubungan penyesuaian pekerjaan dengan kinerja, tetapi tidak memediasi pengaruh kepemimpinan autentik. Model penelitian mampu menjelaskan 44,2% varians keterlibatan kerja dan 60,8% varians kinerja pegawai. Temuan ini menegaskan pentingnya faktor individual seperti penyesuaian pekerjaan dibandingkan faktor kepemimpinan top-down dalam meningkatkan kinerja pegawai di sektor publik. Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya organisasi pemerintah mengembangkan program penyesuaian pekerjaan, memperkuat keterlibatan kerja, serta membangun kepemimpinan autentik sebagai fondasi budaya kerja yang positif.

cf

This study examines how effective leadership impacts increased employee productivity within the technical bureaucracy within the West Java Provincial Highways and Spatial Planning Agency. Effective leadership is understood as a leader's ability to provide direction, motivation, and empowerment to employees in order to optimally achieve organizational goals. The research method uses a quantitative approach through a survey of 50 ASN respondents working at the UPTD for Road Management Region III. The regression results show R = 0.58 and R² = 0.336, while the PLS analysis displays a path coefficient of β = 0.58 and a t-test of 5.91 (p < 0.05). These findings confirm that exemplary leadership, transparent communication, and employee empowerment can increase work productivity in the technical bureaucracy. This study also found that leadership that directly exemplifies behavior and decision-making can influence employee productivity levels in the public sector. Inspirational and participatory leadership, which involves employees in important decisions, shows a significant influence on increasing work morale and innovation. For example, employees who feel encouraged by their leaders to contribute more tend to show initiative in their tasks and take more responsibility for the work assigned.

This study examines the interplay between administrative ethics and bureaucratic decision-making within the governance landscape of Pulang Pisau Regency through a structured literature analysis. Anchored in the theoretical frameworks of Administrative Ethics Theory, Bureaucratic Decision-Making Theory, and Good Governance, this research synthesizes classical and contemporary scholarly works to identify the determinants, challenges, and institutional dynamics that influence ethical decision processes in local bureaucracy. The method employs a qualitative narrative literature review, involving systematic identification, screening, quality assessment, and thematic extraction of relevant academic sources published in the last two decades. Findings indicate that ethical norms, integrity, organizational culture, leadership morality, and institutional control mechanisms significantly shape the rationality, consistency, and legitimacy of bureaucratic decisions. Furthermore, the literature reveals that external pressures, conflict of interest, inadequate regulatory enforcement, and limited administrative capacity remain persistent barriers to the implementation of ethical governance in regional administrations. The study also highlights the essential role of participatory governance, digitalization, and internal accountability frameworks in strengthening ethical consistency across bureaucratic processes. These insights position administrative ethics as a crucial foundation for promoting transparency, fairness, and public trust in local government institutions. The paper concludes that strengthening administrative ethics requires integrated institutional reforms, long-term commitment, and the internalization of ethical values at both organizational and individual levels. The implications of this research extend to policy formulation, bureaucratic capacity-building, and future empirical studies on ethical governance in decentralized contexts.

This article traces the evolution of modern public administration from Weberian rational bureaucracy to contemporary ideas of adaptive bureaucracy. We synthesize four classic books and eleven peer‑reviewed journal articles to map paradigm shifts from traditional bureaucracy to New Public Management (NPM), New Public Governance (NPG), digital‑era governance, complexity leadership, collaborative governance, and organizational resilience. Using an integrative literature review, we (1) compare core design logics (structure, coordination, decision rights, and accountability) across paradigms; (2) distill a five‑pillar conceptual model of adaptive bureaucracy—ambidextrous structure, agile learning processes, networked/collaborative governance, data‑driven/digital capabilities, and resilience/risk governance; and (3) advance actionable propositions for reform. We argue that adaptive bureaucracy reconciles rule‑bound reliability with continuous adaptation by coupling Weberian legality and due process with exploration, co‑creation, and digital enablement. The model clarifies how public organizations can meet volatility and complexity without sacrificing legitimacy. Implications include redesigning roles and incentives for exploration–exploitation balance, codifying agile yet auditable routines, scaling collaborative platforms, and investing in socio‑technical data infrastructure and resilience exercises. The article contributes a structured bridge between classic administrative rationality and contemporary adaptive governance suitable for volatile, uncertain, complex, and ambiguous (VUCA) contexts.

\ This study aims to analyze the influence of bureaucratic leadership style on employee performance with teamwork as an intervening variable at the Forestry Service of Jambi Province. Human resources are the main determinant of organizational success, particularly in public bureaucracies that demand effectiveness, discipline, and strong responsibility. Bureaucratic leadership, which emphasizes formal structure, rule compliance, and systematic work procedures, is believed to enhance efficiency but may also limit employee creativity and flexibility. In this context, teamwork becomes a crucial factor that strengthens the relationship between leadership and performance through enhanced collaboration, communication, and synergy among employees. This research employs a quantitative approach with an explanatory design. The population consists of 56 employees of the Forestry Service of Jambi Province selected using saturated sampling. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed through Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS). The findings indicate that bureaucratic leadership style has a positive and significant effect on both employee performance and teamwork. Furthermore, teamwork also has a positive and significant effect on performance and mediates the relationship between bureaucratic leadership and performance. The R-square results show that most of the variation in performance can be explained by bureaucratic leadership and teamwork. These findings highlight that the effectiveness of bureaucratic leadership is optimized when supported by strong teamwork. This study provides practical implications for public institutions to develop adaptive leadership strategies and foster a collaborative work culture to enhance employee productivity and organizational performance.

This study analyzes the strengthening of bureaucratic ethics to realize quality public services in Indonesia using a descriptive narrative method by triangulating data from 40 speakers, policy documentation, and literature studies. The findings show that the implementation of bureaucratic ethics still faces a gap between formal norms and field practice, with an average community satisfaction index of 75.6. Five main factors influence effectiveness: transformational leadership, oversight and sanction systems, organizational culture, HR competencies, and technology support. The study proves a positive correlation between strengthening bureaucratic ethics and improving service quality, where units with high ethical implementation show a 15-20% higher satisfaction index. The main challenges include the resistance of the bureaucratic culture, weak reward and punishment, and lack of systematic capacity building. Strategies to strengthen ethics include: ethical leadership, reform of the reward and punishment system, digitization of services, sustainable capacity building, and strengthening supervision. The theoretical implications contribute to the integration of Weber's ethical concepts, New Public Service, and good governance in the Indonesian context. The practical implications provide a blueprint for bureaucratic reform through five comprehensive strategies that can be implemented in stages to achieve the 2025 world-class public service target.

The licensing of clinics and hospitals is crucial for achieving quality and equitable healthcare in Indonesia. The legal framework, including the 2009 Health Law and the 2020 Omnibus Law, has introduced a risk-based approach via the Online Single Submission (OSS) system to streamline the process. However, significant challenges remain. These include bureaucratic complexity, inconsistent regional regulations due to autonomy, lack of data integration between institutions, and high accreditation costs. These barriers particularly hinder small investors and limit the distribution of healthcare facilities in remote areas. Recent reforms, such as the National Digital Public Service Mall (MPP Digital), aim to address these issues by reducing licensing time to under one hour, thereby boosting transparency and efficiency. Despite this progress, unresolved issues concerning patient data privacy, the uneven distribution of medical personnel, and conflicting environmental regulations still need harmonization. To foster inclusive investment and support the 2030 Universal Health Coverage (UHC) goals, this research proposes key solutions: implementing fiscal incentives, adopting AI technology for verification, and strengthening public-private partnerships. With these targeted reforms, the licensing system can become a powerful driver for better healthcare access and sectoral growth.

This research was conducted with the aim of understanding and analyzing the influence of bureaucratic leadership style on employee performance through job satisfaction as an intervening variable at the Department of Industry and Trade of Jambi Province. The population in this study is all civil servants of the Department of Industry and Trade of Jambi Province and uses a census technique for sampling with a total of 85 respondents. The method used in this research is quantitative analysis with the data obtained through a questionnaire method. The data analysis tool in this research uses Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) in the SmartPLS 4 application. The results of this study indicate that bureaucratic leadership style has a positive and significant effect on employee performance, and the bureaucratic leadership style also has a positive and significant effect on job satisfaction. Job satisfaction has a significant effect on employee performance. The bureaucratic leadership style has a positive and significant effect on employee performance through job satisfaction as an intervening variable at the Department of Industry and Trade of Jambi Province.