Publication Search

Peraturan PPAT diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kode etik. Apabila produk yang dibuat itu cacat, maka dapat membuat PPAT tersebut dituntut oleh pihak terkait yang merasa dilanggar haknya ataupun dirugikan, selain itu PPAT tersebut dapat menjadi sebagai pelaku, turut tergugat atau tergugat dalam suatu peradilan dan apabila dalam membuat akta terdapat unsur-unsur tindak pidana maka PPAT dapat menjadi tersangka, bahwa PPAT tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik. Permasalah bagaimana akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat, sanksi apa yang harus diterima oleh PPAT setelah menyalahgunakan wewenangnya terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan akta ppat yang cacat hukum dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan karena tidak dilakukan secara terang dan tunai. PPAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat berupa akta otentik”maka Sanksi yang diterima PPAT yaitu sanksi administrasi dan dijatuhi pidana mengingat Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013 bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris; 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta; 3) Bagimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Notaris Senior di kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP. Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

Macao's judicial system is rooted in the Portuguese judicial system (including Spain, Belgium and the Netherlands, all of which are rooted in the French judicial system), namely the inquisitor or non adversarial type of judiciary. is the term Magistrate is used in various systems of government and statutes to refer to the civil officers who administer the law. Both Indonesia and Macau adhere to the European continental legal system. However, in the role of the Prosecutor's Office and the Prosecutor's Office have differences and similarities in the implementation of their duties, functions and obligations. With this study of the role of the Prosecutor's Office, it is hoped that it can provide inspiration for the Attorney General's Office in Indonesia so that it can correct existing deficiencies. This research is a normative research (normative approach), that is, besides relying on normative research, the law is also coupled with a theoretical approach. Furthermore, in analyzing the data, a qualitative approach was used and it was also based on library-based studies, which means that the materials needed for research must be available in libraries, archives and databases, laws and other documents.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilukada serentak oleh lembaga peradilan dan bagaimana penyelesaian perkara pemilukada serentak melalui lembaga peradilan sehingga diperlukannya peradilan khusus pemilu dalam pemilukada serentak.   Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Peradilan khusus dalam untuk pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, sengketa pilkada sering menumpuk karena diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusibdan permasalahan yang diselesaikan Peradilan Umum khusus pilkada yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. 2. Persoalan penegakan hukum dalam pemilu mencakup tiga ranah hukum yaitu: Sengketa hasil yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian perkara pidana pemilu deselesaikan melalui Pengadilan Negeri, Penyelesaian  pelanggaran  administrasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu dan panwaslu. Pembentukan peradilan khusus pemilu sebenarnya suatu solusi untuk mewujudkan salah satu komponen terpenting dalam azas- azas penyelenggaraan pemilu diantaranya adalah kepastian hukum.

Samsat singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap, yaitu suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Bapenda dan PT. Jasa Raharja (Persero). Samsat memberikan pelayanan untuk penerbitan STNK/TNK yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara baik melalui PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ dan dilaksanakan pada satu kantor yang diberi nama Kantor Bersama Samsat. Dalam upaya memberikan pelayanan tersebut khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). KB Samsat Bojonegoro memberikan beberapa inovasi pelayanan diantaranya e-samsat, Payment point, samsat keliling. Hadirnya layanan yang semakin dekat dengan masyarakat yaitu disebabkan adanya calo, joki, ataupun pungli yang masih terjadi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dynamic governance dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Bojonegoro. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pelayanan KB samsat Bojonegoro sesuai dengan model dynamic governance dapat dinyatakan cukup mampu dikatakan dinamis mengacu pada 3 konsep thinking ahead, thinking again, dan thinking accros berimplikasi baik itu dari segi institusi, struktur dan meninjau strategi program yang sedang berjalan.

Penelitian ini bertujuan dapat mengetahui implementasi MBKM terhadap minat pertukaran pelajar mahasiswa program studi administrasi negara dari Universitas 17 Agustus 1945 dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Adanya program MBKM agar mahasiswa dapat merasakan pembelajaran diluar kampus dan menambah wawasan beserta relasi yang terjalin antara dua kampus. Pengalaman pertukaran pelajar ini dapat mengasah kemampuan dan kompetensi mahasiswa, sehingga nantinya dapat menjadi lulusan yang siap dalam persaingan global. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagaikan kepada 4 mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 dan 11 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan program studi Administrasi negara. Dari hasil penelitian, didapatkan sebanyak 80% mahasiswa memilih memiliki minat dan antusias terhdap program pertukaran pelajar dikarenakan banyak mendapatkan relasi dan meninmgkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa dari kedua pihak kampus. Sehingga program pertukaran pelajar MBKM yang terjalin antara mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berdampak positif dan meningkatkan minat mahasiswa lain untuk mengikuti program pertukaran pelajar selanjutnya.

Pertukaran mahasiswa merupakan suatu program yang menyediakan peluang bagi para mahasiswa untuk merasakan pengalaman belajar di universitas lain baik di dalam negeri maupun luar negeri, menerima berbagai ilmu yang berbeda dan lebih maju serta menjadi sarana ntuk bertukar budaya. Pada program pertukaran mahasiswa ini diadakan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo program studi Administrasi Publik Fakultas Hukum, Bisnis dan Ilmu Sosial. Dalam proses pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Mandiri di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melakukan kegiatan seperti pembelajaran formal, mengadakan Kuliah Tamu dengan narasumber profesional yang dapat memberikan wawasan yang luas kepada mahasiswa,  kegiatan penelitian terkait dengan penugasan mata kuliah yang bersangkutan seperti melakukan wawancara dengan perangkat desa mengenai kependudukan desa dan melakukan observasi dan wawancara dengan instansi pemerintah terkait penggunaan aplikasi digital oleh pemerintah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang disajikan berupa data dengan pengumpulan datanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara dan studi dokumen serta adapun analisis yang digunakan yaitu dengan metode SWOT untuk mengetahui kualitas MBKM di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Program Pertukaran Mahasiswa Mandiri antara Prodi Administrasi Negara FISIP Untag Suranaya dan Administrasi Publik FBHIS Umsida.  Program tersebut merupakan kegiatan pertukaran pelajar dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk memperluas pengalaman mahasiswa agar dapat merasakan pembelajaran  akademik yang berbeda dengan mengikuti proses pembelajaran dikampus lain. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap keberhasilan program pertukaran mahasiswa serta merekomendasikan upaya perbaikan sebagai evaluasi dari program yang diselenggarakan. Tujuan adanya perjanjian kerjasama ini yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh para pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi para pihak. Selanjutnya ruang lingkup kerjasama ini meliputi pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, dosen tamu, seminar atau konferensi bersama, publikasi artikel, pengembangan kurikulum, penerbitan buku dan akreditasi.Beberapa hal yang keterkaitan Pengaruhnya terhadap kedua program studi. Hasil Penelitian Keberhasilan Program Pertukaran Mahasiswa Mandiri antara Prodi Administrasi Negara FISIP Untag dan Administrasi Publik FBHIS Umsida.

Corruption is an act of misappropriation or abuse that can harm the state for personal gain. Corruption is the enemy of society because it is carried out by people who are irresponsible and this robs people of their rights. This research discusses how the government authority over corrupt practices in state administrative law and the role of state administrative law in efforts to prevent corrupt practices in government. The type of this research is normative jurdicial research with a descriptive approach. The secondary data sources in this research are observations in books, articles, journals, and other documents. Validation of this data using source triangulation techniques, and analyzed with inductive qualitative techniques. This research concludes that government authority is closely related to state administrative law because this law plays an important role in realizing good and clean governance, especially from corruption. The government can create an authority by implementing a closed system policy. To prevent the entry of outsiders and help strengthen government regulation. The role of state administrative law in corruption practices can be in the form of optimizing leadership, improving administration, increasing the integrity and synergy of the bureaucracy, as well as strengthening legal awareness regarding corruption in the community.

This research was conducted at SMK Widya Praja Ungaran. Every year the Widya Praja Ungaran Vocational School holds a New Student Registration (PPDB) to select prospective students. In the 2018/2019 academic year, 396 people registered and 298 people were accepted. The PPDB process starts from prospective students filling out the registration form and ends with the payment of re-registration funds for accepted students. The system used in the implementation of PPDB is still paper-based so that the performance of the PPDB committee is less effective. The purpose of this study is to design a computer-based new student registration system that is structured in a database to assist the PPDB committee in processing registration participant data, reduce paper purchase costs, minimize the risk of data loss, data corruption, recording and counting errors. Data collection was obtained through observation, interviews, questionnaires and literature study. This system is made using dynamic web with PHP (Hypertext Preprocessor) programming language and MySQL database. The design of this system uses UML (Unified Modeling Language). The development method used is the R&D (Research and Development) method. This study resulted in a cash-based new student registration administration system using a dynamic web to provide convenience for the committee in processing PPDB participant data from the registration process to new student re-registration transactions, as well as presenting reports quickly and accurately. Based on the research conducted, the results obtained from testing the validity of the new system score from internal and external validators. The internal validator with 20 statements obtained a feasibility percentage of 94%. An external validator with 20 statements obtained a feasibility percentage of 97%. From the results of these tests, it can be concluded that the administrative system for registering new students can be a solution to the problems found and can be implemented in the object of research.

Inisiasi bimbingan penyusunan laporan keuangan menggunakan ms. excel Sebagai upaya dalam penyusunan laporan anggaran kegiatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton agar memberikan pemahaman administrasi keuangan yang baik pada organisasi. Mahasiswa dalam kegiatan diharapkan dapat mengelola anggaran dengan baik. Hasil penyusunan laporan anggaran kegiatan mahasiswa akan menguntungkan dengan pengelolaan anggaran yang baik. Metode pengabdian ini dengan menggunakan metode ceramah yang berorientasi dengan pelatihan. Pelatihan penyusnan laporan anggaran dengan menggunakan ms. excel sebagai pengembangan ekonomi kreatif mahasiswa dilakukan dengan tahapan sosialisasi, persiapan materi, pelatihan, dan evaluasi. Hasil pengabdian ini menunjukan bahwa mahasiswa memiliki pencapaian indikator yang ditetapkan seperti pada pengetahuan, pemahaman, dan kreatifitas sangat baik dengan bobot skor sebesar 1064.34 dengan nilai rata-rata sebesar 88,69, hal ini menunjukan mahasiswa telah siap dalam melakukan praktek penyusunan laporan anggaran kegiatan dengan menggunakan ms. excel. Pada pelaksanaan bimbingan ini, tutor dan pemateri selalu memberikan hal-hal yang postif bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu untuk melakukan praktek kegiatan pengabdian ini.  

Recording financial transactions is an important activity that must be carried out by a business. In accounting, recording financial transactions is a fundamental thing that must be done. With these records, all business financial transactions can be accounted for and brought to the financial statements. Computerized technology using barcodes in payment transactions has the aim of increasing speed, accuracy, and service quality. In carrying out payment administration activities still using the manual system will have an impact on the Administrative officer having difficulty finding data on students who want to pay and the network (LAN) has not been implemented on the computer is also a problem at the research site, because to share data with the treasurer and principal becomes constrained, data can be damaged, lost or misused because its security is not guaranteed. In solving these problems, the researchers collected data and facts that existed at the research site, then designed a payment administration information that was in accordance with the needs of the school. In making Administrative Information System Integrated With Barcode Reader, researchers used Microsoft Visual Basic 6.0 programming language, MySQL Server database as data storage media and Subtime Text as tools to create source code. In the preparation of this application using object-oriented methods.

Artikel ini akan mendiskusikan Strategi Advokasi Proaktif terhadap tindakan tata usaha negara sebagai alternatif  kontrol administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan hukum yang bersinggungan dengan wewenang dan kontrol terhadap tindakan yang dilakukan tata usaha negara. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan metode pendekatan kepustakaan. Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat tata usaha negara dan warga masyarakat. Data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder dikumpulkan melalui buku, jurnal, dan artikel terdahulu, diteliti dan dicermati dengan tujuan menemukan jawaban terhadap masalah yang terjadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum administrasi negara dalam tindakan yang dilakukan oleh tata usaha negara, peran warga masyarakat sangat penting dalam melakukan pengawasan. Apabila dalam tindakan tersebut terdapat berbagai permasalahan, advokasi perlu dilakukan dalam mencapai terciptanya kesejahteraan umum.

The Mranggen III Health Center is one of the government agencies in the technical implementing unit of the Demak District health office. Patient registration services and administrative payments at the Mranggen III Health Center are still conventional, causing long queues. In addition, the process of processing data to become information cannot be accessed directly by the leadership because there are no computerized and multi-user or client-server applications. Based on these problems, a Puskesmas administration information system design was made that could suit the needs. Making an information system using the programming language Microsoft Visual Basic 6.0 and SQL Server 2000 as a multiuser-based database. With the design of the development of an administrative information system for the Mranggen III Health Center, it is hoped that it will be able to handle the problems that exist in the Mranggen III Health Center, namely being able to speed up service to patients and by using a multiuser-based information system. Leaders and several staff can access it simultaneously and quickly.

The purpose of this principal's action research was to improve the pedagogical competence of teachers at SD Inpres XXXVII Uneng City in preparing assessment administration through academic supervision. The type of research used in this research is school action research. The activities in this study consisted of action planning, action implementation, observation, and reflection stages. Data collection techniques used class observation techniques. The observation instrument used was the teacher's ability assessment tool (APKG) in the form of a learning administration assessment instrument. The data analysis used is a comparative descriptive analysis technique. Quantitative data obtained is described in the form of words or explanations. Furthermore, data comparisons are carried out to ensure whether there is an increase in the ability of teachers in the assessment of learning administration. The results of the study show that academic supervision can improve the ability of teachers to prepare assessment administration in learning at SD Inpres XXXVII Uneng City 26.2%.

Technological developments at this time are very advanced in various ways, inviting everyone to find new discoveries, therefore an information processing work system that is fast, precise and accurate is expected to improve service to consumers to achieve goals. MA Miftahul Ulum Ngemplak administration includes payment of Education Development Contribution (SPP), extracurricular money (including: scouts, computers, volleyball and drum bands) and Intra-School Student Organization (OSIS) money up to the preparation of financial reports every day, every month to every years to be reported to interested parties, such as the school treasurer, principal and head of the foundation, and all these payments are still recorded manually. This system has a weakness, namely in terms of recording school administration payments it is less effective because it has to record in triplicate, namely on student payment cards, daily data payment report books, and monthly data payment report books, as well as the process of finding data and submitting student payment reports is not fast. With the existence of a system, it is hoped that later the design can assist in the transaction process for paying tuition fees, UTS, UAS and all expenses at MA Miftahul Ulum Ngemplak, besides being able to produce software applications that aim to increase productivity and support facilities in administrative activities, especially tuition payments. , UTS, UAS and expenditure transactions at MA Miftahul Ulum Ngemplak and the recording process becomes more effective because recording is only once during the school financial administration payment process and speeds up the process of searching for data and submitting school financial administration payment reports

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan akta notaris diikuti dengan Surat Keputusan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Surat Keputusan, baik berupa persetujuan maupun pemberitahuan itu diterbitkan setelah Perseroan melakukan pelaporan akta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berhubung pelaporan akta hanya dapat dilakukan melalui akun notaris, maka kedudukan notaris adalah sebagai Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam praktiknya, jangka waktu pelaporan tersebut terlampaui akibat kelalaian maupun kesengajaan. Hal inil terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 426/Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Sel, dimana oknum internal Perseroan sengaja tidak melaporkan akta-akta notaris untuk merugikan kepentingan Perseroan. Akta yang melampaui batas waktu pelaporan tetap menjadi akta autentik, namun tidak memenuhi asas publikasi. Tidak dipenuhinya asas publikasi ini menjadi dasar penyalahgunaan wewenang oleh Direksi Perseroan yang baru diangkat karena tidak diketahui akta terakhir dari Perseroan Tersebut. Dalam hal ternyata ada tindakan penyalahgunaan wewenang, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan supaya akta tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas akta Perseroan yang tidak dilaporkan adalah mengadakan rapat internal untuk meminta pertanggungjawaban pengurus terkait dan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri.    

Pada era globalisasi saat ini dengan mudahnya kita dapat menemukan berbagai macam teknologi, dari yang sederhana sampai dengan yang tercanggih. Oleh sebab itu banyak perusahaan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini membantu mempermudah pekerjaan. Dengan adanya komputer sebagai alat pengolah data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan ataupun instansi dapat dikomputerisasikan,dalam hal ini bidang-bidang yang dianggap penting dan utama, contohnya ; membuat surat pengantar KTP, SKCK, mengurus Surat Kematian, dan membuat Surat ijin usaha, karena hal ini dapat mendukung keberhasilan suatu peusahaan dalam mencapai tujuanya Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Kelurahan sebagai sentra pelayanan publik diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada warga yang mengurus segala keperluan yang terkait dengan administrasi kependudukan. Semua urusan mulai dari pengurusan KTP, PBB, IMB bahkan urusan pernikahan atau perceraian bemuara di kantor ini.

Pada era globalisasi saat ini dengan mudahnya kita dapat menemukan berbagai macam teknologi, dari yang sederhana sampai dengan yang tercanggih. Oleh sebab itu banyak perusahaan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini membantu mempermudah pekerjaan. Dengan adanya komputer sebagai alat pengolah data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan ataupun instansi dapat dikomputerisasikan,dalam hal ini bidang-bidang yang dianggap penting dan utama, contohnya ; membuat surat pengantar KTP, SKCK, mengurus Surat Kematian, dan membuat Surat ijin usaha, karena hal ini dapat mendukung keberhasilan suatu peusahaan dalam mencapai tujuanya Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Kelurahan sebagai sentra pelayanan publik diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada warga yang mengurus segala keperluan yang terkait dengan administrasi kependudukan. Semua urusan mulai dari pengurusan KTP, PBB, IMB bahkan urusan pernikahan atau perceraian bemuara di kantor ini.

Tertib administrasi merupakan kunci pokok keberhasilan pengelolaan suatu organisasi. Kelompok Sadar Wisata “Sejahtera” Kranggan (Pokdarwis) merupakan salah satu organisasi wisata di Kota Mojokerto yang peduli terhadap administrasinya. Namun, kurangnya pengetahuan anggota tentang administrasi ini tentunya perlu adanya pendampingan khusus untuk penertiban. Metode pendampingan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melalui sosialisasi, observasi, wawancara dan diskusi pada Pokdarwis “Sejahtera” Kranggan. Tertib administrasi yang dihasilkan dari pendampingan ini akan digunakan untuk memenuhi 10 standart administrasi pokok organisasi yang dibutuhkan.