Publication Search

Di era Industri 5.0, adaptabilitas tenaga kerja menjadi urgensi utama karena terjadinya pergeseran paradigma dari fokus pada otomatisasi dan efisiensi menuju kolaborasi harmonis antara manusia dan teknologi yang berpusat pada manusia (human-centric), berkelanjutan, dan resilien. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap 40 artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan tahun 2020–2025 dari basis data Google Scholar, Scopus, dan Garuda. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi strategi upskilling dan reskilling yang efektif sebagai mekanisme adaptabilitas tenaga kerja terhadap disrupsi AI dan otomatisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) kesenjangan keterampilan global merupakan ancaman nyata dengan 50% karyawan membutuhkan reskilling pada 2025; (2) strategi upskilling dan reskilling yang efektif mencakup pembelajaran berbasis proyek, microlearning, platform digital adaptif, dan kemitraan industri; (3) dukungan organisasi, kepemimpinan transformasional, dan budaya belajar berkelanjutan merupakan faktor penentu keberhasilan; serta (4) hambatan utama implementasi meliputi keterbatasan anggaran, resistensi perubahan, dan kesenjangan infrastruktur digital. Temuan ini menegaskan bahwa investasi pada pengembangan modal manusia melalui program upskilling dan reskilling merupakan imperatif strategis untuk menjaga ketahanan organisasi dan daya saing tenaga kerja di era transformasi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan pendidikan dan promosi terhadap keputusan mendaftar menjadi mahasiswa di Politeknik Bumi Akpelni Semarang, sebuah institusi pendidikan vokasi yang berfokus pada bidang kemaritiman. Fenomena penurunan jumlah pendaftar dari 944 orang pada 2019 menjadi 352 orang pada 2023 menjadi latar belakang yang mendorong urgensi penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian adalah 846 taruna aktif Politeknik Bumi Akpelni, dan sampel sebanyak 140 responden diperoleh menggunakan formula Hair. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) lingkungan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mendaftar dengan koefisien regresi 0,453 dan nilai t hitung 5,853 > t tabel 1,980 (sig. 0,000); (2) promosi berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi 0,376 dan nilai t hitung 4,855 > t tabel 1,980 (sig. 0,000); dan (3) secara simultan keduanya berpengaruh signifikan dengan nilai F hitung 96,462 > F tabel 3,060 serta koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,579 atau 57,9%. Lingkungan pendidikan terbukti menjadi faktor dominan dibandingkan promosi. Penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan literatur yang selama ini mengkaji kedua variabel tersebut secara terpisah, serta menambahkan perspektif spesifik pendidikan vokasi kemaritiman yang masih sangat terbatas. Implikasi manajerial mencakup peningkatan kualitas fasilitas kampus secara berkelanjutan dan transformasi strategi promosi menuju pendekatan digital yang lebih inovatif.  

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh transformasi digital dan kedisiplinan pegawai terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada 41 responden pengguna layanan. Pengolahan data penelitian dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai t hitung sebesar 2,791 lebih besar dari t tabel 2,023. Disiplin pegawai juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai t hitung sebesar 5,826 lebih besar dari t tabel 2,023. Secara simultan, transformasi digital dan disiplin pegawai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai F hitung sebesar 16,714 lebih besar dari F tabel 3,24. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan integrasi transformasi digital dan peningkatan disiplin pegawai secara berkelanjutan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital pada bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Aplikasi SIPANDU dikembangkan sebagai inovasi pelayanan perizinan berbasis elektronik guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis sistem, keterbatasan fitur pengaduan, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi SIPANDU dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang terdiri dari pimpinan, pengelola sistem, dan masyarakat pengguna SIPANDU. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPANDU secara umum cukup efektif dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan, terutama pada dimensi manfaat bersih, kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan kualitas layanan, meskipun masih terdapat kelemahan pada dimensi kualitas sistem dan penggunaan, khususnya terkait kemudahan penggunaan, keandalan sistem, waktu respons, kelengkapan informasi, pemerataan penggunaan aplikasi, dan fitur pengaduan. Dengan demikian, SIPANDU telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik, namun masih memerlukan penyempurnaan teknis dan operasional agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih optimal. Kata Kunci: efektivitas, SIPANDU, pelayanan perizinan, DPMPTSP, pelayanan publik, e-government, sistem informasi

Pesatnya kemajuan teknologi digital telah mempercepat adopsi *Internet of Things* (IoT) dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. IoT memungkinkan perangkat fisik untuk berkomunikasi dan bertukar data melalui konektivitas internet, sehingga proses menjadi lebih otomatis, efisien, dan responsif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan IoT dalam meningkatkan efisiensi kehidupan sehari-hari melalui pendekatan tinjauan pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR), yang mengkaji dan menyintesis temuan dari berbagai studi terdahulu mengenai penerapan IoT di berbagai sektor, seperti rumah pintar (*smart home*), layanan kesehatan, transportasi, pertanian, dan pemantauan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa IoT berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional, penghematan energi, perbaikan proses pengambilan keputusan, serta peningkatan kenyamanan pengguna. Terlepas dari berbagai manfaat tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk keamanan data, masalah privasi, interoperabilitas antarperangkat, biaya implementasi, dan ketergantungan pada infrastruktur internet yang stabil. Temuan studi ini menunjukkan bahwa IoT telah menjadi salah satu teknologi kunci yang mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas hidup. Pengembangan di masa mendatang diharapkan berfokus pada penguatan aspek keamanan, perluasan standar interoperabilitas, dan integrasi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) guna memaksimalkan efektivitas penerapan IoT dalam aktivitas sehari-hari.  

Perkembangan komik digital di Indonesia telah mendorong transformasi mitologi Indonesia ke dalam bentuk visual kontemporer. Salah satu representasi tersebut adalah karakter Roro Kidul dalam komik digital Nusantara Droid War, yang menampilkan tokoh mitologi Jawa dalam setting futuristik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis representasi visual Roro Kidul menggunakan Teori Bahasa Visual. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, menggunakan teknik observasi visual, dokumentasi panel komik, dan tinjauan pustaka. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi isi wimba (komik tradisional Indonesia), metode wimba (komik tradisional Indonesia), dan bentuk ekspresi internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter Roro Kidul direpresentasikan melalui elemen visual seperti pakaian yang didominasi warna hijau, ornamen emas, gerak tubuh yang tenang, dan manifestasi naga putih dan hitam sebagai simbol kekuatan ganda. Penerapan skala, perspektif, dan komposisi panel memperkuat hierarki visual dan posisi karakter sebagai tokoh utama. Bentuk ekspresi internal dan eksternal membangun kesinambungan makna dan menekankan otoritas simbolik karakter. Studi ini menunjukkan bahwa komik digital dapat menjadi media komunikasi budaya yang efektif dalam mentransformasikan mitologi Indonesia tanpa menghilangkan struktur makna budayanya, dan menekankan relevansi Teori Bahasa Visual dalam analisis visual media populer.

The Society 5.0 era brings major changes in various aspects of life, including the economic and financial systems. The integration of digital technologies such as Artificial Intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), Big Data, and Financial Technology (Fintech) has created both opportunities and challenges for the development of the sharia economy. This article aims to: (1) analyze the challenges of the sharia economy in the Society 5.0 era, (2) identify opportunities that can be utilized to strengthen the sharia economy, and (3) formulate strategies for strengthening the sharia economy based on digital transformation and the maqashid sharia. This research uses a qualitative approach through literature study (library research) by analyzing various journals, books, reports of sharia financial institutions, and relevant official documents. The results show that the sharia economy faces challenges in the form of low sharia financial literacy, limited human resources, unequal access to technology, and regulations that are not yet fully adaptive to digital developments. However, Society 5.0 also opens up significant opportunities through the development of Islamic Fintech, the digitalization of the halal industry, the optimization of digital zakat and waqf, and the strengthening of Islamic financial inclusion. Therefore, strategies to strengthen the Islamic economy need to be implemented through increasing Islamic digital literacy, developing an Islamic Fintech ecosystem, strengthening Governance based on the principles of Islamic principles (maqasid) and synergy between the government, academia, industry, and the community.

This study analyzes the juridical transformation of freedom of expression after the enactment of Law Number 1 of 2024 as the second revision of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law). The main focus of the research is the reconstruction of defamation offenses from Article 27 paragraph (3) to Article 27A, as well as its implications for constitutional guarantees in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution. The method used is normative juridical with legislative, conceptual, and case approaches. The case study of the case of Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti is used as a limited empirical analysis. The results of the study show that even though Law No. 1 of 2024 has narrowed insults to absolute complaints, the formulation of norms that are still multi-interpreted, especially in the phrase "attacking honor", still has the potential to threaten freedom of expression and create a chilling effect in the digital space. In addition, the lack of clear parameters regarding public criticism and personal insults creates legal uncertainty. Therefore, consistent interpretation guidelines and harmonization with human rights principles are needed so that the protection of citizens' constitutional rights is guaranteed.

Traditional wedding rituals constitute intangible cultural heritage rich in symbolic meaning, serving to strengthen social solidarity and transmit cultural values. The massive penetration of modernization and digitalization has created new pressures for the Bugis-Makassar community in maintaining this heritage. This study analyzes the transformation of Bugis-Makassar traditional wedding rituals in South Sulawesi within the digital era context, focusing on how the community negotiates their cultural identity between the forces of tradition and modernity. Using a critical ethnographic approach with a multiple case study design grounded in Bhabha's concept of the third space, the study involved 42 informants from three groups: young couples (digital generation, aged 22–35), parents/family (middle generation, 40–60), and customary elders (to panrita lopi/bissu, 65+) in Makassar City, Bone Regency, and Wajo Regency. Data were collected through in-depth interviews, participant observation in 12 wedding ceremonies, and social media content analysis. Results reveal three main transformation patterns: (1) digital spectacularization—rituals adapted for social media consumption; (2) reflective selectivity—young couples actively choosing which traditional elements to retain; and (3) procedural hybridization—the integration of customary procedures with contemporary elements. These transformations are colored by intergenerational contestation that generally ends in compromise between demands for customary completeness and the aesthetic preferences of the younger generation. The study concludes that this transformation is not merely a loss of tradition, but a creative form of identity negotiation in which the Bugis-Makassar community actively reconstructs the meaning of siri' (self-esteem/dignity) and pesse (solidarity) within the changed socio-cultural landscape. The findings imply the need for cultural preservation policies that understand change as inherent to living culture, and open avenues for longitudinal studies on the intergenerational transmission of cultural values.

Digital transformation in the military procurement sector has brought significant changes to accountability patterns at the Naval Academy (AAL). Using the AP2EP management cycle (Analysis, Planning, Execution, Evaluation, and Control) as an analytical tool, this paper dissects the extent to which the E-Procurement system can mitigate budget deviation risks and enhance financial transparency. As a military educational institution striving to become a World Class Naval Academy, AAL faces unique challenges in balancing state financial regulations with specific educational logistics needs. Through a descriptive qualitative approach, this research demonstrates that procurement digitalization provides an automated audit trail that minimizes human intervention. Despite technical and cultural obstacles, strategic steps such as developing real-time dashboards have proven effective in optimizing state financial governance to support cadet education quality and maintain an Unqualified Opinion (WTP).

The development of digital technology has transformed public relations practices from conventional communication models to digital-based communication. Digital Public Relations (Digital PR) enables organizations to build more interactive, rapid, and transparent relationships with their publics through social media, websites, and various digital platforms. This study aims to analyze the role of Digital Public Relations in building organizational image in the social media era. The research employs a literature review method by examining various national journal articles related to Digital PR and Cyber Public Relations. The findings indicate that Digital PR significantly contributes to enhancing organizational image through two-way communication, online reputation management, increased audience engagement, and more effective information dissemination. Social media serves as the primary instrument of Digital PR implementation because it facilitates participatory relationships between organizations and their publics. However, challenges such as digital reputation crises, the spread of negative information, and the demand for rapid responses remain critical issues that must be strategically managed by public relations practitioners. Therefore, effective Digital PR strategies are essential to maintain organizational reputation and strengthen public trust in the digital era.

Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 telah mengubah sistem pendaftaran tanah dari berbasis dokumen fisik menjadi sistem elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan. Namun demikian, transformasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kekuatan hukum dan nilai pembuktian sertipikat tanah elektronik, serta perubahan peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; (2) kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan (3) kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik ditinjau dari aspek kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan, PPAT, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap melalui integrasi layanan elektronik, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, validasi data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat fisik sepanjang diterbitkan sesuai prosedur dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

In order to raise the standard of healthcare services in the contemporary period, digital transformation in hospital management has become a phenomena. The purpose of this study is to investigate the adoption, advantages, difficulties, and success aspects of digital transformation in healthcare facilities. A literature review employing a narrative review system was the methodology. 14 papers that met the inclusion requirements were found using data sources from Google Scholar, PubMed, and ScienceDirect databases with publication years ranging from 2020 to 2025. To determine the primary study themes, data analysis was carried out utilising a thematic synthesis approach. According to the study's findings, digital transformation can enhance operational effectiveness, service quality, and patient safety by using technology including electronic health records (EHR), telemedicine, and hospital management information systems. However, there are still a number of obstacles to its adoption, such as inadequate infrastructure, inadequate human resource competency, expensive investment costs, and data security threats. Significant barriers also include a lack of system integration and opposition to change. Government policies and regulatory assistance have an impact on the success of digital transformation in hospital administration.

Penelitian ini mengkaji kesiapan transformasi digital pada usaha penjualan suku cadang otomotif menuju Autonomous Supply Chain (ASC) dengan menggunakan model MIISI. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui survei terhadap 32 responden dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Di antara dimensinya, Integration memiliki nilai tertinggi, sementara Instrumentation dan Standardization menunjukkan kesenjangan terbesar dibandingkan kondisi ideal. Tingkat kematangan digital berada pada Level 2–3, yang mengindikasikan bahwa sistem sudah terintegrasi sebagian namun belum sepenuhnya otonom. Selain itu, hasil SEM (R² = 0,164) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan terhadap ASC, meskipun hubungan antar dimensi bersifat signifikan dan bertahap. Dimensi Integration menjadi faktor paling dominan, yang menegaskan bahwa kesiapan menuju ASC memerlukan proses transformasi digital yang berkelanjutan, terstruktur, dan terintegrasi.

Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong organisasi, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan sistem yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang Enterprise Architecture (EA) pada UMKM Golden Spice menggunakan pendekatan The Open Group Architecture Framework (TOGAF) melalui metode Architecture Development Method (ADM). Permasalahan utama yang dihadapi adalah sistem penjualan dan manajemen stok yang masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi, sehingga menyebabkan inefisiensi operasional, ketidaksesuaian data, serta keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi literatur dengan referensi terbaru pada rentang tahun 2021-2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan Arsitektur Perusahaan yang diusulkan mampu mengintegrasikan sistem penjualan dan manajemen stok secara terstruktur, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data. Selain itu, sistem yang diusulkan juga mampu menyediakan informasi secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis bagi UMKM dalam mendukung transformasi digital serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

The rapid growth of digital technology has encouraged school counseling services to adapt to the needs of students who are highly connected to digital media. This study aimed to audit the implementation of Digital Counseling Reality in counseling services at SMA Negeri 15 Medan to examine the level of technology integration within counseling practices. Data were collected through interviews, observations, document reviews, and digital audit instruments involving the counseling coordinator, school counselors, and students. The findings revealed that the school has utilized social media, consultation platforms, digital assessments, online counseling, and data-based evaluations in delivering counseling services. School counselors demonstrated positive attitudes toward e-counseling and showed adequate technological competence, while students expressed positive perceptions regarding comfort, accessibility, and the necessity of digital counseling services. The audit result reached a score of 23, placing the school in the digital-integrated category. These findings indicate that technology has become an essential component of counseling services and contributes to improving service quality, accessibility, and effectiveness for students.

The paradigmatic transformation of Christian Religious Education (CRE) in the digital era has become a crucial issue to be examined because the development of information technology, virtual culture, and globalization has brought significant changes to adolescents’ mindsets, behaviors, and character formation. These conditions have created various moral and spiritual challenges, such as identity crises, declining ethical sensitivity, and the increasing influence of individualistic and hedonistic values among young people. This study aims to analyze the paradigm transformation of Christian Religious Education in shaping adolescent character through a theological-pedagogical perspective that is relevant to the context of the digital era. The research employs a qualitative method using a library research approach and descriptive analysis of various scientific, theological, and pedagogical sources related to Christian education, teacher spirituality, and adolescent character development in the digital age. The findings indicate that the transformation of the CRE paradigm should be directed toward contextual, participatory, and transformative learning by positioning teachers as spiritual role models and facilitators of character formation. Furthermore, the integration of Christian values, the ethical use of technology, and collaboration among schools, families, and churches are important factors in shaping adolescents who possess strong character, integrity, and spiritual maturity amid increasingly complex digital challenges.

This study examines the transformation of financial management through the implementation of digital accounting in PPOB (Payment Point Online Bank) businesses, which still face manual recording problems such as input errors, delayed reconciliations, and data discrepancies. The research used a descriptive qualitative method with a case study approach involving PPOB agents in Sidoarjo. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that digital accounting significantly improves operational efficiency through automated transaction recording, real-time data integration, and faster as well as more accurate reconciliation processes. In addition, features such as automatic validation, API integration, and audit trails help minimize recording errors and maintain data consistency. The implementation of digital accounting also supports transparency and improves the quality of financial information used in decision-making. Although challenges remain regarding agents’ technological understanding and infrastructure readiness, overall implementation has provided positive impacts on financial management effectiveness and business operations in PPOB services, making processes more efficient, accurate, and reliable.

The digital transformation of the Indonesian judicial system through the implementation of e-court and e-litigation necessitates a redefinition of conventional evidentiary laws, which have historically been governed by the Herziene Inlandsch Reglement (HIR) and the Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg). This research aims to analyze the evidentiary strength of electronic documents as expanded means of proof in civil proceedings and to identify the challenges regarding their implementation. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that based on the principle of functional equivalence, electronic documents hold a legal status equivalent to paper-based documents, provided they meet the requirements of integrity, accessibility, and authenticity through certified electronic signatures as mandated by Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. The evidentiary strength of an electronic document may reach the level of conclusive evidence, similar to an authentic deed, if supported by a reliable electronic system. However, implementation still faces technical hurdles concerning metadata verification and limited human resource competency within the judiciary. This research recommends the urgent need for a new codification of civil procedural law and the standardization of digital forensic procedures in trials to ensure legal certainty and justice for all parties in the digital era.