Publication Search

This study aims to synthesize empirical and theoretical literature on the Planning–Organizing–Actuating–Controlling (POAC) framework in public sector management, identify asymmetries among its functions, and propose a reconfiguration of POAC that is relevant to digital and collaborative governance. The study employs an integrative literature review by examining classical management literature, peer-reviewed journals, government regulations, and official governance indicators. Data were analyzed thematically based on the four POAC functions and synthesized across themes, using Indonesia during the 2021–2025 period as the empirical context. The findings reveal that planning and organizing functions have developed relatively well, while actuating and especially controlling remain persistent weaknesses. This condition is reflected in improvements in several formal governance indicators, including the Electronic-Based Government System (SPBE) Index, Indonesia’s ranking in the E-Government Development Index (EGDI), Unqualified Audit Opinions (WTP), and public service compliance ratings. However, during the same period, the Corruption Perceptions Index (CPI) declined. These findings indicate a gap between administrative achievements and substantive outcomes, consistent with the concept of means–ends decoupling in neo-institutional theory. The study contributes by bridging classical management theory with contemporary governance paradigms and proposing a Data-driven, Networked, Adaptive, and Participatory (DNAP) model of POAC. Practically, the results highlight the need to strengthen controlling functions and adaptive leadership to foster more effective, transparent, and outcome-oriented public governance.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan pilar utama hukum ekonomi Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi perseroan memiliki kewenangan eksklusif yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direksi. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) akibat hukum dari pelaksanaan RUPS yang tidak sah; (2) analisis atas pelaksanaan RUPS yang tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019; dan (3) tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan RUPS yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan RUPS yang tidak sah menimbulkan akibat hukum pada status keputusan, akta notaris, dan perbuatan hukum turunan, di mana cacat materiil mengakibatkan batal demi hukum, sedangkan cacat formil dapat dibatalkan melalui pengadilan; (2) analisis Putusan MA No. 773 PK/Pdt/2019 menunjukkan adanya ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran, menegaskan bahwa substansi lebih penting daripada formalitas, serta menjamin perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan; dan (3) Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas RUPS yang tidak sah dan tidak dapat berlindung pada badan hukum perseroan, serta tidak dapat menggunakan prinsip business judgment rule apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memastikan kesesuaian dan konsistensi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya terkait kebijakan penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki hukum, menilai tingkat konsistensinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, serta mengkaji implikasi hukum dan kelembagaan yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal Peraturan Presiden tersebut memiliki kedudukan yang sah, namun secara substansial terdapat potensi perluasan norma yang melampaui fungsi teknisnya sehingga menimbulkan tantangan dalam konsistensi regulasi. Selain itu, ditemukan adanya implikasi hukum dan kelembagaan yang memerlukan penguatan koordinasi dan kejelasan kewenangan antar lembaga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan tata kelola kelembagaan guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Bagian Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perubahan substansial sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, terutama dengan diperkenalkannya Aplikasi Berkas Pidana Elektronik Terpadu (E-Berpadu). Tujuan penerapan sistem peradilan pidana elektronik ini adalah untuk mempromosikan gagasan keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau sekaligus meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi proses persidangan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah masalah hukum, teknologi, dan sumber daya manusia dalam implementasi E-Berpadu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi tantangan dan keterbatasan tersebut serta menawarkan solusi untuk meningkatkan implementasi sistem perdagangan elektronik.

The Gender Development Index (GDI) is a key indicator for assessing disparities in human development achievements between women and men. In recent years, Indonesia’s GDI has shown a consistent upward trend, reaching 91.85 in 2024. Nevertheless, this numerical improvement does not fully represent the achievement of substantive gender equality. This article aims to analyze the dynamics of Indonesia’s GDI by positioning it within a comparative Asian context and examining the substantive gaps that persist behind the rising indicators. This study employs a qualitative approach based on secondary data and literature review. The primary data sources include publications from Statistics Indonesia on the Gender Development Index and Gender Inequality Index for the 2020–2024 period, as well as the Global Gender Gap Reports 2024 and 2025 published by the World Economic Forum. Descriptive quantitative analysis is combined with qualitative interpretation and illustrative interview findings from civil society organizations, universities, and provincial and local Offices of Women’s Empowerment and Child Protection in Central Java, Southeast Sulawesi, Grobogan Regency, and Semarang City. The findings indicate that Indonesia’s GDI improvement is largely driven by advances in women’s health and educational attainment. However, substantial gaps remain in the economic dimension, particularly in per capita expenditure and women’s labor market participation, which constrain proportional improvements in women’s Human Development Index. This article underscores the importance of interpreting the GDI as a reflective policy instrument and advocates for structural transformation to ensure that numerical progress translates into genuine gender justice.