Publication Search

ABSTRAK Perkembangan tata kelola digital di Indonesia mendorong berbagai instansi pemerintah, termasuk rumah tahanan negara (rutan), untuk mentransformasi sistem pelayanan publiknya melalui aplikasi berbasis digital. Rutan Kelas I Surabaya menginisiasi aplikasi RUSABAYA sebagai platform digital terintegrasi untuk mengelola pelayanan kunjungan tatap muka warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi aplikasi RUSABAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan warga binaan, mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis perbaikan layanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara terbatas dengan petugas dan pengunjung, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa RUSABAYA telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan ketertiban pelayanan kunjungan. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran kunjungan secara daring, pengelolaan antrean digital melalui tiket berbasis kode QR, penjadwalan berbasis sesi dengan kuota 80 orang per sesi, serta fitur riwayat kunjungan yang lengkap. Namun, dua hambatan kritis teridentifikasi: aplikasi tidak tersedia di platform distribusi populer seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat belum optimal sebagaimana tercermin dari ketiadaan petunjuk penggunaan di loket pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh aksesibilitas, dukungan literasi digital, dan komitmen institusional terhadap pelayanan yang inklusif.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah mencapai 171.264 unit usaha pada tahun 2023. Sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya pendampingan usaha. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menginisiasi Program KURDA SAYANG melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 yang dilaksanakan bersama BPR Delta Artha. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program KURDA SAYANG menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang meliputi aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek organisasi didukung struktur kelembagaan yang cukup jelas, meskipun koordinasi dan sinkronisasi data UMKM belum optimal. Dari aspek interpretasi, regulasi program berkembang dari Perbup No. 95/2020, No. 52/2023, hingga No. 8/2025, namun masih terdapat perbedaan pemahaman kriteria penerima dan sosialisasi yang belum merata. Pada aspek aplikasi, program memberikan dampak positif terhadap kapasitas usaha, perluasan pasar, dan pertumbuhan omzet UMKM, dengan kendala kredit macet, minimnya pendampingan pascapencairan, dan monitoring berbasis dampak yang belum optimal.

Stunting is a chronic nutritional problem that remains a major public health challenge in Indonesia, including in Ngombakan Village, Polokarto District, Sukoharjo Regency. Moringa leaves (Moringa oleifera Lam.) are known as a superfood plant with nutritional content far exceeding conventional food ingredients, including protein, vitamin A, calcium, potassium, iron, and vitamin C, making them highly potential as a functional food for stunting prevention. This community service activity aims to improve the knowledge of mothers at the Posyandu of Ngombakan Village about stunting and the benefits of moringa leaves, while also introducing the innovation of moringa leaf pudding as a nutritious supplementary food for toddlers. The activity was carried out from August 13 to September 6, 2024 through 6 meetings at the posyandu using lecture methods, leaflet distribution, and pudding-making demonstrations. The results showed a significant increase in mothers' knowledge about stunting and the nutritional content of moringa leaves, as well as positive enthusiasm from participants in accepting moringa leaf pudding as an affordable and nutritious supplementary food alternative for toddlers.

Sukabanjar Village is one of the villages striving to improve basic infrastructure quality, particularly in drainage construction and road repair. However, limited understanding among village officials and communities regarding standardized construction cost estimation methods, specifically the Unit Price Work Analysis (AHSP), has become an obstacle in preparing accurate and efficient Budget Plans (RAB). This community service program (PKM) aims to improve the understanding of village officials, village hall staff, and Sukabanjar Village community regarding AHSP-based construction cost estimation planning as the standard reference for construction work cost calculation in Indonesia. The program involved socialization and training for 20 participants, consisting of village officials (RW/RT), village hall staff, and general public, introducing the basic concepts of AHSP, RAB component elements, and simple simulations of drainage and road work cost calculations. Evaluation was conducted through pre- and post-tests. The results of the activity showed a very significant improvement in participants' understanding. The average pre-test score was 42, which then increased to 75 in the post-test, reflecting an increase of 33 points (78.6%). In conclusion, the AHSP-based cost estimation planning socialization was effective in improving the village community's understanding of construction infrastructure budget management, although continued mentoring is still needed for optimal and sustainable implementation.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMA Amanatul Ummah Surabaya mengenai akuntansi sektor publik, transparansi, dan akuntabilitas keuangan. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan Participatory Learning Approach (PLA) melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan studi kasus kepada 40 siswa. Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata nilai peserta meningkat dari 63,4 pada pre-test menjadi 90,8 pada post-test atau mengalami peningkatan sebesar 43,22%. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi efektif dalam meningkatkan literasi siswa terkait tata kelola keuangan sektor publik yang transparan dan akuntabel.

Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 telah mengubah sistem pendaftaran tanah dari berbasis dokumen fisik menjadi sistem elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan. Namun demikian, transformasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kekuatan hukum dan nilai pembuktian sertipikat tanah elektronik, serta perubahan peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; (2) kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan (3) kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik ditinjau dari aspek kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan, PPAT, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap melalui integrasi layanan elektronik, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, validasi data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat fisik sepanjang diterbitkan sesuai prosedur dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Artikel pengabdian ini menyajikan program partisipatif yang mengintegrasikan pengelolaan sampah rumah tangga dan kebun hidroponik untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di Desa Betro. Program dirancang berdasarkan kondisi awal berupa kebiasaan membuang sampah campur, belum optimalnya pemanfaatan sampah organik, serta masih terbatasnya pemanfaatan pekarangan rumah. Kegiatan dilaksanakan melalui analisis situasi, sosialisasi 3R, pelatihan pemilahan sampah dan pengomposan sederhana, pembuatan demplot hidroponik, serta pendampingan kader. Pendekatan yang digunakan ialah participatory action dan edukasi berbasis komunitas dengan melibatkan unsur PKK, karang taruna, dan perangkat desa. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman warga tentang pengelolaan sampah, munculnya kebiasaan memilah sampah dari rumah, terbentuknya titik kumpul sampah anorganik yang bernilai jual, serta pemanfaatan kebun hidroponik sebagai media belajar lingkungan dan sumber sayur rumah tangga. Integrasi kedua program mendorong perubahan perilaku yang lebih nyata, terukur, dan berkelanjutan.

This community service activity aims to improve the community’s legal understanding and awareness through outreach on the National Criminal Code (KUHP) in Waisarisa Village, West Kairatu Subdistrict, West Seram Regency. The issues identified include the community’s limited understanding of the provisions of the New Criminal Code and a lack of legal awareness in daily life. The method used in this activity was a quantitative descriptive approach with a one-group pre-test and post-test design. Data collection was conducted through pre-tests, post-tests, and observations of 46 respondents who participated in the dissemination activity. The results of the activity showed an increase in the community’s legal understanding and awareness after participating in the outreach. The average pre-test score of 68.48% increased to 100% on the post-test, representing a 46.03% increase. The most significant improvement occurred in the indicators of understanding of the new Criminal Code and community legal awareness, each of which increased by 96%. These results indicate that legal outreach activities using an educational and participatory approach are effective in improving the community’s legal literacy. It is hoped that this initiative will foster a culture of legal awareness and enhance the community’s compliance with legal regulations in social life.

Hypertension is a condition where blood pressure increases above normal limits as indicated by systolic and diastolic values ​​during examination. In Karanglangit Village, the community's low level of knowledge regarding risk factors, prevention and treatment of hypertension is an obstacle in controlling this disease. This service activity aims to increase public understanding so that they are able to implement efforts to prevent and manage hypertension independently. The method used is direct counseling with the help of presentation media and educational posters. The activity stages include completing a pre-test, providing material about hypertension, an interactive discussion session, and a post-test. The activity was carried out in January 2026 at the Karanglangit Village Hall, Lamongan District, with 26 PKK women participating. The results show an increase in participants' knowledge, marked by an increase in the average score from 76.92% in the pre-test to 100% in the post-test. The paired t-test showed a significant difference before and after the counseling (p<0.001), so that the activity was considered effective in increasing community knowledge. Apart from that, participants also better understand the importance of a healthy lifestyle, regular check-ups, and compliance in maintaining stable blood pressure.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu program pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan prinsip-prinsip pragmatis dan prosedural yang berusaha untuk mengembangkan sifat kemanusiaan, budaya, serta memberikan kekuatan kepada individu, hususnya siswa, agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan yang diakui secara moral dan konstitusional oleh  negara. Pada pembelajaran kewarganegaraan ada tiga yang menjadi dasar dalam pembelajaran yang salah satunya adalah mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warga negara, serta mendorong partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan Prioritas yang dihadapi adalah di SD Negeri 095207 Sorba Tonduhan, yaitu keterbatasan pembelajaran berbasisi proyek, tidak tersedianya fasilitas pendukung seperti computer yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kompetensi Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran kurang Kreatif: Kompetensi pedagogik guru dalam merancang pembelajaran yang interaktif dan berbasis konteks lokal masih terbatas. Penggunaan metode pembelajaran tradisional cenderung mendominasi, sehingga kurang menarik bagi siswa. Solusi yang diberikan adalah berupa pembelajaran proyek penerapan model pembelajaran berbasis proyek, Dimana pembelajaran berbasis proyek melibatkan antara guru dengan siswa. Guru berperan aktif dalam memotivasi siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru mempunyai masukan dan kreativitas yang besar serta dapat meningkatkan motivasi belajar untuk membantu siswa mencapai hasil belajar yang baik, (Magdalena et al., 2024). Menurut (Norhikmah et al., 2022), Model pembelajaran berbasis proyek menuntut siswa untuk membuat proyek yang berkaitan dengan mata pelajaran terkait. Proyek pada pembelajaran ini dibangun berdasar ide-ide para siswa yang berasal dari keresahan permasalahan riil, sehingga peserta didik terjun secara langsung dalam memecahkan masalah.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah membantu guru menguasai teknologi dan media pembelajaran berbasis digital, khususnya Canva, untuk menciptakan media animasi yang menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan siswa; mendorong integrasi teknologi dalam pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pelaksanaan sosialisasi ini mendukung implementasi program MBKM dan IKU terutama pada aspek Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat artinya mempertemukan mahasiswa, dosen, dan masyarakat (guru) dalam kegiatan yang saling memberdayakan, seperti sosialisasi pembuatan media animasi, serta Mahasiswa dapat terlibat aktif dalam pengembangan pendidikan di SD Negeri 096140 Parhundalian. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi pembuatan media animasi menggunakan Canva adalah metode partisipatif, yang melibatkan guru secara aktif melalui pelatihan. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu peserta mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan tentang Media Pembelajaran animasi menggunakan canva dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, peserta juga antusias selama kegiatan dan langsung menerapkan media pembelajaran simulasi untuk mata pelajaran yang diampu.

Criminal law socialization is a crucial form of community empowerment in building awareness, compliance, and legal order in the social environment. This activity is motivated by the limited understanding among some members of the public regarding what constitutes a crime, the potential legal consequences, and the appropriate steps to take when facing legal issues. This lack of legal literacy can leave people vulnerable to committing violations, becoming victims of crime, or resolving conflicts in ways that are inconsistent with legal provisions. Therefore, this socialization activity aims to provide a basic understanding of criminal law, raise public awareness of the importance of obeying the law, and encourage active community participation in creating a safe, orderly, and just environment. The activity is implemented through counseling, interactive discussions, questions and answers, and the presentation of simple case studies relevant to everyday life. The material presented includes the definition of criminal law, types of crimes frequently occurring in society, legal sanctions, the rights and obligations of citizens, and the role of the community in preventing legal violations. Through a communicative and participatory approach, it is hoped that the community will more easily understand the material and be able to connect it to real-world problems in their environment. The expected outcomes of this activity are increased public understanding of criminal law, increased awareness to avoid unlawful acts, and increased public courage to report criminal acts to the authorities. Thus, criminal law socialization serves not only as an educational activity but also as a community empowerment strategy in building a legal culture. This activity is expected to encourage the formation of a legally aware, responsible community that plays an active role in creating a law-abiding environment.

Pembelajaran di Sekolah Dasar saat ini masih didominasi metode konvensional berpusat pada guru yang kurang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kondisi ini menyebabkan rendahnya keterlibatan aktif dan kemampuan berpikir kreatif siswa sebagai kompetensi abad ke-21. Selain itu, mitra guru menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman terhadap konsep Contextual Teaching and Learning (CTL), kurangnya variasi strategi, serta ketiadaan perangkat pembelajaran sistematis. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan mensosialisasikan model CTL guna meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dan kompetensi guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran inovatif. Metode pelaksanaan meliputi koordinasi analisis kebutuhan, sosialisasi konsep, pendampingan penyusunan Modul Ajar, praktik simulasi kelas, serta evaluasi bersama pihak sekolah. Target luaran meliputi peningkatan pemahaman guru, tersedianya Modul Ajar berbasis CTL yang aplikatif, dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal pengabdian masyarakat. Sosialisasi model CTL menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kapasitas profesional guru untuk menciptakan suasana belajar yang bermakna. Implementasi CTL diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menstimulasi potensi berpikir kreatif siswa secara optimal guna menghadapi tantangan perkembangan zaman. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif signifikan bagi pengembangan kompetensi pendidik dan peserta didik di sekolah dasar mitra secara luas serta berkelanjutan melalui integrasi kolaborasi akademik yang kuat.

This community service activity was conducted in Cileles Village and targeted catfish farming groups. The activity was motivated by the low level of basic accounting literacy and the limited use of digital marketing in managing catfish farming businesses, which hindered business development and market expansion. The objective of this community service program was to improve the community’s capacity in financial management through the application of basic accounting and the introduction of digital marketing as a promotional medium for catfish products. The program applied a participatory approach consisting of socialization, training in basic accounting and digital marketing, practical exercises and simulations, as well as mentoring and evaluation activities. The results demonstrated an improvement in participants’ understanding of financial record keeping, production cost calculation, and the preparation of simple profit and loss reports. In addition, participants began utilizing digital media as a marketing strategy to expand product promotion and reach broader markets. This activity positively contributed to strengthening managerial and marketing capacities among catfish farming business actors and supported the sustainability and development of community-based businesses in rural areas.

This community service activity aims to enhance public understanding of the role of infrastructure in supporting quality of life, particularly through the utilization of the Sub PPKBD Tambakkemerakan Community Hall in Krian as a social and educational space. The method used is Participatory Action Research (PAR), which emphasizes active community involvement in every stage of the activity, from problem identification to program implementation. The activities were carried out through a series of events that combined elements of togetherness, religiosity, and education, such as communal iftar (breaking the fast), congregational prayers, and an offline webinar featuring student speakers.The results indicate an improvement in community understanding of the importance of utilizing social infrastructure not only as a gathering place but also as a medium for learning and empowerment. In addition, the activity strengthened social interaction, increased community solidarity, and encouraged active participation in utilizing available facilities more productively. Despite several challenges, such as time constraints and differences in participants’ levels of understanding, the activity overall had a positive impact in promoting the optimization of social infrastructure functions. Therefore, the continuation of similar programs is necessary to support sustainable improvements in community quality of life.

This community service activity aims to enhance public understanding of the role of infrastructure in supporting quality of life, particularly through the utilization of the Sub PPKBD Tambakkemerakan Community Hall in Krian as a social and educational space. The method used is Participatory Action Research (PAR), which emphasizes active community involvement in every stage of the activity, from problem identification to program implementation. The activities were carried out through a series of events that combined elements of togetherness, religiosity, and education, such as communal iftar (breaking the fast), congregational prayers, and an offline webinar featuring student speakers.The results indicate an improvement in community understanding of the importance of utilizing social infrastructure not only as a gathering place but also as a medium for learning and empowerment. In addition, the activity strengthened social interaction, increased community solidarity, and encouraged active participation in utilizing available facilities more productively. Despite several challenges, such as time constraints and differences in participants’ levels of understanding, the activity overall had a positive impact in promoting the optimization of social infrastructure functions. Therefore, the continuation of similar programs is necessary to support sustainable improvements in community quality of life.

The development of digital technology has positioned video games beyond mere entertainment to become a cultural medium with the potential to influence players' social and political perspectives. In this context, video games are seen as relevant as a medium for political socialization because they present interactive narratives, moral choices, and social simulations that allow players to directly experience dilemmas of power, justice, responsibility, and state-citizen relations. This article aims to analyze the potential of video games as a medium for political socialization, examine narrative elements that influence the formation of political awareness, and examine the possibility of integrating the Indonesian socio-cultural context into game narratives. This research uses a qualitative approach with a literature review design through a search of various literature sources. The results indicate that video games can serve as a medium for informal political socialization through participatory experiences, moral reflection, and the immersive internalization of political values. This potential will be further enhanced by incorporating local Indonesian contexts, such as mutual cooperation (gotong royong), diversity, and social justice. This study confirms that video games are worthy of being positioned as an educational-cultural medium that can expand political education models in the digital era.  

Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) plays a strategic role in supporting sustainable development through improving community welfare and environmental protection. However, the implementation of CSER in regional areas still faces several challenges, including the lack of optimal local regulations, weak coordination among stakeholders, and limited understanding among the public and business actors regarding CSER implementation. This community service activity aims to provide socialization regarding the preparation of the Academic Draft for the Regional Regulation Initiative of the Regional House of Representatives (DPRD) of North Sumatra Province in 2025 concerning CSER. The activity was carried out through lectures, interactive discussions, and academic assistance involving local government representatives, academics, business sectors, and the community. The results of the activity indicated an increased understanding among participants regarding the importance of establishing the CSER Regional Regulation Draft, the mechanism for preparing academic manuscripts, and the need for collaboration between the government, companies, and the community in supporting participatory and sustainable regional regulations.

Sumbersari Village is one of the few places where child marriage is still a problem. Children's mental health, education, and future prospects are all negatively impacted by this practice. The KKN (Community Service Program) group organizes community service projects that teach fifth and sixth graders about the dangers of child marriage and give them the opportunity to socialize. One of the strategies used is a question and answer session with incentives to increase student engagement, as well as presenting material in simple language and facilitating interactive conversations. The results show that students' interest and knowledge about child marriage risks increases. This activity has limitations due to its limited reach, especially for elementary school children, and the relatively basic nature of the subject matter. Therefore, for initiatives to combat child marriage to be more successful and sustainable, follow-up programs involving parents, adolescents, and community leaders are essential. Collaboration with relevant parties is needed to create deeper policies, as well as increase awareness of the importance of women's education and empowerment in preventing child marriage.

Kampar Kiri District faces challenges in the form of low public understanding of anti-corruption values, which has an impact on hampering the development of the people's economy and transparency of local governance. This Community Service (PKM) activity aims to increase critical public awareness and internalize the value of integrity in sharia-based economic activities. The implementation method is carried out through a participatory approach that includes socialization, education on moral-religious values, and interactive discussions. The activity was held on August 21, 2025, at the KUD Lipat Kain Hall, attended by 100 participants, and fully supported by the Kampar Regency Education Office. The results of the service show a positive response from the local government and high enthusiasm from the younger generation in maintaining integrity. Through the involvement of expert speakers from the Riau Anti-Corruption Counseling Forum and the Kampar Inspectorate, the community gained a comprehensive understanding of the dangers of corruption from a legal and religious perspective. This program has succeeded in laying the foundation for the formation of an honest, transparent, and accountable social ecosystem to realize a blessed community economy.