Publication Search

Vandalism is a social problem affecting public space quality, urban aesthetics, and the effectiveness of public facilities utilization. Karawang Regency, as a developing industrial area, faces challenges related to increasing acts of vandalism targeting public facilities, open spaces, and government and private assets. This study aims to analyze preventive efforts carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Karawang Regency using J. Salusu’s public sector strategic management perspective. This research employed a qualitative approach with a descriptive case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving Satpol PP officers and public facility users. Data analysis consisted of data reduction, data display, and conclusion drawing with source, technique, and time triangulation. The findings indicate that preventive strategies have been implemented through four strategic management phases. In the identification phase, Satpol PP recognized vandalism patterns but lacked systematic mapping of vulnerable locations. In the development phase, institutional strengths existed alongside limitations in resources and innovation. In the resolution phase, strategies focused on socialization, routine patrols, and cross-sector collaboration. In implementation and evaluation, preventive programs operated adaptively but still encountered limitations in personnel capacity and public participation. Strengthening technology utilization, human resources, and collaborative governance is necessary to improve long-term preventive effectiveness.

Substance and prescription drug misuse among adolescents continues to escalate and demands targeted preventive strategies within the school setting. This community service activity aimed to enhance students’ knowledge about the hazards of drug abuse through an interactive, school-based educational intervention. The program was conducted on 11 November 2026 at SMA Negeri 7 Kota Batam, involving fifty grade-X students as participants. A pre-experimental one-group pretest–posttest design was employed. The intervention combined interactive lectures, real-case illustrations, and two-way discussion, with knowledge measured using a content-validated questionnaire covering ten indicators. The mean score improved from 55.2 (pretest) to 86.3 (posttest), a gain of 31.1 points, while the proportion of correct answers across indicators rose from 48.6-62.9% to 80.0-91.4%. The largest gains appeared on items concerning rational drug use and the importance of professional health guidance, whereas the legal-consequence indicator improved more modestly. Interactive, contextually relevant education proves effective in elevating adolescent knowledge of drug abuse hazards, with stronger gains on experience-near content than on abstract regulatory aspects.

Notaris sebagai pejabat umum pemegang kewenangan atributif negara dalam pembuatan akta otentik menghadapi kerentanan hukum serius akibat penggunaan dokumen palsu oleh penghadap beriktikad buruk. Asas kepercayaan (vertrouwen) menempatkan notaris pada posisi paradoks: wajib melayani masyarakat, namun berisiko dikriminalisasi atas kejahatan pihak yang dilayaninya. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: pengaturan hukum tanggung jawab notaris atas akta berbasis dokumen palsu, ketidakmemadaian regulasi dalam melindungi notaris, serta model perlindungan hukum ideal bagi notaris menghadapi pemalsuan dokumen penghadap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis data sekunder yang dianalisis melalui content analysis dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, UUJN dan KUHPerdata membatasi tanggung jawab notaris pada kebenaran formal dan prosedural pembuatan akta, sedangkan kebenaran materiil dokumen merupakan tanggung jawab mutlak penghadap. Kedua, regulasi berlaku belum memadai karena UUJN tidak memuat klausul good faith immunity, mekanisme shifting of liability belum diatur secara rigid, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terbatas pada fungsi administratif tanpa daya ikat terhadap proses penyidikan, serta ketiadaan sistem verifikasi identitas digital terintegrasi. Ketiga, model perlindungan ideal adalah model tiga lapis: lapis preventif melalui verifikasi identitas digital real-time terintegrasi dengan Dukcapil dan BPN; lapis normatif melalui amandemen UUJN yang memuat klausul imunitas iktikad baik dan pengalihan tanggung jawab material kepada penghadap manipulatif; serta lapis represif melalui penetapan izin MKN sebagai syarat mutlak penetapan tersangka dan jaminan rehabilitasi bagi notaris yang dikriminalisasi secara tidak sah.

This article examines the urgency of strengthening Islamic creed (aqidah) as a preventive instrument in addressing religious radicalism. The rise of extremism is not merely driven by sociological factors, but is also rooted in a theological crisis, namely textual interpretations that give rise to exclusivism and takfiri doctrines. Employing a conceptual literature review method, this study deconstructs the pathology of radicalism and reconstructs the preventive dimensions of aqidah. The findings reveal that ideological mitigation is grounded in three dimensions of aqidah: Tawhid as a means of liberating reason from group arrogance, wasathiyyah (moderation) in maintaining tolerance, and the absolute integration of faith with social morality. To be effective, these values must be institutionalized within Islamic education through the transformation of critical pedagogy, the strengthening of religious digital literacy, and the development of an inclusive school culture. Strengthening aqidah is therefore not merely a transfer of dogma, but the formation of a moderate worldview as a strong shield against the infiltration of radical ideologies.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris sering kali menjadi pemicu konflik dalam keluarga, terutama terkait pembagian harta peninggalan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban para ahli waris guna mencegah terjadinya sengketa keluarga. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, dengan menggunakan metode penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Pendekatan partisipatif diterapkan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami permasalahan hukum waris yang sering muncul di lingkungan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai prinsip-prinsip dasar hukum waris, prosedur pembagian warisan, serta pentingnya penyelesaian masalah waris secara musyawarah dan sesuai ketentuan hukum. Penyuluhan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik keluarga terkait warisan.

Anemia masih menjadi problematika gizi utama pada remaja putri di Indonesia yang berdampak buruk terhadap performa akademik serta kesehatan reproduksi jangka panjang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi terkait pencegahan anemia melalui intervensi edukasi sadar gizi di SMAN 1 Sampang. Metode yang diterapkan berbasis pendekatan partisipatif interaktif, meliputi ceramah, pemanfaatan media visual (leaflet dan poster), simulasi penyusunan menu sehat kaya zat besi, serta kuis edukatif. Evaluasi program diukur secara kuantitatif melalui instrumen pre-test dan post-test, serta secara kualitatif melalui observasi keaktifan peserta. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai definisi, dampak, dan pencegahan anemia, serta perubahan sikap positif terhadap pola konsumsi seimbang dan kepatuhan sarapan. Kesimpulannya, edukasi gizi yang terstruktur dan interaktif terbukti efektif dalam membangun kesadaran kesehatan remaja, sehingga dapat dijadikan strategi preventif yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks dan menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan panti sosial pelayanan anak. Berbagai bentuk kenakalan remaja seperti pelanggaran tata tertib, pergaulan bebas, penyalahgunaan media digital, hingga tindakan yang berpotensi melanggar hukum menunjukkan pentingnya pembinaan karakter dan kesadaran hukum sejak dini. Kurangnya pemahaman tentang norma hukum, lemahnya kontrol diri, serta pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang pada remaja. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang di Panti Sosial Pelayanan Anak Tawangmangu, Karanganyar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun karakter positif, serta memberikan pemahaman kepada remaja mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Metode yang digunakan berupa pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus sederhana yang dekat dengan kehidupan remaja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman remaja terhadap norma hukum dan sosial, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku disiplin dan tanggung jawab, serta mendorong terbentuknya sikap preventif terhadap tindakan kenakalan. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja melalui pembinaan kesadaran hukum dan penguatan karakter sejak usia dini.

Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan yang berdampak pada kesehatan mental dan perkembangan psikososial anak. Tingginya kejadian bullying, baik secara fisik, verbal, maupun digital, menyebabkan siswa merasa tidak aman, mengalami kecemasan, serta penurunan interaksi sosial dan prestasi belajar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai bahaya bullying serta upaya pencegahannya. Metode  pengabdian  yang  dilakukan  berupa  pemberian  penyuluhan  kesehatan menggunakan participatory  action  research (PAR)  dengan  tema “Edukasi Kesehatan Tentang Bullying Pada Anak: “Berani Baik, Bukan Berani Membuli“. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa tentang bentuk, dampak, dan cara mencegah bullying, serta meningkatnya sikap empati dan keberanian untuk melaporkan kejadian bullying. Selain itu, siswa menjadi lebih mampu mengenali perilaku bullying dan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Kesimpulannya, kegiatan edukasi melalui pengabdian masyarakat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa terkait bullying, sehingga perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan mental anak.

The purpose of this study is to examine the implementation of employment agreements as one of the means of providing legal protection for workers’ rights. The research method employed in this study is normative juridical, utilizing primary and secondary legal materials obtained through the analysis of statutory regulations, legal scholars’ opinions, as well as books and journals relevant to the subject under study. The results of the study indicate that employment agreements, as a form of preventive legal protection for workers’ rights, are a consequence of the application of the welfare state concept, thereby requiring the state to intervene in employment relationships arising from such agreements. This form of intervention can be observed in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The provisions contained in this law, particularly Article 54 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, constitute a form of preventive legal protection, especially in points (e) and (f), as they regulate economic rights as well as the rights and obligations of workers. These provisions provide protection and serve as a form of legal certainty that safeguards workers from the beginning of their employment. The obstacles encountered in the implementation of employment agreements as a preventive means of protecting workers’ rights are divided into three factors: regulatory factors, legal culture factors, and legal structure factors.

Background: Pregnancy is a crucial period that requires special attention to the mother's physiological and psychological aspects. Many pregnant women experience poorly understood physical and emotional changes, lack of early detection of high-risk pregnancies, and lack of knowledge about a healthy lifestyle during pregnancy, including physical activity and balanced nutrition. The main problems faced are pregnant women's lack of understanding of normal physiological and psychological changes during pregnancy, lack of knowledge about danger signs and how to detect high-risk pregnancies, low participation of pregnant women in physical activities such as prenatal exercise, lack of knowledge regarding balanced nutrition for pregnant women, and limited comprehensive health education facilities in the community. Objective: This community service activity aims to improve the health of pregnant women by strengthening promotive and preventive pregnancy classes. Methods: This community service activity included screening for high-risk pregnancies, providing materials on physiological and psychological changes in pregnancy, maternal nutrition, and early detection of complications in high-risk pregnancies. A demonstration of prenatal exercise practices was also conducted at the Pondokgebangsari Village Hall, Kuwarasan District, Kebumen Regency. The training, conducted in February 2026, involved 15 pregnant women in their first, second, and third trimesters. Results: This activity demonstrated an increase in mothers' knowledge about physiological, psychological changes, and pregnancy nutrition after education, with 8 receiving good and 7 receiving adequate education. Education on Early Detection and Danger Signs of High-Risk Pregnancy also increased, with 9 receiving good and 6 receiving adequate education. Thus, families are aware of the importance of attending pregnancy classes and see them as essential for a healthy pregnancy. Conclusion: Community service programs to strengthen pregnancy classes through education, high-risk screening, and nutrition counseling support efforts to improve maternal and infant health, and are an investment in the future.

Risky sexual behavior among adolescents is an increasingly concerning public health issue, particularly due to the lack of comprehensive sexual education in school and family environments. This community service activity aimed to improve the knowledge, awareness, and preventive attitudes of students at SMA Negeri 2 Tomohon regarding the dangers of free sex and the importance of maintaining reproductive health. The method used was educational socialization through interactive lectures, demonstrations, and open discussions involving 60 students as participants. Evaluation was conducted using pre-test and post-test instruments to measure improvements in participants' knowledge. The results showed a significant increase in knowledge, with the average pre-test score of 52.3 increasing to 80.7 in the post-test (a 54.3% improvement). A total of 91.7% of participants reached the good knowledge category after the activity, compared to only 18.3% before the activity. Participants also demonstrated more positive and critical attitudes toward the risks of free association. This activity affirms that interactive education-based socialization on reproductive health is effective in improving adolescent understanding. It is recommended that schools integrate reproductive health content regularly in counseling guidance programs to strengthen the sustainability of this activity's impact.

Pengunaan peralatan elektromedik merupakan faktor krusial dalam pemantauan kesehatan bayi dan anak terutama pada akurasi hasil yang di peroleh. Sesuai dari data yang didapat bahwa mitra telah memiliki sarana medis dasar yang memadai, namun diperlukan standarisasi manajemen pemeliharaan untuk menjaga fungsionalitas alat dalam jangka panjang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknis para pengasuh dalam pengoperasian dan perawatan peralatan medis secara mandiri. Metode yang digunakan meliputi pemetaan kondisi alat (inventarisasi), sosialisasi prosedur teknis, serta simulasi praktik pemeliharaan preventif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman praktis pengasuh mengenai aspek teknis alat, seperti perawatan mandiri, perawatan sensor oximeter, dan manajemen penyimpanan perangkat elektronik. Sebagai bentuk keberlanjutan program, telah disusun "Buku Saku SOP Perawatan Peralatan Medis" yang berfungsi sebagai panduan operasional harian bagi staf pengasuh. Luaran dari pengabdian ini memberikan dampak positif bagi mitra berupa tersedianya panduan sistem perawatan yang lebih terorganisir. Simpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara edukasi teknis dan penyediaan panduan tertulis mampu mengoptimalkan masa pakai alat medis serta menjamin validitas hasil pemeriksaan kesehatan anak. Sinergi ini diharapkan dapat menjadi model bagi lembaga sosial dalam mewujudkan layanan kesehatan mandiri yang berkualitas

Hospitals are high-risk work environments that expose workers to biological, chemical, physical, and psychosocial hazards.  Despite strict regulations on Occupational Safety and Health (OSH), the implementation of regular Medical Check-Ups (MCU) for hospital workers is often considered merely an administrative formality rather than a legal protection instrument. This study aims to analyze the legal urgency of implementing MCU for hospital workers and examine the evidentiary strength of MCU results as a preventive measure against work-related disease claims. This normative juridical research employs statutory and conceptual approaches, analyzing Law No. 17/2023 on Health, Law No. 13/2003 on Manpower, and Ministry of Health regulations on Hospital OSH. Although MCU obligations are legally mandated, their implementation in hospitals remains administrative in nature and suboptimal as legal evidence for establishing causation in occupational disease litigation. MCU documentation serves as critical baseline evidence to prove or refute work-relatedness of health condition. Hospital compliance with MCU standards constitutes not merely a health compliance requirement, but a preventive legal risk management strategy to avoid compensation claims and ensure workers' constitutional rights to a safe work environment. Strengthening internal MCU protocols is essential for minimizing future litigation risks.

Buillying is a form of violeincei that freiquieintly occuirs in school einvironmeints and can neigativeily affeict childrein’s psychological, social, and acadeimic deiveilopmeint. As suibjeicts of law, childrein havei thei right to reiceiivei proteiction from all forms of violeincei as reiguilateid by statuitory provisions. This Commuinity Seirvicei Program (Kuiliah Keirja Nyata/KKN) aims to increiasei stuideints’ awareineiss at SDN 2 Waydadi reigarding thei dangeirs of buillying and thei importancei of child leigal proteiction throuigh anti-buillying socialization activitieis. Thei meithod eimployeid was leigal couinseiling uising an eiduicational and participatory approach, incluiding mateirial preiseintations, inteiractivei discuissions, and thei provision of simplei casei eixampleis adapteid to thei agei leiveil of eileimeintary school stuideints. Thei reisuilts of thei activity indicatei an increiasei in stuideints’ uindeirstanding of thei deifinition and typeis of buillying, its impacts, preiveintion eifforts, and availablei forms of leigal proteiction as reiguilateid uindeir thei Child Proteiction Law, and  thei Indoneisian Criminal Codei. This activity is eixpeicteid to seirvei as a preiveintivei eiffort to reiduicei buillying and to suipport thei creiation of a safei and child-frieindly school einvironmeint.

Adolescents are a vulnerable group to digital sexual violence, including sextortion, which involves sexual extortion through threats to distribute sexually explicit content. Low levels of self-control may increase adolescents’ vulnerability to such risks. This study aimed to examine the effectiveness of psychoeducation in enhancing self-control understanding as a preventive effort against sextortion among adolescents. A quantitative approach with a pre-experimental one-group pre-test–post-test design was employed. The participants consisted of 36 students aged 15–17 years from a public senior high school in Samarinda. The psychoeducational intervention was delivered through interactive lectures, Focus Group Discussions (FGD), and educational video screenings. Data were analyzed using the Wilcoxon Signed-Rank Test. The results of the analysis showed a statistically significant difference (Z = −2.201; p = 0.028 (p < 0.05)). This indicates that there was a difference in adolescents’ self-control before and after the psychoeducation intervention. The post-test mean score (M = 8.39) was higher than the pre-test mean score (M = 8.00). These findings suggest that psychoeducation was effective in improving adolescents’ understanding of self-control as a preventive effort against sextortion. Self-control psychoeducation can therefore be considered a relevant preventive approach to be implemented in school settings.

Pulmonary tuberculosis (TB) remains a major public health problem in Indonesia. Despite the implementation of national TB control programs through the Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) strategy, treatment success continues to face significant challenges, particularly related to patient adherence to anti-tuberculosis drug (ATD) therapy. Non-adherence to TB treatment can lead to treatment failure, disease relapse, and the development of drug-resistant tuberculosis, thereby increasing the overall burden of the disease.Treatment adherence in TB patients is influenced not only by medical factors but also by social and behavioral determinants. Family support plays a crucial role in encouraging patients to comply with treatment regimens by providing motivation, reminding medication schedules, and offering emotional support throughout the long duration of therapy. Patients who receive adequate family support tend to demonstrate higher levels of treatment adherence compared to those with limited support.In addition, the use of herbal medicine as a preventive and supportive health measure is common among the Indonesian population. Herbal medicine is often utilized to enhance immune function, reduce medication side effects, and improve patient comfort during TB treatment. However, the use of herbal remedies without proper medical guidance may lead to misconceptions regarding standard TB therapy.Therefore, it is important to examine the relationship between family support and the use of herbal medicine as preventive measures with treatment adherence among pulmonary TB patients in primary healthcare settings. Such evidence is expected to support a comprehensive family medicine approach and strengthen TB control programs in primary care services.

Knee osteoarthritis (OA) is one of the leading causes of disability among the elderly population. This degenerative joint disease is characterized by progressive damage to the articular cartilage and structural alterations of the knee joint, resulting in pain, reduced mobility, and diminished quality of life. This Community Service Program (PKM) aimed to promote early detection of knee OA through simple radiological screening as a preventive strategy to reduce the risk of musculoskeletal disability. The activity was conducted at Asisi Church, South Jakarta, involving 87 participants aged 54–87 years (mean 70.77 ± 7.32 years). Radiological examination was performed using standard anteroposterior knee X-rays, and results were classified according to the Kellgren–Lawrence grading system. Findings revealed that 98.9% of participants exhibited radiological signs of OA, predominantly grade II (60.9%), followed by grade III (21.8%), grade I (11.5%), and grade IV (4.6%), while only 1.1% showed normal results. Female participants (74.7%) predominated across all OA grades, indicating hormonal and biomechanical influences on disease progression. The mean age increased with OA severity, supporting the degenerative theory that aging leads to decreased chondrocyte function and cartilage elasticity. In addition to screening, participants received education on weight management, muscle strengthening exercises, and injury prevention. The results demonstrate that simple radiological screening is an effective, practical, and cost-efficient community-based approach for early detection of knee OA. Integrating such preventive strategies within primary care systems could significantly reduce the burden of disability among the elderly population.