Publication Search

This study aims to analyze the position of customary law in the new Criminal Code and the integration of restorative justice in resolving criminal cases in Indonesia. The method used is a qualitative approach with normative juridical research through legislative and conceptual approaches. The results indicate that the new Criminal Code recognizes living law, including customary law, as part of the national legal system. However, its status remains complementary and subordinate to state law. The integration of restorative justice into the criminal justice system is a progressive step that emphasizes restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. This approach aligns with customary law values ​​that prioritize deliberation, balance, and social harmony. However, its implementation still faces various challenges, such as unclear regulations, limited official capacity, and potential conflicts with human rights principles. Therefore, regulatory strengthening, procedural standardization, and institutional capacity building are needed to ensure the integration of customary law and restorative justice can be implemented effectively, fairly, and sustainably within the Indonesian criminal justice system.

Child violence cases in Jayapura City demonstrate a distinctive pattern of legal settlement characterised by the strong coexistence of customary law and the formal juvenile criminal justice system. While national legislation mandates diversion and restorative justice as primary mechanisms in handling children in conflict with the law, empirical findings reveal that most cases are resolved through indigenous customary forums known as para-para adat. This study aims to analyse the forms of settlement applied to child violence cases and to identify the constraints encountered in implementing both customary mechanisms and the formal juvenile justice system. The research employs a normative-empirical approach by combining statutory analysis with field data obtained from law enforcement institutions, legal aid organisations, and community respondents. The findings indicate that approximately ninety percent of cases between 2019 and 2024 were settled through customary mechanisms involving collective responsibility and the payment of customary fines as symbolic and material restoration. Diversion mechanisms under the formal system were rarely implemented. Although customary settlement is perceived as flexible, culturally legitimate, and socially restorative, several obstacles persist, including disagreement over compensation, inability to fulfil customary obligations, and limited awareness of restorative justice procedures. The study highlights the need to harmonise legal pluralism within child protection policies to ensure that customary practices align with the best interests of the child and national legal standards.

The National Strategic Projects (PSN) launched by the Indonesian government aim to accelerate development and drive national economic growth. However, in practice, many of these projects overlap with customary territories that lack formal legal certainty. This legal uncertainty gives rise to various problems, such as agrarian conflicts, criminalization of indigenous peoples, and the loss of living space and cultural identity of local communities. This study aims to analyze the forms of legal uncertainty experienced by indigenous peoples in the implementation of PSN and its impact on the protection of their collective rights. Additionally, this study explores the relevance of the principle of legal pluralism as a normative foundation for reforming national development policies to be more inclusive and ensure legal certainty for indigenous peoples. The approach used is normative qualitative with a literature study of regulations, court decisions, and reports from civil society organizations. The results of the analysis show that the legal imbalance between state law and customary law is the root cause of the marginalization of indigenous peoples in large-scale national development projects. The principle of legal pluralism, which recognizes the existence of customary law as a legitimate legal system, can be an alternative approach in formulating future development policies. The application of legal pluralism enables the state to build a development model based on social justice, participation, and respect for legal and cultural diversity. Thus, policy reform based on legal pluralism is an urgent necessity in addressing the challenges of structural justice for indigenous communities amid the tide of national development.

Harta Bersama dalam perkawinan adalah Harta yang didapat secara Bersama – sama maupun sendiri dalam ikatan perkawinan oleh Suami maupun dan Istri, dalam kasus a quo terjadi suatu peristiwa hukum dimana Istri ( Tergugat ) membeli tanah tanah dari Ayahnya dengan bukti AJB tertanggal 2008. Dimana pernikahan antara Penggugat ( Suami ) dan Istri ( Tergugat ) terjadi pada tahun 1999. Bahwa karena AJB tidak terdapat kwitansi jual beli dan penerimaan uang dari Tergugat ( Istri) kepada Ayahnya ( Penjual ), maka hakim menilai itu adalah hibah dan tidak dapat dianggap sebagai Harta Bersama. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan harta bersama dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?  Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Putusan 0541/Plt.G/2013/PA.Kra terkait Harta Pemberian Orang Tua kepada Anak melalui Jual Beli ? Bagaimana Akibat Hukum terhadap Putusan 0541/Plt.G/2013/PA.Kra terkait Harta Pemberian Orang Tua kepada Anak melalui Jual Beli ?. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian ini adalah UU Perkawinan menyatakan bahwa harta warisan tidak dapat dialihkan atau diubah menjadi harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu antara suami dan istri. Sebab, harta diperoleh dari hasil kerja keras satu pihak dan hadiah dari pihak lain. Dalam kasus di Pengadilan Agama Karanganyar, bukti menunjukkan adanya proses jual beli dalam pernikahan. Namun majelis hakim menetapkan tidak ada keuntungan bersama dalam proses tersebut dan tanah serta dua bangunan tersebut bukan merupakan milik bersama. Keputusan tersebut dinilai sejalan dengan keadilan substantif dan hukum progresif yang mengedepankan moral, etika, dan agama. Kasus ini menyoroti pentingnya pluralisme hukum dalam menangani nilai-nilai masyarakat dan hati nurani.

Pancasila sebagai sumber hukum dan apakah Pancasila juga sangat berpengaruh pembentukan hukum nasional akan menjadi kajian utma dalam jurnal ini. Selain soal pengaruh poltik dalam menjadi spektrum determinan yang paling berpengaruh terhadap wajah legisladi dan regulasi di Indonesia. Kesimpulan dari peneltian ini adalah menemukan bahwa keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional masih belum dapat diterapkan secara praksis. Pengaruh reformasi ternyata membuat status Pancasila dalam tatanan hukum mengalami ketergerusan. Hal ini dipengaruhi oleh tiga persoalan yaitu: pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orba yang telah menjadikan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan melindungi pemerintahan otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yaitu menerapkan beragam sistem hukum yang mengakibatkan keberadaan Pancasila menjadi semakin termarjinalkan.  Ketiga, Pancasila hanya sebagai simbolis dalam hukum sehingga menimbulkan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan seperti adanya UU dan Perda yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila

Dalam Praktiknya pada masyrakat masih banyak kelirub dalam pembagian waris sehingga dapat memunculkan konflik di antara masyrakat. dalam masyarakat manapun agama yang dianut cenderung berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupannya sehingga wajar jika hukum Islam sulit dinafikan eksistensinya di kalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu , bagi suku Jawa berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini sudah merupakan hal yang diyakini secara umum (taken for granted). Dalam kaitan ini, Sudaryanto menyatakan bahwa dualisme sulit dihindari karena dalam kenyataannya sebelum mengenal ajaran Islam, masyarakat yang saat ini menganut agama Islam sudah terbiasa diatur dengan norma hukum adat.2 Dengan demikian, tarik menarik atau pengaruh-mempengaruhi antara hukum Islam dan adat dalam bidang kewarisan juga sulit dielakkan dalam kehidupan masyarakat Jawa.  Untuk mengetahui bagaimana dalil-dalil mengenai hukum waris islam, maka kita harus merujuknya pertama kali dari apa yang disampaikan melalui Al-Quran