Analisis Ketiadaan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional Guna Mendorong Revisi Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Prinsip Pluralisme Hukum
Muhammad Mujab Nabil, et al. (2025). Analisis Ketiadaan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional Guna Mendorong Revisi Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Prinsip Pluralisme Hukum. Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 2(3). https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1060
Muhammad Mujab Nabil; Zahran Qolbi Salim; Amelia Nabila Pramesthi; Ianju Parlindungan Tinambunan, "Analisis Ketiadaan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional Guna Mendorong Revisi Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Prinsip Pluralisme Hukum," Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, vol. 2, no. 3, 2025.
Muhammad Mujab Nabil; Zahran Qolbi Salim; Amelia Nabila Pramesthi; Ianju Parlindungan Tinambunan. "Analisis Ketiadaan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional Guna Mendorong Revisi Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Prinsip Pluralisme Hukum." Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, vol. 2, no. 3, 2025.
Muhammad Mujab Nabil; Zahran Qolbi Salim; Amelia Nabila Pramesthi; Ianju Parlindungan Tinambunan. "Analisis Ketiadaan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional Guna Mendorong Revisi Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Prinsip Pluralisme Hukum." Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2025).
Muhammad Mujab Nabil, et al. (2025) 'Analisis Ketiadaan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional Guna Mendorong Revisi Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Prinsip Pluralisme Hukum', Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 2(3). doi: 10.62383/amandemen.v2i3.1060.
Muhammad Mujab Nabil; Zahran Qolbi Salim; Amelia Nabila Pramesthi; Ianju Parlindungan Tinambunan. Analisis Ketiadaan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional Guna Mendorong Revisi Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Prinsip Pluralisme Hukum. Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. 2025;2(3).
Tanggung Jawab Agen Jaminan terhadap Kreditor Peserta Sindikasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Skema Kredit Sindikasi Berdasarkan Regulasi Perbankan
Fathia Ariandini Zulhian; Etty Mulyati; Agus Suwandono
A Victimological Study on the Effectiveness of Legal Protection for Victims of Cyberbullying in Indonesia
Jahro Jahro; Mohammad Rafli
Keberhasilan Izhar Majid dalam Memanfaatkan Modal Politik pada Konsentrasi Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024
Qhoirunnisa Qhoirunnisa; Dimas Rizal; Muhammad Wira Anshori; Muliono Muliono
Akibat Hukum Pencabutan Kuasa Khusus terhadap Kelangsungan Persidangan Perkara Perdata
Anggi Sri Haryati Simarmata; Najwa Khairunnisa
Kriminalisasi Anak Remaja Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Viktimologi di Indonesia
Rafi Azmi; Nia Dalilla
Honor Killing di Afrika Utara: Konstruksi dan Respons Hukum Pidana di Mesir, Maroko, dan Tunisia
Zul Khaidir Kadir